Bprnews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menyetujui susunan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) dan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) yang akan menjabat pada periode 2023-2028. Langkah ini menandai kesempatan bagi Badan Supervisi ke depan untuk efektif menjalankan peran pengawasan yang lebih kuat di sektor jasa keuangan Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah memberikan persetujuan kepada anggota baru Badan Pengawas Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) dan Badan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK). ) untuk masa jabatan 2023-2028. Langkah penting ini terjadi pada saat tata kelola yang proaktif dan pengawasan yang ketat dianggap semakin penting di tengah lanskap ekonomi global yang dinamis.
Sebagai landasan dalam mengoptimalkan pengawasan dan pengaturan sektor keuangan Indonesia, telah disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Langkah legislatif ini menjadi tonggak penting yang melahirkan Badan Supervisi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dua entitas untuk mengawal stabilitas dan integritas sistem keuangan negara.
Pembaruan ini tak hanya memperkuat peran serta fungsionalitas kedua institusi tersebut, melainkan juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan investor terhadap keselarasan operasional sektor keuangan. Dibawah payung UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, UU PPSK mengukir sejarah baru dalam mekanisme supervisi keuangan Indonesia, yang akan kita bahas lebih mendalam dalam tulisan ini.
Tugas utama Badan Supervisi LPS ditujukan untuk memberikan dukungan yang solid kepada DPR dalam mengevaluasi performa LPS serta OJK melalui kegiatan pemantauan yang ketat. Hal ini tak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja, tetapi juga untuk mendukung pencapaian tingkat akuntabilitas, independensi, dan transparansi yang lebih baik. Dengan membentuk Badan Supervisi yang punya wewenang ini, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam mengadaptasi dan meningkatkan framework kelembagaan yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia.
Sebanyak 9 calon yang terpilih untuk mengisi posisi anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023-2028 telah resmi lolos verifikasi oleh DPR-RI. Proses ini melibatkan uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan secara menyeluruh selama dua hari, terhitung sejak 27 hingga 28 November 2023.
Komitmen DPR terhadap pengawasan yang lebih efektif di sektor jasa keuangan terlihat dari ketelitian dalam penelusuran rekam jejak dan kompetensi para kandidat.
Di hari pertama, 20 nama diadu kemampuannya, sementara di hari berikutnya seleksi dilakukan kepada sisa kandidat. Mereka yang akan menjabat di Badan Supervisi OJK diharapkan tidak hanya membawa perubahan yang konstruktif bagi lembaga ini tetapi juga mendorong peningkatan transparansi dan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan.
Berikut adalah nama-nama yang telah disetujui sebagai anggota Badan Supervisi OJK:
- Agustinus Prasetyantoko
- Muhammad Edhie Purnawan
- Difi Johansyah
- Sidharta Utama
- Moh. Jufrin
- Hernawan Bekti Sasongko
- Didid Noordiatmoko
- Tito Sulistio
- Candra Fajri Ananda
Bprnews.id - Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) kembali membuktikan relevansinya dengan pencapaian yang mengesankan bank yang bergerak di bawah naungan kepemimpinan Direktur Utama Ritsuo Fukadai ini telah memberikan sinyal kuat akan kesehatan keuangannya melalui laporan laba bersih yang menawan sebesar Rp111,34 miliar pada kuartal III-tahun 2023.
Tak hanya mencetak laba yang solid, J Trust Bank juga berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit bruto yang mengesankan, yakni mencapai angka Rp23,60 triliun, meningkat signifikan dari Rp17,61 triliun pada periode yang sama tahun
Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat hebatnya, dana tersebut membengkak sebesar 26,16 persen year-on-year (YoY), meningkat menjadi Rp29,73 triliun pada kuartal III-2023 dari Rp23,57 triliun pada kuartal yang sama tahun sebelumnya.
