Bprnews.id- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto menyoroti peningkatan di wilayah Banyumas Raya. Di tengah beredarnya rumor dan kekhawatiran terhadap stabilitas lembaga keuangan, OJK melaporkan adanya tagihan kesehatan yang stabil pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Kepala Kantor OJK Purwokerto, Riwin Mirhadi mengungkapkan, kesehatan BPR/BPRS di wilayah kerjanya masih terjaga. “Kesehatan BPR/BPRS di wilayah kerja OJK Purwokerto masih dapat dikelola dengan baik. Belum ada indikasi BPR/BPRS akan ditutup,” ungkapnya Jumat (15/12/2023).
Menjelang akhir tahun, kata dia, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sudah tidak asing lagi dengan sprint akhir tahun ini. Biasanya perbankan seperti jor-joran di akhir tahun. Apakah itu berkaitan dengan pemberian kredit. Apakah itu berkaitan dengan penghimpunan dana. “Karena mereka kan pasti punya target untuk memperoleh laba,” jelasnya.
Pihaknya mempersilahkan BPR/BPRS mempunyai target masing-masing. Tetapi harus dilaksanakan dengan tata kelola yang benar, dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini supaya banknya tumbuh dan sehat. “Kalau tumbuh tapi enggak sehat itu juga nggak bagus. Jadi harus dua-duanya. Banknya tumbuh dan banknya juga harus sehat,” tandas dia.
Lebih lanjut, Riwin, menyebutkan penting yang telah menyebar luas, tidak hanya terjadi pada satu atau dua entitas, namun sudah menjadi kekhawatiran yang tersebar luas. Sebagian besar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di ekosistem keuangan kita menghadapi musuh yang sama.
Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) dan perlambatan pertumbuhan kredit yang nyata suatu perubahan dari lonjakan yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya.
Riwin mengatakan, perkembangan perbankan di wilayah eks Karesidenan Banyumas pada akhir 2023 menunjukkan perlambatan. Hal itu terjadi, paska Pandemi Covid-19. “Banyak debitur-debitur yang belum pulih, belum mampu membayar kembali utang-utangnya. Pasti itu meningkatkan NPL,” terang dia.
Mengenai hal itu, pihaknya telah mengingatkan pengurus BPR/BPRS mengenai beberapa ketentuan dan pendekatan-pendekatan baru yang akan mulai diimplementasikan. Ada tingkat kesehatan bank, ada batas maksimum di lapangan pemberian kredit.
“Kami menjamin sebelumnya BPR/BPRS di wilayah kerja OJK Purwokerto itu perlu peningkatan kapasitas supaya lebih mampu mengelola banknya dengan baik. Mengantisipasi tantangan bisnis yang ke depan pasti lebih kompleks,” terang dia.
Bprnews.id - PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam kondisi sakit, melihat laporan keuangan melalui laporan triwulan OJK kerugian Bank Jepara Artha mencapai lebih dari Rp.200 Miliar kerugian ini menjadi kerugian terbesar sepanjang sejarah Jepara Artha.
Pada laporan publikasi pertama Bank Jepara Artha memulai dengan kerugian sekitar 2,7 Miliar, Namun pada periode kedua juni 2023 telah terjadi koreksi Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) lebih dari 236 Miliar. hal tersebutlah yang membuat terjadinya neraca keuangan bank menjadi tidak sehat.
Secara umum dari laporan keuangan tahun lalu tidak terdapat indikasi kerugian justru sebaliknya, sebab utama terjadinya kerugian tersebut masih belum diketahui, namun dapat disimpulkan sementara bahwa kerugian tersebut akibat penyesuain kualitas kredit pasca covid-19, yang memberikan dampak ke seluruh BPR se Indonesia.
Menurut pengamat perbankan sekaligus CEO dari Bankir Academy Wahyu Muji Kristianto, hal tersebut wajar terjadi akibat penyesuaian dan transisi akibat covid-19, menurutnya itu wajar terjadi karena beban akibat covid baru terasa saat ini.
