Bprnews.id - Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Trenggalek Rubianto mengatakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kekuatan perekonomian daerah, telah mengusulkan suntikan dana sebesar 15 miliar rupiah untuk memperkuat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita, serta dukungan sebesar 9,5 miliar rupiah untuk P.T JET.
Usulan tersebut disampaikan Rubianto Rabu, 8 November 2023, pada rapat penting yang menandai kerja sama Badan Pembentukan Legislasi Daerah (Bapemperda) dan Departemen Perekonomian.
Rubi menerangkan usulan dana 15 Milyar tersebut dibagi dalam 3 tahap yakni tahun 2025 sebesar 5 milyar, tahun 2026 sebesar 5 milyar dan tahun 2027 sebesar 5 milyar. Sementara usulan dana atau penyertaan modal untuk P.T JET sebesar 9,5 milyar kemungkinan di tahun 2025.
Rubi, menyampaikan proposal pengalokasian dana signifikan sebesar 15 miliar rupiah usulan ini tidak akan dicairkan sekaligus, melainkan dirancang untuk dialokasikan dalam tiga tahapan yang merata, masing-masing sebesar 5 miliar rupiah, yang akan terbagi mulai tahun 2025 hingga 2027. Tambahan penting lainnya adalah adanya pertimbangan untuk penyertaan modal terhadap P.T JET, dengan nilai proposal sebesar 9,5 miliar rupiah yang mungkin akan direalisasikan pada tahun 2025.
“Itupun jika keuangan daerah memungkinkan,” kata Rubi melalui sambungan telepon, pada kamis (09/11).
Ia lalu menerangkan yang menjadi alasan perlunya suntikan dana atau penyertaan modal bagi kedua Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah karena adanya kebutuhan dari kedua institusi tersebut.
“Jadi untuk BPR Jwalita itu untuk menambah modal, kalau untuk P.T JET itu ada tiga jenis yang pertama untuk peremajaan dispenser, yang kedua untuk tambahan modal belanja BBM, yang ketiga untuk pembangunan SPBN Prigi JLS (Jalur Lingkar Selatan),” terangnya.
Meskipun ada usulan penting yang mengharapkan realisasi penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tampaknya terdapat sikap fleksibel dari eksekutif. Penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi pusat perhatian Pembina dari BUMD tersebut, yang tak lain adalah pejabat pemerintahan, telah menyatakan bahwa jika usulan itu tidak sepenuhnya dipenuhi, tidak akan menjadi problem yang serius. Sebaliknya, ia siap mengarahkan BUMD untuk memfokuskan dana yang tersedia pada proyek-proyek skala prioritas.
Bprnews.id - Polda Kepulauan Riau (Kepri) berhasil menangkap kelompok penjahat teknologi yang kini berada di balik jeruji besi. Empat tersangka, yang terungkap sebagai karyawan dari dua institusi perbankan ternama, telah ditangkap karena terlibat dalam skema pencurian data nasabah yang mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar, mencapai lebih dari Rp 25 miliar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Nasriadi, mengungkap bahwa kejahatan ini dilakukan melalui akses ilegal yang memperlihatkan betapa rapuhnya keamanan data di zaman yang serba digital ini.
"Dari bank Y ada satu orang tersangka inisial MI, dengan kerugian mencapai Rp 13,2 miliar. Kemudian di bank X ada tiga tersangka inisial SQ, HS, dan KS, dengan kerugian mencapai Rp 12,6 miliar," ujar Kombes Nasriadi di Batam, Kamis (9/11).
Keempat tersangka merupakan karyawan tetap, dengan peran mulai dari perwakilan layanan pelanggan higga staf operasi, dan profesional pemasaran.
Modus operandi mereka sangat licik dan sederhana menargetkan nasabah yang tidak memiliki fasilitas mobile banking dan SMS banking.
Kemudian, saat para nasabah melakukan penggantian nomor sandi kartu ATM atau pembaruan data pribadi. nasabah tidak menyadari bahwa data sensitif mereka ditangkap dan digunakan untuk mengakses rekening, menguras dana yang telah mereka simpan dengan susah payah.
Uang tersebut dipindahkan tersangka ke rekening penampung yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, yang juga merupakan komplotan dari empat orang tersangka tersebut.
Kombes Nasriadi, menekankan bahwa jaringan ini memiliki jangkauan yang meluas, menyentuh pulau-pulau utama seperti Jawa dan Sumatra, hingga ke daerah-daerah yang lebih terpencil.
