Bprnews.id - Sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi kepada nasabah setianya, PT BPR BKK Kendal (Perseroda) mengambil langkah menarik dengan mengadakan Pengundian Hadiah Tamades 2023. Acara yang ditunggu-tunggu ini berlangsung dalam suasana penyambutan sebuah restoran lokal di Kendal pada Selasa, 12 Desember 2023.
Ahmad Mundolin, Direktur Utama PT BPR BKK Kendal (Perseroda), dalam sambutannya menyampaikan esensi dan ambisi di balik tahun 2023. Inisiatif ini lebih dari sekedar sebuah acara hal ini merupakan bukti komitmen perusahaan dalam mengakui kepercayaan masyarakat, serta inisiatif untuk mendorong lebih banyak masyarakat menjalin kemitraan dengan perusahaan.
“Tujuan pengundian Tamades untuk mempromosikan produk BKK berupa Tabungan Masyarakat Desa atau Tamades kepada masyarakat Kabupaten Kendal. Selain itu juga sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibiltas PT BPR BKK Kendal, serta meningkatkan daya saing PT BPR BKK Kendal dalam memasarkan produknya dan meningkatkan motivasi masyarakat supaya gemar menabung,” ujarnya.
PT BPR BKK Kendal (Perseroda) merupakan salah satu contoh keberhasilan di bidang perbankan daerah yang mencatatkan kemajuan yang pesat. Seperti yang diungkapkan dalam sebuah laporan mutakhir, lembaga perbankan ini berhasil menunjukkan prestasi signifikan dengan peningkatan jumlah nasabah yang memadai, dari 30.373.000 menjadi 30.780.000, yang artinya terdapat pertumbuhan sebanyak 407 nasabah dalam kurun waktu yang ditentukan.
Peningkatan ini bukan hanya angka semata, tapi sebuah testimoni bahwa PT BPR BKK Kendal telah mampu menjadi pilar pendukung bagi kalangan pengusaha mikro dan kecil di Kendal. Lebih jauh lagi, Bupati Kendal melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Sugiono, memberikan penghargaan atas peran serta bank ini dalam mengakselerasi ekonomi kerakyatan.
“Kemudian untuk Deposito dari Rp 82.974.300.000 menjadi Rp 87.937.300.000 atau meningkat Rp 4.693.000.000, secara prosentase sebesar enam persen. Serta untuk kredit dari Rp 218.701.685.000 menjadi Rp 226.372.134.000 atau meningkat Rp 7.670.449.000, secara prosentase empat persen,” beber Mundolin.
Selain itu, lanjutnya, terdapat peningkatan jumlah nasabah PT BPR BKK Kendal (Perseroda), dari 30.373.000 menjadi 30.780.000. Atau tumbuh 407 jumlah nasabah.
Sementara itu, Bupati Kendal yang diwakili Sekda Kendal, Sugiono dalam sambutannya mengatakan, keberadaan PT BPR BKK Kendal sebagai salah satu perusahaan daerah, harus mampu menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang terus tumbuh dan berkembang. Serta dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Kendal khususnya para pengusaha mikro dan kecil, sebagai bentuk nyata kegiatan ekonomi yang berbasis kerakyatan.
PT. BPR BKK Kendal (Perseroda) kian fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi regional. Sebagai entitas yang berdiri di garis depan pertumbuhan finansial, PT. BPR BKK Kendal tidak hanya merumuskan visi untuk menjadi penggerak ekonomi daerah tetapi juga menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah kabupaten untuk menyukseskan berbagai program pembangunan.
Strategi penyaluran kredit murah kepada pelaku UMKM dan implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang efektif menjadi pondasi paling krusial bagi PT. BPR BKK Kendal dalam menciptakan dampak ekonomi yang inklusif.
Dengan jaringan kantor yang merajalela hingga ke 14 kecamatan, lembaga ini tidak hanya mendekatkan layanan finansial kepada masyarakat tetapi juga berupaya keras untuk menopang pembangunan yang holistik di Kabupaten Kendal. Tantangan yang dihadapi PT. BPR BKK Kendal kini semakin berat dengan target ambisius untuk mendongkrak pembangunan dan mengetas penurunan angka kemiskinan yang capai 9,39 persen pada 2022, sebuah angka yang memerlukan perhatian dan tindakan efektif agar bisa ditekan.
“Kepada seluruh jajaran PT. BPR BKK Kendal mampu menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik, dan strategi yang tepat, inovasi yang adaptif dan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Daerah. Lakukan pembenahan terus menerus agar dapat bersaing positif di dunia perbankan khususnya di Kabupaten Kendal,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Jawa Tengah, July Emmylia dalam sambutan menyampaikan, PT BPR BKK Kendal (Perseroda) memiliki peran yang sangat strategis bagi dinamisasi bidang ekonomi di daerah. Selain itu, keberadaan PT BPR BKK Kendal (Perseroda) ikut membantu peningkatan perekonomian di Jawa Tengah.
