Bprnews.id - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim), telah menyuntikkan modal usaha sebesar Rp 30 miliar ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara sejak tahun 2017 hingga 2024.
"Ini merupakan komitmen kami dalam mendukung kemajuan usaha bank daerah, sehingga dari modal ini, maka Bank Kaltimtara bisa memutar modal tersebut untuk berbagai usaha," ungkap Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, di Ujoh Bilang, Mahulu, Sabtu (10/2/2024).
Bupati Bonifasius berharap bahwa penyertaan modal ini dapat menjadi jembatan kemitraan yang saling menguntungkan antara Pemkab Mahulu dan BPD Kaltimtara, serta merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Mahulu yang membutuhkan suntikan dana dari perbankan untuk mengembangkan usaha mereka, termasuk dari sektor pertanian.
"Kami berharap melalui dukungan ini bisa menjadi langkah yang baik sebagai kontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan daerah, kemudian mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, serta dapat membuka peluang lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Mahulu," tambahnya.
Bonifasius juga mengungkapkan harapannya agar keadaan fiskal di Mahulu semakin membaik di tahun-tahun berikutnya, sehingga penyertaan modal untuk BPD Kaltimtara dapat ditingkatkan lagi. Ia juga berdoa agar Bank Kaltimtara terus eksis di tengah persaingan perbankan konvensional dan mendukung perekonomian masyarakat Mahulu.
"Saya juga berharap pelayanan Bank Kaltimtara semakin meningkat, terutama dengan rencana penambahan beberapa unit mesin ATM. Karena Kantor Bupati Mahulu sudah diresmikan dan pusat pemerintahan di Mahulu 100 persen segera berjalan di perkantoran baru, sehingga dibutuhkan adanya mesin ATM," tuturnya.
Bprnews.id - PT BPR Mutiara Pesisir kembali berhasil mencatatkan kinerja positif pada tahun buku 2023, dengan seluruh indikator usahanya mengalami pertumbuhan double digit. Menurut laporan dari Two Efly, Tiku, tahun buku tersebut menjadi saksi keberhasilan PT BPR Mutiara Pesisir dalam mencapai berbagai target usaha yang ditetapkan.
Direktur Utama PT BPR Mutiara Pesisir, Sri Mulyani, bersama Direkturnya M Abri Syani menyampaikan bahwa tahun 2023 menjadi momentum penting bagi perusahaan. Total asset berhasil mencapai Rp39,7 miliar, realisasi kredit mencapai Rp30,3 miliar, Dana Pihak Ketiga (DPK) terhimpun sebanyak Rp26,4 miliar, dan laba bersih usaha mencapai Rp703 juta. Seluruh indikator ini menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan laba bersih usaha meningkat sebesar 40,6 persen secara year on year (y-o-y).
"Pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras tim di lapangan dalam menghimpun dana dan mendistribusikan kredit, serta kontribusi divisi support dalam mengoptimalkan tata kelola biaya untuk menjalankan usaha dengan efisien dan efektif," ujar Sri Mulyani.
Pertumbuhan asset sebesar 27,84 persen secara y-o-y mencerminkan kinerja yang solid, sementara DPK tumbuh sebesar 13,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dana tabungan dan deposito, dua produk penghimpun dana utama perusahaan, turut berkontribusi pada pertumbuhan tersebut.
Dari sisi kredit, PT BPR Mutiara Pesisir berhasil merealisasikan kredit sebesar Rp30,3 miliar, meningkat sebesar 33,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit ini juga berdampak pada pendapatan, dengan total pendapatan mencapai Rp5,5 miliar atau bertumbuh sebesar 20,4 persen secara y-o-y.
Selain pertumbuhan yang signifikan, kualitas usaha PT BPR Mutiara Pesisir juga membaik. Rasio Non Performing Loan (NPL) nett tercatat sebesar 2,19 persen, menandakan peningkatan kualitas aktiva produktif. Selain itu, rasio biaya operasional berbanding pendapatan operasional (BOPO) juga menurun menjadi 81,80 persen, mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan biaya.
"Capaian positif ini tentu memberikan dampak yang signifikan pada kinerja laba perusahaan. Kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder atas dukungan mereka, dan kami berharap dapat terus menorehkan kinerja positif di tahun 2024," tegas Sri Mulyani.
Bprnews.id - Sejumlah bank digital menghadirkan tawaran bunga simpanan yang menarik, meskipun berada di atas tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, penting untuk dicatat bahwa bunga tersebut tidak dijamin oleh LPS.
Menurut Kepala Eksekutif LPS, Lana Soelistianingsih, LPS tidak melarang bank, termasuk bank digital, untuk menawarkan bunga simpanan di atas tingkat bunga penjaminan. Namun, bank harus tetap transparan kepada nasabahnya bahwa produk simpanan dengan bunga tersebut tidak dijamin oleh LPS.
