Bprnews.id - PT Bank Permata Tbk. (BNLI) atau Permata Bank menempuh langkah resolutif terhadap kebijakan bursa efek terkait batas minimum kepemilikan saham oleh publik (free float) sebesar 7,5% sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni 21 Desember 2023.
Situasi ini disebabkan data Bloomberg per Agustus 2023 menunjukkan bahwa free float BNLI berada di angka yang relatif rendah, yaitu 0,83%. Namun demikian, tindakan dan koordinasi intens sudah diambil, terutama setelah RTI Business menginformasikan bahwa pemegang saham pengendali, Bangkok Bank Public Company Limited, memiliki saham dominan sebesar 98,71%.
Direktur Keuangan Permata Bank, Rudy Basyir Ahmad, mengungkapkan bahwa diskusi dengan Bank Bangkok telah dijalankan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.
“Permata Bank berupaya untuk memenuhi ketentuan dan waktu yang disepakati. Kami juga secara rutin berkomunikasi dengan regulator dan Bangkok Bank,” ujarnya pada awak media dalam Public Expose, Kamis (23/11/2023).
Meliza M. Rusli sebagai Direktur Utama bank tersebut, Bank Permata baru-baru ini mendapatkan perpanjangan pemenuhan kriteria saham minimum free float BEI hingga Oktober 2024.
Perkembangan ini menyusul berlakunya SEOJK No.20/SEOJK.04 /2022 surat edaran, yang menguraikan kondisi di mana permohonan perpanjangan dapat diajukan untuk realokasi saham pasca Penawaran Tender Wajib sebuah proses penting yang dirinci dalam kerangka peraturan OJK No.9/POJK.04/2018.
“Kegiatan aksi korporasi terkait pemenuhan batas minimum saham free float merupakan ranah pemegang saham pengendali PermataBank, Bangkok Bank, yang mana akan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku,” ujarnya,pada Rabu (25/10/2023)
Meliza mengutarakan komitmennya yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh aksi korporasi sejalan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan masa depan perusahaan yang gagal memenuhi persyaratan minimum free float; Entitas tersebut akan menjalani pemantauan khusus di bursa, yang berpotensi berujung pada penghapusan pencatatan sahamnya dari lantai bursa BEI.
Perkembangan ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan pasar, yang menjadi tolak ukur kepercayaan investor dan kelancaran fungsi pasar modal.
"Untuk perusahaan yang sama sekali tidak berupaya [untuk memenuhi free float], kami akan masukan ke papan pemantauan khusus sebagai perusahaan yang sahamnya tidak memenuhi ketentuan," katanya, Senin (9/10/2023).
Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengumumkan persyaratan yang mengharuskan perusahaan tercatat untuk memiliki minimal 50 juta saham free float atau setidaknya 7,5% dari total saham yang terdaftar. Kebijakan yang efektif per 21 Desember 2023 ini menggambarkan langkah BEI dalam meningkatkan likuiditas pasar dan memperluas pengelolaan kepemilikan saham yang beredar.
Dengan definisi saham free float sebagai saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar serta dimiliki oleh investor yang masing-masing memiliki kurang dari 5% saham, persyaratan ini menjadi penanda penting bagi ekosistem pasar modal Indonesia.
Dalam langkah yang signifikan, regulasi telah memperkenalkan serangkaian kriteria yang harus dipatuhi oleh perusahaan untuk mempertahankan status pencatatannya di bursa.
Selain persyaratan tersebut, ada klausul penting dalam Peraturan Nomor I-A yang memberikan kemudahan bagi emiten. Ketentuan peraturan ini memungkinkan perusahaan untuk meminta pemegang saham tertentu untuk diklasifikasikan sebagai bagian dari saham mengambang bebas publik, dengan ketentuan bahwa kepemilikannya merupakan portofolio investasi untuk kepentingan investor publik.
Bprnews.id - Kebangkrutas BPR serta kinerja keuangan yang memburuk ini memang jadi satu persoalan cukup penting. Akan tetapi persoalan BPR tak akan berdampak sistemik pada industri perbankan nasional.
