Bprnews.id - Kabar baik bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Pemerintah telah menginisiasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 2,4 juta untuk membantu UMKM mengatasi dampak pandemi dan mendorong peningkatan produktivitas usaha mereka.
Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), bantuan ini berbeda dengan program sebelumnya, yakni Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang disalurkan melalui Eform BRI. Untuk tahun 2024, Kemenkop UKM memutuskan untuk tidak membuka program BPUM Eform BRI sebagai respons terhadap pulihnya kondisi ekonomi.
Bantuan yang disalurkan adalah BLT Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan jadwal penyaluran dimulai sejak bulan Februari 2024. Setiap bulannya, UMKM akan menerima bantuan sebesar Rp 200 ribu, atau setara dengan Rp 600 ribu setiap tiga bulan, total mencapai Rp 2,4 juta per tahun.
Untuk memenuhi syarat mendapatkan BPNT, UMKM harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos sebagai bagian dari keluarga dengan kategori miskin. UMKM dapat memeriksa status mereka di DTKS melalui situs resmi Kemensos dengan menggunakan nomor Kartu Keluarga (KK) atau nomor Induk Kependudukan (NIK).
Setelah terdaftar, UMKM dapat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu e-warong untuk mencairkan BPNT. KKS berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai di warung-warung yang bermitra dengan pemerintah, sedangkan Kartu e-warong berisi saldo bantuan pangan yang dapat digunakan di warung digital.
Jika belum memiliki KKS atau Kartu e-warong, UMKM dapat mengurusnya di kantor pos terdekat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi call center Kemensos di 1500299.
Dengan memahami langkah-langkah tersebut, diharapkan UMKM dapat memanfaatkan bantuan BLT BPNT 2024 dengan lebih efektif untuk mendukung kelangsungan dan perkembangan usaha mereka. Selamat mengoptimalkan bantuan ini!
Bprnews.id - Bank CIMB Niaga mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan pailit terhadap seorang pengusaha bernama Ganda di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan ini muncul setelah Ganda dinyatakan melakukan wanprestasi terkait sebuah surat pernyataan dan jaminan yang ditandatanganinya.
Menurut data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, gugatan pailit tersebut terdaftar dengan nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, terkait Permohonan Pernyataan Pailit. Pihak penggugat adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk, sementara tergugat adalah Ganda.
Sidang pertama dilaksanakan pada Kamis, 22 Februari 2024, namun Ganda tidak menghadiri sidang tersebut. Hakim kemudian menunda persidangan setelah memastikan legal standing dan berkas dari kuasa hukum Bank CIMB Niaga. Hakim juga menegaskan bahwa Ganda yang tergugat tidak hadir, sehingga persidangan ditunda dengan jadwal baru pada tanggal 29 Februari 2024.
Kuasa hukum Bank CIMB Niaga, An Nur Ramadhan, menjelaskan bahwa gugatan pailit ini dilakukan setelah putusan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung pada tanggal 16 Oktober 2023, yang menyatakan Ganda melakukan wanprestasi terhadap surat pernyataan dan jaminan yang ditandatanganinya. Ganda diharuskan melunasi seluruh utang PT SCM ke Bank CIMB Niaga, yang mencapai lebih dari Rp 600 miliar.
Ramadhan juga menyatakan bahwa tujuan dari gugatan pailit ini adalah agar Ganda dapat melunasi utangnya kepada Bank CIMB Niaga sesuai putusan PK Mahkamah Agung. Namun, upaya untuk menghubungi Ganda terkait gugatan ini belum membuahkan respons.
Jika gugatan pailit diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, seluruh aset Ganda akan dikenakan sita untuk dijual melalui lelang oleh tim kurator, dengan hasilnya akan digunakan untuk membayar utang Ganda kepada Bank CIMB Niaga.
Bprnews.id - Bank DKI mengumumkan peluncuran program Student Loan, sebuah inisiatif pinjaman khusus yang bertujuan membantu mahasiswa dalam membiayai pendidikan mereka. Program ini didesain dengan skema multi guna untuk memberikan solusi finansial yang terjangkau dan mudah diakses bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial.
Menurut Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus, program Student Loan merupakan bentuk nyata dari komitmen Bank DKI dalam mendukung generasi muda dalam mengejar impian mereka di bidang pendidikan. "Kami memberikan opsi fleksibilitas pengajuan, baik bagi mahasiswa yang telah bekerja maupun wali mahasiswa," ujar Henky.
Program ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi mahasiswa dalam mengelola pinjaman mereka, sehingga mereka dapat fokus sepenuhnya pada pendidikan tanpa khawatir terkait pembayaran bulanan. Bank DKI juga menawarkan suku bunga kompetitif dan jangka waktu pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa.
