Bprnews.id - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) mengumumkan pengunduran diri Pamitra Wineka dari jabatan Komisaris Independen. Pengunduran diri tersebut akan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mendatang.
Selama masa jabatannya, Wineka memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi strategi transformatif Yudha Bhakti, mengarahkan bank konvensional Yudha Bhakti melalui transisi ambisiusnya menjadi Bank Neo Commerce yang digerakkan secara digital.
Diangkat sebagai Komisaris Independen pada tanggal 30 September 2020 dan resmi menjabat pada tanggal 3 Agustus 2021, Wineka dikenal tidak hanya karena kepemimpinannya namun juga silsilah akademisnya, beliau menyandang gelar Bachelor of Science dari Institut Teknologi Bandung yang diperoleh pada tahun 2020. 2010 dan gelar Master of Science dari University of Illinois Urbana-Champaign, yang diperoleh pada tahun 2012.
Pengunduran dirinya yang akan datang memberikan petunjuk baru tentang arah masa depan BNC, seiring dengan upaya institusi tersebut untuk terus menavigasi lanskap perbankan digital yang sangat kompetitif dan terus berkembang.
“Bergabung di Bank Neo Commerce, merupakan salah satu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Menjadi bagian dalam proses transformasinya dari sebuah bank konvensional selama puluhan tahun, hingga menjadi salah satu bank dengan layanan digital terlengkap di Indonesia sangatlah membanggakan,” ujar dia seperti dikutip 1 Desember 2023.
Pada kesempatan ini, Pjs Direktur Utama, Aditya Windarwo, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wineka atas upaya yang sangat diperlukan dalam membentuk BNC menjadi benteng layanan perbankan digital komprehensif seperti saat ini.
“Mewakili segenap jajaran manajemen dan seluruh Neobankers, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pamitra Wineka atas arahannya selama menjabat sebagai Komisaris Independen, Kami memastikan bahwa Bank Neo Commerce akan selalu memberikan layanan keuangan yang prima untuk masyarakat Indonesia,” tambahnya.
BNC akan menyelenggarakan RUPS berkaitan dengan pengunduran diri Pamitra Wineka sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan dari pengunduran diri ini,” tutup Aditya.
Bprnews.id - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karawang di Jawa Barat tengah diduga melakukan tindak kezaliman kepada salah satu keluarga nasabahnya dengan dugaan kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah.
Menurut laporan yang muncul, terdapat paksaan yang dilakukan oleh bank terhadap ahli waris nasabah untuk menandatangani surat peralihan hak atas jaminan properti dan peralihan tanggung jawab kredit.
Skandal ini mulai terungkap setelah keluarga nasabah bersama dengan kuasa hukumnya mengadakan audiens dengan pihak Bank BPR Karawang Jabar pada sebuah pertemuan penting di ruang rapat Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang Plaza Pemda Karawang, Jumat (1/12/2023).
Hendra Supriatna SH., MH., didampingi Rivaldo Sanova SH., dari Kantor Hukum Arya Mandalika yang diberi kuasa oleh Poppy Noviyanti (Kakak Kandung Almarhum Rendi Randika Nasabah BPR Karawang Jabar) kepada awak media menuturkan kronologis kejadian tidak mengenakan yang menimpa terhadap kliennya tersebut.
“Klien kami ini, merupakan ahli waris dari klien kami juga, yaitu, Almarhum Rendi Randika, yang mana Rendi merupakan nasabah dari BPR Karawang Jabar,” ucap Rivaldo mengawali.
“Dalam perjalanan proses pinjaman yang ketiga, Almarhum Rendi mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Pihak keluarga besar Almarhum, kemudian berkonsultasi pada kami, karena mengaku heran kenapa sertifikat rumah yang dijaminkan pada BPR itu tidak dialihkan kepada pihak keluarga (ahli waris). Nah, disinilah kami menduga ada kejanggalan pada saat bank memproses peralihan penjaminan sertifikat tersebut, apalagi ketika diklarifikasi, BPR mengaku belum mengetahui kejadian jelasnya seperti apa dan berapa pinjaman (hutang) almarhum Rendi,” ungkapnya lagi.