Lintasan pertumbuhan ini semakin ditegaskan oleh peningkatan substansial dalam pendapatan bunga, yang melonjak sebesar 56,85 persen YoY, mencapai Rp1,83 triliun pada Kuartal-III 2023 dari Rp1,17 triliun pada Kuartal III 2022—terutama didorong oleh peningkatan pendapatan dari bunga pinjaman.
“Pada periode yang sama, perseroan juga mampu tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian sehingga membuat rasio NPL (non-performing loan) Bank pada Kuartal III 2023 terus membaik, dengan NPL gross berada di level 1,50 persen dan NPL net di 1,10 persen,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa, 28 November 2023.
Adapun, pada periode yang sama, J Trust Bank juga mampu menurunkan rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dari 97,83 persen di periode Kuartal III 2022 menjadi 94,14 persen di periode Kuartal III 2023.
Penurunan tersebut menunjukkan bahwa Perseroan mampu menjalankan operasinya dengan lebih efisien pada tahun ini.
Adapun, pada periode yang sama,J Trust Bank berhasil menurunkan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang merupakan indikator penting kesehatan keuangan dari rasio yang sudah kompetitif sebesar 97,83 persen pada kuartal ketiga tahun 2022 menjadi 94,14 persen pada kuartal ketiga tahun 2022. periode yang sama pada tahun 2023.
Penurunan BOPO yang signifikan ini menunjukkan bahwa J Trust Bank tidak hanya mahir dalam menavigasi arus keuangan perusahaan ini menyederhanakan operasinya, mengoptimalkan alokasi sumber dayanya, dan menetapkan tolok ukur baru dalam keunggulan operasional.
Di lain sisi, Perseroan juga mampu menjaga permodalannya untuk tetap kuat di mana Capital Adequacy Ratio (CAR) Perseroan tercatat sebesar 12,69 persen pada September 2023 dengan modal inti sebesar Rp3,12 triliun.
Kondisi modal inti Perseroan tersebut juga mampu tetap memenuhi Peraturan OJK No.12/POJK. 03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang mewajibkan bank memiliki modal inti Rp3 triliun.
Di lain sisi, perseroan berhasil mengukir prestasi impresif dengan menjaga Capital Adequacy Ratio (CAR) mereka pada level yang solid, yaitu 12,69 persen per September 2023, serta mengamankan modal inti sebesar Rp3,12 triliun.
Pencapaian ini tidak hanya mengindikasikan kekuatan finansial yang tangguh, namun juga kepatuhan yang ketat terhadap regulasi, seperti yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.12/POJK.03/2020 mengenai konsolidasi bank umum.
Bprnews.id - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta merayakan hari jadinya yang ke-42 dengan lompatan luar biasa menuju era perbankan digital, BPR Bank Sleman dengan bangga memperkenalkan layanan ATM perdananya.
Peristiwa penting ini menandai transformasi bank tersebut sebagai BPR milik pemerintah pertama di Indonesia yang menawarkan layanan ATM kepada nasabahnya.
Upacara pemotongan pita yang diresmikan dengan meriah oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, tidak hanya menandakan komitmen untuk memajukan inklusivitas dan kenyamanan keuangan di daerah, tetapi juga membuka era baru aksesibilitas perbankan bagi masyarakat Sleman.
"Dengan peluncuran ATM Bank Sleman ini, Bank Sleman adalah BPR pertama di Indonesia yang memiliki ATM," kata Direktur Bank Sleman, Muhammad Sigit.
Menurut dia dunia perbankan lokal dipenuhi dengan prestasi yang membanggakan karena ATM Bank Sleman mendapat penghargaan dari Bank Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2023 dan disusul dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 6 November 2023.
"Ini adalah kado terindah untuk ulang tahun ke-42 Bank Sleman. Dan di Desember nanti ATM Bank Sleman juga bisa transaksi dengan ATM Bank Mandiri," katanya.
