Bprnews.id - Puluhan anggota Koperasi Unit Daerah (KUD) Mintorogo menggeruduk kantor Koperasi Mintorogo Cabang Mlonggo di Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, pada Kamis (18/1). Aksi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan para anggota yang mengeluhkan kesulitan dalam pencairan tabungan mereka selama satu tahun terakhir.
Ketua Forum Komunikasi Anggota Mintorogo, Isnandar, menyatakan bahwa ratusan anggota koperasi ini, yang telah menabung puluhan miliar rupiah, mengalami kesulitan dalam mengambil simpanan dan deposito mereka selama setahun terakhir. Meskipun telah melakukan audiensi dengan DPRD dan mencoba berkomunikasi dengan manajemen, belum ada solusi yang memuaskan.
Para anggota yang tidak puas dengan kebijakan koperasi tersebut meminta dilakukan audit manajemen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Isnandar mengungkapkan kebingungan para anggota terkait pinjaman tanpa agunan dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang operasional koperasi.
Pada Kamis (18/1), para nasabah melakukan aksi protes dengan mendatangi kantor koperasi, namun sayangnya pengurus koperasi tersebut tidak berada di tempat.
"Kami sebagai anggota coba minta audit manajemen, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Katanya kok ada yang pinjam uang juga bisa tanpa agunan. Operasionalnya bagaimana, uang kami dipinjamkan siapa saja ini kan kami pengen tahu," jelas Isnandar.
Isnandar juga menyoroti masalah lainnya, seperti salah satu anggota yang telah melunasi pinjaman namun tidak bisa mengambil agunan BPKB-nya.
Padahal ia sudah lunas membayar.
Ia juga tidak suka dengan cara penagih utang saat datang ke rumahnya.
"Telat sehari kok sampai ditagih kayak gitu. Ini pas saya ambil kok malah dipersulit," jelasnya.
Meski hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen, namun terdapat surat yang menyatakan akan membuka komunikasi pada tanggal 24 Januari mendatang.
Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berencana untuk membangun sistem informasi teknologi (IT) guna memperkuat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia.
Rencana ini diumumkan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai upaya untuk membantu BPR agar dapat bersaing di era digital dan meningkatkan kinerja operasionalnya.
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penguatan BPR melalui sistem IT merupakan langkah strategis yang terinspirasi dari model Jerman, di mana 80% bank kecil, BPR, dan bank daerah memiliki peran penting dalam menguatkan ekonomi negara tersebut.
"Melalui penguatan BPR, kami percaya bahwa dampak positif akan dirasakan oleh ekonomi secara keseluruhan, sebagaimana yang telah terbukti di Jerman dengan ekonomi yang sangat stabil di Eropa," ujar Purbaya pada Rabu (17/1/2024).
Meskipun demikian, Purbaya menyadari bahwa rencana ini tidak dapat segera direalisasikan karena adanya kendala anggaran dan kebutuhan pembukaan kantor perwakilan LPS di daerah.
Rencananya, proyek ini yang awalnya direncanakan pada tahun 2023, harus ditunda hingga tahun 2025.
Pada tahun 2024, LPS akan melakukan analisis dan studi mendalam terkait sistem IT yang akan dibangun.
"Kami berharap bahwa pada tahun 2025, kami dapat mulai mengimplementasikan sistem IT ini untuk BPR-BPR yang membutuhkan," tambahnya.
Purbaya menegaskan bahwa melalui sistem IT ini, BPR diharapkan dapat menjadi lebih melek digital, memahami manajemen yang baik, dan kuat dalam pelaksanaan operasionalnya.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia, seiring dengan peran strategis BPR dalam mendukung perekonomian nasional.
Bprnews.id - Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menilai bahwa penundaan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) perlu dipertimbangkan ulang oleh regulator.
Ketua Umum DPP Perbarindo, Teddy Alamsyah, menyampaikan bahwa ada beberapa aspek yang memerlukan persiapan matang sebelum penerapan SAK EP yang dijadwalkan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.
Dalam acara "Dampak Ketentuan Baru SAK EP pada Industri BPR" pada Kamis (18/1/2024), Teddy Alamsyah menjelaskan bahwa perubahan core banking system menjadi salah satu kendala utama yang perlu diatasi.
Implementasi SAK EP tidak memungkinkan dilakukan secara manual, sehingga BPR membutuhkan penyesuaian teknologi yang signifikan.
"Kedua, dari segi sosialisasi dan pemahaman baik di internal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun di BPR, masih belum sepenuhnya memadai," ujar Teddy Alamsyah.
