Bprnews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus berinovasi dan memberikan prioritas pada peningkatan pengalaman pelanggan untuk memastikan kepuasan pelanggan menjadi fokus utama mereka. Untuk mendukung ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkolaborasi dengan Kepolisian RI untuk menyelenggarakan kegiatan pembekalan kewirausahaan bertajuk Presisi Preneur Expo. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pembekalan kepada anggota dan PNS Kepolisian RI.
BRI tidak hanya menawarkan program kemitraan dan waralaba, tetapi juga mempersiapkan serangkaian acara seperti klinik coaching dari profesional dan praktisi, serta sesi berbagi dari anggota Polri yang memiliki bisnis. BRI berkomitmen untuk mendukung anggota POLRI/ASN/Keluarga dan masyarakat luas dalam 'Berani Wujudkan Mimpi' dalam memulai bisnis dengan memfasilitasi pinjaman BRIguna.
Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur/kewirausahaan bagi anggota Polri/ ASN/Keluarga dalam mempersiapkan masa pensiun yang lebih produktif. “Selain itu, Presisi Preneur Expo juga bertujuan untuk dapat mengakselerasi serta mendukung UMKM untuk lebih berkembang,” katanya.
Mengundang lebih dari 40 nasabah BRI yang bergerak di bidang kemitraan dan waralaba, BRI memberikan dukungan berupa modal usaha melalui pinjaman BRIguna Karya bagi anggota POLRI/ ASN/ Keluarga yang akan memulai usaha.
Seperti diketahui, BRIguna Karya adalah fasilitas pinjaman dari BRI yang diberikan ke anggota dan PNS pada Kepolisian RI dengan sumber pembayaran dari penghasilan tetap seperti gaji. Jangka waktu pinjaman BRIguna Karya hingga 15 tahun atau masa jatuh tempo pinjaman sampai dengan masa persiapan pensiun (MPP).
BRIguna memiliki komitmen untuk menyediakan pelayanan terbaik dalam acara Presisi Preneur Expo dengan menciptakan program BRIguna Karya, BRIguna Pra Pensiun, dan BRIguna Talangan Pra Pensiun. Program BRIguna Pra Purna Pinjaman ini ditujukan untuk anggota dan PNS Kepolisian RI yang memiliki masa kerja 5 tahun menjelang pensiun, dengan sumber pembayaran berasal dari gaji mereka. Jangka waktu pembayaran ini mulai dari saat anggota dan PNS masih aktif hingga saat mereka pensiun.
Program ini, yang ditujukan untuk anggota dan PNS Kepolisian RI, memungkinkan pengajuan kredit menggunakan sumber cash flow dari Tabungan Hari Tua (THT). Pengajuan kredit BRIguna Talangan Pra-Pensiun dapat diajukan ke BRI dengan batas waktu maksimal dua tahun sebelum batas usia pensiun.
Bprnews.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sampaikan kabar penting terkait kemajuan pembangunan angkutan massal perkotaan. Saat ini, pihaknya sedang aktif merancang blueprint kerja sama strategis dengan Bank Dunia (World Bank) dalam rangka mempercepat dan memperluas jangkauan angkutan massal di berbagai wilayah urban di Indonesia.
Budi Karya Sumadi menjelaskan, pihaknya mengajak Bank Dunia untuk turut terlibat dalam membangun fasilitas angkutan massal perkotaan di Indonesia. Dia menuturkan, proses kerja sama ini tengah dibahas untuk pengembangan angkutan umum di beberapa kota di Indonesia.
Namun, meski prospek kerja sama ini tampak menjanjikan, masih ada detail penting yang belum diungkap, seperti skema partisipasi Bank Dunia dan jumlah pendanaan yang akan dialokasikan.
“Kita lakukan pengembangan angkutan massal perkotaan di Medan, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Ini sedang kerja sama dengan Bank Dunia,” kata Budi Karya di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, dikutip Kamis (9/11/2023).
Budi Karya mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan proses pengembangan dan pembangunan proyek-proyek transportasi di Indonesia meski masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyisakan waktu kurang dari 1 tahun.
“Yang pasti, kita sudah punya anggaran sekitar Rp38 triliun untuk 2024 mendatang dan itu [perencanaan] yang bisa kita lakukan,” kata Budi.
Indonesia telah mendapatkan pinjaman besar dari Bank Dunia, sebesar US$264 juta atau sekitar Rp3,8 triliun, berdasarkan nilai tukar Rp14.500 per dolar AS pada 22 Oktober 2022. Pemasukan keuangan ini ditujukan untuk pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di dua kota metropolitan yang ramai di IndonesiaBandung dan Medan.
Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Suharto, memberikan penjelasan mendetail mengenai aliran dana pinjaman yang signifikan dari World Bank dalam konteks peningkatan infrastruktur transportasi Indonesia, dana tersebut dikhususkan untuk pembelanjaan modal (capital expenditure) yang diperuntukkan bagi proyek-proyek strategis di Kementerian Perhubungan. Salah satu proyek utama yang diunggulkan adalah pembangunan trayek-transit bus cepat atau Bus Rapid Transit (BRT). Alokasi dana ini tidak hanya ditujukan untuk jalur bus itu sendiri, tetapi juga untuk berbagai infrastruktur pendukung yang krusial, seperti jalur khusus BRT, halte yang nyaman bagi penumpang, fasilitas untuk pejalan kaki, hingga penerapan sistem teknologi terdepan yang mendukung operasional BRT, termasuk depo.
