Bprnews.id - Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan BI menunjukkan penurunan pembiayaan korporasi pada November 2023. Hal tersebut tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pembiayaan korporasi mencapai 14,9%, menurun dari bulan sebelumnya yang sebesar 15,7%.
Pertumbuhan kebutuhan pembiayaan korporasi terutama didorong oleh peningkatan kebutuhan pada sektor konstruksi, yang naik menjadi 2,7% pada November dari yang sebulan sebelumnya 1,0%.
Kebutuhan pembiayaan industri pengolahan turun menjadi 1,8% dari sebelumnya 3,1% pada bulan Oktober, disebabkan oleh lemahnya permintaan domestik.
Sumber pembiayaan korporasi utamanya berasal dari dana sendiri, yang meningkat menjadi 63,9% pada bulan November dari yang sebelumnya sebesar 63,2%. Pemanfaatan fasilitas kelonggaran tarik, pinjaman/utang dari perusahaan induk, yang turun jadi 7,4% dari yang sebelumnya 8,5%, serta pembiayaan dari perbankan dalam negeri yang turun menjadi 4,6%
Di samping itu, Penyaluran kredit baru oleh perbankan pada November 2023 mengalami perlambatan dengan SBT sebesar 70,4%, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 82,1%. Perlambatan ini dipengaruhi oleh faktor seperti permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain.
Berdasarkan kategori bank Perlambatan penyaluran kredit baru diprakirakan terjadi pada bank umum, yang turun sebesar 68,5% pada November 2023. Sementara itu, penyaluran pembiayaan oleh bank umum syariah (BUS) dan bank pembangunan daerah (BPD) diprakirakan meningkat menjadi masing-masing 100% dan 75,9% pada bulan November.
Adapun Penyaluran kredit baru diprakirakan akan meningkat pada Desember 2023, terindikasi dari nilai SBT prakiraan penyaluran kredit baru Desember 2023 sebesar 88%. Peningkatan kredit baru diprakirakan terjadi pada seluruh kategori bank kecuali bank syariah.
Bprmews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat mendata kinerja Penyaluran kredit pada 44 kantor cabang bank umum di wilayah Ciayumajakuning mencapai Rp44,92 triliun per September 2023. Terjadi peningkatan sebesar 3,3 persen (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana nilai penyaluran kredit pada September 2022 sekitar Rp43,48 triliun.
Kepala OJK Cirebon M Fredly Nasution, di Cirebon, Selasa, mengatakan pencatatan itu dilakukan sampai September 2023 yang mencakup puluhan perbankan di Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).
Dari data tersebut, kata Fredly, kinerja penyaluran kredit pada puluhan perbankan di Ciayumajakuning kondisinya lebih baik, karena pada September 2022 nilainya sekitar Rp43,48 triliun.
“Jadi ada peningkatan sebesar 3,3 persen (yoy) untuk kinerja penyaluran kredit pada 44 kantor cabang bank umum di Ciayumajakuning,” kata Fredly.
Selanjutnya, dia mengungkapkan untuk kondisi kualitas kredit berdasarkan Rasio Non Performing Loan (NPL) gross menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,94 persen, meskipun sedikit menurun dari bulan Agustus 2023 yang sekitar 2,99 persen.
Hal serupa pun terjadi pada pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Ciayumajakuning, yang terdiri dari tabungan dan deposito, tumbuh sebesar 1,52 persen (YoY) menjadi Rp37 triliun.
“Kami juga mencatat pada periode yang sama, rasio profitabilitas yang dicerminkan oleh Return on Asset (ROA) tercatat positif sebesar 2,65 persen, meningkat dibanding ROA bulan Agustus 2023 sebesar 2,21 persen,” ujarnya.
Sementara untuk Sembilan kantor cabang bank umum syariah di Ciayumajakuning mencapai kinerja penyaluran pembiayaan sebesar Rp5,70 triliun selama Januari-September 2023. Pertumbuhan ini mencapai 12,37 persen (YoY), dengan kualitas kredit yang tumbuh sebesar 2,78 persen berdasarkan rasio Non Performing Financing (NPF) gross.