Teddy juga menyoroti kurangnya kesiapan pedoman akuntansi (PA) di kalangan BPR. Menurutnya, perlu dilakukan stress test untuk memastikan kesiapan semua aspek terkait.
"Pentingnya stress test ini adalah untuk mengantisipasi dan memahami dampak serta konsekuensi yang mungkin muncul," tambahnya.
Ketua DPD Perbarindo DKI Jaya & Sekitarnya, Henry Palthy, menyatakan bahwa secara prinsip BPR di DKI Jaya dan sekitarnya siap menerapkan SAK EP. Meskipun menyambut baik aturan baru ini, Henry menyoroti kemungkinan dampaknya terhadap laba BPR, yang perlu diantisipasi dengan persiapan keuangan yang matang.
Roberto Akyuwen, Kepala OJK Jabodebek dan Provinsi Banten, menambahkan bahwa tantangan utama implementasi SAK EP terletak pada sumber daya manusia (SDM) di BPR.
Kompetensi pegawai, terutama di bidang akuntansi dan teknologi sistem informasi, menjadi fokus utama.
"Saat ini, perlu dilakukan uji coba di masing-masing BPR untuk memastikan kesiapan dan kelancaran implementasi SAK EP," ujar Roberto.
Penerapan SAK EP dijadwalkan berlangsung pada 2025, dengan persiapan tahap awal dimulai pada tahun 2023 dan berlanjut hingga 2024.
Meskipun beberapa BPR menyatakan kesiapan, penundaan penerapan menjadi opsi yang diusulkan untuk memastikan keseluruhan industri BPR siap menghadapi perubahan ini.
Bprnews.id - Wakil Presiden Direktur PT Bank Ganesha Tbk. (BGTG), Mahesh Ajit Ranade, mengundurkan diri dari jabatannya pada awal tahun ini. Mahesh baru menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Bank Ganesha sejak September 2023. Pengunduran diri Mahesh sudah diajukan kepada pihak Bank Ganesha.
"Pada tanggal 15 Januari 2024, perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Mahesh Ajit Ranade selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan," tulis Presiden Direktur Bank Ganesha Lenny Sugihat pada Rabu (17/1/2024).
Meskipun manajemen Bank Ganesha tidak memberikan penjelasan terkait alasan pengunduran diri Mahesh, mereka menyatakan bahwa tidak ada dampak dari pengunduran diri tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Bank Ganesha.
Sebelum menjabat di Bank Ganesha, Mahesh Ajit Ranade sebelumnya menjabat sebagai Chief Information Officer di PT Bank Danamon Indonesia Tbk. hingga Februari 2023.
Bank Ganesha mencatatkan kinerja yang baik pada tahun lalu, dengan laba bersih mencapai Rp65,03 miliar hingga September 2023, meningkat 99,50% secara year-on-year (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp32,59 miliar.
Dari sisi intermediasi, Bank Ganesha juga mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 40% yoy menjadi Rp3,85 triliun pada kuartal III/2023.
Bprnews.id - Bank Jatim (BJTM) berhasil meraih laba bersih sebesar Rp1,47 triliun sepanjang tahun 2023, mengalami penurunan sebesar 4,54% dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2022 yang mencapai Rp1,54 triliun.
Meskipun demikian, Bank Jatim mencatatkan peningkatan pada pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) sebesar 2,64% year on year (yoy), dari Rp4,91 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp5,04 triliun pada tahun 2023.
Margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM) Bank Jatim juga mengalami kenaikan, naik dari 5,11% menjadi 5,57%.
Namun, beban operasional lainnya meningkat sebesar 9,42% yoy dari Rp3,5 triliun menjadi Rp3,83 triliun. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) juga naik dari 76,15% menjadi 77,27%.
Dari sisi intermediasi, Bank Jatim berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp53,39 triliun sepanjang tahun 2023, mengalami pertumbuhan sebesar 18,98% yoy.
Aset Bank Jatim naik tipis 0,8% yoy menjadi Rp103,85 triliun. Rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross juga mengalami penurunan dari 2,83% pada tahun 2022 menjadi 2,49% pada tahun 2023.
Dari sisi pendanaan, jumlah simpanan nasabah Bank Jatim pada tahun 2023 mencapai Rp75,84 triliun, mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah simpanan nasabah per tahun 2022 sebesar Rp79,92 triliun.
Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, menyatakan bahwa secara umum, Bank Jatim telah memenuhi harapan para pemangku kepentingan pada tahun 2023, dan berbagai target yang telah ditetapkan telah terealisasi.