Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan target ntuk meningkatkan angka literasi dan inklusi keuangan. Menjelang 2027, OJK bertekad untuk mendorong indeks literasi keuangan hingga mencapai 65% dan inklusi keuangan hingga 93%.
Berdasarkan data terakhir tahun 2022, dengan indeks literasi keuangan berada di angka 49,6% dan inklusi keuangan pada 85,1%, masih terdapat perjalanan yang harus ditempuh.
"Nah memang tentu kita harapannya indeks terus naik dan gapnya semakin kecil," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi, pada acara peluncuran peta jalan di Jakarta, Selasa, (12/12/2023).
Meskipun mengutip angka-angka yang disebut sebagai angka konservatif dalam perkiraan awal, Kiki tak menutup kemungkinan targetnya bisa naik, mengingat akan ada hasil survei baru yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pusat Statistik, yang akan segera dirilis
"Angkanya akan keluar tahun depan. Harapannya kalau nanti misalnya angkanya lompatannya cukup besar, mungkin target akan kita tambahkan jadi lebih progresif," jelasnya.
Friderica Widyasari Dewi, yang akrab dikenal sebagai Kiki tersebut baru saja meluncurkan PEPK bersama Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner (OJK), peluncuran ini menjadi sebuah momen simbolis yang dihadiri oleh para pemimpin Industri Jasa Keuangan, perwakilan asosiasi terkait, anggota lembaga pemerintahan, termasuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), serta para akademisi.
PEPK terpampang sebagai bukti dari dorongan OJK untuk meningkatkan transparansi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan programnya, sebagaimana disampaikan dengan penuh antusiasme oleh Mahendra Sirega.
"Kami berharap dari apa yang sudah diamanatkan UU PPSK bisa semakin mengoptimalkan, mengembangkan, memperkuat sektor jasa keuangan bagi perekonomian Indonesia dan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk melindungi konsumen dan masyarakat yang pada gilirannya memberikan kepercayaan kepada sektor jasa keuangan yang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi kita ke depan," jelasnya.
Bprnews.id - PT BPR BKK Demak, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menunjukkan keberhasilan yang mengesankan dalam dunia perbankan Indonesia. Dengan ikatan kepercayaan yang terjalin erat antara masyarakat dan lembaga, warga Demak telah menaruh kepercayaan dan keuangan di tangan PT BPR BKK Demak yang cakap.
Kepercayaan diri mereka pun tidak salah, terbukti dengan pengumuman luar biasa di acara meriah ‘Gelar Ceria Gempita Tamades 2023’. H Sunoto SKom, Direktur PT BPR BKK Demak, dengan bangga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya yang tak tergoyahkan, sehingga menghasilkan peningkatan laba yang menakjubkan sebesar 101,36%, meroketnya pendapatan bank hingga mencapai Rp 12,062 miliar pada tahun 2023, naik dari Rp 11,9 miliar pada tahun sebelumnya.
“Tingginya kepercayaan masyarakat ini dapat dilihat dari meningkatnya dana masyarakat (damas) dari semula sebesar Rp 221,216 miliar pada 2022 menjadi Rp 243,369 miliar pada 2023,” ujarnya, Selasa (12/12/2023).
Dengan peningkatan aset yang mengejutkan hingga Rp 353,58 miliar pada Oktober 2023, lembaga ini melampaui ekspektasi, mencatat peningkatan mengesankan sebesar 109,74% dari total tahun sebelumnya sebesar Rp 322,188 miliar.
Pencapaian luar biasa ini juga didukung dengan pertumbuhan kredit yang cukup signifikan dari Rp 214,044 miliar menjadi Rp 228,073 miliar atau meningkat sebesar 106,55%. Khususnya, tabungan juga mengalami peningkatan yang signifikan, melonjak 110% dari Rp 221,216 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 243,369 miliar pada tahun 2023.
Sementara itu, peningkatan deposito menjadi Rp 40,860 miliar, naik 108,62% dari tahun lalu sebesar Rp 37,616 miliar. memperkuat fondasi keuangan bank. Inti dari tren peningkatan ini terletak pada lompatan laba yang inspiratif, yang meningkat sebesar 101,36% menjadi Rp 12,062 miliar dari sebelumnya Rp 11,900 miliar
“Dari laba tersebut, kami memberikan kontribusi pada PAD berupa deviden sebesar Rp 6,888 miliar. Dana tersebut diperuntukkan Pemprov Jateng sebesar Rp 3,448 miliar, dan Kabupaten Demak Rp 3,439 miliar,” kata Sunoto.