Mengapa pihaknya menduga ada kejanggalan, sebagaimana dicatat oleh perwakilan hukum Rivaldo pasalnya, berdasarkan informasi dari kliennya pada tuntutan pihak yang berduka, Poppy Noviyanti mendapat tekanan berlebihan dari pihak bank untuk mengalihkan jaminan properti dan mewarisi utang mendiang Rendi Randika.
“Ahli waris ini ketika tanda tangan itu, mengatakan dalam keadaan paksaan dan diberikan informasi bahwa itu hanya mencantumkan nama ibu (Poppy Noviyanti) dan tidak ada hak dan kewajiban lainnya, yang tentunya hal ini sudah menyalahi UU Konsumen Pasal 4 yaitu tentang hak -hak konsumen;” lanjut Rivaldo.
“Dari awal perjanjian itu pun sudah cacat formil dan sudah tidak bisa dilaksanakan secara hukum, yang mana klien kami yakni, ahli waris tidak memiliki kecakapan. Seharusnya peralihan ditandatangani oleh semua ahli waris dan tidak boleh diwakilkan yang jadi titik persoalan itu mengapa adanya tekanan dari oknum BPR Karawang Jabar ini untuk menandatangani peralihan hak dan jaminannya itu karena keluarga tidak mengetahui, bahkan hutang almarhum Rendi saja keluarga tidak mengetahui, sementara sertifikat itu kalau dinominalkan bisa mencapai Rp. 200 juta sampai Rp. 300 juta,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPR Karawang Jabar, Heri Heryanto, telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa keinginan dan harapan keluarga almarhum dapat diakomodasi kemudian ia konsultasikan kepada direksi lain dan Komisaris Bank BPR Karawang Jabar untuk memberi penghormatan terakhir kepada Rendi Randika, serta implikasi-implikasinya bagi komunitas BPR Karawang Jabar secara keseluruhan.
“tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Keinginan dari keluarga almarhum Rendi seperti apa , akan kita tampung. Karena semua sudah terjadi, dan saya tidak bisa memutuskan sendiri hari ini juga, karena saya ada Komisaris dan juga Direktur Operasional yang memang bagian menangani hal ini,” jelas Heri.
“Terkait prosesnya seperti apa, saya juga belum tahu, nanti setelah berkoordinasi, kita berembuk baiknya seperti apa, jangan sampai kejadian ini terus berlanjut. Mari kita cari win-win solution nya,” ujarnya lagi.
Setelah berkoordinasi dan mempelajari lebih lanjut terkait permasalahan almarhum Rendi Randika ini, Heri berjanji akan membuka semua hasilnya kepada pihak keluarga dan kuasa hukumnya secara transparan dan apa adanya.
“kita akan buka berapa, apa adanya. Setelah terlebih dahulu kami akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Pemda dan Komisaris kami,” pungkasnya.(Yana)
Bprnews.id - Presiden Joko Widodo, yang kerap disapa Jokowi, mengajukan dorongan strategis kepada sektor perbankan Indonesia untuk meningkatkan penyaluran kredit dalam rangka menggerakkan roda perekonomian nasional.
Namun, tantangan berat dihadapi saat realita pasar menunjukkan permintaan pembiayaan yang tidak kunjung membaik, memberi tekanan pada industri perbankan yang harus mencari penyaluran dana alternatif dilema ini menjadi sorotan serius, dengan banyak bank berpaling ke investasi pada surat berharga sebagai tempat 'parkir' dana.
Menanggapi hal ini, Ekonomi Senior Indef, Aviliani, memberikan perspektif bahwa perilaku perbankan senantiasa mengalir sesuai arus permintaan bisnis. "Bank itu kan follow the business, kalau bisnisnya nggak ada yang minta, ya buat bank mau ditaruh di mana lagi uangnya?" ungkap Aviliani dalam suatu kesempatan pada akhir bulan November 2023.