"Kami sudah tahu dan sedang melakukan pengejaran terhadap pemilik rekening tersebut. Ini sindikat dan terus kami kembangkan," katanya.
Pengungkapan kasus ini berawal dari kecurigaan seorang nasabah terhadap sistem autodebit pembayaran cicilan rumahnya. Sang nasabah, yang semestinya merasa nyaman dengan kemudahan pembayaran otomatis, mendapati dirinya terjerat dalam ketidaksesuaian pembayaran. Ketika ia memeriksa laporan bulanannya, terungkap fakta yang menggemparkan pembayaran cicilan rumahnya telah terpotong sebanyak dua kali dalam satu bulan yang sama, sebuah langkah tak terduga yang memicu serangkaian penyelidikan.
"Dari laporan itu, kemudian kami meminta bantuan bank-bank tersebut untuk mencari tahu siapa saja yang bisa mengakses ini. Dari sana kami mendapatkan empat orang ini," terangnya.
Sementara penyelidikan terus berlanjut, pihak kepolisian menghimbau para warga yang menduga diri mereka telah menjadi korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke bank terkait. Mereka juga menekankan pentingnya pengunduhan aplikasi m-banking sebagai salah satu benteng pertahanan guna mendeteksi transaksi tidak wajar. Di tengah krisis ini, menjadi imperatif bagi kita semua untuk berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi dan menghindari tindakan yang mungkin mengundang risiko keamanan data.
"Untuk bank ini, saya tidak boleh memberitahukan nama banknya karena akan menimbulkan kepanikan nantinya," ujar Nasriadi.
Walaupun demikian, dia tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mempunyai tabungan di bank apa saja, untuk segera mengecek transaksinya. "Supaya uangnya terjamin dari pencurian data," tutur Nasriadi
Bprnews.id - Penyidik dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU), Kalimantan Selatan, telah mengambil langkah tegas dengan menahan seorang karyawan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Candi Agung diduga terlibat tindak pidana korupsi nasabah yang dilaporkan hilang mencapai angka yang mencengangkan, yakni sekitar Rp779 juta.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Ahmad Zuhedi Fikri, yang bertindak mewakili Kepala Kejaksaan Negeri HSU, Agustiawan Umar telah mengumumkan langkah tegas menahan satu tersangka yang diambil oleh para penyidik kepada Seorang mantan karyawan Bank Perekonomian Rakyat Candi Agung dengan inisial TR.
“Kita telah melakukan penahanan terhadap satu tersangka ini, akibat dari perbuatan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di PT BPR Telaga Silaba yang mengalami kerugian Rp779.925.700 akibat dugaan Fraud yang dilakukan oleh TR,” kata Zuhedi di Amuntai, HSU, Kamis.
Zuhedi menyampaikan pengumuman mengejutkan pada Kamis ini terkait proses hukum terhadap TR, mantan pegawai Funding Office (FO). Secara tegas, penyidik kejaksaan telah menahan tersangka selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai.
Zuhedi juga menyebutkan TR diduga melakukan tindakan "Fraud" atau penyalahgunaan wewenang sepanjang masa jabatannya sebagai staf aktif dari tahun 2017 hingga 2022.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Hulu Sungai Utara Aziz Budianto menambahkan penahanan TR sebagai tahap proses penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana nasabah Bank Perekonomian Rakyat Candi Agung terhadap sebanyak 22 nasabah.
"TR dititipkan di Lapas Kelas IIB Amuntai dengan dua pengawal tahanan, termasuk saya dan Kasi Pidsus," imbuh Aziz Budianto.
Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mengungkap alasan yang mendasari kegagalan yang menyedihkan dan kebangkrutan yang menimpa sejumlah sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Suwandi Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS memberikan penjelasan yang menohok terdapat banyak aspek yang berpotensi menggoyahkan pondasi sebuah bank, namun secara mengejutkan, persaingan antarbank di Indonesia bukan merupakan biang keladi utamanya.
“Jadi bukan persaingan BPR dengan BTPN, BPR dengan bank lainnya. Dan akhirnya ada yang kalah saing. Tapi, berdasarkan pengalaman kami, nggak ada bank yang mengalami seperti itu (kalah saing),” kata Suwandi dalam LPS Media Workshop di Bandung, Kamis, (9/11).