Hal ini karena secara keseluruhan, industri perbankan Tanah Air masih terjaga dengan baik. Hasil uji ketahanan bank (stress test) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan International Monetary Fund (IMF) masih menunjukkan resiliensi perbankan yang terjaga.
Menurut IMF, stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dengan baik, didukung oleh buffer permodalan serta likuiditas perbankan yang mampu menyerap risiko yang muncul.
Melansir dari pengumuman Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada hari ini, Kamis (23/11/2023) menyatakan, perbankan nasional masih memiliki likuiditas yang didukung oleh implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang efektif berlaku sejak 1 Oktober 2023," Ungkap Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Oktober 2023, Kamis (23/11/2023).
Lebih lanjut, Perry mengatakan bahwa rasio alat likuiditas per DPK (AL/DPK) sebesar 26,36%. Angka ini malah naik dibandingkan dengan September 2023, yakni 25,83%.
Kondisi likuiditas yang masih memadai tersebut juga tercermin pada posisi suku bunga deposito. simpanan jangka panjang untuk tenor 1 bulan terjaga pada level 4,4% dengan suku bunga kredit per 1 Oktober 2023 9,7%.
Perry mengatakan bahwa BI selanjutnya akan terus meningkatkan efektivitas implementasi KLM untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Adapun BI mencatat pertumbuhan kredit perbankan tumbuh 8,99% secara tahunan (year on year/yoy) per Oktober 2023. Secara sektoral pertumbuhan kredit ditopang oleh industri jasa dan pertambangan.
Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, pertumbuhan kredit secara tahunan per Oktober 2023 tidak jauh berbeda. BI melaporkan pertumbuhan kredit per September 2023 sebesar 8,96% yoy.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjabarkan pembiayaan bank syariah masih tumbuh lebih tinggi, yakni 14,8% yoy. Bila dilihat dari skala usaha, kredit kepada UMKM tumbuh 8,36% yoy
"Ke depan BI akan terus mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan untuk menjaga momentum per sektor," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Oktober 2023, Kamis (23/11/2023).
Bprnews.id - Seiring dengan BPR yang bangkrut, jumlah BPR di Tanah Air tiap tahunnya selalu susut, bahkan per Agustus 2023 menurut data Statistik Perbankan Indonesia dari OJK hanya tercatat 1.412 BPR, sudah susut 38 BPR dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sebagai informasi, dengan bertambahnya BPR yang bangkrut maka, total sejak 2005 atau sejak LPS berdiri, sudah ada 121 BPR yang bangkrut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan berdasarkan kajian otoritas dalam 5 tahun ke depan jumlah BPR akan berkurang hingga lebih dari 400 entitas. Dengan demikian hanya akan tersisa 1.000 BPR pada 2027.
Menurut Dian, 1.000 BPR merupakan jumlah yang terbilang cukup. "Ini sudah berdasarkan kebutuhan economic test, sudah memadai," katanya.
Dian mengatakan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) memberikan kewenangan lebih kepada BPR. Kini, BPR melakukan kegiatan transfer dana, penukaran valuta asing, kerjasama dengan perusahaan asuransi, hingga melantai di pasar modal.
Penyusutan jumlah BPR juga tak lepas dari kinerja keuangan yang bergejolak. Secara industri kualitas aset BPR bahkan terus memburuk, ini tercermin dari nilai rasio non performing loan (NPL) atau rasio kredit macet yang terus meningkat.
Data statistik perbankan Indonesia oleh OJK mencatat NPL BPR secara gross meningkat hingga 10,15% atau setara Rp13,92 triliun dari total penyaluran kredit per Agustus 2023 sebanyak Rp137,48 triliun.
Bprnews.id - Tahun ini telah menyaksikan goncangan di sektor perbankan di Indonesia, khususnya di lingkungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kegagalan manajemen dan insiden pemalsuan yang tidak terdeteksi telah menyebabkan kerugian besar bagi tiga BPR, yang akibatnya telah ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena ketidakmampuan mereka dalam menjalankan tata kelola bisnis yang efektif.
