Bprnews.id - "Pembiayaan perbankan di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Lampung mencapai angka tertinggi selama 2023, yakni mencapai 39,79 persen dari total kredit atau sebanyak Rp30,98 triliun," ungkap Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, di Bandarlampung.
Menurut Bambang, dukungan industri perbankan terhadap pembiayaan UMKM ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap program pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas dan keuangan yang berkelanjutan.
"Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh sebesar 4,55 persen di 2023, merupakan tertinggi pasca pandemi," tambahnya.
Bambang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus melanjutkan tren positif didukung oleh penyediaan dana dari sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), maupun pasar modal.
"Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, OJK memberikan dukungan melalui kebijakan konsolidasi dan sinergi antar lembaga jasa keuangan," kata Bambang, menjelaskan upaya OJK untuk memberikan daya dukung bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
OJK juga melakukan penguatan dari aspek kapasitas kelembagaan, permodalan, dan peningkatan tata kelola. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah pemantauan atas pelaksanaan konsolidasi perbankan, baik dalam pemenuhan modal inti minimum maupun dalam merger dan konsolidasi antar bank.
Kantor OJK Provinsi Lampung juga aktif dalam menjaga kinerja sektor jasa keuangan di wilayah Lampung, termasuk industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, untuk terus membaik dan tumbuh positif pasca pandemi.
"Kinerja sektor jasa keuangan yang terus tumbuh positif, tingkat literasi dan inklusi keuangan yang terus meningkat, serta sektor riil yang semakin pulih pasca pandemi, diyakini akan mampu mendukung pengembangan ekonomi daerah Provinsi Lampung," tutup Bambang Hermanto.
Bprnews.id - Bank KB Bukopin telah mencatat sejumlah kemajuan signifikan dalam melaksanakan transformasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat Indonesia secara lebih luas.
"Pada tahun 2023, Perseroan sukses melaksanakan right issue, di mana pemegang saham pengendali, KBFG melalui KB Kookmin Bank, turut melaksanakan haknya dengan menyuntikan modal sebesar Rp8 triliun dari total Rp12 triliun yang berhasil dikumpulkan, untuk memperkuat permodalan Perseroan," kata Wakil Direktur Utama Bank KB Bukopin, Robby Mondong, di Jakarta, Kamis.
Mondong menambahkan bahwa dengan struktur permodalan yang lebih stabil, Perseroan terus mendorong pertumbuhan dengan melakukan ekspansi bisnis dan investasi pada teknologi informasi.
Salah satu inisiatif teknologi yang dilakukan adalah melalui SHINE Project, sebuah inovasi untuk menciptakan sistem core banking yang lebih efisien dengan mengadopsi teknologi mutakhir Next Generation Banking System (NGBS) dari KBFG. Milestone pertama dari SHINE Project adalah aplikasi digital banking "KBstar" yang telah diluncurkan pada September 2023.
Transformasi yang dijalankan Perseroan juga mencakup peningkatan budaya kerja dan pengembangan SDM yang berfokus pada keunggulan layanan, sejalan dengan visi dan misi Perseroan untuk menjadi salah satu institusi perbankan terbesar di Indonesia.
"Dengan dukungan dari KBFG, perjalanan transformasi Perseroan sejak tahun 2021 telah membuka peluang baru dalam kerja sama dan sinergi bisnis, terutama dengan entitas bisnis Korea Selatan di Indonesia, melalui inisiatif Korean Link Business," tambah Mondong.
Tahun ini, Bank KB Bukopin menargetkan pencapaian kinerja profitabilitas yang positif, didukung oleh rebranding dan penguatan fundamental bisnis.
“Kami berkomitmen untuk tidak hanya tumbuh sebagai institusi, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi Indonesia melalui layanan keuangan yang inovatif dan terpercaya,” tegas Robby Mondong.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan nasabah dan pemegang saham selama ini, dan berharap langkah-langkah transformasi ini tidak hanya memperkuat posisi Bank KB Bukopin di pasar keuangan Indonesia tetapi juga menunjukkan komitmen kami untuk menjadi bank yang lebih responsif, inovatif, dan dicintai oleh masyarakat,” pungkas Robby.
Bprnews.id - Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan perbankan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat, dengan terus memperluas jangkauan layanan hingga ke pedesaan.
"Sebagai salah satu bank terbesar di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel berusaha untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat di berbagai daerah. Berdasarkan laporan pada 2023 lalu, Bank Kalsel termasuk empat bank daerah yang online hingga ke desa," kata Kepala Divisi Dana dan Digital Banking Bank Kalsel, Suriadi, di Banjarmasin, Rabu.
Menurut Suriadi, tidak hanya pelayanan, tetapi sistem pembukuan keuangan daerah Bank Kalsel juga sudah online dan masuk dalam 10 besar.
"Segala program dikolaborasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten sehingga sistem pembukuan keuangan daerah terlaksana dengan baik,” tambahnya.
Suriadi menjelaskan bahwa hingga saat ini, Bank Kalsel mengalami pertumbuhan sebesar 3,54 persen yang sangat menunjang kinerja. Pada tahun 2023, performa kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga tumbuh sebesar 46,85 persen dibandingkan dengan tahun 2022.
"Dalam tahun 2024 ini, kami terus berupaya meningkatkan pelayanan dan berharap bisa terus unggul sebagai bank daerah," ujarnya.
Dengan adanya layanan perbankan di pedesaan, Bank Kalsel berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank Kalsel juga berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan perbankan ke daerah-daerah yang belum terjangkau.