Menurut Suwandi, kegagalan yang dialami oleh sejumlah BPR di berbagai daerah sering kali diakibatkan oleh masalah yang lebih dalam dari pada sekedar kondisi pasar yang fluktuatif. Beliau menegaskan bahwa inti dari permasalahan ini terletak pada governance, atau tata kelola bisnis yang kurang baik ironisnya kejahatan korporasi yang melibatkan oknum pengurus serta karyawan menjadi faktor utama yang menggerogoti kepercayaan dan integritas institusi tersebut.
“Kebanyakan bank gagal itu karena digerogoti oleh pengurus atau karyawannya. Jadi ini masalah lebih ke tata kelola,” ungkap Suwandi.
Untuk mencegah hal tersebut, kata Suwandi BPR harus dapat mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang benar (good corporate governance). Hal ini bukan hanya soal memenuhi standar regulasi, tapi juga tentang membangun citra dan kredibilitas yang solid di mata pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.
“Saya punya gagasan (untuk mencegah kegagalan bank) kita lebih kepada penguatan tata kelolanya. Ini yang akan menggambarkan apakah bank akan bisa dikelola secara baik atau tidak,” ujarnya.
Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melaporkan jatuhnya dua entitas perbankan tahun ini, PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga (BPR BIM), yang berada di wilayah Jawa Timur, dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (Perumda BPR KRI), yang melayani masyarakat lokal Indramayu di Jawa Barat, keduanya bangkrut.
Namun disaat ada dua bank bangkrut, BPR justru meraih asset yang tidak hanya stabil tetapi malah menunjukkan peningkatan yang signifikan aset BPR per Agustus 2023 telah mencatat suatu lonjakan yang mencerminkan kekuatan dan ketahanan luar biasa. Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia terakhir, aset yang dibukukan oleh BPR telah menanjak hingga Rp188,87 triliun, menandai kenaikan sebesar 7,9% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni Rp175,04 triliun.
Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank Suwandi mengungkapkan bahwa hal tersebut bukan suatu hal yang luar biasa. Ini bisa saja terjadi lantaran pertumbuhan aset BPR memang tinggi.
“Bisa saja, kan pertumbuhan aset BPR kan tinggi, sementara yang tutup enggak mungkin enggak sebanding dengan growth BPR, jadi tetap aja keliatan surplus,” kata Suwandi ditemui di sela-sela Media Workshop LPS di Bandung, Jawa Barat Kamis (9/11).
Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, melaporkan sebuah pencapaian yang mendapat sorotan luas aset perbankan yang terus menguat, terutama berkat peningkatan signifikan dalam penyaluran kredit yang telah mencapai angka Rp137,49 triliun menandai peningkatan hampir 10% dari tahun sebelumnya. Tidak ketinggalan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan bagian penting dari sistem keuangan nasional juga merasakan angin segar dengan peningkatan dana pihak ketiga (DPK) yang kini mencapai Rp134 triliun hingga Agustus 2023, naik 9,21% dari periode yang sama di tahun lalu.
Pertumbuhan tahunan yang signifikan pada simpanan sebesar 10,58% dan tabungan sebesar 6,13% yoy.
Adapun, Dian menyebut saat ini OJK telah memiliki roadmap pengembangan BPR dan BPRS rencana pengembangan ini dirancang untuk memperkuat sektor imelalui metode seperti akselerasi, konsolidasi, penguatan modal, dan juga poros menuju transformasi digital. Selain kemajuan teknologi, peta jalan tersebut juga mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia SDM dan sebagainya.
"BPR/BPRS ini masih harus terus dilanjutkan penguatannya dan kami pastikan bahwa BPR/BPRS ini menjadi bank yang betul-betul kredibel dan betul-betul memberikan kontribusi yang tinggi kepada masyarakat kita," ungkapnya.
Berdasarkan statistik terkini, hingga Agustus 2023, tercatat penurunan tajam jumlah BPR menjadi 1.412, jauh menurun dari konsistensinya pada Agustus 2022 yang tercatat 1.450. Tren penurunan ini pun berlanjut pada bulan-bulan sebelumnya, di mana pada Januari 2023 total ada 1.437, lalu Februari 2023 terdapat 1.429 BPR, disusul Maret mencapai 1.426 BPR dan April 1.416 BPR, Mei dan Juni serta Juli pada 2023 sebesar 1.413 BPR.