Dia juga mengatakan target Bank Indonesia mematok pertumbuhan kredit di tahun mendatang peningkatan yang kuat sebesar 10%-12%. Namun, kekhawatiran semakin meningkat karena proyek-proyek infrastruktur penting masih dalam tahap siaga, sebuah sektor yang terkenal dengan minat dananya yang besar ditambah lagi dengan industri pertambangan, yang diperkirakan akan kembali bangkit setelah masalah pemilu mereda.
Oleh karena itu, kredit 10%-12% dapat tercapai dengan sejumlah catatan, satu di antaranya proyek infrastruktur kembali berjalan.
"Yang kedua bisnis-bisnis di sektor manufaktur yang skala besar dan menciptakan lapangan kerja itu tercipta gitu," jelasnya.
Dia pun menilai bank saat ini memerlukan arah penyaluran kredit yang jelas. "Karena sekarang ini dikatakan ini sektornya sunset segala macam. Nah kan belum tentu sunset kan. Nah karena tidak ada arahan yang jelas ke mana kalau yang sektor apa aja, ya sekarang bank udah kayak gitu loh," pungkasnya.
Dengan kesadaran yang tajam akan lemahnya keseimbangan antara likuiditas dan investasi, Jokowi mendesak perbankan untuk tidak mengalokasikan alat likuidnya secara eksklusif untuk membeli instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
"Saya mengajak seluruh perbankan harus prudent harus hati-hati tapi tolong lebih di dorong lagi kreditnya, terutama bagi umkm," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (29/11/2023)
Jokowi, menyatakan Berdasarkan laporan yang ia terima, terjadi peredaran uang tunai yang semakin terbatas di pasar. kata Jokowi, hal tersebut terjadi adanya indikasi bahwa situasi ini dipicu oleh peningkatan pembelian instrumen finansial yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
"Jangan-jangan terlalu banyak yang di pakai untuk membeli SBN atau terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SRBI atau SVBI. Sehingga yang masuk ke sektor riil berkurang," paparnya.
Memasuki kuartal terakhir tahun 2023, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti peningkatan pada aset yang dimiliki oleh bank-bank di Indonesia. Secara spesifik, pada bulan September 2023, surat berharga yang dimiliki oleh perbankan mencapai nilai yang mencengangkan, yakni sebesar Rp 1.889,7 triliun, atau tumbuh sebesar 3,59% dibandingkan tahun lalu.
Pada saat yang sama, kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut mengalami peningkatan, yaitu tumbuh sebesar 8,96% year-on-year hingga mencapai Rp 6.837,3 triliun.
Berdasarkan data terbaru, sekuritas mengalami kenaikan sebesar 7,15% tahun ke tahun, sementara penyaluran kredit mengalami peningkatan sedikit lebih tinggi sebesar 7,84% tahun ke tahun pada bulan September 2023.
Begitu pula dengan kantor cabang bank asing cenderung lebih berminat mengalokasikan dana mereka dalam instrumen surat berharga yaitu sebesar 35,79% year-on-year (yoy), pada saat kredit merosot 4,71% yoy.
Sebaliknya, bank-bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang merupakan pemain utama di tanah air malah menunjukkan hasil yang kontras, dengan pertumbuhan kredit yang solid sebesar 10,98% yoy, meski sektor surat berharganya mengalami kontraksi sebesar 2,38% yoy.
Menurut Sunarso, Ketua Perhimpunan Bank Milik Negara (Himbara), fakta bahwa pertumbuhan kredit dari bank pelat merah sebutan populer untuk bank BUMN berada di atas rata-rata industri, menjadi indikasi yang kuat bahwa bank-bank BUMN tidak hanya bertahan tapi juga aktif mendorong pertumbuhan kredit di tengah-tengah isu likuiditas yang berkecamuk.