Kasus yang pertama muncul ketika BPR Bagong Inti Marga harus menyerahkan izin usahanya pada awal Februari 2023, disusul oleh BPR Karya Remaja Indramayu pada bulan September, dan yang terkini, BPR Indotama UKM Sulawesi, yang tutup pintu pada pertengahan November, pencabutan izin usaha oleh OJK ini menandakan berakhirnya operasi bank-bank tersebut dan menutup semua akses bagi masyarakat.
Langkah OJK ini kemudian diikuti dengan aksi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang telah bekerja keras dalam menyalurkan klaim penjaminan kepada nasabah yang terkena dampak dan melikuidasi aset bank untuk memulihkan apa yang bisa diselamatkan, upaya ini mencakup proses yang teliti dari rekonsiliasi dan verifikasi data nasabah sebelum pencairan dana jaminan dilakukan.melansir dari keterangan tertulis yang diungkapkan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman pada Senin (20/11/2023)..
Dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank, LPS melakukan perjalanan rekonsiliasi dan verifikasi secara rinci. Hal ini memastikan bahwa penggugat yang sah menerima kompensasi yang semestinya, dan pembayaran kepada pelanggan dilakukan secara bertahap selama periode ini.
Kemudian, LPS akan membentuk tim untuk melakukan likuiditas pada aset perusahaan, lalu akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk RUPS bank.
Melansir data dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo), BPR Bagong Inti Marga sebelum likuidasi bank memiliki 2.097 nasabah dan simpanan sebanyak Rp13,64 miliar, dari nilai tersebut data LPS mencatat sudah ada jaminan sebesar Rp13,14 miliar yang diberikan kepada nasabah.
Kemudian, untuk BPR Karya Remaja Indramayu saat ditutup tercatat punya nasabah sebanyak 25.176 dengan total simpanan senilai Rp285 miliar. Dari total tersebut, LPS telah mengganti sekitar Rp248 miliar kepada nasabah.
Selnajutya, BPR Indotama UKM Sulawesi diketahui sudah tak punya simpanan masyarakat dan sudah tidak lagi menyalurkan kredit. Sekretaris LPS Dimas Yuliharto menyebut keengganan kepemilikan bank untuk melanjutkan usaha perbankannya.
Namun, kondisi puncak yang menyebabkan jatuhnya tidak hanya BPR Indotama tetapi juga dua bank lain di wilayah tersebut, menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukanlah faktor pendorongnya. Sebaliknya, labirin tata kelola yang buruk dan aktivitas curang menyebabkan terjadinya fraud
"Sebagian besar masalah BPR bukan karena adanya masalah ekonomi, namun justru karena integritas pemilik ataupun pemegang saham atau pengurus saham yang tidak disiplin, sehingga terjadi fraud" ungkap Didik Madiyono, anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS.
Bprnews.id - Di tengah gejolak sektor perbankan regional Indonesia, penutupan BPR Indotama UKM Sulawesi pada tanggal 15 November 2023 kembali menandai peringatan bagi industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ketiga yang bangkrut pada tahun ini.
Meskipun kejadian penutupan ini masih berada di bawah rata-rata tingkat kegagalan tahunan sebesar 6-7 bank seperti yang dilaporkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyerahnya UKM BPR Indotama terjadi karena tata kelola bisnis yang tidak memadai, seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya oleh Ketua Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa.
Penghentian BPR Indotama UKM karena keputusan pemiliknya untuk keluar dari bisnis perbankan, ditambah dengan kurangnya simpanan atau pencairan pinjaman, Pola ini juga terjadi pada masa-masa awal runtuhnya BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI), yang menghadapi kebangkrutan pada tanggal 12 September karena penipuan internal, dan BPR Bagong Inti Marga (BPR BIM), yang ditutup pada tanggal 3 Februari karena arus keuangan yang tidak sehat.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Moch Amin Nurdin, memberikan wawasan kritis mengenai permasalahan mendasar yang dihadapi BPR, dan menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk merupakan permasalahan utama.
