Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memutuskan untuk menetapkan tujuan pengurangan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada dengan populasi BPR mencapai lebih dari 1.600 lembaga, OJK kini menargetkan untuk memangkas angka tersebut menjadi sekitar 1.000-an dalam upaya meningkatkan efisiensi dan stabilitas keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa langkah ini termasuk penghentian pemberian izin baru untuk BPR, mengingat tingginya jumlah BPR saat ini yang telah menimbulkan berbagai tantangan dalam pengawasan dan kinerja sektor tersebut.
"Tidak ada izin baru, tentu aja 1.600 ini akan kita kurangkan terus menjadi perkiraan kita mungkin jumlah ideal yang manageable secara sistem sekitar 1.000-an BPR untuk men-serve seluruh negara Indonesia," kata Dian dalam paparan hasil RDK OJK untuk kinerja bulan November secara daring, Senin (4/12/2023).
Dian melanjutkan secara agregat kondisi pemulihan pasca pandemi COVID-19, sektor perbankan Indonesia khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk kembali stabil dan bertumbuh.
Langkah konkrit yang akan diambil meliputi penutupan BPR yang mengalami kesulitan keuangan dengan penyaluran hak dan kewajiban kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Kita sedang terus melakukan pemeriksaan secara intensif dan itu memang tidak ada jalan lagi. Kalau terkait pelanggaran hukum memang harus ditutup," beber Dian.
Kedua, perorangan atau grup yang memiliki lebih dari 1 BPR akan dikurangkan.
"Hanya boleh mereka mendirikan 1 BPR saja dengan cabang-cabang," tambahnya.
Ketiga, BPR wajib memenuhi kebutuhan modal minimal.
"Ini masih banyak BPR yang belum memenuhi persyaratan dan tentu kita harus melakukan langkah-langkah konsolidasi bahwa BPR-BPR ini harus kita lakukan merger atau akuisisi dan konsolidasi. Nanti kita lihat mana yang memungkinkan," pungkasnya.
Untuk tahun ini OJK sudah mencabut izin 4 BPR akibat melanggar ketentuan yang berlaku. Terdiri dari PT BPR Persada Guna, BPR Karya Remaja Indramayu, BPR Indotama UKM Sulawesi, dan BPR Bagong Inti Marga
Untuk tahun ini OJK telah mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin dari empat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dianggap melanggar ketentuan yang ada. Keempat lembaga keuangan yang terkena sanksi ini adalah PT BPR Persada Guna, BPR Karya Remaja Indramayu, BPR Indotama UKM Sulawesi, dan BPR Bagong Inti Marga.
Keputusan ini tidak hanya menegaskan komitmen OJK terhadap tata kelola perbankan yang sehat tetapi juga menjadi peringatan keras bagi lembaga keuangan lain untuk mematuhi peraturan dan menjaga integritas operasional mereka.
Bprnews.id - Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE) telah mengambil langkah maju meneken kerja sama dalam berbagai sektor di kedua bank sentral, termasuk memerangi pencucian uang.
Pada tanggal 29 November 2023, Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani oleh gubernur kedua bank sentral, Perry Warjiyo dari BI dan Khaled Mohamed Balama dari CBUAE, yang menandakan upaya bersama untuk berkolaborasi di berbagai sektor dalam dunia perbankan.
Melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada tahun 2023 antara dua bank sentral penting menjadi sangat penting. Kolaborasi ini merupakan bukti visi masa depan, dimana kedua institusi berjanji untuk memperkuat kemitraan mereka di bawah kerangka yang terstruktur dan sistematis.
Memorandum of Understanding (MoU) antara Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE) ini tidak hanya menetapkan kerangka kerja untuk memerangi aliran keuangan gelap namun juga menyelaraskan kedua lembaga tersebut dengan pedoman ketat yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF).
Gubernur BI Perry Warjiyo memuji MoU ini sebagai landasan dalam memperkuat hubungan antara BI dan CBUAE, dan lebih jauh lagi, Indonesia dan Uni Emirat Arab.
"Perluasan kerja sama menegaskan kemitraan kedua bank sentral yang semakin solid. Nota Kesepahaman ini juga membuktikan kontribusi kedua bank sentral dalam memerangi kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta memenuhi rekomendasi FATF," sebagaimana disebutkan dalam keterangan resmi dikutip Senin, (4/12/2023).
Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, menyoroti potensi besar dari kemitraan yang diperkuat antara bank-bank sentral dalam mendorong kesejahteraan ekonomi bagi kedua negara yang terlibat.
Pernyataan penting ini disampaikan setelah pertemuan bersejarah antara Presiden Joko Widodo dari Republik Indonesia dan Presiden Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab.
Pertemuan yang berlangsung pada 1 Desember 2023 di tengah kemegahan COP 28 di Dubai ini menandai tonggak sejarah penting dalam hubungan bilateral negara-negara tersebut.
Bprnews.id - Dalam upaya memperkuat infrastruktur perbankan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Bengkulu, secara resmi menghibahkan aset berupa gedung dan tanah kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Hibah ini diproyeksikan akan menyediakan dorongan yang kuat bagi BPR untuk agar lebih maksimal dalam pertumbuhan ekonomi di daerah, memperkokoh fondasi perbankan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kita memberikan fasilitas terbaik, memberikan kenyamanan kepada nasabah, memberikan spesial untuk BPR berupa hibah satu kantor yang sangat strategis sehingga dapat memaksimalkan kerjanya," kata Bupati Mukomuko Sapuan di Mukomuko, Minggu.
BPR Mukomuko, juga mengubah alamat operasional ke gedung baru bukan hanya merupakan langkah strategis untuk pertumbuhan usaha, tetapi juga simbolisasi dinamisme dan inovasi.
Dengan hati yang penuh harap, manajemen BPR telah melengkapi dan mengirimkan segala dokumen yang diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadikan prosedur persetujuan ini sebagai halaman terakhir yang menunggu untuk ditulis dalam buku perjalanan mereka.
Kini, dengan rencana pemindahan kantor yang masih dalam proses penetrasi pengawasan regulasi, seluruh tim BPR Mukomuko dengan penuh antisipasi menunggu kunjungan penting dari OJK ke lokasi kantor baru mereka.
"Idealnya lolos. Kantor yang kecil saja lolos apalagi kantor yang bonafit seperti sekarang ini," tambah Sapuan.
Selain menyediakan fasilitas gedung dan tanah, Pemkab Mukomuko juga berencana meningkatkan investasi di BPR dengan penambahan dana sebesar Rp2,5 miliar pada tahun 2023.
Selain menyediakan fasilitas canggih dan alokasi lahan, Pemkab Mukomuko telah mengambil langkah maju dengan mengumumkan rencana besar untuk menyuntikkan dana tambahan sebesar Rp 2,5 miliar ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) daerah pada tahun fiskal 2023.
"Tahun depan kita akan injeksi lagi dana investasi sebesar Rp2,5 miliar hingga Rp3 miliar," ungkap Bupati.
Sapuan, seorang tokoh pemerintahan, ini menegaskan komitmen Pemkab untuk secara konsisten meningkatkan alokasi modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) setiap tahunnya dengan tujuan utama meningkatkan kontribusi BPR terhadap perekonomian lokal dan memberikan akses keuangan yang lebih baik bagi masyarakat kecil.
"Kami ingin seperti Bank Bengkulu yang memberikan kontribusi PAD, dan kami berharap BPR juga dapat berkontribusi pada PAD di masa depan," kata Sapuan.
Bupati menambahkan, berdasarkan prediksi, BPR diharapkan dapat mulai memberikan dividen untuk daerah. "Alhamdulillah, ini adalah harapan dan tujuan dari pemerintah daerah," pungkasnya.
Bprnews.id - Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak perbankan asing mundur dari sektor domestik. Hal ini terlihat dengan jelas saat pelaku besar seperti Citibank, N.A. Indonesia (Citi Indonesia), memutuskan untuk menarik diri dari kompetisi pasar ritel.
Penutupan bisnis consumer banking Citibank, yang diikuti dengan transfer aset dan liabilitasnya kepada PT Bank UOB Indonesia, telah rampung dibuktikan dengan penutupan yang terjadi pada Senin, 20 November 2023.
Usai penjualan ini, Citi Indonesia ke depannya akan fokus ke bisnis corporate banking dan tetap akan menyalurkan kredit consumer secara tidak langsung.
Seperti diketahui, penjualan bisnis ritel itu sejalan dengan strategi global Citigroup, yang menetapkan hanya beberapa bisnis consumer dan retail di luar Amerika Utara yang akan tetap beroperasi. Antara lain, di Hong Kong, Singapura, Inggris, dan Timur Tengah.
