Bprnews.id - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, berencana mengusulkan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pembentukan kebijakan intervensi untuk menciptakan iklim yang lebih kompetitif di sektor perbankan. Menyoroti margin bunga bersih (NIM) industri perbankan Indonesia yang masih tinggi, Purbaya menekankan perlunya tindakan regulator untuk mendorong persaingan yang lebih sehat di antara bank-bank.
"Purbaya mengatakan dirinya, sebagai salah satu anggota KSSK, akan mencoba memberi usulan untuk mengatasi persoalan ini," katanya di Economic Outlook 2024 CNBC Indonesia, dikutip Selasa (5/3/2024).
Margin bunga bersih (NIM) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai profitabilitas bank. NIM yang tinggi menunjukkan laba yang besar bagi bank, tetapi juga bisa menunjukkan kurangnya persaingan yang sehat di pasar.
Purbaya mengingatkan bahwa NIM industri perbankan Indonesia masih tetap tinggi, mencerminkan kondisi pasar yang cenderung oligopolis, di mana bank-bank besar menetapkan harga produk dan layanan mereka dengan tinggi.
Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa NIM perbankan Indonesia pada Januari 2024 berada pada angka 4,54%, mengalami penurunan sedikit dari bulan sebelumnya yang mencapai 4,81%.
Sementara itu, bank-bank besar seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. masih mencatatkan NIM yang tinggi, menunjukkan dominasi mereka di pasar perbankan Indonesia.
Meskipun NIM yang tinggi dapat mengindikasikan profitabilitas yang baik bagi bank, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi pasar dan kesehatan persaingan di industri perbankan Indonesia.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa sanksi terkait pembatasan kegiatan usaha (PKU) yang sebelumnya diberlakukan kepada perusahaan pembiayaan PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) telah resmi dicabut. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyatakan bahwa Akulaku telah memenuhi semua tindak lanjut rekomendasi dari pihak OJK.
"OJK telah mencabut sanksi terkait pembatasan kegiatan usaha atau PKU dari BNPL Akulaku pada tanggal 29 Februari kemarin," ungkap Agusman dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK secara daring, Senin (4/3/2024).
Agusman menekankan bahwa dengan pencabutan sanksi PKU tersebut, Akulaku kini dapat kembali menjalankan kegiatan bisnis buy now pay later (BNPL) seperti biasa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami berharap bahwa ke depan, dalam menjalankan kegiatan, Akulaku dapat lebih meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku," tambah Agusman.
Sebelumnya, regulator telah menetapkan PKU tertentu kepada Akulaku karena perusahaan tidak mematuhi tindakan pengawasan yang diminta oleh OJK. Salah satu tindakan tersebut adalah pembatasan penyaluran pembiayaan dengan skema BNPL.
Akulaku dilarang melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan, baik kepada debitur eksisting maupun baru, dengan skema BNPL atau pembiayaan serupa, termasuk penyaluran melalui skema channeling maupun joint financing.
Bprnews.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menghibahkan aset daerah berupa tanah dan bangunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng.
Penyerahan aset ini dilakukan secara resmi melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Mahendra Siregar. Acara tersebut berlangsung di Gedung OJK I, Menara Radius Prawiro, Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024.
Edy Pratowo menyatakan bahwa pemberian hibah aset daerah ini merupakan wujud dukungan Pemprov Kalteng terhadap tugas OJK, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023.
"Pemprov telah memfasilitasi OJK Kalteng memanfaatkan salah satu gedung melalui skema pinjam pakai sejak Desember 2018 dan baru dimanfaatkan secara optimal per bulan Juni 2020. Sekarang, secara resmi kami hibahkan," ujarnya dalam keterangan rilis yang diterima pada Rabu, 6 Maret 2024.
Edy berharap, dalam waktu lima tahun setelah penandatanganan hibah ini, OJK dapat melaksanakan pembangunan gedung atau kantor dengan baik dan megah. Hal ini diharapkan dapat menjadikan gedung OJK sebagai salah satu ikon pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
"Dari awal kami memberikan fasilitas gedung kantor melalui skema pinjam pakai hingga saat ini dihibahkan, kami berharap OJK mampu menjadi mitra yang solid bagi Pemerintah Daerah, khususnya dalam pengembangan ekonomi regional dan dukungan terhadap program-program strategis," tambahnya. (DONNY D/j)
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah terpenuhi dalam kegiatan usaha dan operasional BUS dan UUS.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, menjelaskan bahwa aturan ini resmi diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2024. POJK ini bertujuan untuk lebih memperinci ketentuan yang telah ada sebelumnya dalam POJK Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Tata Kelola untuk Bank Umum, khususnya dalam konteks prinsip syariah.
"Arsitektur POJK ini dirancang untuk mengatur kegiatan perbankan yang mencakup aspek-usaha, kapasitas, dan kultur Sumber Daya Manusia (SDM), serta orientasi bisnis Bank syariah," kata Aman dalam keterangannya Rabu, 6 Maret 2023.
POJK ini meliputi hal-hal mendasar dan strategis dalam penerapan tata kelola untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha dan operasional BUS dan UUS, termasuk penguatan wewenang, struktur dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, dan audit intern syariah.
Selain itu, aturan ini juga merupakan bagian dari Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027 yang bertujuan untuk mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Melalui konsistensi dalam menerapkan tata kelola syariah, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat dan mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia.
Aman menambahkan bahwa penerbitan aturan ini juga merupakan langkah tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memperkuat posisi Dewan Pengawas Syariah dalam struktur pengawasan bank syariah.
"Dengan POJK ini, seluruh BUS dan UUS diharapkan menerapkan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai langkah tambahan dalam memastikan tata kelola yang baik," tandasnya.
Bprnews.id - Penghujung tahun sering kali menjadi periode yang menghadirkan sorotan publik terhadap fenomena bank yang bangkrut, terutama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sering kali mengalami berbagai masalah, salah satunya adalah masalah dalam pengelolaan yang buruk.
Pengamat ekonomi, Darwin Damanik, mengemukakan bahwa banyak BPR saat ini menghadapi masalah di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akibat pengelolaan yang buruk, bahkan beberapa di antaranya terlibat dalam praktik penipuan. Menurutnya, integritas dari pemilik saham hingga pengurus BPR tidak terjaga dengan baik.
"Di tengah persaingan global dalam industri perbankan yang semakin ketat, kehadiran fintech dan perusahaan peminjaman online telah merusak segmen nasabah BPR di sektor mikro, menyulitkan BPR dalam mengelola keuangannya," ungkapnya kepada Mistar.id pada Rabu (6/3/24).
Darwin juga mengamati bahwa kualitas aset BPR terus memburuk, yang tercermin dari peningkatan nilai rasio Non Performing Loan (NPL) atau rasio kredit macet.
"Kualitas aset yang memburuk menunjukkan meningkatnya jumlah kredit macet perusahaan, yang bisa menjadi risiko bagi perusahaan dalam mencapai profitabilitas karena sumber pendapatannya terganggu," jelasnya.
Menurut Darwin, OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap BPR dalam hal teknologi dengan membangun sistem IT yang mampu membantu manajemen BPR di seluruh Indonesia dalam menerapkan tata kelola bisnis bank yang baik. (abdi/hm17)