Ia mengatakan, ATM Bank Sleman dapat ditransaksikan melalui jaringan ATM di seluruh wilayah Indonesia yang tergabung dalam jaringan ALTO
"Terdapat kurang lebih 34 bank yang tergabung pada jaringan ALTO, beberapa diantaranya BCA, BNI, Danamon, Sinar Mas, BTN, Panin Bank, Permata Bank dan lainnya.Fitur yang dimiliki Tarik tunai, cek saldo, transfer ke bank lain," katanya.
Sigit mengumumkan bahwa Bank Sleman akan segera melakukan perluasan layanan dan fitur secara signifikan, khususnya melalui pengenalan kemampuan mobile banking yang canggih dan integrasi (QRIS).
"Sebelumnya pada 2014 sampai 2020 kami telah mempunyai layanan ATM kerja sama 'Host to Host' dengan BSM, karena adanya regulasi baru dimana Bank Sleman harus mengajukan izin sebagai bank penerbit kartu. Alhamdulillah per 5 Oktober 2023 kami telah mendapatkan izin sebagai penyedia jasa pembayaran kategori izin 1 dengan aktivitas penatausahaan sumber dana sebagai penerbit kartu ATM yang ditransaksikan secara off us dari Bank Indonesia," katanya.
Ia mengatakan, langkah strategis ini merupakan perwujudan komitmen teguh bank dalam menyediakan layanan perbankan terbaik bagi nasabahnya.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan di Bank Sleman," katanya.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bank Sleman atas terobosan peningkatan pengenalan layanan ATM.
Langkah strategis ini mencerminkan dedikasi bank dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan menyesuaikan layanannya untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
"Ke depannya saya harap Bank Sleman juga mengembangkan layanan e-banking yang mudah, aman dan terpercaya. Dengan layanan ini diharapkan nasabah Bank Sleman dapat memanfaatkan fasilitas e-banking sebagai 'digital payment'," katanya.
Bprnews.id - Seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil Sri Sunarti akhirnya menerima kembali simpanan yang pernah ia tempatkan di Bank Perekonomian Rakyat Karya Remaja Indramayu (BPR KRI) sebelumnya terpaksa menghentikan operasi dan pada akhirnya izin usahanya dicabut oleh otoritas terkait dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Awalnya, deposito yang disimpan di BPR KRI sempat tidak bisa diambil waktu bank tersebut tutup.
"Saya sambil terus pantau segala pemberitaan di mana ada demo, dan banyak yang menangis juga karena mereka para nasabah belum dapat kejelasan," kata Sri dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (29/11/2023).
Bagi Sri Sunarti dan banyak orang seperti dia, LPS hadir sebagai alat pengaman yang memastikan tidak ada satu rupiah pun tabungan mereka yang dirugikan, LPS berperan penting dalam memperkuat kepercayaan ratusan ribu nasabah bank.
Masyarakat tidak perlu khawatir lagi jika terdapat bank yang terpaksa ditutup atau bangkrut, sebab LPS akan membayarkan simpanan nasabah bank tersebut.
"Tapi kemudian saya tenang saja dan positive thinking sebab katanya kan ada LPS yang menjamin, sampai akhirnya datang LPS dan hak kami dapat kembali tanpa kurang sepeser pun, pelayanannya mantap dan tanpa perlu waktu lama kami menerima simpanan kami kembali," tutupnya.
Sebagai informasi, Laporan (LPS) tahun 2023, sebuah dokumen yang mendapat pujian atas penggambaran keuangan yang adil dan transparan, yang mencerminkan Standar Akuntansi Keuangan yang ketat di Indonesia ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Kemampuan LPS dalam mempertahankan opini 'adil dalam segala hal yang material' selama sembilan tahun berturut-turut sejak tahun 2014 bukan sekadar prestasi, namun merupakan bukti komitmen teguh mereka terhadap akuntabilitas.