“Saat ini sudah berproses penandatanganan dengan World Bank sudah dilakukan pada akhir Agustus 2022 dan berlaku efektif setelah 45 hari. Saat ini pun berproses untuk Detail Engineering Design [DED] hingga konstruksi,” terangnya.
Sementara kota Jakarta sudah menikmati kemudahan akses melalui Bus Rapid Transit (BRT), kota-kota metropolitan lainnya di Indonesia bersiap untuk mengikuti jejak ini. Pembangunan BRT menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga tahun 2024, dengan ambisi besar untuk menuntaskan proyek di enam kota metropolitan. Namun, realisasi ambisi ini tergantung pada hasil kajian dari berbagai lembaga terkait serta ketersediaan dukungan pendanaan.
Bprnews.id - Di tengah gejolak ekonomi global dan kenaikan suku bunga yang semakin tinggi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kelangsungan pendanaannya.
Rudi As Aturridha, Corporate Secretary Bank Mandiri, memberikan pencerahan tentang bagaimana lembaga keuangan Bank Mandiri tidak hanya bergantung pada satu jenis oase finansial, tetapi mengeksplorasi berbagai alternatif untuk menjaga usahanya dengan pemanfaatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pendekatan pendanaan non-DPK (wholesale funding), termasuk transaksi bilateral dan penerbitan Surat Utang, Bank Mandiri mendemonstrasikan ketangguhannya dalam mengarungi tantangan ekonomi yang ada.
“Ini adalah salah satu upaya Bank dalam memperoleh pendanaan stabil jangka menengah dan panjang dengan tetap mempertimbangkan kondisi likuiditas bank, kondisi pasar, serta governance yang berlaku,” katanya pada Bisnis, Kamis (9/11).
Pada bulan September 2023 (bank only), Jumlah penerbitan surat berharga yang mereka keluarkan mencapai Rp40,93 triliun, sedangkan dana pinjaman mencapai Rp50,55 triliun, sehingga jika digabungkan menjadi non-DPK (Pendanaan Non-Deposit) yang mencapai Rp91,48 triliun angka tersebut mewakili 6,84% dari total liabilitas bank, yang menunjukkan adanya perubahan substantif dalam komposisi liabilitasnya.
Sebagai informasi, pada 2023, menerbitkan Obligasi Global senilai US$300 juta pada tanggal 4 April 2023.
Kata Rudi dalam penerbitan Global Bond merupakan langkah strategis yang menyempurnakan portofolio Euro Medium Term Notes (EMTN) Programme yang telah digulirkan sejak tahun 2019 oleh bank Mandiri.
Selain itu, Bank Mandiri menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Tahap I atau (Green Bond) pada 4 Juli 2023. Dengan nilai emisi sebesar Rp5 triliun, Green Bond ini adalah bagian dari rencana jangka panjang Bank Mandiri untuk menerbitkan instrumen lingkungan senilai total Rp10 triliun.
“Eksekusi penerbitan surat utang tersebut merupakan salah satu strategi Bank dalam memperkuat struktur pendanaan serta implementasi produk keuangan berkelanjutan,” tuturnya.
Sebagai informasi, di tengah kondisi ekonomi global seiring dengan adanya tren suku bunga tinggi tahun ini memberi tantangan kepada kondisi likuiditas perbankan.
Dalam kondisi ini, semakin banyak lembaga keuangan yang terdorong untuk berinovasi dan mencari sumber pendanaan alternatif selain DPK untuk memperkuat fondasi keuangan mereka.
Berdasarkan laporan Indikator Pasar Keuangan yang dirilis LPS baru-baru ini, sumber dana non-DPK perbankan telah mencapai Rp533,96 triliun, meningkat 0,16% secara tahunan (year on year/yoy) pada Agustus 2023 dari bulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -3,39% yoy.
"Kenaikan pertumbuhan sumber dana non-DPK terutama dikontribusi dari meningkatnya pinjaman diterima sebesar Rp9,33 triliun yoy dan kewajiban bank lain sebesar Rp9,31 triliun yoy," tulis LPS dalam laporannya dikutip Bisnis pada Kamis (9/11/2023).
Perkembangan ini menunjukkan likuiditas bank yang masih baik ditopang tersedianya alternatif sumber pendanaan non DPK yang besar.
“Faktor selisih biaya dana dan peningkatan permintaan kredit adalah faktor utama yang mempengaruhi pilihan bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan diluar DPK,” tulis LPS.
Bprnews.id - Pemerintah Kabupaten Kotawaringi Barat (KOBAR) telah melangkah maju dengan inisiatif strategis untuk mendukung nadi perekonomian lokal memudahkan Akses pemberian pinjaman modal kepada pelaku UMKM menjadi salah satu upaya pemerintah.