Sehubungan dengan upaya pemerintah Demak untuk mengapresiasi dan memotivasi warganya,Dr. Hj. Eisti'anah SE, Bupati Demak, bersama Wakil Bupati KH Ali Makhsun dan Sekda H. Akhmad Sugiharto ST MT, memeriahkan sebuah acara pengundian spektakuler yang memberikan hadiah-hadiah menarik kepada para pesertanya.
Acara yang berlangsung meriah ini tidak hanya menyatukan komunitas tetapi juga menawarkan imbalan yang sangat berharga, mulai dari satu unit Mobil Honda Brio yang elegan, tabungan umroh untuk mewujudkan impian spiritual, hingga sembilan unit sepeda motor Honda Beat yang stylish.
“Terimakasih telah menjadi mitra pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi untuk tumbuh kembangnya industri kecil. Termasuk juga terkait CSR, Yangs angkat bermanfaat menurunkan angka kemiskinan termasuk kasus stunting,” kata bupati.
Bupati mengajak seluruh tim BPR BKK untuk terus melakukan inovasi dan terobosan dengan banyaknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di bawah naungan Pemeritah Kabupaten Demak, maka perlu adanya kompetisi konstruktif yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bprnews.id - Sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi kepada nasabah setianya, PT BPR BKK Kendal (Perseroda) mengambil langkah menarik dengan mengadakan Pengundian Hadiah Tamades 2023. Acara yang ditunggu-tunggu ini berlangsung dalam suasana penyambutan sebuah restoran lokal di Kendal pada Selasa, 12 Desember 2023.
Ahmad Mundolin, Direktur Utama PT BPR BKK Kendal (Perseroda), dalam sambutannya menyampaikan esensi dan ambisi di balik tahun 2023. Inisiatif ini lebih dari sekedar sebuah acara hal ini merupakan bukti komitmen perusahaan dalam mengakui kepercayaan masyarakat, serta inisiatif untuk mendorong lebih banyak masyarakat menjalin kemitraan dengan perusahaan.
“Tujuan pengundian Tamades untuk mempromosikan produk BKK berupa Tabungan Masyarakat Desa atau Tamades kepada masyarakat Kabupaten Kendal. Selain itu juga sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibiltas PT BPR BKK Kendal, serta meningkatkan daya saing PT BPR BKK Kendal dalam memasarkan produknya dan meningkatkan motivasi masyarakat supaya gemar menabung,” ujarnya.
PT BPR BKK Kendal (Perseroda) merupakan salah satu contoh keberhasilan di bidang perbankan daerah yang mencatatkan kemajuan yang pesat. Seperti yang diungkapkan dalam sebuah laporan mutakhir, lembaga perbankan ini berhasil menunjukkan prestasi signifikan dengan peningkatan jumlah nasabah yang memadai, dari 30.373.000 menjadi 30.780.000, yang artinya terdapat pertumbuhan sebanyak 407 nasabah dalam kurun waktu yang ditentukan.
Peningkatan ini bukan hanya angka semata, tapi sebuah testimoni bahwa PT BPR BKK Kendal telah mampu menjadi pilar pendukung bagi kalangan pengusaha mikro dan kecil di Kendal. Lebih jauh lagi, Bupati Kendal melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Sugiono, memberikan penghargaan atas peran serta bank ini dalam mengakselerasi ekonomi kerakyatan.
“Kemudian untuk Deposito dari Rp 82.974.300.000 menjadi Rp 87.937.300.000 atau meningkat Rp 4.693.000.000, secara prosentase sebesar enam persen. Serta untuk kredit dari Rp 218.701.685.000 menjadi Rp 226.372.134.000 atau meningkat Rp 7.670.449.000, secara prosentase empat persen,” beber Mundolin.
Selain itu, lanjutnya, terdapat peningkatan jumlah nasabah PT BPR BKK Kendal (Perseroda), dari 30.373.000 menjadi 30.780.000. Atau tumbuh 407 jumlah nasabah.
Sementara itu, Bupati Kendal yang diwakili Sekda Kendal, Sugiono dalam sambutannya mengatakan, keberadaan PT BPR BKK Kendal sebagai salah satu perusahaan daerah, harus mampu menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang terus tumbuh dan berkembang. Serta dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Kendal khususnya para pengusaha mikro dan kecil, sebagai bentuk nyata kegiatan ekonomi yang berbasis kerakyatan.
PT. BPR BKK Kendal (Perseroda) kian fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi regional. Sebagai entitas yang berdiri di garis depan pertumbuhan finansial, PT. BPR BKK Kendal tidak hanya merumuskan visi untuk menjadi penggerak ekonomi daerah tetapi juga menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah kabupaten untuk menyukseskan berbagai program pembangunan.