"Banyak bank seringkali menerapkan bunga simpanan di atas bunga penjaminan. Kalau di atas itu [tingkat bunga penjaminan], ya tidak dijamin. Kami harap bank memberikan suku bunga di atas itu harus transparan," ujarnya.
LPS telah menetapkan tingkat bunga penjaminan sebesar 4,25% untuk bank umum, berlaku mulai 1 Februari 2024 hingga 31 Mei 2024.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa bank digital menawarkan bunga tinggi di atas bunga penjaminan LPS karena persaingan yang ketat. Selain itu, hal ini juga terkait dengan tujuan bank untuk meningkatkan ekspansi bisnis dan perebutan dana di pasar.
Sejumlah bank digital, seperti Bank Jago, Allo Bank, SeaBank, Superbank, Bank Neo Commerce, Bank Saqu, dan Krom Bank, telah menawarkan bunga simpanan tinggi hingga mencapai 8,75%. Meskipun demikian, penting bagi bank digital untuk tetap transparan kepada nasabah mengenai ketentuan dan risiko dari produk simpanan yang ditawarkan.
Dalam situasi ini, transparansi menjadi kunci utama agar nasabah dapat membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang mereka hadapi.
Bprnews.id - Perusahaan asuransi terkemuka, Allianz, telah mengumumkan pendirian PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah) sebagai hasil spin off Unit Usaha Syariah (UUS). Operasional perusahaan ini dimulai pada 1 November 2023.
Menurut Direktur Allianz Life Indonesia, Bianto Surodjo, spin off tersebut tidak hanya dilakukan sebagai respons terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Unit Usaha Syariah (UUS), tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi pasar yang besar di Indonesia.
"Dari tahun 2021, kami sudah mempertimbangkan spin off ini ketika peraturan OJK diberlakukan. Namun, langkah ini bukan semata-mata karena kewajiban regulasi, melainkan juga karena kami melihat peluang besar di pasar Indonesia. Untuk menggarap pasar syariah yang akan datang, kami perlu memiliki unit usaha syariah," jelasnya.
Bianto juga menyoroti pertumbuhan pasar syariah di berbagai sektor, seperti fesyen, makanan, dan pariwisata, yang semakin dominan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, tren ini menunjukkan bahwa pasar syariah akan terus berkembang pesat di masa depan.
Allianz Syariah sendiri telah memberikan kontribusi signifikan sekitar 30% terhadap bisnis Allianz secara keseluruhan. Bianto optimis bahwa pasar syariah memiliki potensi besar jika dikelola dengan serius.
Peraturan OJK mewajibkan unit usaha syariah dalam industri asuransi untuk melaksanakan spin off paling lambat pada 31 Desember 2026, dengan modal inti minimum Rp 100 miliar.
Allianz Syariah mencatatkan pertumbuhan yang positif pada kuartal III-2023, dengan pertumbuhan Annualized Premium Equivalent (APE) sebesar 47% dan pangsa pasar sebesar 22,8%. Keberhasilan ini didorong oleh kanal distribusi utama, yaitu Keagenan dan Bancassurance, dan menjadikan Allianz Syariah sebagai peringkat pertama asuransi syariah di Indonesia secara APE.
Dengan langkah ini, Allianz menegaskan komitmennya dalam mengembangkan pasar syariah di Indonesia dan menghadirkan solusi asuransi yang berkualitas bagi masyarakat.
Bprnews.id - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan kekecewaannya terhadap dugaan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB yang diduga membocorkan data perbankan ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
"Kami sangat prihatin dengan kondisi demokrasi kita hari ini, banyak lembaga negara hari ini yang terindikasi tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024, di mana hal-hal semacam ini dapat mereduksi dan merusak kualitas demokrasi kita," kata Ketua KAMMI NTB, Muhammad Amri Akbar, Jumat.
Amri juga menyayangkan dugaan penggunaan dana Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) yang tidak diperuntukkan pada tempatnya. Dana tersebut seharusnya digunakan oleh OJK NTB untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar tidak mudah terjerat pinjaman online atau investasi bodong lainnya, namun diduga dana tersebut diperuntukkan untuk memenangkan beberapa calon legislatif di NTB.
"Hari ini OJK NTB citranya sedang rusak setelah membuat kegaduhan di tengah masyarakat akibat adanya kebocoran data rahasia perbankan yang diduga kuat dilakukan oleh oknum yang ada di internal OJK," tegas Amri.
Amri memperingatkan OJK NTB untuk tidak melakukan tindakan di luar tugas, fungsi, dan kewajibannya. "Kami memberikan alarm kepada OJK NTB untuk jangan sampai keluar dari tugas, fungsi, dan kewajibannya," ujarnya.
OJK NTB didesak untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam urusan politik praktis. "Netralitas lembaga negara wajib dijalankan oleh setiap lembaga negara, termasuk OJK NTB," tambahnya.
Amri juga menekankan pentingnya fokus OJK NTB dalam menggunakan anggaran FKIJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terutama untuk mencegah semakin banyaknya korban investasi bodong di NTB.