Bprnews.id - Sebuah komitmen kuat telah ditegaskan oleh sejumlah BPR di Indonesia untuk terus mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia SDM
Hal tersebut adalah langkah strategis untuk tidak hanya meningkatkan kinerja bank BPR tetapi juga untuk memenuhi mandat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengharuskan BPR untuk mengalokasikan paling tidak 3% dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya untuk pembiayaan pengembangan SDM.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah mengambil langkah signifikan dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2023 untuk meningkatkan fondasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor perbankan. Regulasi terbaru ini difokuskan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), yang berperan penting dalam perekonomian lokal. POJK Nomor 19 Tahun 2023 menetapkan standar yang lebih tinggi dan menawarkan kerangka kerja komprehensif untuk melengkapi POJK Nomor 747/POJK.03/2017 dan POJK Nomor 44/POJK.03/2015.
Dengan memperkenalkan pedoman baru ini, OJK bertujuan untuk tidak hanya melanjutkan namun juga memperluas upaya dalam peningkatan dan sertifikasi kompetensi SDM, sehingga meningkatkan profesionalisme dan daya saing BPR serta BPRS dalam ekonomi nasional dan internasional.
"Pokok pengaturan RPOJK utamanya di antaranya mengenai penyesuaian batasan minimal dana pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS, perluasan jenis dan metode pelaksanaan pengembangan kualitas SDM, serta penguatan sanksi atas pelanggaran ketentuan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae belum lama ini.
Adapun pengembangan kualitas SDM yang dimaksud OJK yakni melalui peningkatan kompetensi kerja SDM dengan memperhatikan asas prioritas dan pemerataan kompetensi kerja SDM yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi bisnis BPR dan BPR Syariah.
PT BPR Supra Artapersada telah dengan gigih memimpin perubahan ini, dengan Direktur Operasional mereka, Jeffry Thambunanto, yang menyaksikan seluruh jajaran pengurusnya tidak hanya memenuhi, tetapi juga melebihi ekspektasi sertifikasi OJK.
"Mengacu kepada POJK 19, dana pengembangan SDM kami berkisar di angka Rp 1 miliar dimana kurang lebih realisasinya sudah sekitar 50%," kata dia kepada Kontan, Rabu (6/12).
Lebih lanjut Jeffry mengatakan BPR Supra menilai SDM sebagai inti dari bisnis perbankan, dan manajemen akan senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM baik dari sisi hard skill maupun soft skill melalui in-house dan external training.
"Ke depannya kami tetap akan melanjutkan program pengembangan SDM melalui coaching dan pelatihan dengan mengacu kepada evaluasi gap pada kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi," tegasnya.
BPR lainnya ada PT BPR Hasamitra yang juga telah melakukan implementasi penguatan SDM. Direktur Bisnis BPR Hasamitra I Made Semadi mengatakan, sejak awal berdiri telah menetapkan target pengembangan untuk seluruh SDM, tak terkecuali Direksi dan Komisaris.
"Seluruh Direksi Hasamitra telah memiliki Sertifikasi Direksi Tingkat II, sedangkan komisaris sesuai kewajiban telah memiliki Sertifikasi TK I. Ke depannya akan memfokuskan ke Sertifikasi Kompetensi Kerja," kata dia kepada Kontan, Rabu (6/12).
Adapun Made, tokoh penting di BPR Hasamitra, mengungkapkan wawasan cemerlang mengenai dedikasi perusahaan terhadap tenaga kerjanya. Per Desember tahun lalu, BPR Hasamitra telah melampaui ekspektasi dengan mengalokasikan lebih dari 5% Biaya Tenaga Kerja untuk peningkatan sumber daya manusia angka yang jauh di atas minimal 3% yang ditetapkan dalam POJK No. 19 tahun 2023.