“Keuntungan yang diperoleh BPR BKK bukan untuk Direktur Utama, bukan untuk Direksi atau untuk pegawai yang lain, bahkan bukan untuk Gubernur atau Bupati atau Ketua DPRD atau Sekda. Melainkan untuk negara melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi, namanya deviden,” ujarnya.
Sedangkan nasabah yang beruntung mendapatkan undian utama berupa satu unit mobil Sigra, atas nama Rukayah warga Kelurahan Banyutowo, Kecamatan Kendal.
Bprnews.id - PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Botani Bina Rahmah atau lebih dikenal dengan BPRS Botani, kembali muncul sebagai mercusuar keunggulan dan pemberdayaan. Dalam acara mewah yang digelar di tengah hiruk pikuk Batam Center di Hotel Harris pada 8 Desember 2023, BPRS Botani tak hanya tampil menonjol namun bersinar cemerlang dengan meraih predikat bergengsi BPRS Terbaik (BPR Syariah) untuk kedua kalinya di tahun 2023. berturut-turut.
Pengakuan yang didambakan ini termasuk dalam kategori “Pemberdayaan Nasabah”, yang membuktikan komitmen teguh BPRS Botani terhadap nasabahnya. Asbisindo Award 2023 menyoroti peristiwa penting ini, dengan para visioner terkemuka perusahaan, Abdillah Jetha Putra dan Budy Sutra Darmawan duo dinamis dari Direktur Pelaksana dan Direktur Operasi dengan penuh kemurahan hati menerima penghargaan tersebut atas nama institusi mereka yang terhormat.
Acara Penghargaan BPR Syariah Asbisindo 2023 ini dilaksanakan berbarengan dengan berlangsungnya acara Rakernas Batam & Seminar Outlook 2024. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyambut para hadirin dengan hangat, “Selamat datang peserta Rakernas Kompartemen BPR Syariah & Seminar Outlokk 2024 di Kota Batam, semoga ke depan kembali lagi di Batam,” ujar Rudi.
Di kesempatan itu, Rudi mengapresiasi penyelenggara dalam memilih Batam sebagai tuan rumah rakernas tersebut. Disambung dengan sambutan dari Ketua Umum DPP Kompartemen BPR Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Cahyo Kartiko mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut diikuti pengurus DPP serta anggota, tercatat hingga September 2023 sebanyak 173 BPR Syariah.
“Ini bentuk dukungan kami di tengah upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemulihan ekonomi yang terimbas pandemi. Acara ini menjadi upaya sumbangsih untuk pemegang saham agar tetap optimistis dalam menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.
Setelah menerima penghargaan, Direktur Utama BPRS Botani, Abdillah Jetha Putra menyampaikan rasa syukur dan sangat berterima kasih kepada Asbisindo yang telah mengapresiasi para pelaku ekonomi dan keuangan syariah, khususnya BPRS Botani.
Kepada seluruh jajaran pengurus dan karyawan BPRS Botani yang telah bekerja secara maksimal sehingga BPRS Botani dapat meraih Kembali penghargaan ini. Capaian yang didapat ini akan semakin mendorong BPRS Botani untuk berkontribusi dalam menumbuhkan ekonomi syariah dan ini akan menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan dan produk kebermanfaatan bagi nasabah, merangkul semangat kerjasama, dan menjadikan hidup ini sebagai sarana untuk memberikan maslahat yang lebih banyak kepada sesama.
Sementara Direktur Operasional BPRS Botani, Budy Sutra Darmawan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus dan karyawan BPRS Botani atas pencapaian prestasi yang diberikan secara berturut-turut.
Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi semua dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan yang lebih baik lagi dan membuat BPRS Botani tidak hanya naik kelas, tetapi menjadi perusahaan yang unggul, lanjutnya.
BPRS Botani selama ini berfokus pada pengembangan UMKM di tengah masyarakat. Pada tahun 2024 BPRS Botani akan fokus untuk berinovasi melakukan diversifikasi pada produk dan layanan.
Dalam dua tahun terakhir ini pertumbuhan aset BPRS Botani sangat pesat dan terus mengembangkan jejaring untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengembangkan perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia secara bersama-sama.
Bprnews.id - Meskipun bank-bank konvensional terus mencatatkan angka kinerja yang kuat, kondisi keuangan di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan lonjakan pertumbuhan lembaga keuangan lokal yang patut dipuji.
Salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang menonjol karena ekspansinya yang kuat. Berperan sebagai penyedia layanan keuangan penting bagi segmen masyarakat mikro dan kecil, lembaga-lembaga ini melayani kebutuhan unik masyarakat setempat.
BPR beroperasi berdasarkan prinsip perbankan konvensional, sedangkan BPRS berpedoman pada prinsip keuangan Islam, yang membedakan dirinya dengan tidak terlibat dalam layanan transaksi pembayaran.
Made Yoga Sudharma, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kaltim, mencatat bahwa di wilayah tersebut terdapat 14 kantor pusat BPR/BPRS. Tersebar di wilayah Kaltim dengan dua di Kutai Kartanegara, tiga di Bontang, satu di Kutai Timur, dua di Balikpapan, dan enam di Samarinda, lembaga-lembaga ini tidak hanya bertahan namun juga berkembang, yang menunjukkan ekosistem keuangan yang sehat dan beragam di provinsi tersebut
Secara jumlah jaringan kantor selama 1 tahun terakhir, baik BPR/S maupun Lembaga pembiayaan tidak mengalami perubahan baik penambahan maupun penutupan atau pencabutan izin usaha.
“Sejauh ini, kinerja keuangan BPR maupun BPRS masih mencatat pertumbuhan positif, dari sisi aset maupun penyaluran kredit,” katanya, Senin (11/12).
Pertumbuhan aset yang luar biasa sebesar 25,41% secara tahunan dan 22,98% secara tahunan merupakan cerminan dari kesehatan yang baik dari lembaga-lembaga tersebut. Dominasi pertumbuhan kredit yang mencapai 26,77% year on year dan 23,17% year to date menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terhadap kemampuan BPR/S. di Kaltim.
Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat khususnya UMKM kepada BPR/S di Kaltim. Hal ini sesuai fungsi BPR/S yang mana menunjuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah mengubah nama lama dari 'Bank Perkreditan Rakyat' menjadi 'Bank Perekonomian Rakyat', sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU P2SK.
Senada, transaksi nontunai di Kaltim juga mengalami pertumbuhan pada triwulan III 2023. Secara umum, berasal dari transaksi sistem pembayaran melalui Bank Indonesia antara lain real time gross settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Budi Widihartanto mengatakan, transaksi sistem pembayaran melalui Bank Indonesia mengalami pertumbuhan secara tahunan. Secara nominal tercatat sebesar Rp 56,64 triliun atau lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat sebesar Rp 46,11 triliun.
“Pertumbuhan tersebut tentunya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah ini yang terus melanjutkan perbaikan,” ungkapnya. Secara volume, transaksi sistem pembayaran melalui Bank Indonesia pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 228,36 ribu transaksi atau lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 235,04 ribu transaksi.
Transaksi melalui sistem pembayaran Bank Indonesia secara nominal di Kaltim didominasi oleh transaksi RTGS dengan nominal Rp 45,52 triliun, atau 82 persen dari total transaksi melalui sistem pembayaran Bank Indonesia. Sedangkan secara volume transaksi didominasi oleh SKNBI tercatat sebesar 206,02 ribu transaksi atau 90 persen dari total transaksi melalui sistem pembayaran Bank Indonesia.
“Pertumbuhan positif transaksi nontunai ini sejalan dengan perekonomian Kaltim yang melanjutkan perbaikan, seiring tingginya mobilitas dan masih positifnya kinerja lapangan usaha utama,” pungkasnya.
Bprnews.id - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto telah menginisiasi sebuah langkah strategis untuk mengedukasi para pengurus bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah. Wilayah Banyumas Raya, yang mencakup Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah, menjadi saksi dimulainya perubahan penting dalam pemahaman regulasi dan pendekatan-pendekatan terbaru dalam pengelolaan keuangan.
Menurut dia, hal itu menyangkut tata kelola yang berkaitan dengan bagaimana direksi dan komisaris mematuhi ketentuan dari OJK serta mempraktikkannya dengan benar di lapangan.
Kegiatan ini menjadi krusial mengingat peran mereka tidak hanya sebagai penggerak utama kepatuhan terhadap ketentuan OJK, tetapi juga sebagai pengawas eksekusi yang andal dalam praktik operasional perbankan.
"Kita perlu ada peningkatan sepertinya. Peningkatan, artinya itu bisa jadi karena perlu menambah pengetahuan, hari ini kita laksanakan kegiatannya," katanya.
Seiring dengan semaraknya perayaan Natal dan pergantian tahun baru, pasar perbankan seringkali mendapatkan sorotan atas kegiatan penutupan buku dan persiapan strategis lainnya.