"Rata-rata pertumbuhan kredit 11,04% [yoy] dan itu di atas rata-rata pertumbuhan kredit industri, 8,9% [yoy]," katanya.
Bprnews.id - Sektor jasa keuangan di Provinsi Papua melangkah dengan ritme yang menggembirakan, khususnya dalam sektor perbankan. Sebagai barometer stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, perbankan di Bumi Cenderawasih ini tidak hanya menunjukkan pertahanan yang kuat tetapi juga pertumbuhan yang mengesankan.
Pada Oktober 2023, sektor ini mencatat pencapaian yang dengan angka pertumbuhan mencapai double digit. Keberhasilan tersebut bukan hanya angka semata, melainkan hasil dari berbagai kebijakan dan sinergi yang efektif antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat setempat.
“total aset perbankan tercatat sebesar Rp108 triliun atau tumbuh sebesar 14,32 persen secara yoy. Pencapaian tersebut didorong oleh penyaluran kredit sebesar Rp40 triliun atau tumbuh sebesar 12,82 persen secara yoy. Dari sisi pasiva, kinerja tersebut ditopang oleh penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp57 triliun atau tumbuh sebesar 12,34 persen secara yoy. “ Ujar Muhhamad Ikhsan Hutahaean selaku Kepala Kantor OJK Papua, di Media Gathering OJK, Kamis (30/11)
Selain itu, pendapatan bank yang terus meningkat dan mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp1 triliun atau melonjak 35,89 persen yoy, mengindikasikan kondisi finansial yang semakin solid.
Pada bulan Oktober 2023, bank-bank komersial di Papua memiliki 97,71% total aset, 95,93% penyaluran kredit, dan 98,52% dana pihak ketiga. Angka-angka tersebut mencerminkan pertumbuhan yang kuat dan kemakmuran finansial, dengan total aset bank konvensional mencapai Rp 105 triliun, yang berarti pertumbuhan signifikan dua digit dibandingkan tahun lalu sebesar 14,76%.
“Total aset Bank Umum di Provinsi Papua pada Oktober 2023 sebesar Rp105 triliun atau bertumbuh double digit sebesar 14,76 persen secara yoy. Adapun Bank Umum membukukan laba tahun berjalan pada Oktober 2023 sebesar Rp1,08 triliun atau meningkat drastis sebesar 39,34 persen secara yoy,” ungkapnya.
Capaian aset dan laba Bank Umum di Provinsi Papua pada Oktober 2023 didorong oleh peningkatan penyaluran kredit yang luar biasa sebesar 12,83% dari yoy, dengan total mencapai Rp38,76 triliun, pencapaian aset dan laba bank meningkat pesat, meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat fondasi infrastruktur keuangan daerah.
Selain itu, kinerja lembaga keuangan tersebut juga didukung oleh peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga yang signifikan, yaitu sebesar Rp56,56 triliun, naik 12,64% dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan keuangan ini semakin diperkuat oleh rasio-rasio perbankan yang terjaga dengan baik keseimbangan antara pinjaman dan dana pihak ketiga, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang sedikit meningkat menjadi 68,54%, disertai dengan penurunan Non-Performing Loan (NPL) yang menggembirakan. ) rasionya hanya sebesar 2,62%.
Selanjutnya, Kata Hutahaean market share Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terhadap pasar perbankan di Provinsi Papua sebagai berikut : share terhadap total asset sebesar 2,29% share terhadap kredit yang diberikan sebesar 4,07% dan share terhadap dana pihak ketiga sebesar 1,48%
Namun, meskipun perannya penting, gambaran fiskal terbaru menunjukkan sedikit kontraksi pada total aset menjadi Rp 2,47 triliun, yang mencerminkan penurunan tahun-ke-tahun sebesar 1,99%. Meski mengalami sedikit penurunan aset, BPR berhasil memperoleh laba sebesar Rp 57 miliar pada Oktober 2023, yang menunjukkan ketahanan meski mengalami penurunan sebesar Rp 4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun demikian penyaluran kredit BPR mengalami peningkatan Oktober 2023, sebesar 12,7% (yoy), mencapai angka fantastis Rp1,64 triliun. Namun, di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga mengalami kecenderungan penurunan, sedikit tergelincir sebesar Rp43 miliar atau -4,87% yoy, berhenti pada angka Rp851 miliar.
