Bprnews.id - Memiliki akses ke layanan keuangan yang cepat dan terpercaya merupakan kebutuhan esensial bagi banyak individu dan pengusaha kecil dalam pencarian opsi pinjaman yang sesuai, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sering kali menjadi pilihan bagi mereka yang mencari alternatif selain bank-bank Himbara seperti Bank BRI, BNI, dan BSI.

Di tahun 2023, Bank BPR di daerah Bandung hingga Cimahi memberikan penawaran menarik bagi Anda yang mempertimbangkan untuk mengajukan kredit hingga Rp25 juta.

Informasi pinjaman dari Bank BPR terdekat di area Bandung hingga Cimahi tahun 2023-2024 di sini, termasuk tingkat bunga yang kompetitif dan syarat jaminan yang perlu dipenuhi. Terlepas dari operasinya yang lebih tradisional dan keterbatasan layanan transaksi pembayaran, Bank BPR berkembang sebagai solusi keuangan yang kian diminati.

Meskipun demikian,  masyarakat Bandung dan Cimahi, dapat mendapatkan pinjaman uang kini semakin luas dengan hadirnya layanan kredit dari Bank BPR Kertamulia, yang menawarkan kemudahan akses pinjaman hingga Rp25 juta dengan agunan BPKB Motor. Dengan proses yang relatif mudah dan bunga yang kompetitif, Bank BPR Kertamulia mendekatkan solusi keuangan kepada warga kedua kota ini.

Bunga pinjaman di BPR Kertamulia mulai dari besaran bunga dari 25,20 persen flat per tahun untuk pinjaman mulai dari Rp3 juta hingga Rp5 juta. Adapun untuk pinjaman di atas Rp5 juta, akan dikenakan bunga hingga 28,20 persen dengan jangka waktu 12 hingga 24 bulan.

Selain itu, terdapat biaya admin yang harus ditanggung oleh peminjam. Untuk pinjaman di bawah Rp5 juta, biaya admin sebesar Rp400 ribu, sedangkan untuk pinjaman di atas Rp5 juta, biaya admin sebesar Rp300 ribu.

Bprnews.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperlihatkan komitmen kuat dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan lembaga keuangan yang dikelolanya.

Dalam sorotan kali ini, PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sebuah entitas keuangan milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel, menjadi subjek utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung pada Senin, 11 Desember 2023, di Kabupaten Banjar.

Rapat yang signifikan ini menandai titik penting dalam mengevaluasi dan merencanakan langkah strategis untuk Rencana Bisnis 2024, termasuk penentuan sosok akuntan publik serta kantor akuntan publik yang akan membantu menavigasi perjalanan finansial lembaga tersebut.

Diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Sulkan yang mewakili Gubernur, Sahbirin Noor, untuk melihat BPR tumbuh dan berkembang di tahun-tahun mendatang, terangkum dalam agenda pembahasan RUPS yang tak hanya kritis tetapi juga penuh harapan.

“Semua pemegang saham sudah menyetujui item-item yang dipaparkan termasuk rencana ke depan dan rencana penjualan aset. Baik itu aset yang sudah tidak bisa dibangun atau digunakan untuk pembangunan yang akan datang,” kata Sulkan, dilansir MC Kalsel.

Pada bagian lain, Ari Rosadi Direktur lembaga menjelaskan penjualan aset mereka yang akan datang sebuah langkah penting dalam mengoptimalkan portofolio mereka yang menjadi fokus adalah dua bidang tanah utama yang terletak di kawasan ramai Astambul dan Simpang Empat di Kabupaten Banjar.

“Dijual dalam rangka untuk persiapan pembangunan kantor cabang di Kecamatan Astambul dan rencana pembangunan kantor pusat di BPR Martapura,” tutur Ari.

Kemudian, Ari juga mengungkapkan, bahwa sepanjang tahun 2023 aset meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp67.383.303.844,00 atau tumbuh sebesar 2 persen sepanjang 2023.

Selain itu, lanjutnya, untuk kredit juga mengalami peningkatan, yang sebelumnya Rp51.606.011.127,00 menjadi Rp57.488.412.080,00 sehingga pertumbuhannya mencapai 11,39 persen.