Made's mengatakan pandangan yang berpikiran maju, dengan komitmen untuk memandang personel sebagai aset prioritas yang memerlukan pembinaan terus-menerus. Komitmen ini terlihat nyata melalui serangkaian inisiatif, termasuk program pelatihan komprehensif, pendampingan, dan peta jalan peningkatan karir yang terstruktur dengan baik sebagaimana dituangkan dalam Manual Pengembangan Sumber Daya Manusia.
"Ke depannya BPR Hasa Mitra akan menfokuskan pada Sertifikasi Kompetensi Kerjas sesuai Jabatan Karyawan dan mendorong pengembangan SDM berbasis Digital," kata dia.
Bprnews.id - Sepuluh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berhasil menyabet penghargaan bergengsi di LPS Awards 2023. Para pemangku kepentingan dan pelaku industri keuangan berkumpul di Fairmount Hotel, Jakarta Selatan, pada Rabu 6 Desember 2023, untuk memberikan apresiasi tinggi pada institusi yang telah menunjukkan kinerja ekselensial dalam layanan keuangan mikro.
Kesepuluh bank tersebut adalah PT BPR Jombang Perseroda, Perumda BPR Purwakarta, BPR Sulawesi Mitra Abadi, BPR Bank Daerah Karanganyar, BPR Bank Tulungagung, BPR Bank Guna Daya, BPR Kridaharta, BPR Gunung Simping Artha, BPRS Baituridha Pusaka dan BPRS Fajar Sejahtera Bali.
Di antara para pemenang tersebut, PT BPR Jombang Perseroda, Perumda BPR Purwakarta, dan BPR Sulawesi Mitra Abadi mendapat penghargaan dalam kategori Bank Teraktif dalam Kegiatan Literasi Keuangan.
Sementara itu, rekan-rekan mereka, BPR Bank Daerah Karanganyar, BPR Bank Tulungagung, BPR Bank Guna Daya, dan BPR Kridaharta, mendapat pengakuan aktif dan inovatif dalam penjangkauan. Pujian selanjutnya ditujukan kepada BPR Gunung Simping Artha, BPRS Baituridha Pusaka, dan BPRS Fajar Sejahtera Bali yang mendapat predikat sebagai BPR Terbaik dalam Pelaporan Kepatuhan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Kami menyelenggarakan acara LPS Awards yang memberikan penghargaan kepada pelaku industri perbankan yang aktif dalam memajukan industri keuangan dalam mendorong perekonomian nasional, dan untuk tahun ini juga diperluas untuk memberikan apresiasi kepada rekan-rekan jurnalis yang telah membantu LPS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran penjaminan simpanan,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam sambutannya, di Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Sementara itu, Direktur Utama BPR Bank Tulungagung, Suhermin menyampaikan rasa terimakasih kepada LPS dan apresiasi untuk seluruh pegawai BPR Bank Tulungagung yang secara konsisten melakukan sosialisasi terkait simpanan mereka yang dijamin oleh LPS kepada masyarakat.
"Saya ucapkan terimakasih kepada LPS yang telah memberikan apresiasi kepada insan BPR terutama BPR Bank Tulungagung yang sudah mendapatkan penghargaan sebagai Bank Teraktif dan Terinovatif dalam Sosialisasi program penjaminan LPS," tutur Suhermin saat ditemui usai acara.
Ke depan, BPR Bank Tulungagung tetap konsisten dalam sosialisasi terkait LPS sehingga makin banyak masyarakat yang teredukasi dan tidak ragu lagi menyimpan uangnya di bank.
