Bprnews.id - Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjatuhkan sanksi terhadap Bank Jepara Artha, termasuk larangan menghimpun dana dari masyarakat, serta penonaktifan beberapa direksi, menunjukkan adanya permasalahan serius di bank tersebut.
Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta, mengatakan Direktur Utama, Direktur Bisnis, dan pejabat eksekutif. Ketiganya dinonaktifkan sejak Kamis, 4 Januari 2024. Kemudian Direktur Kepatuhan ditunjuk menjadi pelaksana.
"Yang dinonaktifkan Direktur Utama, Direktur Bisnis, dan pejabat ekskutif. Tapi statusnya masih karyawan. Penonaktifan itu tindak lanjut atas pengawasan OJK. Untuk jalannya Bank Jepara Artha masih ada satu direksi yang dipertahankan, yaitu Direktur Kepatuhan," ujar Edy, Senin, 8 Januari 2024.
Beberapa hal seperti transaksi mencurigakan yang nilainya mencapai ratusan miliar menjadi perhatian, dan hal ini dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
Penonaktifan direksi dan pejabat eksekutif merupakan tindakan preventif untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bank Jepara Artha.
Penunjukan Direktur Kepatuhan sebagai pelaksana juga mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Jepara untuk memberikan kejelasan dan keamanan dalam mengelola bank tersebut.
Langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, termasuk upaya tim penyehatan Bank Jepara Artha, akan menjadi kunci dalam proses pemulihan dan stabilisasi keuangan bank
"Ini kami mau rapat dengan OJK untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya," kata Edy.
Keputusan dan langkah-langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat serta mendukung kelangsungan operasional bank tersebut.
Bprnews.id - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatat nilai transaksi menggunakan uang elektronik, Mandiri e-money, sebesar lebih dari Rp 22 triliun sepanjang tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 10% secara tahunan.
Thomas Wahyudi, SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri, menyatakan bahwa peningkatan transaksi ini dipicu oleh pemulihan kondisi perekonomian retail di Indonesia setelah tiga tahun terdampak pandemi.
"Ini juga didorong oleh mulai tingginya peralihan pola transaksi nasabah melalui transaksi non tunai, Bank Mandiri optimistis penggunaan uang elektronik masih tumbuh di tahun 2024," kata Thomas kepada Kontan pekan lalu.
Thomas Wahyudi menambahkan bahwa tingginya peralihan pola transaksi nasabah ke transaksi non-tunai juga turut mendorong pertumbuhan penggunaan uang elektronik. Bank Mandiri optimistis bahwa penggunaan uang elektronik masih akan terus tumbuh di tahun 2024.
Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, Bank Mandiri terus melakukan inovasi dan strategi, dengan fokus pada sektor transportasi, merchant retail, dan e-commerce.
Bank Mandiri juga menekankan konsistensi dalam menerbitkan kartu Mandiri e-Money dengan desain yang menarik dan diminati oleh nasabah.
"Selain itu kami juga secara konsisten menerbitkan kartu Mandiri e-Money dengan desain yang menarik dan diminati nasabah," kata Thomas.
Bank Mandiri berharap pertumbuhan transaksi Mandiri e-money dapat mencapai angka dua digit (double digit) di tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya.
Bprnews.id - Kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan kinerja positif dengan peningkatan penyaluran kredit. Data dari Bank Indonesia (BI) per kuartal III/2023 mencatat bahwa penyaluran kredit kepada UMKM di Kaltim mencapai 17,45% dari total kredit yang disalurkan di wilayah tersebut, naik dari 16,86% pada kuartal sebelumnya.
Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan kredit UMKM di Kaltim yang mencapai 8,45% (YoY), melebihi pertumbuhan kredit Kaltim secara umum yang hanya 6,32% (YoY).
Kepala Kantor Perwakilan Wilayah BI Kaltim Budi Widihartanto mengatakan kredit UMKM di Kaltim tumbuh positif karena adanya dorongan pemerintah untuk meningkatkan ketentuan porsi kredit UMKM yang disempurnakan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas PBI No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
“Kinerja positif penyaluran kredit UMKM di Kaltim juga tercermin melalui risiko kredit UMKM yang semakin membaik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (8/1/2024).
Budi menambahkan kredit UMKM di Kaltim juga didorong oleh peningkatan permintaan dari sektor-sektor produktif yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.
“Jika dilihat dari jenis penggunaannya, kredit UMKM di Kaltim didominasi oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 56,42% (yoy), sementara kredit modal kerja mengalami kontraksi sebesar 11,59% (yoy),” katanya.
Kepala Kantor Perwakilan Wilayah BI Kaltim, Budi Widihartanto, menjelaskan bahwa dorongan pemerintah untuk meningkatkan porsi kredit UMKM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/3/PBI/2022, telah memberikan kontribusi positif.
Budi menyebutkan bahwa kinerja positif penyaluran kredit UMKM di Kaltim juga tercermin dalam risiko kredit yang semakin membaik. Pada kuartal III/2023, rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM di Kaltim turun menjadi 1,32% dari 1,45% pada kuartal sebelumnya, dan lebih rendah dari NPL Kaltim secara umum yang mencapai 1,67%.
Pertumbuhan kredit UMKM di Kaltim juga didorong oleh peningkatan permintaan dari sektor-sektor produktif yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha.
Data menunjukkan bahwa kredit UMKM di Kaltim didominasi oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 56,42% (YoY), sementara kredit modal kerja mengalami kontraksi sebesar 11,59% (YoY).
Bprnews.id - PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) terus mengembangkan lini bisnis syariah atau unit usaha syariah (UUS) di tengah dorongan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar bank menjalankan spin-off atau pemisahan UUS menjadi bank umum syariah (BUS).