Strategi penyaluran kredit murah kepada pelaku UMKM dan implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang efektif menjadi pondasi paling krusial bagi PT. BPR BKK Kendal dalam menciptakan dampak ekonomi yang inklusif.
Dengan jaringan kantor yang merajalela hingga ke 14 kecamatan, lembaga ini tidak hanya mendekatkan layanan finansial kepada masyarakat tetapi juga berupaya keras untuk menopang pembangunan yang holistik di Kabupaten Kendal. Tantangan yang dihadapi PT. BPR BKK Kendal kini semakin berat dengan target ambisius untuk mendongkrak pembangunan dan mengetas penurunan angka kemiskinan yang capai 9,39 persen pada 2022, sebuah angka yang memerlukan perhatian dan tindakan efektif agar bisa ditekan.
“Kepada seluruh jajaran PT. BPR BKK Kendal mampu menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik, dan strategi yang tepat, inovasi yang adaptif dan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Daerah. Lakukan pembenahan terus menerus agar dapat bersaing positif di dunia perbankan khususnya di Kabupaten Kendal,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Jawa Tengah, July Emmylia dalam sambutan menyampaikan, PT BPR BKK Kendal (Perseroda) memiliki peran yang sangat strategis bagi dinamisasi bidang ekonomi di daerah. Selain itu, keberadaan PT BPR BKK Kendal (Perseroda) ikut membantu peningkatan perekonomian di Jawa Tengah.
“Keuntungan yang diperoleh BPR BKK bukan untuk Direktur Utama, bukan untuk Direksi atau untuk pegawai yang lain, bahkan bukan untuk Gubernur atau Bupati atau Ketua DPRD atau Sekda. Melainkan untuk negara melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi, namanya deviden,” ujarnya.
Sedangkan nasabah yang beruntung mendapatkan undian utama berupa satu unit mobil Sigra, atas nama Rukayah warga Kelurahan Banyutowo, Kecamatan Kendal.
Bprnews.id - PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Botani Bina Rahmah atau lebih dikenal dengan BPRS Botani, kembali muncul sebagai mercusuar keunggulan dan pemberdayaan. Dalam acara mewah yang digelar di tengah hiruk pikuk Batam Center di Hotel Harris pada 8 Desember 2023, BPRS Botani tak hanya tampil menonjol namun bersinar cemerlang dengan meraih predikat bergengsi BPRS Terbaik (BPR Syariah) untuk kedua kalinya di tahun 2023. berturut-turut.
Pengakuan yang didambakan ini termasuk dalam kategori “Pemberdayaan Nasabah”, yang membuktikan komitmen teguh BPRS Botani terhadap nasabahnya. Asbisindo Award 2023 menyoroti peristiwa penting ini, dengan para visioner terkemuka perusahaan, Abdillah Jetha Putra dan Budy Sutra Darmawan duo dinamis dari Direktur Pelaksana dan Direktur Operasi dengan penuh kemurahan hati menerima penghargaan tersebut atas nama institusi mereka yang terhormat.
Acara Penghargaan BPR Syariah Asbisindo 2023 ini dilaksanakan berbarengan dengan berlangsungnya acara Rakernas Batam & Seminar Outlook 2024. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyambut para hadirin dengan hangat, “Selamat datang peserta Rakernas Kompartemen BPR Syariah & Seminar Outlokk 2024 di Kota Batam, semoga ke depan kembali lagi di Batam,” ujar Rudi.
Di kesempatan itu, Rudi mengapresiasi penyelenggara dalam memilih Batam sebagai tuan rumah rakernas tersebut. Disambung dengan sambutan dari Ketua Umum DPP Kompartemen BPR Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Cahyo Kartiko mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut diikuti pengurus DPP serta anggota, tercatat hingga September 2023 sebanyak 173 BPR Syariah.
“Ini bentuk dukungan kami di tengah upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemulihan ekonomi yang terimbas pandemi. Acara ini menjadi upaya sumbangsih untuk pemegang saham agar tetap optimistis dalam menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.
Setelah menerima penghargaan, Direktur Utama BPRS Botani, Abdillah Jetha Putra menyampaikan rasa syukur dan sangat berterima kasih kepada Asbisindo yang telah mengapresiasi para pelaku ekonomi dan keuangan syariah, khususnya BPRS Botani.
Kepada seluruh jajaran pengurus dan karyawan BPRS Botani yang telah bekerja secara maksimal sehingga BPRS Botani dapat meraih Kembali penghargaan ini. Capaian yang didapat ini akan semakin mendorong BPRS Botani untuk berkontribusi dalam menumbuhkan ekonomi syariah dan ini akan menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan dan produk kebermanfaatan bagi nasabah, merangkul semangat kerjasama, dan menjadikan hidup ini sebagai sarana untuk memberikan maslahat yang lebih banyak kepada sesama.