Selain memberikan penghargaan kepada BPR, pada kesempatan ini, LPS juga memberikan penghargaan kepada bank lainnya. Berikut daftar penerima LPS Awards 2023:
KATEGORI BANK TERAKTIF DALAM KEGIATAN LITERASI KEUANGAN
1. PT Bank Central Asia, Tbk.
2. Bank OCBC NISP
3. PT BPD Jabar dan Banten
4. Bank Neo Commerce
5. PT BPR Jombang Perseroda
6. Perumda BPR Purwakarta
7. BPR Sulawesi Mitra Abadi
KATEGORI BANK TERAKTIF DAN TERINOVATIF DALAM SOSIALISASI (Bank Umum)
1. Bank Rakyat Indonesia
2. Bank Syariah Indonesia
3. Bank BJB
4. Bank Oke Indonesia
KATEGORI BANK TERAKTIF DAN TERINOVATIF DALAM SOSIALISASI (BPR)
1. BPR Bank Daerah Karanganyar
2. BPR Bank Tulungagung
3. BPR Bank Guna Daya
4. BPR Kridaharta
KATEGORI BANK TERBAIK DALAM PELAPORAN SCV
1. Bank Mandiri
2. Bank Mega
3. Bank of China
4. PT Bank Mestika Dharma
KATEGORI BPR TERBAIK DALAM KEPATUHAN PELAPORAN KEPADA LPS
1. BPR Gunung Simping Artha
2. BPRS Baituridha Pusaka
3. BPRS Fajar Sejahtera Bali.
Bprnews.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menargetkan jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat menurun dari 1.600 menjadi sekitar 1000. Untuk itu, Dian mengatakan tidak akan mengeluarkan izin untuk pelaku usaha mendirikan BPR baru.
"Tidak ada izin baru, 1.600 ini akan kita kurangi terus, jadi perkiraan kita mungkin jumlah ideal yang manageable secara sistem sekitar 1.000-an untuk serve seluruh Indonesia," kata Dian dalam konferensi pers Hasil Rapat DK OJK November 2023, Senin (4/12).
Menurutnya, kinerja rata-rata BPR sebagaimana tampak dari total aset, penghimpunan dana, dan penyaluran kredit sebetulnya cukup baik, dan mendekati posisi sebelum covid-19. Tapi pengurangan jumlah BPR tidak dapat dihindari karena jumlahnya terlalu banyak.
"Yang akan terjadi kemudian adalah pengurangan BPR, sesuatu yang nggak bisa kita hindarkan karena memang jumlah BPR menimbulkan permasalahan tersendiri karena terlalu banyak," katanya.
Ia mengatakan OJK akan menutup BPR yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan menyerahkan proses likuidasinya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Selain itu, jumlah BPR juga akan dikurangi melalui konsolidasi, dimana satu pelaku usaha atau kelompok usaha yang memiliki lebih dari satu BPR diminta untuk mengkonsolidasikan BPR tersebut.
"Terkait kewajiban pemenuhan kebutuhan modal minimal, masih banyak BPR yang belum memenuhi persyaratan. Tentu kita harus melakukan langkah konsolidasi bahwa bank-bank BPR ini harus kita lakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi," kata Dian menambahkan.
Saat ini OJK juga sedang menyusun peta jalan pengembangan BPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengaturan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa jumlah perusahaan asuransi yang berada di bawah pengawasan khusus telah berhasil dikurangi dari 12 menjadi 7.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjabarkan dari semula 12 perusahaan asuransi bermasalah yang diumumkan pada 2021, di tahun berikutnya, satu perusahaan sudah dijatuhkan sanksi Cabut Izin Usaha (CIU) yaitu, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life).
Lalu, OJK mengatakan satu perusahaan dinyatakan kembali normal jumlah perusahaan asuransi yang kini terus dipantau oleh OJK tercatat mencapai 12 hingga akhir Desember 2022. Sehingga outstanding asuransi yang dipantau OJK per akhir Desember 2022, tercatat sebanyak 12.
"Kemudian selama 2023 terdapat 3 perusahaan yang dicabut izin usahanya, dan 2 perusahaan yang normal kembali. Jadi outstanding per hari ini tinggal 7 perusahaan asuransi," ungkap Ogi dalam Konferensi Pers RDKB OJK, Senin, (4/12/2023).
Mengingatkan saja, tiga perusahaan yang dicabut izin usahanya sepanjang tahun ini adalah PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), PT Asuransi Indosurya Suskes (Asuransi Prolife) dan PT Asuransi Purna Artanugraha (Aspan).
