Bprnews.id - Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 2023 sebesar 5,17% secara year on year pada Agustus 2023. Hasilnya terlihat membaiknya ekonomi di Tanah Air dari beberapa indikator aktivitas ekonomi, mulai dari mobilitas dan daya beli masyarakat, pertumbuhan produksi yang stabil hingga respon kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa semakin membaiknya perekonomian dan prospek ke depan juga ditunjukkan oleh Indeks bisnis UMKM yang dikeluarkan oleh BRI Research Institute. Indeks tersebut mengukur tingkat ekspansi bisnis di kuartal II dan optimisme UMKM dalam menghadapi kuartal III tahun 2023. 

Kajian mengungkapkan bahwa di kuartal II 2023 indeks bisnis UMKM di level 109,6, meningkat 4,5 poin dibandingkan kuartal sebelumnya, yang berarti ekspansi bisnis UMKM terus berlanjut dengan akselerasi yang semakin meningkat. Memasuki kuartal III tahun ini, pelaku UMKM diproyeksikan juga masih optimis melakukan ekspansi usahanya. Hal ini tercermin dari indeks ekspektasi bisnis UMKM yang tetap tinggi di angka 128,4 jauh diatas angka batas minimum tingkat optimis berusaha.

Bprnews.id - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kanti berkolaborasi dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali akan memberikan anugerah penghargaan kepada desa adat terbaik di Bali yang dapat menyelesaikan permasalahan adat secara Mandiri dan Tuntas.

“Penghargaan diberikan untuk menghargai desa adat yang telah berhasil menyelesaikan permasalahan di wilayah adat mereka secara komprehensif,” tuturnya dalam konferensi pers di Kantor MDA Provinsi Bali, Renon Denpasar Senin 25 September 2023.

“Penghargaan pertama ini diberi nama “MDA Kanti Kerta Bali Nugraha,” yang nantinya akan diumumkan pada momentum peringatan HUT BPR Bank Kanti 27 September 2023, yang disemarakkan dengan acara Stakeholder Gathering bakal digelar di Hongkong Garden Restaurant Denpasar.” ujarnya.

Ketut Sumarta, menjelaskan inisiatif penganugerahan berawal dari kerja sama Corporate Social Responsibility (CSR) antara PT BPR Sukawati Fancakanti dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali.

“Penghargaan diberikan untuk menghargai desa adat yang telah berhasil menyelesaikan permasalahan di wilayah adat terhitung sejak diberlakunya Peraturan Daerah provinsi Bali, Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, tanggal 28 Mei 2019 hingga akhir Agustus 2023 ,” jelasnya.

Ketut Sumarta menambahkan bahwa Bali memiliki 1500 desa adat, meningkat dari jumlah sebelumnya 1493 desa sesuai dengan peraturan desa adat nomor 4 tahun 2019. “Ajang ini tidak hanya memberikan anugerah 9 penghargaan dari 27 nominasi desa adat terbaik, MDA juga

memberikan penghargaan kepada sejumlah prajuru terbaik yang telah mengikuti pelatihan Training on Trainee (TOT),” imbuhnya.

Ratu Bandesa Agung MDA Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menegaskan penghargaan ini bertujuan memperkuat dan membangun desa adat di Bali.

“Hal itu sesuai tagline Pulau Bali yang mengusung adat istiadat Bali (ajeg Bali) serta menjaga Bali yang aman dan damai, diperlukan kerja sama semua pihak. Termasuk kalangan perusahaan seperti BUMN dan sektor swasta,” tegasnya.

Dia menilai apa yang dilakukan BPR Kanti bisa menjadi pelopor dalam inisiatif ini sehingga kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi perusahaan lainnya.

“Mudah-mudahan kepoloporan dari BPR Kanti ini dapat menjadi motivasi bagi lembaga-lembaga lain untuk lebih peduli pada desa adat. Sebelumnya, sejumlah BUMN melalui dana CSR-nya juga telah membantu pembangunan Gedung MDA Provinsi Bali dan gedung MDA di sembilan kabupaten/kota,” tuturnya.

Selama ini, MDA telah menerima bantuan dan dukungan dari sejumlah perusahaan BUMN melalui program CSR, tetapi penghargaan yang kali ini kata dia sesuai dengan kondisi unik desa adat di Bali.

Terkait penghargaan untuk desa adat terbaik, MDA juga memfasilitasi pelatihan TOT bagi prajuru desa adat di Bali, sebagai bagian dari kerjasama dengan BPR Kanti.

Pada acara penghargaan 27 September 2023 dalam waktu dekat ini, para stakeholder terdiri dari 77 Anggota BPR akan berkumpul untuk merayakan prestasi desa adat terbaik.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba, menjelaskan BPR Kanti telah lama mendukung program CSR untuk MDA Bali, termasuk membantu program penerbitan buku tentang desa adat di Bali tahun 2014.

“Dukungan ini mencakup pembuatan dan distribusi 6000 buku tentang desa adat, yang tidak hanya dijual di Bali, tetapi juga di luar negeri,” ungkap Arya Amitaba.