Fredly menyampaikan bila dirinci kualitas kredit perbankan syariah di Ciayumajakuning tumbuh signifikan sebesar 2,78 persen, berdasarkan rasio Non Performing Financing (NPF) gross.
Hasil itu, ujar dia, sedikit meningkat dibanding NPF bulan Agustus 2023 yang nilainya sebesar 2,75 persen.
“Capaian baik ini juga terjadi dalam penghimpunan DPK yang terdiri atas tabungan dan deposito yang tumbuh sebesar 2,19 persen (yoy) menjadi Rp3,99 triliun. Kemudian rasio profitabilitas yang dicerminkan oleh ROA pada perbankan syariah tercatat positif sebesar 3,36 persen,” katanya lagi.
Fredly menyimpulkan dari data itu, secara keseluruhan kinerja kantor cabang bank umum syariah jauh lebih baik daripada kinerja kredit kantor cabang bank umum pada periode yang sama.
“Artinya di Ciayumajakuning pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan DPK per September 2023 untuk perbankan syariah lebih tinggi, dibanding kinerja kredit kantor cabang bank umum,” ujar dia pula.
Bprnews.id - Penyaluran kredit baru pada bulan November 2023 melambat dibandingkan Oktober 2023. SBT penyaluran kredit baru mencapai 70,4 persen, menunjukkan penurunan dari SBT pada Oktober 2023 yang mencapai 82,1 persen.
Perlambatan penyaluran kredit baru pada November 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain.
Perlambatan penyaluran kredit baru diprakirakan terjadi pada bank umum. Namun, penyaluran kredit oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) diprakirakan meningkat.
Berdasarkan jenis penggunaan, Penyaluran kredit baru terindikasi melambat pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali Kredit Konsumsi Lainnya yang terindikasi relatif stabil dengan SBT sebesar 66,9 persen.
“Faktor utama yang memengaruhi prakiraan perlambatan penyaluran kredit baru pada November 2023 yaitu permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Selasa 19 Desember 2023.
Sementara itu, Penyaluran kredit baru diprakirakan kembali meningkat pada Desember 2023, terindikasi dari nilai SBT prakiraan penyaluran kredit baru Desember 2023 sebesar 88,0 persen.
“Peningkatan penyaluran kredit baru pada Desember 2023 diprakirakan terjadi pada hampir seluruh kategori bank, kecuali Bank Umum Syariah. Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit baru diprakirakan meningkat pada seluruh jenis kredit,” jelas Erwin.
Erwin melanjutkan, Kebijakan penyaluran kredit (lending standard) pada November 2023 tetap ketat, terindikasi dari SBT perubahan lending standard yang bernilai positif sebesar 0,17 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, kebijakan penyaluran kredit yang ketat terindikasi pada seluruh jenis kredit. Faktor yang memengaruhi perubahan standar pemberian kredit pada November 2023 antara lain kondisi/permasalahan sektor riil saat ini, risk appetite bank, proyeksi ekonomi ke depan, serta potensi risiko kredit ke depan.
Keseluruhan periode triwulan IV 2023, penyaluran kredit baru diprakirakan tetap tumbuh. Meskipun terjadi perlambatan pada beberapa kategori dan jenis kredit, proyeksi SBT penyaluran kredit baru triwulan IV 2023 masih positif hasil survei periode November 2023 yang bernilai positif sebesar 93,4 persen, relatif stabil dibandingkan triwulan III 2023 yang sebesar 95,6 persen.
“Berdasarkan kategori bank, perlambatan penyaluran kredit baru terindikasi pada hampir seluruh kategori bank, kecuali Bank Umum Syariah. Berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan penyaluran kredit baru terjadi pada hampir seluruh jenis Kredit, kecuali Kredit Modal Kerja (KMK),” ungkapnya.