Diharapkan, program Student Loan dapat membantu mengurangi beban finansial yang sering menjadi hambatan bagi banyak mahasiswa dalam mengejar pendidikan tinggi.
Selain itu, Bank DKI juga menjalin kerjasama dengan Universitas Gunadarma terkait penggunaan produk dan jasa layanan perbankan dan pendidikan. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman, di mana Bank DKI akan menyediakan layanan perbankan bagi Universitas Gunadarma, termasuk pembayaran uang kuliah melalui Virtual Account (VA) dan pemanfaatan Learning Center Bank DKI sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menyatakan komitmen Bank DKI untuk menjadi mitra terpercaya bagi para mahasiswa dalam meraih impian mereka. Melalui program Student Loan, Bank DKI berharap dapat membuka akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata di Indonesia. "Kami berharap dapat membuka pintu bagi lebih banyak mahasiswa untuk mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas tanpa harus terkendala oleh masalah finansial," tutur Arie.
Bprnews.id - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mengumumkan pembukaan museum baru yang berlokasi di bekas gedung De Javasche Bank, sebuah bangunan bersejarah dari masa Pemerintah Hindia Belanda. Gedung yang kini dikenal sebagai Bank Indonesia Muaro tersebut akan dijadikan sebagai museum edukasi yang mengungkap sejarah rupiah di Tanah Minangkabau.
"Kami dari BI Perwakilan Sumbar memutuskan untuk mengubah Gedung Memorabilia, atau yang dikenal sebagai Bank Indonesia Muaro, menjadi museum," ungkap Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar, Dandy Indarto Seno, dalam konferensi pers di Padang, Sabtu.
Menurut Dandy, gedung yang selesai dibangun pada tahun 1925 ini akan genap berusia 100 tahun pada tahun 2025. Sebelumnya, gedung tersebut digunakan sebagai ruang kerja bagi para karyawan bank.
"Pada tahun 1977, seluruh kegiatan BI Perwakilan Provinsi Sumbar dipindahkan ke Jalan Sudirman, atau Gedung BI saat ini. Sejak saat itu, BI Muaro hanya digunakan untuk kegiatan tertentu saja," tambahnya.
Mulai saat ini, gedung tersebut akan dibuka untuk kegiatan umum atau menjadi ruang publik.
Gedung ini akan menampilkan informasi seputar sejarah perekonomian di Sumbar sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, sejarah gedung itu sendiri, dan sejarah mata uang yang pernah beredar di daerah Minangkabau. Beberapa koleksi lama dan barang-barang yang pernah digunakan oleh karyawan bank juga akan dipamerkan di dalam museum.
"Pengunjung juga dapat melihat langsung lemari besi besar yang dulunya digunakan untuk menyimpan uang, termasuk emas moneter," jelas Dandy.
Untuk sementara waktu, pengunjung yang ingin berkunjung ke museum tersebut harus mengirimkan surat permohonan ke BI Perwakilan Sumbar. Hal ini dilakukan untuk mengatur jumlah pengunjung dan menyusun jadwal kunjungan.
"Dengan mengirimkan surat, pengunjung dapat masuk ke gedung ini secara gratis. Namun, kami akan membatasi jumlah pengunjung untuk setiap kunjungan," tandasnya.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa hingga saat ini belum ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak usahanya yang masuk dalam rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) tahun 2024.
"Untuk tahun 2024 ini, belum ada kelompok usaha BUMN atau anak usaha BUMN yang masuk dalam pipeline," ungkap Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, dalam keterangannya, Kamis (22/2/2024).
Meskipun demikian, Inarno menegaskan bahwa OJK tetap optimis terhadap kinerja penghimpunan dana di pasar modal yang diyakini akan stabil dan dapat mencapai target penghimpunan dana sebesar Rp200 triliun pada tahun 2024, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Nilai penawaran umum sudah mencapai Rp12,34 triliun, dengan 11 perusahaan baru telah terdaftar hingga 16 Februari 2024. "Sementara itu, masih terdapat 86 pipeline penawaran umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp50,02 triliun yang di antaranya merupakan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 59 perusahaan," jelas Inarno.
OJK mencatat bahwa nilai penggalangan dana dari 59 perusahaan yang ingin melantai di pasar saham mencapai Rp9,20 triliun. Selain itu, terdapat juga penawaran umum terbatas dan penawaran efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) yang juga berkontribusi pada penghimpunan dana di pasar modal.
Di sisi lain, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada BUMN yang masuk dalam rencana IPO tahun 2024.
"Apa yang dapat kami support untuk BUMN dan anak perusahaan untuk menjadikan perusahaan-perusahaan tersebut skill up dan transparan. Itu yang kami janjikan dan kami siap mendukung hal tersebut," tambahnya.