Hal ini sejalan dengan visi Bank Kalsel untuk menjadi bank yang berperan aktif dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan semangat bersahabat, Bank Kalsel siap membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat di pedesaan dan mendukung perkembangan ekonomi di Kalimantan Selatan.
Bprnews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Hassanudin, secara resmi meluncurkan aplikasi Simitrasumut.com. Aplikasi ini diharapkan menjadi sarana yang sangat berharga dalam memfasilitasi keterhubungan dan kerja sama antar-UMKM serta pihak terkait lainnya dalam ekosistem bisnis di Sumut.
“Platform ini, kami percaya akan menjadi sarana yang sangat berharga. Kehadiran Simitrasumut.com adalah langkah positif dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Melalui platform ini UMKM akan memiliki akses mudah untuk berbagi informasi, berkolaborasi, dan mengakses sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis,” ungkap Pj Gubernur Sumut pada acara Kick Off Sumut Linkpreneur.
Peluncuran aplikasi ini menjadi langkah inovatif dari Pemprov Sumut melalui Dinas Koperasi dan UMKM Sumut, bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), untuk mendorong kolaborasi antar-UMKM dan stakeholder lainnya guna memperkuat ekosistem bisnis lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pj Gubernur menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh bagi pengembangan program kemitraan usaha ini, termasuk dalam bentuk kemudahan berusaha dan pemberian insentif fiskal bagi pelaku usaha yang bermitra.
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyambut baik peluncuran aplikasi Simitrasumut.com ini sebagai langkah luar biasa, yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Dia berharap Sumut dapat menjadi inisiator awal dalam memfasilitasi lebih banyak pelaku UMKM.
Dalam platform aplikasi Simitrasumut.com, terdapat 6 fitur utama yang diharapkan dapat memfasilitasi koperasi dan UMKM untuk bermitra dengan pelaku usaha besar dan stakeholder lainnya. Fitur-fitur tersebut mencakup profil koperasi dan UMKM, rekomendasi mitra potensial, komunikasi, forum diskusi, promosi produk dan jasa, serta peta lokasi pelaku usaha.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sumut, Naslindo Sirait, menjelaskan bahwa aplikasi Simitrasumut.com bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan yang dialami UMKM, mulai dari permodalan hingga pemasaran.
Dengan diluncurkannya aplikasi ini, diharapkan kontribusi UMKM semakin meningkat bagi perekonomian Sumut, mengingat pentingnya kemitraan antara UMKM dan pelaku usaha besar dalam mengembangkan ekonomi daerah.
Peluncuran aplikasi Simitrasumut.com dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Apindo Sumut, pimpinan perguruan tinggi, dan para pelaku UMKM. Semua pihak berharap bahwa aplikasi ini dapat menjadi tonggak penting dalam pengembangan ekosistem bisnis di Sumut, serta memajukan sektor UMKM untuk keberlanjutan ekonomi daerah.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan upaya penguatan dan konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurut laporan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, jumlah BPR sepanjang 2023 mengalami penurunan sebanyak 33 BPR. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh penggabungan atau peleburan dengan BPR lain, atau dalam satu grup kepemilikan untuk memperkuat permodalan.
"Dari jumlah BPR yang tersisa, sebagian besar memiliki modal inti di atas Rp 6 miliar, yang mengalami peningkatan dari 1.076 BPR menjadi 1.190 BPR," ungkap Dian dalam keterangan resmi pada Rabu (28/2/2024).
Meskipun jumlah BPR secara kuantitas mengalami penurunan, namun Dian menyatakan bahwa industri BPR masih mampu tumbuh sepanjang tahun 2023. Pertumbuhan ini tercermin dari peningkatan total aset sebesar 7,52 persen secara tahunan, penyaluran kredit sebesar 9,57 persen secara tahunan, dan penghimpunan dana sebesar 8,63 persen secara tahunan.
Menurut Dian, UU P2SK memberikan penguatan kepada BPR yang sebelumnya tidak dimiliki, dan sebagai konsekuensinya, OJK harus melakukan penyesuaian dalam regulasi dan sistem pengawasan BPR.
“Penyesuaian ini tidak mudah, dan OJK berada dalam posisi yang sangat mendukung untuk menjadikan seluruh BPR sebagai bank yang bisa diandalkan oleh masyarakat, terpercaya, efisien, dan terus meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian,” tambah Dian.
OJK akan segera meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR dalam waktu dekat, sebagai kelanjutan dari serangkaian peraturan yang telah diterbitkan pada tahun 2023 dan akan dilanjutkan dengan penerbitan peraturan baru lainnya di tahun 2024.
OJK optimistis bahwa BPR dapat menghadapi tantangan di tahun 2024, termasuk melalui tahun politik dan normalisasi kebijakan restrukturisasi pasca Covid-19. OJK juga memastikan seluruh BPR dalam kondisi sehat dan memenuhi rasio permodalan serta indikator kinerja lainnya. Untuk BPR yang mengalami masalah, OJK akan mendorong perbaikan kesehatan melalui tindakan pengawasan sesuai ketentuan.
“Kami berharap ke depan, BPR yang beroperasi adalah BPR yang sehat, kuat, dan mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik serta tetap mengedepankan aspek perlindungan nasabah,” jelas Dian.
OJK juga menegaskan bahwa UU P2SK memberikan batas waktu satu tahun bagi OJK untuk menyelesaikan penyehatan bank termasuk BPR. Jika melampaui batas waktu tersebut, BPR yang tidak sehat harus diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai mandat UU P2SK.