“Bank Jepara Artha itu secara manajemen bekerja dengan baik hal itu dapat dilihat dari laporan keuangan sebelumnya, namun karena penyesuaian PPAP akhirnya berdampak secara menyeluruh kepada kinerja bank. itu bisa dilihat secara detail kok pada laporan triwulannya” ucapnya kepada awak media (15/12).
Dia menambahkan kepada warga untuk tetap tanang, terkait simpanan berupa tabungan dan deposito telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Ya masyarakat harus di edukasi, agar tidak menimbulkan kegaduhan yang luas, selain itu harus ada masyarakat harus lebih tenang dan teliti terhadap informasi yang beredar” imbuhnya.
Menurutnya akibat kejadian ini, pihak bank harus bekerja ekstra keras untuk memulihkan keadaan, harus ada kerjasama dari seluruh jajaran manajemen, pegawai sampai dengan Pemegang Saham (PS).
“Semua harus bekerjasama untuk memperbaiki kinerja saat ini, sangat sayang jika terlalu lama” turutnya.
BPRNews mencoba menghubungi melalui pesan Whatsapp (WA) kepada Direktur utama (Dirut) Jhendik Handoko jumat, (15/12) belum mendapatkan balasan, informasinya bahwa dalam waktu dekat Jhendik Handoko akan memberikan pers rilis kepada awak media dan masyarakat.
Bprnews.id - Tren akuisisi dan merger (M&A) dalam dunia perbankan Indonesia diperkirakan akan terus bergelora sepanjang 2024, meski bertepatan dengan musim Pemilu yang kerap kali diasosiasikan dengan ketidakpastian politik.
Pada tahun ini, sejumlah bank telah menjalankan aksi konsolidasinya. PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) yang mengakuisisi saham milik Commonwealth Bank of Australia (CBA) di PT Bank Commonwealth. Akuisisi ini tidak hanya menggarisbawahi pesatnya perubahan lansekap perbankan tetapi juga menandakan era barunya persaingan dan kolaborasi di antara lembaga keuangan terkemuka.
Selain itu, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) juga mengakuisisi lini bisnis konsumer seperti kartu kredit milik Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI). Lalu, PT Bank UOB Indonesia pun telah merampungkan akuisisi bisnis consumer banking milik Citibank Indonesia.
Bank digital dengan pengguna terbesar di Korea Selatan, KakaoBank, juga mengakuisisi saham bank digital milik PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) yakni Superbank sebesar 10% melalui penerbitan saham baru.
Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan pada tahun depan atau 2024 sejumlah aksi konsolidasi baik merger dan akuisisi masih akan ramai.
"Tren akuisisi dan merger maupun konsolidasi bank masih cukup ramai tahun depan, salah satu faktornya adalah permodalan," ujar Trioksa pada Rabu (13/12/2023).
Menurutnya, dalam urusan permodalan, jenis bank yang berpotensi memperkuat modal melalui konsolidasi pada tahun depan adalah bank pembangunan daerah (BPD)
Sebab, terdapat ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan standar modal minimal sebesar Rp3 triliun yang harus tercapai hingga akhir 2024, mendorong BPD untuk secara serius memikirkan strategi konsolidasi guna memperkuat struktur modalnya. Saat ini, 11 BPD telah bergerak dinamis dalam upaya pemenuhan kebutuhan modal inti ini, dengan beberapa di antaranya berinisiatif untuk membentuk kelompok usaha bank (KUB) sebagai langkah strategis.
"Konsolidasi jadi isu utama terutama bagi BPD. Ini membuat tren merger dan akuisisi pada 2024 akan banyak," katanya.
Sebelumnya, Direktur Segara Research Institut Piter Abdullah mengatakan bahwa salah satu faktor pendorong merger dan akuisisi bank adalah perluasan ekosistem dan layanan digital.
