Bprnews.id - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Bukittinggi berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dari Infobank Award 2023.
Selain itu, BPRS Jam Gadang dinobatkan menjadi BPR syariah terbaik se-Indonesia dengan prestasi kinerja Sangat baik dari Majalah Infobank.
Penghargaan itu diserahkan langsung Chairman Infobank Media Group, Eko B, kepada Wali Kota Bukittinggi, Ermsn Safar dalam kegiatan Infobank 12th Sharia Award 2023, di Bali Room Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Rabu (27/09).\
Tiga penghargaan yang diraih BPRS Jam Gadang Bukittinggi ini adalah Excellent Finacial Perfomance Sharia Rural Bank in 2022.
The Best Financial Perfomance Sharia Rural Bank in 2022 (Asset class IDR 50 billion until < IDR 100 billion). Dan The Best Of The Best Finacial Perfomance Sharia Rural Bank in 2022.
Penghargaan kategori Excellent Financial Performance Bank In 2022 adalah hasil dari penilaian berdasarkan kriteria-kriteria seperti profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, permodalan, efisiensi, dan pertumbuhan.
Penghargaan kedua, Kategori The Best Financial Perfomance Sharia Rural Bank in 2022 (Asset class IDR 50 billion until < IDR 100 billion). Penghargaan ini adalah untuk kelompok BPRS yang mempunyai aset Rp50 sampai Rp100miliar.
Penghargaan ketiga, Kategori The Best Of The Best Finacial Perfomance Sharia Rural Bank in 2022. Penghargaan ini diberikan untuk BPRS terbaik dari seluruh kategori penilaian.
160 BPRS yang dinilai di seluruh tingkatan permodalan, BPRS Jam Gadang mendapat nilai tertinggi. Sehingga hal inilah yang membuat BPRS Jam Gadang dibobatkan sebagai BPRS terbaik “Best of the Best”.
BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi, menempati posisi pertama dengan total skor 99,68.
Sebanyak 20 BPRS diantaranya berhasil mendapatkan predikat sangat bagus.
Penghargaan ini merupakan bukti komitmen kerja keras seluruh jajaran BPRS Jam Gadang dalam menjalankan operasional bisnis perbankan.
Penghargaan ketiga, Kategori The Best Of The Best Finacial Perfomance Sharia Rural Bank in 2022. Penghargaan ini diberikan untuk BPRS terbaik dari seluruh kategori penilaian.
“Semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan BPRS Jam Gadang dapat terus berkembang. BPRS Jam Gadang menjadi BUMD Kota Bukittinggi yang harus bisa dimanfaatkan untuk peningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar Wako
Bprnews.id - Dugaan Korupsi Kepala Bagian Marketing Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hambangun Artha Selaras (HAS). Kini DTS, resmi ditahan setelah penyidik Kejari Blitar menemukan keterlibatannya dalam dugaan korupsi yang merugikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar hingga Rp6 miliar.
Terbukti menyalahgunakan wewenangnya tersangka sengaja menyetujui semua pengajuan kredit tanpa dilakukan seleksi terlebih dahulu sesuai dengan prosedur hingga terjadi kredit fiktif yang merugikan Pemkab Blitar.
Lebih parahnya, DTS juga terlebih dahulu menjalin kongkalikong dengan beberapa nasabah yang hendak mengajukan kredit ke BPR HAS. Sehingga ketika pengajuan kredit, nasabah tersebut akan langsung diterima tanpa diperhitungkan dulu kemampuan bayar, maupun jaminan yang digunakan untuk meminjam.
“Hari ini kita lakukan penahanan setelah selama 2 bulan kita melakukan penyelidikan. Penahanan terhadap Kabag Marketing tersebut merupakan rentetan kasus sebelumnya yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh direktur BPR Hambangun Artha Selaras yang kasusnya sudah kita sidangkan,” ungkap Agung Wibowo, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Blitar, Rabu (27/9/2023)..
Kejaksaan Negeri Blitar sendiri juga telah menetapkan sang Direktur BPR HAS dan yakni MF sebagai tersangka. MF sendiri merupakan Direktur BPR Hambangun Artha Selaras (HAS) periode 2007-2022. MF melakukan persetujuan permohonan kredit yang tidak sesuai dengan aturan. Saat itu total ada 22 debitur yang mengajukan mengajukan pinjaman ke MF
Jadi aksi kejahatan yang dilakukan oleh MF tersebut ternyata tidak sendiri, ia mengajak Kabag Marketing BPR HAS untuk ikut memproses pengajuan kredit yang tidak sesuai aturan tersebut
“Intinya itu, jadi terbuktinya di Pasal 2. Contohnya, kredit dari administrasi itu langsung di ACC sama direkturnya tanpa melalui prosedur yang benar, misalnya analisa keuangan. Kreditnya buat apa, kalau untuk usaha, usahanya apa. Terus nyicilnya kira-kira bisa gak tiap bulannya. Kemudian agunannya juga harus ditaksir tapi pengikatannya juga gak kuat (masih SK Pengikat Hak Tanggungan) belum sampai APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan),” terang Agung.