Lebih lanjut, kesehatan sektor perbankan ini ditandai dengan sedikit kenaikan dalam Non-Performing Loan (NPL), di mana rasio NPL BPR naik menjadi 2,4% pada Oktober 2023 dari sebelumnya 2,26% pada Oktober 2022.
Bprnews.id - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) mengumumkan bahwa Bank Jambi akan menjadi bank pembangunan daerah keempat yang bergabung dalam jajaran Bank Kelompok Usaha (KUB), mengikuti jejak strategis tersebut Bank Bengkulu, Bank Sultra, dan Bank Maluku Malut.
Memperkuat komitmen untuk mendorong era kolaborasi dan pertumbuhan, perwakilan Bank BJB dan Bank Jambi berkumpul di Surabaya pada tanggal 30 November 2023, untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Non-Disclosure Agreement (NDA) yang penting, sebagaimana diungkapkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI).
Penandatanganan ini merupakan Pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) BPD dan Konsolidasi Perbankan Daerah yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengundang beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang siap menjadi holding, serta yang modal intinya belum mencapai ambang batas Rp 3 triliun.
Penandatanganan (MoU) dan (NDA) menandai dimulainya perjalanan komprehensif menuju pemenuhan persyaratan Modal Inti Minimum dan akan dilakukan proses due diligence dan valuasi saham sebelum dilakukan penyertaan modal, sehingga nantinya bank bjb akan menjadi salah satu Pemegang Saham Pengendali Bank Jambi bersama-sama Pemerintah Provinsi Jambi.
"Untuk komitmen nilai penyertaan modal saat ini masih proses pembahasan, namun nilai penyertaan tersebut tidak akan terlalu besar karena Pemerintah Provinsi Jambi akan tetap menjadi pemegang saham terbesar," tulis manajemen, Jumat (1/12)
Proyeksi nilai penyertaan modal bank bjb akan disesuaikan, sepanjang memenuhi syarat pengendalian sesuai Peraturan OJK sehingga Bank Jambi mendapatkan persetujuan untuk efektif menjadi anggota KUB bank bjb sekaligus Perusahaan Anak dari bank bjb.
Proyeksi penyesuaian penyertaan modal Bank Jambi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (bank bjb), yang siap untuk diselaraskan dengan persyaratan pengendalian yang ketat sesuai dengan (OJK).
Langkah krusial ini membuka jalan bagi Bank Jambi untuk tidak hanya efektif menjadi anggota Konsorsium Bank Pembangunan Daerah (KUB) di bawah bank bjb, namun juga lolos menjadi Anak Perusahaan bank bjb.
Berdasarkan pengawasan ketat POJK 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) diwajibkan untuk meningkatkan modal inti minimal Rp 3 triliun pada 31 Desember 2024. Namun, BPD dapat memenuhi persyaratan ambang batas alternatif sebesar Rp 1 triliun, bergantung pada integrasi efektifnya sebagai anggota KUB tetapi apabila tidak dapat terpenuhi maka BPD tersebut wajib menyesuaikan bentuk usahanya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Bank-bank tersebut saat ini berpacu dengan tenggat waktu yang ketat, dengan sisa waktu sekitar 13 bulan untuk meningkatkan modal inti mereka hingga ambang batas wajib sebesar Rp 3 triliun.
Di tengah sprint keuangan ini, Bank bjb menonjol sebagai BPD terbesar dan bank sistemik yang penting, yang dipilih oleh (OJK) untuk menjadi bank jangkar yang akan memimpin konsolidasi BPD-BPD kecil.