Lanjutnya, BPR Kanti percaya dukungan terhadap desa adat adalah langkah penting dalam mempertahankan perekonomian Bali, yang sangat bergantung pada sektor pariwisata dan budaya

Bprnews.id - Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur terus melakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Salah satunya dengan membuka kantor kas di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.

“Tujuannya mendekatkan pelayanan para nasabah sekitar Mejayan dan mengembangkan UMKM yang ada di sana,’’ ujar Pemimpin Cabang Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Madiun Yuni Astuti usai peresmian kantor kas tersebut, Minggu lalu (24/9).

Kantor kas Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Madiun di Mejayan itu merupakan yang kelima sekaligus kantor kas ke-121 di Jatim.

‘’Targetnya, secara angka meningkat. Minimal mampu meraih Rp 3 miliar setahun,’’ tuturnya.

Peresmian itu turut dihadiri perwakilan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Perdakum) Kabupaten Madiun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun, serta Muspika Mejayan.

Hadir pula Divisi Perencanaan dari Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Dwi Widodo. ‘’Kantornya di Jalan Anggrek 19, Kelurahan Bangunsari, Mejayan,’’ sebutnya.

Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur memiliki beberapa program unggulan. Di antaranya, Program Kredit Sejahtera (Prokesra) dengan bunga hanya 3 persen per tahun.

‘’Khusus pertanian, kami juga ada PKPJ (Paket Kredit Petani Jatim, Red). Bunganya hanya 6 persen per tahun. Kami juga melayani kredit kendaraan bermotor serta pemberangkatan umroh terlebih dahulu, bayar kemudian,’’ tandas Yuni.

Bprnews.id - Kejaksaan Negeri Klaten menetapkan pegawai PD BPR BKK berinisial AP (39) sebagai tersangka korupsi. Tersangka yang merupakan warga Klaten ini diduga telah menyalurkan kredit fiktif yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,1 miliar. 

“Kami telah menetapkan tersangka AP dalam perkara korupsi penyaluran kredit fiktif di PD BPR BKK Tulung Klaten,” kata Plh Kasi Intel Kejari Klaten, Rudi Kurniawan, Senin (25/9/2023).

Tersangka diduga melakukan penyimpangan dana kredit fiktif sejak bulan Maret 2015 sampai 16 Maret 2020. Perbuatan tersangka telah mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp1,1 miliar. 

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Kejari Klaten telah memeriksa 10 orang saksi. Beberapa di antaranya merupakan debitur yang namanya dicatut oleh tersangka untuk mencairkan dana kredit fiktif. 

”Tersangka ini menjabat seagai account officer dan telah dinonaktifkan,” katanya.

Setelah ditetapkan menjadi tersangka, AP ditahan dan dititipkan di Lapas Klaten. Tersangka akan dijerat dengan dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 dan subsider Pasal 3 jo Pasal 9 Undang-undang Tipikor Nomo 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tersangka terpaksa kami tahan, karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri,” katanya. 
 

Bprnews.id - Dikutip dari buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Prof. Dr. Bustari Muchtar dkk (2016: ), Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Bank ini sudah ada sejak dulu sebelum zaman kemerdekaan. Contoh Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Bank Kredit Desa

Bank Kredit Desa merupakan jenis lembaga keuangan yang beroperasi di setiap wilayah pedesaan yang ada di Indonesia.

Pada tahun 1992 UUD Perbankan, BKD resmi berstatus sebagai BPR yang dapat menaruh dana dari nasabah dalam bentuk sertifikat deposito, deposito berjangka maupun jenis tabungan lainnya.

2. PT. BPR Arthaaceh Sejahtera

Arthaaceh Sejahtera merupakan salah contoh BPR yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Bank ini didirikan sejak tanggal 26 juli 1996 dengan akta nomor 249. Akta tersebut mengalami perubahan dengan Akta Berita no 24 tanggal 17 Januari 2012.

Bank tersebut telah mendapat pengesahan dari Mentri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0036769.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 26 April 2012.

3. PT. BPR Ragam Dana Kencana

Contoh selanjutnya yaitu PT. BPR Ragam Dana Kencana. PT ini berada di kota Tangerang Pasar Modern Mutiara Karawaci.

Bank ini sama dengan kebanyakan Bank Perkreditan Rakyat pada umumnya yang dapat dapat memberikan pinjaman dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan.

4. PT. BPR. Armindo Kencana

Bank ini berkedudukan di Malang didirikan dengan akte notaris Eko Handoko, SH di Malang,nomor 129, tanggal 10 Januari 1995. Armindo termasuk salah satu BPR yang lahir pada era persaingan bank yang sangat ketat.

Tujuan utama dari kegiatan bank tersebut adalah turut menjaga kesinambungan dan peningkatan pembangunan melalui peningkatan mobilisasi dana masyarakat. Hal ini yaitu dengan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit atau pinjaman.

Itulah beberapa contoh Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Indonesia. BPR membantu negara Indonesia agar pembangunan sebuah desa menjadi lebih cepat.