Kasus ini terungkap setelah Pemkab Blitar merasa janggal dengan BPR HAS miliknya. BUMD yang seharusnya menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu justru memiliki hutang yang cukup besar setelah modal awalnya habis akibat kredit macet.
Selama beberapa tahun BPR HAS itu tidak memiliki d modal awal BPR Hambangun Artha Selaras itu pub habis akibat banyak kredit macet.
Laporan itupun langsung ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Negeri Blitar. Penyelidikan pun langsung dilakukan, dengan memanggil MF yang saat itu baru saja diganti dengan Direktur yang baru. Hasilnya terbukti MF melakukan penyelewengan uang BPR HAS, hingga membuat Pemkab Blitar merugi 6 miliar rupiah.
“Jadi mereka ini bekerjasama dengan nasabah. Istilahnya nasabah itu inginnya kredit cepat. Tapi kan harusnya ada proses. Nah, proses itu yang tidak dilaksanakan dengan baik sama direktur termasuk Kabag marketingnya,” tegasnya.
Kejaksaan Negeri pun akan terus mengawasi BPR maupun BUMD serupa yang disinyalir melakukan tindak pidana korupsi. Langkah ini dilakukan kejaksaan Negeri Blitar demi mengamankan aset maupun uang negara dari tangan-tangan koruptor.
Bprnews.id - Pemerintah kabupaten Purbalingga melalui Perumda BPR Artha Perwira bekerja sama untuk mengembangkan dan memperdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan program pembiayaan untuk mendorong akses keuangan kepada sektor UMKM, diantaranya kredit mawar dan subsidi bunga.
Kemudahan dalam mengakses modal akan membantu perkembangan UMKM yang akan berdampak positif bagi perekonomian Purbalingga.
Dyah Qorri Kasubag Umum dan SDM BPR Artha Perwira Purbalingga menyampaikan Kredit Mawar adalah kredit tanpa agunan dan tanpa bunga yang diluncurkan oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi sejak 2019. Kredit ini bertujuan untuk mempermudah akses permodalan bagi UMKM sekaligus agar terhindar dari jeratan rentenir, Selasa (26/9/23).
“Kredit Mawar atau kredit melawan rentenir ditujukan untuk UMKM kecil. Karena UMKM kecil kan biasanya butuh modal cepat, jadi seperti pedagang makanan ringan, itu kan butuh modalnya nggak terlalu banyak jadi bisa pakai Kredit Mawar program dari pemerintah daerah. Supaya mereka enggak (meminjam) ke rentenir dan kesusahan karena nanti bunganya besar jadi disediakan kredit mawar, kredit tanpa agunan tanpa bunga, jadi mereka nanti mengembalikan pokok pinjamannya saja, maksimal pinjaman 2,5 juta bisa dicicil 10 sampai 12 bulan,” katanya.
Program Kredit Mawar yang dilaksanakan oleh Perumda BPR Artha Perwira ini sudah dikucurkan kepada 1028 nasabah dengan plafon kredit yang sudah disalurkan sebesar Rp. 2.469.500.000.
Program Kredit Mawar yang dilaksanakan oleh Perumda BPR Artha Perwira ini sudah dijalankan kepada 1028 nasabah dengan dana yang disalurkan sebesar Rp. 2.469.500.000. Selain itu juga ada program subsidi bunga dengan maksimal pinjaman 25 juta rupiah.
“Program subsidi bunga maksimal kredit 25 juta diberikan subsidi bunga. Nanti bunganya lebih ringan karena diberikan subsidi oleh pemerintah daerah,” lanjut Dyah.
Anggit wahyu seorang pelaku UMKM ini mengungkapkan kegembiraannya mendapatkan kredit mawar. Uang bantuan akan digunakan untuk menambah modal berjualan.
“Alhamdulillah mendapatkan pinjaman modal tanpa bunga dan agunan. Uangnya nanti akan saya gunakan untuk menambah modal berjualan,” katanya.
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi pada kesempatan yang sama mengatakan, kegiatan Roadshow Pemulihan Ekonomi merupakan ajang untuk mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga.