Selain itu, ia mengamati bahwa keterlibatan pemegang saham pengendali dalam operasional sehari-hari sering kali memperburuk situasi, sehingga menyebabkan inefisiensi manajemen dan potensi konflik kepentingan.
Maka dari itu, kata Amin, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang baru di Indonesia menghasilkan reformasi yang signifikan. Undang-undang ini menjanjikan lanskap operasional yang serupa dengan bank umum, dan mengusulkan peraturan yang ketat untuk operasional BPR.
"Nah, ini mungkin akan memperbaiki tata kelola BPR secara umum. Dan kalau yang kemudian, ini buat saya akan terjadi seleksi alam," ujar Amin, Kamis (23/11/2023).
Dia mengatakan "seleksi alam" yang dimaksud sejalan dengan apa yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae. Yakni, berdasarkan kajian otoritas dalam lima tahun ke depan akan terjadi pemusnahan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara signifikan di Indonesia, dengan perkiraan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan berkurang hingga lebih dari 400 entitas. Pada tahun 2027, diperkirakan hanya akan ada 1.000 BPR yang tersisa, sehingga dapat menghadapi persaingan perbankan yang semakin kompetitif dan kompleks.
"Menurut saya lebih baik jumlah sedikit daripada kemudian banyak tapi tata kelolanya menjadi kurang baik. Ini harus kemudian dibangun aturan-aturan yang membuat para pemilik akan lebih hati-hati dalam menjalankan bisnisnya," pungkas Amin.
Dalam hal ini, ia mengatakan BPR harus didorong untuk digitalisasi, peningkatan infrastruktur, dan teknologi informasi. Amin menyebut proses-proses tersebut berat, lantas akan terjadi seleksi alam bagi BPR.
Menurutnya, proses ini sama saja dengan yang terjadi dengan bank umum. Ia menilai BPR yang kecil berdasarkan aset mungkin harus melakukan merger dan akuisisi, sebagai bagian dari proses seleksi alam.
Dalam konteks serba digital ini, BPR diminta untuk tidak hanya bertahan namun juga berkembang di tengah revolusi digital yang tanpa henti. Amin, mendesak para BPR untuk segera mengadopsi digitalisasi, meningkatkan infrastruktur, serta memperbarui informasi teknologi agar tetap relevan dan kompetitif.
Pandangan ini semakin ditajamkan dengan prediksinya bahwa BPR yang berukuran lebih kecil mungkin harus melirik pilihan strategi seperti merger dan akuisisi untuk bertahan.
"Nah, ini banyak peminatnya kalau emang BPR-nya sehat. Karena mereka main di segmen-segmen yang tidak dijangkau bahkan oleh fintech sekalipun, mereka lebih pengalaman di sana. Ya, untuk memberikan kredit-kredit untuk mikro," jelas Amin.
Mengingatkan saja, pada awal tahun ini telah terjadi merger 10 BPR di Indonesia Timur, yang dikepalai oleh PT Modern Multiartha (MMA). Adapun 10 BPR adalah PT BPR Modern Express, PT BPR Irian Sentosa, PT BPR Palu Lokadana Utama, PT BPR Modern Express Jateng, PT BPR Modern Express NTT, PT BPR Modern Express Sultra, PT BPR Modern Express Sulawesi Selatan, PT BPR Modern Express Papua Barat, PT BPR Modern Express Maluku Utara, dan PT BPR Modern Express Sulut.
Dengan sebanyak 91,4% saham dalam genggamannya, MMA berpose sebagai pemimpin baru yang akan mengarahkan BPR hasil merger, menyusul tren penurunan jumlah BPR di Indonesia yang tercatat pada statistik terbaru.
Jumlah BPR pun tercatat terus berkurang. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, jumlah BPR telah menyusut 94 dari tahun 2020 yang berjumlah 1.506 menjadi 1.412 pada Agustus 2023.