Bprnews.id - Suasana Pelatihan Digital Marketing yang diadakan Kecamatan Bojongsari bagi pelaku UMKM dan WUB di Grand Sunshine Resort and Convention, Bandung, Jawa Barat pada 24-25 Februari 2024 (Foto: Dokumentasi Narasumber)
Sebanyak 55 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Wirausaha Baru (WUB) mendapatkan pelatihan digital marketing oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok dan Asosiasi UMKM Bojongsari Maju Bersama (Bosama).
Ketua UMKM Bosama, Andi Nur Aminah, menjelaskan bahwa dalam dunia bisnis tidak hanya cukup menjajakan dagangan yang menarik, tetapi juga penting untuk dapat mempresentasikan apa yang dijual melalui penulisan yang dapat memikat para calon konsumen.
"Saya memberikan edukasi kepada peserta tentang konten-konten apa saja yang memiliki nilai berita dan berpeluang dimuat di media. Tak hanya itu, peserta juga diajak untuk mengasah kemampuan dalam menulis agar lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan informasi sesuai dengan usaha yang digeluti," ujarnya kepada berita.depok.go, Rabu (28/02/24).
Andi juga mengajarkan cara membuat konten yang baik dan menarik sesuai dengan produk yang dijual, sehingga masyarakat bisa terpikat untuk membelinya.
"Dalam kesempatan itu juga kami membongkar rahasia bagaimana cara membuat konten agar barang yang dijajakan tepat sasaran. Ini dilakukan agar menarik untuk dibaca sehingga para calon konsumen tertarik untuk membeli," tambahnya.
Sementara itu, narasumber dari Diskominfo Kota Depok, Syahril Akbar, memberikan edukasi terkait konten-konten yang memiliki nilai jual dan berpeluang dilirik oleh masyarakat, baik berupa video, foto, maupun caption yang baik.
“Tak hanya itu, peserta juga diajak untuk mengasah kemampuan dalam menulis agar lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan informasi sesuai dengan usaha yang digeluti,” jelasnya.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil perusahaan fintech peer to peer (P2P) Lending PT Modal Rakyat Indonesia setelah perusahaan tersebut digugat oleh salah satu lendernya dengan nilai gugatan mencapai Rp300 juta.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil Modal Rakyat untuk segera mengambil langkah perbaikan.
"Sudah kita panggil Rabu, (21/2/2024) yang lalu dan diminta untuk segera lakukan langkah perbaikan," ucap Agusman kepada CNBC Indonesia, pada Senin, (26/2/2024).
Perusahaan Modal Rakyat digugat atas dugaan wanprestasi atau gagal bayar salah satu lendernya dengan jumlah gugatan sebesar Rp300 juta. Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari 2024.
Selain Modal Rakyat, Toko Sumber Sembako juga turut menjadi tergugat karena bertanggung jawab sebagai borrower. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut terkait dengan petitum gugatannya.
Sementara itu, OJK mencatat bahwa outstanding pembiayaan P2P lending hingga Desember 2023 mencapai Rp59,64 triliun, mengalami peningkatan sebesar 16,67% secara tahunan (yoy). Tingkat wanprestasi dalam 90 hari (TWP90) juga meningkat menjadi 2,93% pada periode yang sama, naik 12 basis poin (bps) dibandingkan dengan posisi TWP90 per November 2023 yang sebesar 2,81%.
OJK menilai bahwa peningkatan tingkat wanprestasi ini disebabkan oleh risiko bisnis.
Bprnews.id - Prestasi gemilang berhasil ditorehkan oleh PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) di tahun 2023. BPR ini sukses menduduki peringkat empat terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam hal prestasi kinerja perbankan.
"Dengan peringkat empat di Jateng yang kami terima menjadi motivasi bagaimana kiat meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat kepada kami," ungkap Direktur Utama PT BPR BKK Wonogiri, Sarti.
Prestasi ini didukung oleh pertumbuhan kinerja yang signifikan, di mana laba perusahaan mengalami kenaikan sebesar 8,59 persen, mencapai Rp 16,6 miliar dibanding tahun sebelumnya di angka Rp 15,2 miliar lebih.
Selain itu, BPR BKK Wonogiri juga mencatat pertumbuhan asset hingga 8,89 persen, atau sekitar Rp 52,2 miliar lebih. Pada tahun 2022, aset BPR ini mencapai Rp 587.841.307.000, dan meningkat menjadi Rp 640.117.314.000 di tahun 2023. Dana masyarakat yang dihimpun juga naik 9,55 persen, atau senilai Rp 49.114.694.000.