Pj. Bupati Kobar, Budi Santosa, mendorong para wirausaha untuk beralih ke bantuan keuangan yang lebih aman dan teratur yang dijamin OJK , seperti program inovatif 'Mas Basir'singkatan dari 'Maraunting Sejahtera Bebas dari Rentenir' program ini, merupakan program andalan dari Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera.
“ini sebagai Upaya Pemerintah Daerah melalui Perumda BPR Marunting Sejahtera menggerakan perekonomian, memberikan pinjaman dengan bunga yang sedikit” ungkapnya
Dengan kerjasama antara Program inisiatif pemerintah dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kini para UMKM bisa mendapatkan secara mudah modal usaha, Program ini bukan hanya sekadar jembatan penghubung, tetapi juga sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pertumbuhan ekonomi mikro yang merupakan backbone perekonomian nasional. Tak terkecuali, PJ. Bupati menyebut keberdaan Mas Basir penting diketahui oleh para pelaku UMKM.
“Modal dalam usaha menjadi hal utama. Kedepan, kebijakan kami di tahun 2024 akan ada pinjaman tanpa bunga sepersen pun” ungakapnya
Budi menyatakan Mas Basir nantinya dapat memberikan peminjaman yang bunganya disubsidi oleh pemerintah daerah. Kredit tanpa bunga akan benar-benar dihadirkan dalam rangka memberdayakan UMKM di Kobar.
“Insyallah di tahun depan, kami punya program pinjaman bahas bunga. Kami sediakan bunganya dibayar oleh pemda untuk para UMKM. Syaratnya cukup tidak punya pinjaman yang macet dibank manapun”, pungkasnya
Bprnews.id - Simpanan setiap nasabah bank di Indonesia yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebuah entitas pemerintah yang memberikan rasa aman kepada nasabah dengan menjamin simpanan hingga Rp 2 miliar jumlah ini bukan hanya memberikan kepastian, namun juga merupakan nilai jaminan yang terbesar di dunia, mencapai kira-kira 30 kali dari pendapatan per kapita Indonesia.
Swandi, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi LPS, menjelaskan lanskap menarik dari penjaminan simpanan global dalam forum yang diselenggarakan oleh The International Association of Deposit Insurers (IADI). Swandi menunjukkan pengamatan yang mengejutkan rata-rata, negara anggota IADI mengasuransikan tabungan yang jumlahnya hanya lima hingga sepuluh kali lipat pendapatan per kapita warganya.
"IADI punya beranggota LPS dari 95 negara. Dari kelompok tersebut, coverage penjaminan simpanan di Indonesia paling tinggi," kata dia dalam LPS Media Gathering, Kamis (9/11).
Ia menekankan bahwa, pada dasarnya, semakin besar nilai jaminan simpanan bagi nasabah, semakin kokoh pula sistem keuangan yang dimiliki sebuah negara. Namun, dengan tegas ia mengingatkan bahwa tidak semua praktik terbaik dari sistem perbankan global dapat diterapkan langsung di Indonesia.
Penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara dan kebijakan dari pemerintahannya. Oleh karena itu, perspektif internasional belum tentu cocok diterapkan di Indonesia.
Lebih lanjut, Swandi mengatakan beberapa pihak dalam berbagai forum diskusi yang digelar bersama LPS menginginkan agar besaran simpanan nasabah yang dijamin diperluas lagi.
Namun, ia bilang perubahan batas penjaminan simpanan merupakan kewenangan pemerintah. Menurutnya, Caverage terhadap cakupan penjaminan mungkin dilakukan jika ada indikator seperti cadangan penjaminan yang telah melebihi sasaran sebesar 2,5%, adanya penarikan dana besar-besaran oleh nasabah secara simultan, atau bahkan ancaman krisis yang mengintai.
Tidak semua simpanan secara otomatis mendapat perlindungan ini. Ada tiga kriteria utama yang harus dipenuhi pertama simpanan harus tercatat resmi di bank, kedua nilai simpanan tidak boleh melebihi plafon yang ditetapkan LPS dan ketiga simpanan tidak boleh berasal dari pihak yang bertanggung jawab atas kondisi perbankan yang memburuk
Dengan jumlah bank di Indonesia yang mencapai 1.688 per September 2023, termasuk 105 bank umum dan 1.583 bank perekonomian rakyat (BPR), pemahaman terhadap syarat-syarat ini sangat krusial. Terlebih lagi, dinamika industri perbankan terus mengalami perubahan, seperti terlihat dari penutupan dua BPR dan merger 24 lainnya sejak akhir tahun 2022.
Total jumlah rekening bank umum per September 2023 mencapai 535.119.932 rekening bank umum, Adapun rekening yang dijamin penuh dengan saldo di bawah Rp 2 miliar, kini telah dijamin sepenuhnya, hingga mencapai 99,94% pemegang rekening.
Adapun jumlah rekening BPR juga mencerminkan jaring pengaman yang kuat ini dari 15.652.238 rekening BPR, 99,98% sebanyak 15.648.506 rekening telah terasuransi sepenuhnya.