Berdasarkan hasil survei November 2023, kebijakan penyaluran kredit baru untuk keseluruhan triwulan IV 2023 secara umum sedikit lebih ketat, terindikasi dari SBT perubahan kebijakan penyaluran kredit yang tercatat positif sebesar 1,2 persen. Kebijakan yang lebih ketat diprakirakan terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diprakirakan tetap longgar.
“Berdasarkan jenis penggunaan, kebijakan penyaluran kredit yang lebih ketat diprakirakan terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali KPR yang diprakirakan tetap longgar,” pungkas Erwin.
Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mencairkan Rp1,7 miliar untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah tahap I Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Persada Guna, Pasuruan, Jawa Timur. Pembayaran ini mulai hari ini, Rabu (19/12/2023).
"Pada tahap I ini LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan nasabah sebesar, Rp 1,7 miliar milik 145 nasabah yang dinyatakan layak bayar," tulis LPS dalam pengumuman, dikutip Selasa (19/12/2023).
Nasabah dapat mengecek informasi mengenai pembayaran klaim simpanan tahap I ini di website LPS (www.lps.go.id) atau di kantor cabang BPR Persada Guna sesuai tempat pembukaan rekening simpanan tersebut.
Selain itu, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha, yaitu paling lambat tanggal 4 April 2024.
Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut.
Nasabah penyimpan yang telah ditetapkan statusnya sebagai simpanan layak bayar dan dijamin LPS, dapat mengajukan pembayaran simpanannya melalui Bank Pembayar yang ditunjuk LPS yakni Bank Mandiri KCP Pasuruan Rejoso dan Bank Mandiri KCP Purwosari.
Kemudian, LPS menghimbau nasabah tidak perlu tergesa-gesa dalam mencairkan dana simpanannya karena pembayaran klaim penjaminan simpanan masih akan dilayani hingga 5 tahun ke depan sejak bank dicabut izin usahanya yaitu hingga 4 Desember 2028.
Nasabah yang simpanannya dinyatakan layak dibayar pada tahap I ini dapat menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan, yaitu identitas diri dan bukti kepemilikan simpanan semisal buku tabungan atau bilyet deposito.
Sedangkan, nasabah yang belum masuk dalam pembayaran tahap I ini agar menunggu pengumuman pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap berikutnya
Nasabah diminta untuk tidak terpancing atau terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus atau mempercepat proses pembayaran klaim penjaminan simpanan tersebut di atas.
Bprnews.id - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jepara Artha diduga terlibat dalam aliran dana kampanye ilegal ke Koperasi Garudayaksa Nusantara. Dugaan transaksi mencurigakan ini muncul setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sumber dana kampanye pada pemilihan umum 2024. Sejumlah dana pinjaman dari BPR ini diduga disalurkan kepada simpatisan partai dengan inisial MIA.
Selama periode 2022-2023, BPR Bank Jepara Artha mengucurkan kredit sekitar Rp 102 miliar ke 27 rekening debitur. Uang yang cair tersebut kemudian ditarik tunai secara berdekatan, dan sejumlah besar dana tersebut diduga dialirkan kembali ke rekening MIA. Sekitar Rp 94 miliar dari dana tersebut dikirim ke beberapa perusahaan dan akhirnya mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara.
Koperasi Garudayaksa Nusantara atau KGN Coop diprakarsai oleh Prabowo Subianto dan merupakan lembaga Koperasi Primer Nasional. Tujuan koperasi ini adalah menjadi alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Direktur Utama BPR Bank Jepara Artha, Jhendik Handoko, mengklaim tidak mengetahui aliran dana dari lembaganya. Menurutnya, pencairan dana dilakukan kepada rekening debitur yang mengajukan kredit, dan ia tidak mengetahui aliran dana ke Koperasi Garudayaksa.
“Saya tidak tahu perihal aliran dana ke koperasi Garudayaksa. Semua pencairan kredit ditransfer ke rekening debitur yang bersangkutan,” kata Jhendik pada Senin, 18 Desember 2023.