Sebagai BKK yang berprestasi di Jawa Tengah, BPR BKK Wonogiri menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan total penyaluran mencapai Rp 405.288.000,- lebih. Program ini mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, perumahan layak huni, air bersih, serta bantuan kepada panti asuhan, panti jompo, pembangunan tempat ibadah, dan kelompok disabilitas.
PT BPR BKK Wonogiri Wonogiri, yang berhasil masuk ke peringkat empat terbaik, memiliki inovasi produk kredit dengan suku bunga murah. Salah satunya adalah Kredit Mentari dengan bunga 3 persen per tahun, dan Kredit KMB dengan bunga 9 persen pertahun. Di sektor pemberdayaan UMKM, BPR BKK Wonogiri juga memberikan bantuan pembiayaan kepada 10.180 nasabah dengan total sebesar Rp 563 miliar lebih.
Bprnews.id - PT BPR Prima Mulia Anugrah berhasil mempertahankan kinerja positifnya di tahun 2023 dengan mencatat pertumbuhan usaha double digit pada berbagai indikator utama. Direktur Utama PT BPR Prima Mulia Anugrah, Desi Susanti, dan Direktur Yoki Fauzan mengungkapkan bahwa perusahaan berhasil mencapai Total Asset sebesar Rp30,2 miliar, Realisasi Kredit Rp23,83 miliar, Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp23 miliar, dan Laba Bersih Usaha sebesar Rp531 juta, yang mengalami pertumbuhan sebesar 14,27 persen secara year on year.
"Tidak mudah untuk mempertahankan sebuah capaian. Selain dibutuhkan kerja keras dan strategi yang tepat, juga dibutuhkan teamwork yang solid dalam mengeksekusi setiap rencana kerja yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank," jelas Desi dan Yoki kepada Padang Ekspres.
Fokus kinerja tahun 2023 terutama dititikberatkan pada peningkatan kredit sebagai upaya untuk memaksimalkan pendapatan dan meningkatkan besaran asset. Langkah ini terbukti berhasil, dengan pertumbuhan kredit yang mendongkrak pertumbuhan asset, pendapatan operasional, dan laba bersih usaha.
Dari evaluasi per 31 Desember 2023, tercatat total asset PT BPR Prima Mulia Anugrah mencapai Rp30,2 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 5,54 persen secara year on year. Pertumbuhan asset ini juga berhasil mencapai 103,44 persen dari target yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.
Pertumbuhan kredit yang signifikan juga berdampak pada pendapatan, dengan pendapatan bunga yang mencapai Rp3,6 miliar atau tumbuh 10,7 persen secara year on year. Selain itu, realisasi pendapatan operasional berhasil mencapai Rp4,2 miliar, meningkat 10,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam mengelola pasar kredit, PT BPR Prima Mulia Anugrah tetap menjaga pengawasan dan mengendalikan risiko kredit. Per 31 Desember 2023, tercatat rasio Non Perfomance Loan (NPL net) sebesar 5,71 persen, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Keberhasilan menata usaha ini membuat PT BPR Prima Mulia Anugrah meraih prestasi Top 100 BPR tahun 2022 yang lalu. Kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder dan terutama kepada teamwork dan nasabah setia kami. Kami berharap tahun buku 2024 ini PT BPR Prima Mulia Anugrah bisa jauh lebih baik lagi, dengan dukungan dan kerja sama dari seluruh stakeholder," ungkap Desi.
Bprnews.id - Pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Bahrani, yang menjabat sebagai Direktur Utama (non aktif) PT BPR Batola, diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait dana perusahaan tersebut. Kasus ini mencuat setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Kalimantan Selatan menemukan adanya penyelewengan dana dengan diperkirakan kerugian negara sekitar Rp8,4 miliar.
Dalam dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rizka Nurdiansyah menegaskan bahwa Bahrani, bersama dengan beberapa saksi lainnya, diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dakwaan ini berkaitan dengan penyaluran pinjaman kredit kepada 17 debitur di PT BPR Batola antara tahun 2016 hingga 2022.
"Kerugian negara yang ditimbulkan sekitar kurang lebih sebesar Rp. 8.480.000.000," ungkap JPU.
JPU menjerat terdakwa dengan dua pasal, yaitu pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2), (3) UU yang sama.
Menanggapi dakwaan tersebut, Bahrani yang didampingi penasehat hukumnya menunjukkan keberatan dan menyatakan akan melawan dengan mengajukan eksepsi.