“Bank berkonsolidasi karena memerlukan modal besar dan juga kolaborasi untuk membangun ekosistem digital,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Bprnews.id - Emiten perbankan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA), yang biasa disapa BWS, mengumumkan mengenai pengunduran diri Hwang Gyusoon sebagai Presiden Direktur SDRA.
"Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Sdr. Hwang Gyusoon dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan pada tanggal 12 Desember 2023," ujar Direktur SDRA Wuryanto dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Kamis (14/12/2023).
Pada tanggal 12 Desember 2023, menerima surat pengunduran diri dari Tuan Hwang. BWS telah menjadwalkan pengunduran diri pejabat tinggi ini untuk dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) mendatang pada 10 Januari 2024.
Sebagai pemangku kepentingan di dunia keuangan dan Meskipun para pengamat manuver korporasi terus mewaspadai hal ini, BWS juga bersiap untuk meminta persetujuan atas rencana penerbitan saham yang akan memicu diskusi yang menarik dalam komunitas perbankan.
Adapun BWS berencana menggelar Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6,4 miliar saham. Nilai nominalnya adalah Rp100 per saham.
"Rencana penambahan modal akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, khususnya dalam hal memperkuat struktur permodalan sehingga dapat mempercepat Perseroan untuk menjadi bank kategori KBMI 3. Selain itu, Perseroan juga dapat memperluas ekspansi usaha," ujar Direksi BWS dalam keterbukaan informasi.
Namun, belum diketahui harga pelaksanaannya. Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang akan diterbitkan.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil mengungkap sebuah fakta yang mengejutkan hingga November 2023, OJK menemukan tidak kurang dari 1.178 aktivitas keuangan illegal tersebar di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Dalam keterangan pers yang disampaikan Kepala OJK Provinsi Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung, Untung Nugroho, di Palembang pada hari Selasa, 12 Desember, terungkap bahwa mayoritas dari aktivitas ilegal tersebut, dengan persentase mencapai 66,47%, merupakan kegiatan pinjaman online atau yang lebih dikenal dengan pinjol ilegal, yang berjumlah hingga 783 kasus.
"Lalu, investasi ilegal sebanyak 361 kasus atau 30,65 persen, serta rekayasa sosial atau social engineering (soceng) sebanyak 34 kasus atau 2,89 persen," katanya.
Ia menjelaskan untuk pinjol ilegal, pokok permasalahan yang mendominasi adalah perilaku petugas penagihan.
"Kebanyakan petugas penagih itu saat menagih berperilaku tidak baik, karena mengancam akan menyebar data dan sebagai dari peminjam. Laporan tersebut, paling banyak diterima dari Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, dan Lahat," katanya pula.
Terkait dengan investasi ilegal, pokok permasalahan yang mendominasi adalah penipuan dan laporan yang diterima dari Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan Kota Prabumulih.
"Pelaporan terkait dengan investasi ilegal ini paling diterima pada awal semester II Tahun 2023," ujarnya lagi.
Namun, dengan semakin meluasnya hal ini, ada bayang-bayang yang membayangi mereka yang tidak waspada: ancaman 'soceng' atau penipuan finansial. Di wilayah ramai seperti Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Musi Banyuasin, muncul pola yang memprihatinkan. Penipu yang tidak bermoral, yang menyamar sebagai pejabat bank, telah memikat korbannya dengan janji kenaikan suku bunga, hanya untuk menjebak mereka.
Para penjahat ini menyusun skema mereka dengan mengirimkan tautan yang, setelah diklik, memberi mereka akses ke data perbankan pribadi yang mengakibatkan terkurasnya tabungan dan hancurnya kepercayaan.
Peringatan keras Nugroho kepada masyarakat sangatlah pedih Hal ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang produk keuangan yang kita gunakan, risiko yang melekat pada produk tersebut, dan pentingnya menyesuaikan produk tersebut dengan kapasitas dan kebutuhan kita masing-masing.