Sementara Direktur Operasional BPRS Botani, Budy Sutra Darmawan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus dan karyawan BPRS Botani atas pencapaian prestasi yang diberikan secara berturut-turut.
Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi semua dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan yang lebih baik lagi dan membuat BPRS Botani tidak hanya naik kelas, tetapi menjadi perusahaan yang unggul, lanjutnya.
BPRS Botani selama ini berfokus pada pengembangan UMKM di tengah masyarakat. Pada tahun 2024 BPRS Botani akan fokus untuk berinovasi melakukan diversifikasi pada produk dan layanan.
Dalam dua tahun terakhir ini pertumbuhan aset BPRS Botani sangat pesat dan terus mengembangkan jejaring untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengembangkan perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia secara bersama-sama.
Bprnews.id - Meskipun bank-bank konvensional terus mencatatkan angka kinerja yang kuat, kondisi keuangan di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan lonjakan pertumbuhan lembaga keuangan lokal yang patut dipuji.
Salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang menonjol karena ekspansinya yang kuat. Berperan sebagai penyedia layanan keuangan penting bagi segmen masyarakat mikro dan kecil, lembaga-lembaga ini melayani kebutuhan unik masyarakat setempat.
BPR beroperasi berdasarkan prinsip perbankan konvensional, sedangkan BPRS berpedoman pada prinsip keuangan Islam, yang membedakan dirinya dengan tidak terlibat dalam layanan transaksi pembayaran.
Made Yoga Sudharma, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kaltim, mencatat bahwa di wilayah tersebut terdapat 14 kantor pusat BPR/BPRS. Tersebar di wilayah Kaltim dengan dua di Kutai Kartanegara, tiga di Bontang, satu di Kutai Timur, dua di Balikpapan, dan enam di Samarinda, lembaga-lembaga ini tidak hanya bertahan namun juga berkembang, yang menunjukkan ekosistem keuangan yang sehat dan beragam di provinsi tersebut
Secara jumlah jaringan kantor selama 1 tahun terakhir, baik BPR/S maupun Lembaga pembiayaan tidak mengalami perubahan baik penambahan maupun penutupan atau pencabutan izin usaha.
“Sejauh ini, kinerja keuangan BPR maupun BPRS masih mencatat pertumbuhan positif, dari sisi aset maupun penyaluran kredit,” katanya, Senin (11/12).
Pertumbuhan aset yang luar biasa sebesar 25,41% secara tahunan dan 22,98% secara tahunan merupakan cerminan dari kesehatan yang baik dari lembaga-lembaga tersebut. Dominasi pertumbuhan kredit yang mencapai 26,77% year on year dan 23,17% year to date menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terhadap kemampuan BPR/S. di Kaltim.
Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat khususnya UMKM kepada BPR/S di Kaltim. Hal ini sesuai fungsi BPR/S yang mana menunjuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah mengubah nama lama dari 'Bank Perkreditan Rakyat' menjadi 'Bank Perekonomian Rakyat', sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU P2SK.
Senada, transaksi nontunai di Kaltim juga mengalami pertumbuhan pada triwulan III 2023. Secara umum, berasal dari transaksi sistem pembayaran melalui Bank Indonesia antara lain real time gross settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Budi Widihartanto mengatakan, transaksi sistem pembayaran melalui Bank Indonesia mengalami pertumbuhan secara tahunan. Secara nominal tercatat sebesar Rp 56,64 triliun atau lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat sebesar Rp 46,11 triliun.
“Pertumbuhan tersebut tentunya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah ini yang terus melanjutkan perbaikan,” ungkapnya. Secara volume, transaksi sistem pembayaran melalui Bank Indonesia pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 228,36 ribu transaksi atau lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 235,04 ribu transaksi.
Transaksi melalui sistem pembayaran Bank Indonesia secara nominal di Kaltim didominasi oleh transaksi RTGS dengan nominal Rp 45,52 triliun, atau 82 persen dari total transaksi melalui sistem pembayaran Bank Indonesia. Sedangkan secara volume transaksi didominasi oleh SKNBI tercatat sebesar 206,02 ribu transaksi atau 90 persen dari total transaksi melalui sistem pembayaran Bank Indonesia.
“Pertumbuhan positif transaksi nontunai ini sejalan dengan perekonomian Kaltim yang melanjutkan perbaikan, seiring tingginya mobilitas dan masih positifnya kinerja lapangan usaha utama,” pungkasnya.