Jumlah bank pada triwulan II tahun 2023 tercatat sebanyak 1.689 termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), data terbaru menunjukkan simpanan bank umum yang mencapai Rp 8.087 triliun, dan tumbuh sebesar 0,5% dibandingkan kuartal sebelumnya, sementara pada saat yang sama, jumlah rekening simpanan meningkat menjadi 520,9 juta meningkat sebesar 1,9%.
Dalam perspektif, sektor BPR/BPRS yang sedang tumbuh juga menunjukkan ketahanan dengan simpanan mencapai Rp 156 triliun dan berjumlah 15,5 juta. Berdasarkan cakupan penjaminan maksimum sebesar Rp 2 miliar, secara mengejutkan terdapat 99,9% dari total rekening
Jika menelaah rumitnya jaringan data terkait penanganan klaim oleh LPS sejak tahun 2005 hingga 31 Oktober 2023, muncul angka yang mencengangkan: 120 bank telah dilikuidasi, meliputi 1 bank umum, 108 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan 11 bank umum. BPR berbasis syariah menggali lebih dalam angka-angka ini, LPS telah menyalurkan Tabungan Berbayar yang Memenuhi Syarat sebesar Rp 2,05 triliun dan memberikan manfaat bagi hampir 299.059 rekening.
Bprnews.id - Aparat penegak hukum baik jaksa dan polisi, didesak mengusut tuntas kejahatan perbankan yang terjadi di Bank Maluku Cabang Namlea.
Desakan itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri, menyusul bobolnya uang kas titipan milik Bank Indonesia, senilai Rp1,5’miliar di Bank Maluku, cabang Namlea.
Alkatiri menjelaskan, persoalan hilangnya 1.5 miliar uang BI yang terjadi di Bank Maluku Cabang Namlea, cukup mengejutkan dan memprihatinkan.
Pasalnya, kejadian itu terjadi di tengah usaha bersama seluruh stakeholder yang terlibat dalam Bank Maluku untuk menjaga citra dan mempertahankan level bank Maluku agar tidak turun kelas.
Berbagai upaya untuk mempertahankan nama dan citra untuk mendapatkan modal tambahan seakan-akan rusak karena kasus fraud yang terjadi di Bank Maluku.
Alkatiri mengungkapkan, ada prinsip kehati-hatian dan prinsip keamanan pada lembaga perbankan yang jika dijalankan secara baik maka, kasus-kasus kejahatan perbankan tidak akan terjadi.
“Secara pribadi menyayangkan karena kita tahu bahwa proses supervisi dilakukan secara reguler bahkan pimpinan cabang boleh melakukan supervisi itu setiap hari kepada uang yang dititipkan,” kesalnya saat diwawancarai
Menurut Alkatiri jika titipan Bank Indonesia yang merupakan lembaga resmi saja menjadi korban kejahatan oknum di Bank Maluku, apalagi dana masyarakat dan kejadian ini kerusakan Citra Bank Maluku.
Terhadap Fraud yang terjadi di Bank Maluku Cabang Namlea, Alkatiri pun mendesak aparat penegak hukum untuk masuk dan mengusut kasus yang merusak citra Bank milik daerah ini.
“Dalam waktu dekat komisi akan memanggil Bank Maluku untuk meminta keterangan, tapi mendahului itu saya meminta aparat kepolisian segera masuk dalam kasus ini,” tegasnya.
Diakuinya, dari pemberitaan media didengar bahwa Fraud uang titipan Bank Indonesia hanya dilakukan pegawai honorer, namun itu tidak gampang dipercaya begitu saja.
“Kalau memang benar perbuatan itu dilakukan hanya oleh pegawai honorer tanpa sepengetahuan pejabat tersebut, maka memang bank Maluku itu bank kelas bawah dan tidak layak mendapatkan kepercayaan publik,” ucap Alkatiri.
Alkatiri menegaskan kasus sebesar ini pasti melibatkan pimpinan teras bank Maluku-Malut sebab tanpa ruang yang diberikan 1.5 miliar rupiah milik Bank Indonesia tidak akan hilang.