Sementara sisanya, alias dari 7 perusahaan asuransi yang masih dalam pemantauan khusus tersebut, 5 diantaranya disebut sudah ajukan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) ke OJK. Sementara 2 lainnya masih dalam proses pengawasan khusus.
Mengingatkan saja, tiga perusahaan yang dicabut izin usahanya sepanjang tahun ini adalah PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), PT Asuransi Indosurya Sukses (Asuransi Prolife), dan PT Asuransi Purna Artanugraha (Aspan) berhasil memperoleh sorotan khusus dalam narrative restrukturisasi perusahaan asuransi.
Sementara sisanya lima dari tujuh perusahaan tersebut telah mengajukan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) mereka kepada OJK sebagai persyaratan untuk memulihkan kondisi perusahaan, sementara dua lainnya terus merintis jalur pemulihan di bawah pengawasan khusus.
"Kita tetap gunakan kriteria tegas sehingga apakah bisa dieselamatkan atau tidak," tegas Ogi.
Bprnews.id - Bank Indonesia (BI) merilis sebuah proyeksi pertumbuhan kredit yang menjelang tahun politik 2024 yaitu dikisaran 10% hingga 12%. Wakil Ketua Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas), Tigor M. Siahaan, yang menyatakan bahwa angka pertumbuhan tersebut bukan hanya angan-angan tetapi juga sebuah kemungkinan nyata yang dapat diwujudkan.
Meskipun demikian, dia memperingatkan bahwa sektor perbankan harus bergerak dengan kewaspadaan, memastikan bahwa kestabilan dan kehati-hatian tetap menjadi prioritas di tengah hiruk-pikuk tahun politik yang cenderung penuh dengan ketidakpastian.
"Kita [industri perbankan] bisa saja capai 10%, tapi juga melihat kondisi. Jadi, kita akan cautious the optimistic," katanya setelah acara Top 100 CEO & The Next Leader Forum 2023 yang digelar Infobank serta Ikatan Bankir Indonesia (IBI) pada Selasa (5/12/2023).
Menurutnya pertumbuhan kredit pada tahun depan dipengaruhi oleh sejumlah sentimen. Pasalnya, dia menilai banyak ketidakpastian, seperti suku bunga acuan atau interest rate, di sisi lain Fed rate diharapkan akan ada sinyal turun tahun depan.
"Kalau sinyal itu turun tahun depan dan ada transmisi, tentu positif growth," ujarnya.
Akan tetapi ada tantangan di pasar domestik terkait dengan gelaran di tahun politik atau Pemilu 2024. Dia memprediksi Pilpres, Pileg, kemungkinan juga putaran kedua.
"Situasi politik juga menjadi ni dinamika mesti dilihat juga," ujar Tigor yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Superbank.
Senior Economist INDEF Aviliani juga mengatakan pada dasarnya proyeksi pertumbuhan kredit pada 2024 di kisaran 10% hingga 12% berat bagi perbankan.
"Berat, tadinya kita melihat [pertumbuhan kredit] antara 8%-10%," ujarnya.
Proyeksi tersebut bisa saja terwujud, asalkan sejumlah syarat bisa terpenuhi. Syaratnya memang harus ada sektor yang benar akan diarahkan ke mana penyaluran kredit.
Ia menilai pada periode-periode sebelumnya, sektor yang didorong adalah infrastruktur. Namun, pada 2024 seiring dengan gelaran pemilu, infrastruktur belum bisa bergeliat.
"Korporasi untuk izin baru juga kan cenderung tunggu pemilu, seperti tambang," ujarnya.
Saat ini, sektor yang cenderung bisa diandalkan adalah kredit modal kerja dan investasi yang sifatnya ekspansi di lini bisnis eksisting, seperti industri makanan minuman.
"Jadi, ketika bicara proyeksi 10%-12%, asal infrastruktur jalan, sektor manufaktur skala besar juga menciptakan lapangan kerja, bisa tercapai," kata Aviliani.