Citi Indonesia, bersiap untuk mempersempit fokusnya, dengan mengumumkan perubahan strategis yang akan membuat mereka berkonsentrasi pada layanan perbankan korporasi sambil terus memberikan kredit konsumen melalui jalur tidak langsung.
Langkah ini sejalan dengan strategi global Citigroup, yang melibatkan mempertahankan operasional konsumen dan ritel hanya di pasar tertentu khususnya, di luar Amerika Utara di lokasi seperti Hong Kong, Singapura, Inggris, dan Timur Tengah.
Namun, kemunduran dari perbankan ritel ini tidak hanya terjadi pada Citi di pasar Indonesia. Perusahaan multinasional asal Inggris Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI) juga melakukan transisi dari layanan yang ditujukan kepada konsumen dengan melepas portofolio kredit ritelnya ke PT Bank Danamon Indonesia Tbk milik MUFG. (BDMN). Rencananya, aksi ini bakal rampung pada kuartal IV-2023.
PT OCBC NISP Tbk. (NISP) baru saja mengambil langkah strategis dengan menandatangani kesepakatan pembelian mayoritas saham PT Bank Commonwealth (PTBC), yang dimiliki oleh Commonwealth Bank Australia (CBA). Transaksi besar ini melibatkan 99,00% PT Bank Commonwealth (PTBC) milik Commonwealth Bank Australia (CBA). PTBC menyebut Penjualan ini tidak hanya menandai sebuah babak baru bagi PTBC, tetapi juga menegaskan komitmen CBA untuk memusatkan fokusnya pada operasi domestik di Australia dan New Zealand, mengejar efisiensi dan peningkatan layanan.
Sebelumnya, ada pula sejumlah bank asing yang telah hengkang dari industri perbankan Indonesia.
Rabobank Indonesia
Pada bulan April 2019, PT Rabobank Internasional Indonesia mulai menghentikan operasinya, setelah 29 tahun berbisnis di Indonesia. Tepatnya, Rabobank Indonesia berdiri pada tahun 1990.
Keputusan ini merupakan bagian dari strategi global dari Rabobank Group asal Belanda itu. Yakni, terkait dengan visi Banking for Food yang berfokus pada rantai pasokan internasional untuk sektor pangan dan agrikultur.
Pada bulan April 2019, bank PT Rabobank Internasional mengumumkan penghentian operasinya di Indonesia, sebuah langkah besar yang mencerminkan restrukturisasi strategis mereka di tingkat global berdiri sejak tahun 1990.
Keputusan ini merupakan bagian dari strategi global dari Rabobank Group asal Belanda itu. Yakni, terkait dengan visi Banking for Food yang berfokus pada rantai pasokan internasional untuk sektor pangan dan agrikultur.
Rabobank memutuskan hengkang dari Indonesia karena serangkaian kerugian finansial yang cukup signifikan, dengan laporan kehilangan hingga Rp 9,78 miliar hingga Maret 2019, menjadikan penarikan ini sebagai langkah yang tak terelakkan.
Pendapatan bunga bersih perseroan terlihat mengalami penurunan tahunan, dari Rp 106,1 miliar di periode sebelumnya menjadi Rp 103,67 miliar.
Penurunan ini terjadi meskipun total aset perseroan berada pada angka yang mengesankan, yaitu Rp 17,38 triliun pada Maret 2018. Dengan jumlah liabilitas yang tercatat sebesar Rp 15,37 triliun dan total ekuitas mencapai Rp 2,02 triliun.
Pada Desember 2019, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mengumumkan keputusan untuk mengakuisisi Rabobank Indonesia. Pembelian ini dilakukan melalui anak usaha BCA, BCA Finance.
Bank RBS Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia yang secara resmi mencabut izin usaha kantor cabang asing The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS) di Indonesia pada Februari 2018. Keputusan yang ini diambil setelah pihak RBS pusat di Belanda mengajukan permintaan secara formal kepada OJK pada 1 November 2016.
Setelah hampir setengah abad beroperasi di Indonesia sejak tahun 1969, RBS akhirnya menghentikan layanan mereka, memenuhi kebijakan korporat yang juga membawa mereka keluar dari 24 negara lainnya.