Pada kesempatan tersebut, Bank Jatim juga menandatangani nota kesepahaman dalam kerangka KUB dengan Bank Lampung
Total aset Bank Jambi per 30 September 2023 mencapai Rp 12,4 triliun ini telah menunjukkan dinamik keuangan yang impresif. Dengan total kredit yang telah diberikan sebesar Rp 8,5 triliun, Bank Jambi juga mempertahankan Non-Performing Loan (NPL) pada level yang sehat yakni 1,85%. Performa keseluruhan Bank Jambi semakin mengesankan dengan pencapaian Return on Equity (ROE) yang tinggi pada 17,67%, menyuguhkan cerminan langsung dari profitabilitas yang sangat baik.
Tak ketinggalan, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi juga patut diacungi jempol dengan total aset Rp 1,1 Triliun, ROA 2,97%, dan Non-Performing Financing (NPF) yang sangat rendah di angka 0,32%.
UUS bank Jambi, yang berinisiatif untuk bersinergi dengan bank bjb syariah, yang telah lebih dulu mendapatkan pengakuan sebagai anggota dari Kapasitas Usaha Bank (KUB) bank bjb diharapkan akan memperkuat kehadiran kedua bank dalam pasar perbankan syariah yang terus tumbuh.
Manajemen kedua bank telah mengonfirmasi bahwa dalam perjalanan menjadi satu keanggotaan KUB dengan Bank Jambi, telah terjalin kerjasama bisnis yang saling menguntungkan, yang mencakup aspek-aspek krusial seperti pengelolaan likuiditas oleh bank bjb, yang berperan sebagai Bank Sponsor di Bank Indonesia dalam pelaksanaan transaksi BI-Fast.
Selain BI Fast yang tertanam kuat dalam wacana keuangan saat ini, berbagai penggagas sinergi dan kerjasama lain telah bermunculan, mengisyaratkan bahwa tak perlu menunggu berlakunya Kebijakan Umum Bank (KUB) untuk memulai.
Sinergi serbaguna ini diharapkan mampu langsung berimbas positif, menguntai koneksi yang lebih dinamis diantaranya melalui kerjasama dengan Bank Jambi. Baik itu melalui kreasi kredit sindikasi yang memberi napas pada proyek-proyek ekonomi skala besar, ataupun melalui pengembangan layanan digital inovatif seperti platform "DIGI Mobile". Ditambah, sinergi ini semakin diperkokoh dengan fasilitasi layanan pemerintah daerah, contohnya lewat kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor online bjb e-samsat dan bjb e-tax dengan infrastruktur IT canggih yang telah disediakan oleh bank bjb, transformasi perbankan tersebut tidak sekadar mimpi, melainkan menjadi tonggak baru dalam sejarah pelayanan keuangan di Indonesia.
Kemudian, bank bjb juga memiliki bjb University yang merupakan Corporate University bank bjb, yang dapat dipergunakan untuk pengembangan SDM bersama.
Masih banyak bidang lain yang dapat disinergikan, dimana kami percaya bahwa langkah ini akan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi kedua bank, meningkatkan nilai bagi pemegang saham, dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.
Saat ini bank bjb juga masih membuka peluang kerjasama dengan BPD lain di Indonesia, dengan prinsip untuk kemajuan bersama serta saling menguntungkan.
Dengan total aset bank bjb (bank only) mencapai angka memukau, Rp 168,7 triliun, per September 2023 terbentuklah entitas yang lebih solid Kelompok Usaha Bank (KUB), yang total asetnya melonjak bertambah Rs 55,4 triliun. Dengan lima bank anggota yang kini masuk dalam portofolio bank bjb—bank bjb syariah, Bank Bengkulu, Bank Sultra, Bank Maluku Malut, dan Bank Jambi—serta jaringan layanan yang merambah ke 18 provinsi mulai dari wilayah Barat hingga Timur Indonesia.