Presiden Direktur Maybank Indonesia, Taswin Zakaria, menyatakan bahwa Maybank Indonesia akan terus menumbuhkan unit syariahnya sesuai dengan proyeksi yang telah ditetapkan.
"Kalau pada saatnya besaran aset unit syariah sudah memenuhi ketentuan spin off tentunya akan kami patuhi ketentuan yang berlaku," ujarnya Senin (8/1/2024).
Meskipun aset UUS Maybank Indonesia mencapai Rp42,1 triliun pada kuartal III/2023, naik 6,15% secara tahunan, belum memenuhi persyaratan spin-off berdasarkan Peraturan OJK. Sebagai informasi, bank yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50% dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp50 triliun wajib untuk melakukan spin-off.
Taswin memproyeksikan bahwa diperlukan waktu sekitar dua hingga tiga tahun lagi agar UUS Maybank mencapai besaran aset yang ditetapkan oleh aturan terkait kewajiban spin-off.
Meskipun begitu, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Maybank Indonesia dalam menjalankan aksi spin-off nantinya, karena Maybank Indonesia sudah melakukan persiapan sejak tahun sebelumnya.
"Sebagian sudah kami siapkan tahun lalu sebagai antisipasi ketentuan spin off di bawah aturan lama yang kemudian berubah pelaksanaan dan tenggat waktunya," kata Taswin.
Bisnis syariah Maybank Indonesia terus bertumbuh seiring dengan adanya ketentuan spin-off. Porsi aset UUS terhadap aset Maybank Indonesia secara bank-only mencapai 26,74%, dan penyaluran pembiayaan syariah di UUS Maybank Indonesia mencapai Rp28,88 triliun, naik 3,21% YoY. Pendanaan di UUS Maybank Indonesia mencapai Rp36,37 triliun, naik 20,51% YoY.
Taswin mengatakan bahwa lini bisnis syariah di Maybank merupakan pemberi solusi bagi nasabahnya yang ingin menggunakan layanan secara syariah. Kontribusi bisnis syariah itu terhadap kinerja perseroan pun cukup memuaskan.
Head of Shariah Banking Maybank Indonesia Romy Buchari mengatakan bahwa pertumbuhan UUS di Maybank Indonesia terjadi karena perseroan menerapkan prinsip syariah first.
"Ini komitmen kami untuk lebih mengedepankan usaha dan layanan syariah," katanya.
Capaian itu juga didorong oleh implementasi dari strategi full-leveraged model sebagai UUS dengan penggunaan sumber daya dan infrastruktur bank induk secara efisien dalam melakukan penetrasi pasar.
Adapun, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan OJK memang mendorong agar bank syariah berkonsolidasi salah satunya melalui langkah spin off.
"Spin off itu pasti bakal ada yang terjadi [pada 2024]. Saya sudah jajaki, sambutan dari bank di luar dugaan saya," ujarnya.
Spin off didorong OJK agar pangsa pasar syariah makin besar. "Kita akan dorong terus, karena pertumbuhan bank syariah seret banget, hanya kuasai porsi 7% saja," kata Dian.
Maybank Indonesia menekankan bahwa lini bisnis syariah di Maybank adalah pemberi solusi bagi nasabah yang ingin menggunakan layanan secara syariah, dan kontribusi bisnis syariah ini terhadap kinerja perseroan cukup memuaskan.
Penerapan prinsip syariah first dan strategi full-leveraged model sebagai UUS menjadi faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan bisnis syariah di Maybank Indonesia.
Bprnews.id - PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) berusaha meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dengan meluncurkan berbagai fitur terbaru sepanjang tahun 2024.
Langkah ini diambil sebagai strategi untuk menunjang kemudahan nasabah dalam bertransaksi dan mengelola usaha mereka.
Corporate Secretary Bank Raya, Ajeng Putri Hapsari, menyatakan bahwa melalui peluncuran fitur baru, mereka berharap dapat mendukung peningkatan DPK di tahun 2024.
“Peluncuran fitur baru tersebut bertujuan untuk menunjang kemudahan nasabah dalam bertransaksi dan mengelola usahanya,” ujarnya Senin (8/1/2024).
Bank Raya juga terus mengoptimalkan ekosistem BRI Group dan ekosistem digitalnya untuk memperluas akses dan meningkatkan transaksi melalui pengembangan fitur dan produk perbankan digital.
Digital Saving Bank Raya, sebagai salah satu produk digital bank, mencatat pertumbuhan yang memuaskan dengan DPK dari sisi ini tumbuh sebesar 66,5% secara tahunan, mencapai lebih dari Rp841 miliar per November 2023.
“Kami optimis peningkatan DPK di tahun 2024 ini dapat dilakukan dengan baik, serta memperluas akses dan mendorong transaksi melalui pengembangan fitur dan produk produk perbankan digital Bank Raya,” ungkapnya.
Bank Raya juga fokus pada pertumbuhan dana murah melalui Digital Saving Bank Raya, menawarkan kemudahan dalam ekosistem pembayaran digital terintegrasi. Dengan melanjutkan upaya ini, mereka berharap dapat mendorong pertumbuhan DPK serta memperkuat posisinya di pasar perbankan.
Meskipun demikian, simpanan nasabah di sektor perbankan secara keseluruhan mengalami pelambatan pada tahun sebelumnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Umum per September 2023 sebesar Rp8.147,17 triliun, menunjukkan pertumbuhan sekitar 6,54% secara tahunan, sedikit lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,77%.
Faktor-faktor seperti terbatasnya konsumsi masyarakat, penyesuaian status pandemi, dan peralihan arus dana non-residen turut berkontribusi pada perlambatan tersebut. Meskipun begitu, prediksi pertumbuhan DPK di tahun berikutnya dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan penyaluran kredit yang lebih tinggi.