“Jadi saya berharap kegiatan 2 hari ini mampu meningkatkan perputaran roda perekonomian di Kecamatan Kalimanah, karena kita perlu event-event seperti ini untuk menggerakkan roda perekonomian,” katanya.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menghapus perusahaan penyedia pinjaman online (pinjol). Aksi tersebut akan dilakukan pada penyedian pinjol yang tak taat aturan.
OJK Ogi Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mengatakan Pengahapusan dilakukan karena perusahaan tidak mengikuti aturan untuk memenuhi modal minimum sebesar Rp2,5 miliar.
Aturan ini sudah berlaku sejak 4 Agutus 2023 yang tertuang dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Aturan minimum permodalan.
Tetapi sampai sekarang masih ada 26 perusahaan yang belum memenuhi aturan untuk memenuhi ketentuan batas kepemilikan modal minimum itu, OJK pun memberi batas waktu hingga tanggal 4 Oktober 2023
"Kalau tidak bisa (ajukan rencana kerja) kita akan ambil langkah tegas untuk bisa bersihkan industri P2P lending," ujar Ogi dalam konferensi pers RDK OJK secara virtual, Kamis (3/8) sore.
Ogi mengatakan jika ini juga berlaku untuk Perusahaan yang sudah menerima izin OJK selama tiga tahun, harus memenuhi modal minimum jika tidak silahkan mencari patner kerja lain.
"Untuk P2P lending yang izinnya sudah terlampau tiga tahun, bisa ajak strategic partner untuk injeksi ekuitas. Setelah itu baru nanti kita review," jelas Ogi.
OJK akan terus melakukan pemantauan dan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan tersebut agar bisa segera menyelesaikan kewajibannya.
Bprnews.id - Bpr Kanti Kembali merayakan kesuksesan dan menggelar Temu Wirasa Stakeholder Gathering 2023 di Restoran Hongkong Garden, Rabu (27/9/2023) malam.
Direktur utama BPR Kanti Made Arya Amitaba dalam sambutanya menyampaikan jika acara ini adalah acara rutin pertahun , dengan tujuan untuk menyampaikan laporan kinerja, berbagai kegiatan, maupun yang dilakukan BPR Kanti kepada para stakeholder.
Ditambah dengan launching tabungan ArisanKU yang berhadia Pajero, Xpander, dan hadiah lainnya pada kegiatan ini sangat membuktikan bahwa Bpr mampu berkembang menjadi bank terbaik.
“Dilihat dari Setahun perjalanan ditahun 2022 BPR Kanti selalu menunjukan kinerja terbaik sepanjang Sejarah.” Ungkap Mantan Ketua Umum Perbarindo
“Dalam 25 tahun saya sebagai Direktur Utama, kredit tumbuh hampir 50%, aset tumbuh 41%, dan dana pihak ketiga tumbuh 25%,” kata Amitaba dalam sambutannya di sela-sela kegiatan temu wirasa ini.
BPR Kanti Sukses meraih 3 besar Infobank Award 2023 untuk aset Rp 500 miliar sampai dengan Rp 1 triliun, serta meraih LPS Banking Award 2022 untuk kategori BPR di Indonesia.
Tema yang diambil untuk kegiatan tahun ini adalah “Community Bank, Dasar Memperkokoh Perekonomian Daerah; Berbagi, Membantu, Melayani, dan Berbuat melalui BPR Kanti”, diambil karena bank yang ada dan bermakna di tengah-tengah masyarakat lingkungan sekitarnya, adalah yang paham terhadap daerahnya, paham terhadap ekonomi daerahnya.
Acara ini berhadiah Fortuner VRZ 2.8 AT GR Sport Diesel, Mobil Listrik Wuling Air EV, Sepeda Motor Listrik dan lainnya, disertai penyerahan penghargaan kepada desa adat yang berhasil menyelesaikan kasusnya secara mandiri sekala niskala. Penghargaan juga diberikan kepada belasan awak media yang turut berkontribusi dalam pemberitaan BPR Kanti dan MDA Provinsi Bali atas dedikasinya selama ini.
Sudah diketahui pada ulang tahun BPR Kanti yang ke-25 tahun (jubileum perak) tahun 2014, 9 tahun lalu BPR Kanti sudah mensupport adat Bali melalui penerbitan Buku Hukum Adat Bali aneka kasus dan penyelesaiannya yang telah tercetak 6.000 buku dengan 800 halaman, dan telah tersebar luas di seluruh penjuru Tanah Air, perguruan tinggi negeri, hingga swasta.