Bank ANZ Indonesia
Pada tahun 2018, PT Bank ANZ Indonesia, sebuah perusahaan perbankan Australia yang telah lama hadir di Indonesia sejak tahun 1973, secara resmi mendivestasi bisnis ritelnya ke PT Bank DBS Indonesia, sebuah lembaga keuangan besar yang berasal dari Singapura.
Transfer ini mencakup layanan kredit ritel dan manajemen kekayaan untuk klien kaya, tidak hanya di pasar Indonesia, namun juga mencakup Singapura, Hong Kong, Tiongkok, dan Taiwan. Divestasi tersebut mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi ANZ, sebesar US$ 265 juta atau sekitar Rp 3,4 triliun, yang menunjukkan dampak besar dari penataan kembali strategis. Keputusan ini merupakan bagian penting dari kalibrasi ulang fokus ANZ pada kepentingan bisnisnya di Asia.
Pada bulan Oktober 2016, DBS telah mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi bisnis Ritel dan Wealth Management ANZ di pasar-pasar tersebut, yang menandakan babak baru bagi kedua entitas perbankan tersebut di wilayah tersebut.
Bank Barclays Indonesia
Bank Barclays satu di antara lembaga keuangan terkemuka asal Inggris yang mencatat sejarah singkat namun signifikan di Indonesia. Memulai ekspansinya pada tahun 2008 lewat aksi korporasi berani, Barclays mengakuisisi Bank Akita dan menobatkannya sebagai Bank Barclays Indonesia
Langkah ini merupakan bagian dari reorientasi merek Global yang Barclays jalankan, menandai komitmen mereka dalam tiga divisi: Global Retail Banking (GRB), Corporate and Investment Banking and Wealth Management (CIBWM), serta Absa grup keuangan raksasa dari Afrika Selatan.
Dengan biaya yang tidak kecil, mencapai 100 juta pound sterling atau sekitar 150 juta dolar AS, Barclays telah bertaruh besar pada prospek pasar Indonesia. Namun, strategi bisnis sering kali tak linier dengan harapan, terbukti dengan keputusan Barclays untuk akhirnya mempertimbangkan penjualan Bank Barclays Indonesia ketika kondisi lebih menguntungkan.
Bprnews.id - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) mengumumkan pengunduran diri Pamitra Wineka dari jabatan Komisaris Independen. Pengunduran diri tersebut akan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mendatang.
Selama masa jabatannya, Wineka memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi strategi transformatif Yudha Bhakti, mengarahkan bank konvensional Yudha Bhakti melalui transisi ambisiusnya menjadi Bank Neo Commerce yang digerakkan secara digital.
Diangkat sebagai Komisaris Independen pada tanggal 30 September 2020 dan resmi menjabat pada tanggal 3 Agustus 2021, Wineka dikenal tidak hanya karena kepemimpinannya namun juga silsilah akademisnya, beliau menyandang gelar Bachelor of Science dari Institut Teknologi Bandung yang diperoleh pada tahun 2020. 2010 dan gelar Master of Science dari University of Illinois Urbana-Champaign, yang diperoleh pada tahun 2012.
Pengunduran dirinya yang akan datang memberikan petunjuk baru tentang arah masa depan BNC, seiring dengan upaya institusi tersebut untuk terus menavigasi lanskap perbankan digital yang sangat kompetitif dan terus berkembang.
“Bergabung di Bank Neo Commerce, merupakan salah satu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Menjadi bagian dalam proses transformasinya dari sebuah bank konvensional selama puluhan tahun, hingga menjadi salah satu bank dengan layanan digital terlengkap di Indonesia sangatlah membanggakan,” ujar dia seperti dikutip 1 Desember 2023.
Pada kesempatan ini, Pjs Direktur Utama, Aditya Windarwo, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wineka atas upaya yang sangat diperlukan dalam membentuk BNC menjadi benteng layanan perbankan digital komprehensif seperti saat ini.
“Mewakili segenap jajaran manajemen dan seluruh Neobankers, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pamitra Wineka atas arahannya selama menjabat sebagai Komisaris Independen, Kami memastikan bahwa Bank Neo Commerce akan selalu memberikan layanan keuangan yang prima untuk masyarakat Indonesia,” tambahnya.
BNC akan menyelenggarakan RUPS berkaitan dengan pengunduran diri Pamitra Wineka sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan dari pengunduran diri ini,” tutup Aditya.