“Pada tahun 2024 mendatang, BPR telah menargetkan pendapatan Rp12.945.588.781,00 atau sekitar 10,72 persen,” pungkasnya.

Bprnews.id - Dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan keuangan BUMD bidang Perbankan, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah proaktif dengan menelisik langsung praktik-praktik terbaik  di sektor perbankan, PT. Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cirebon, pada Rabu tanggal 13 Desember 2023.

Delegasi yang terdiri dari berbagai fraksi dan pendukung kebijakan ini diterima hangat oleh Ofik Taufik Robiyana, Pimpinan Bank BJB Cabang Cirebon, yang membagikan wawasan tentang pendekatan mereka dalam melayani nasabah non-ASN. Keikutsertaan tim ahli dari Biro Hukum Setda Provinsi Jateng, Bapenda, Bank Jateng, serta BPR BKK Jateng mencerminkan betapa pentingnya studi komparasi ini dalam rangka evolusi dan adaptasi BUMD bidang perbankan di wilayah Jawa Tengah.

“Fokus layanan ke non-ASN karena bentuk hukum kami sekarang sudah Tbk,” katanya.

Menanggapinya dengan penuh apresiasi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sriyanto Saputro, tidak ragu-ragu untuk menyampaikan rasa kagumnya terhadap prestasi yang telah dicapai oleh Bank BJB. Menurutnya, Bank BJB bukan hanya berhasil menunjukkan profesionalisme yang tinggi, tetapi juga telah benar-benar mampu bersaing sejajar dengan bank-bank umum lainnya, membuktikan bahwa institusi keuangan daerah bisa memiliki dampak yang signifikan dalam kancah perbankan nasional.

“Karena bentuk hukumnya kini sudah Tbk, Bank BJB mampu menjalankan bisnis secara profesional dan lebih luwes,” kata Sriyanto.

Mendengar hal itu, Manajer Operasional Prasetyo Nugroho, Bank BJB berupaya keras untuk meningkatkan layanan digitalnya melalui platform 'Go-Smart City', sebuah inisiatif komprehensif yang mencakup berbagai dimensi kehidupan perkotaan, termasuk Go-Government, Go-Branding, Go- Ekonomi, Go-Living, Go-Society, dan Go-Environment.

“Sasaran digitalisasi Bank BJB itu merupakan bagian utama dalam visi dan misi Bank BJB,” kata Prasetyo.

Menanggapi, Agung Budi Margono anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang menyadari semakin besarnya kebutuhan akan layanan digital. Hal ini terutama berlaku ketika memanfaatkan potensi demografi milenial, yang tidak hanya paham teknologi namun juga merupakan bagian besar dari pelanggan saat ini dan masa depan.

“Bagaimana strategi dalam pelayanan digital terhadap kaum milenial tersebut?” tanya Agung.

Menjawab hal itu, Prasetyo mengaku sangat concern terhadap kaum muda. Hal itu dapat dilihat dari beberapa program yang sudah dijalankan selama ini.

“Kami sudah beradaptasi dengan mobile banking. Selain itu, ada layanan BJB Goes to Campus dimana kami bisa merambah nasabah dari kaum muda maupun merekrut pegawai dari kaum muda,” kata Prasetyo.

Soal program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BJB telah melampaui targetnya pada tahun 2023, dengan menyalurkan sekitar Rp151 miliar dari target sebesar Rp144 miliar. Pembinaan keuangan ini mencerminkan dedikasi Bank BJB untuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi namun juga memastikan masuknya wirausaha muda dalam lanskap keuangan Indonesia.

“Dari angka itu, rasio NPL (non-performing loans/ kredit macet) masih dibawah 1 persen,” tandasnya

Bprnews.id -  Menjelang musim liburan natal dan tahun baru (nataru), pinjol peer to peer (p2p) lending ilegal dinilai akan semakin menjamur. Masyarakat pun diminta untuk waspada.

Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sarjito, angkat bicara mengenai hal ini mengingatkan bahwa di antara keramaian dan keceriaan liburan, masyarakat harus tetap waspada akan risiko pinjol ilegal yang cenderung meresahkan dengan tawaran yang seolah menarik namun berpotensi mengundang masalah keuangan di kemudian hari.

"Kalau nataru itu kebutuhan meningkat. Biasanya masyarakat ambil yang simpel saja, mau izin atau tak berizin, tapi ini kan harus diperhatikan risikonya gimana," ungkap Sarjito usai acara peluncuran Road Map pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, pada Selasa, (12/12/2023).

Berdasarkan data dan statistik OJK, Akhir tahun 2022 kembali menandai tonggak sejarah bagi industri pinjaman P2P legal dengan jumlah pinjaman yang mengalami peningkatan  terdapat kenaikan bulanan sebesar 1,65% dari Rp50,29 triliun di bulan November menjadi Rp51,12 triliun di bulan Desember.

Serupa, di tahun 2021, outstanding mengalami peningkatan serupa pada tahun sebelumnya, dengan peningkatan sebesar 2,6% dari Rp 29,12 triliun pada November 2021 menjadi Rp 29,88 triliun pada akhir Desember 2021.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen di OJK. Friderica Widyasari Dewi, menyoroti tren yang mengkhawatirkan  meningkatnya kerentanan individu terhadap praktik penipuan keuangan hingga pinjol ilegal.

 Biasanya, di hari libur masyarakat memiliki banyak waktu senggang, sehingga sering terpapar informasi di gawainya. Di saat yang sama, banyak kantor bank juga tutup, sehingga susah untuk memverifikasi.

"Jadi ini modus penipuan lebih masif di liburan, maka OJK memperingatkan kepada masyarakat agar hati-hati," jelas Kiki.

Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah proaktif dengan mengumumkan penyelidikan terhadap tingkat bunga pinjaman yang dikenakan oleh rentenir di berbagai wilayah. Menurut OJK, hal itu perlu dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah daerah untuk mengentaskan fenomena terjeratnya masyarakat kepada para lintah darat.

"Rentenir di daerah bunganya tinggi, di Jawa Barat nih, ada namanya Bank Emok, Bank Titil, di Nusa Tenggara Timur saja saya baru tahu orang-orang kalau mau pergi dinas pinjam ke rentenir. Saya dapat cerita dari mereka, gede (bunga mereka)," ucap Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Ketua Satgas Praktik Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI), Sarjito, di The Ballroom Djakarta Theater, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Berangkat dari cerita tersebut, Sarjito terkuak langkah tegas dimana Satgas PASTI dikerahkan untuk menginventarisir dan memantau tingkat bunga yang dipatok oleh rentenir, yang sering kali bertarif langit, di berbagai daerah. Survei yang digelar tidak hanya terbatas pada ruang-ruang formal, tetapi juga memasuki ruang-ruang keramaian seperti pasar.

Selain OJK, ia menjelaskan Aksi ini juga mendapat sokongan sinergis pula dari bank-bank daerah yang telah memulai investigasi serupa, dengan Jawa Barat menjadi salah satu medan pengamatan yang paling menonjol.

"Ini juga salah satu keberhasilan. Ada pemberantasan rentenir di Jabar, Kebumen sudah ada. Jadi bank-bank daerah itu sudah masuk ke pasar," jelasnya.

Menurutnya jika informasi konkret mengenai tingkat bunga sudah diperoleh, OJK akan memberi berbagai data tersebut kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD pun bisa menggunakan informasi itu untuk merumuskan kebijakan seperti menetapkan tingkat bunga yang lebih rendah dari rentenir.

Dengan hal tersebut, Sarjito memandang upaya-upaya ini sebagai langkah efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman dari rentenir. Penetapan suku bunga yang lebih kompetitif oleh lembaga keuangan formal seperti koperasi.

"Pinjam di situ aja, lho, (koperasi) kan enak. Kalau ada yang lebih murah pasti mereka bergeser kok. Apapun, bank apapun (selama) interest rate lebih murah dan mudah diakses (masyarakat) pasti akan ambil itu. Yang penting (bunga) di bawah rentenir terus.