Para pelaku industri keuangan khususnya perbankan, mengalami tingkat kegiatan yang meningkat sesuai dengan tuntutan untuk mencapai target-target akhir tahun. Riwin, mengatakan momentum Natal dan tahun baru tidak lebih dari sekedar siklus biasa yang terjadi di industri perbankan bagi mereka, ujung tahun bukanlah sekadar masa perayaan, melainkan juga periode krusial untuk evaluasi dan pencapaian kinerja.
Dalam hal ini, kata dia, perbankan dipastikan memiliki target untuk memperoleh laba.
"Yang kita soroti adalah monggo silakan punya target masing-masing, tapi harus dilaksanakan dengan tata kelola yang benar, dengan prinsip kehati-hatian supaya bank tumbuh dan sehat. Jadi kalau tumbuh tapi enggak sehat, itu tidak bagus, sehingga harus dua-duanya, bank tumbuh dan bank juga harus sehat," katanya.
Riwin mengatakan stabilitas (BPR) dan (BPRS) di wilayah hukum (OJK) di Purwokerto menyatakan bahwa kesehatan dan manajemen BPR dan BPRS tetap terjaga dengan baik, dan saat ini tidak ada sinyal yang menunjukkan penutupan dalam waktu dekat.
Namun, keadaan yang tenang di ini mencerminkan kondisi yang lebih kompleks, karena Riwin mengakui bahwa lembaga-lembaga ini mampu mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Masalah non-performing loan (NPL) dan perlambatan pertumbuhan kredit sebagian besar membayangi hampir seluruh pemain BPR tersebut
"Kenapa itu terjadi, karena ini 'kan pascapandemi COVID-19, banyak debitur-debitur yang belum pulih, belum mampu membayar kembali utang-utangnya. Pasti itu meningkatkan NPL," katanya menjelaskan.
Terkait dengan pertumbuhan kredit yang rendah, dia mengatakan hal itu karena pihak BPR/BPRS harus semakin berhati-hati dalam memberikan kredit.
Bprnews.id - Kurang dari sebulan lagi, tahun 2023 berakhir . Sudah hampir empat bulan lewat sejak target rampungnya peleburan PT Bank MNC International Tbk (BABP) dengan PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa proses penggabungan masih berlangsung, Melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan mereka, Dian Ediana Rae, OJK memantapkan bahwa tidak ada goyahnya niat dari pemegang saham pengendali kedua bank yang merupakan anak asuh dua konglomerat terkemuka di Indonesia ini dalam menjalankan komitmen merger.
"Rencana merger MNC-Nobu masih dalam proses, dan tidak ada perubahan komitmen dari kedua PSPT bank tersebut, sehingga harus diwujudkan sesuai komitmen dan target kedua PSPT bank dimaksud," ujar Dian dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/12/2023).
OJK telah menekankan dukungannya terhadap langkah-langkah tersebut, dan menganjurkan kepatuhan yang cermat terhadap kerangka hukum dan peraturan yang berlaku.
Oleh karena itu, merger menarik antara bank milik pengusaha terkemuka Hary Tanoesoedibjo dan bank James Riady telah menjadi subyek banyak spekulasi. Meskipun proses merger telah disetujui oleh OJK, kedalaman dan detailnya masih membingungkan. Hingga kabar terkini pada September lalu, Dian menyatakan kedua bank telah menyelesaikan tahap evaluasi.
"Ini saat-saat critical, mereka sudah selesai evaluation tapi sedang berbicara kepemilikan saham, mungkin ada komplikasi teknis," kata Dian dalam konferensi pers secara virtual Rapat Dewan Komisioner Juli 2023, Selasa (5/9/2023) lalu.
seiring dengan pengumuman oleh (OJK) yang menyatakan bahwa dua bank yang digawangi oleh dua konglomerat besar di negeri ini diharuskan untuk bergabung. Langkah tersebut diambil setelah kedua bank tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan modal inti minimal Rp3 triliun, sebuah ketetapan yang telah ditetapkan otoritas bagi bank umum.
Menurut Dian, menyatakan bahwa proses merger ini diambil sebagai keputusan sukarela oleh pemegang saham dari kedua bank yang terkait.
Sempat muncul rumor yang mengatakan bahwa merger keduanya berpotensi batal karena salah satunya yakni dari BABP sudah memenuhi ketentuan modal inti minimum. Selain itu, kedua pemilik disebut menemui jalan buntu saat berdiskusi siapa pengendali bank pasca-merger.
Kemudian, MNC Bank dalam keterbukaan informasi menyatakan tidak akan melakukan aksi korporasi dalam tiga bulan ke depan.
Namun, OJK 'ngotot' bahwa proses merger keduanya tetap dilanjutkan dan mengatakan bahwa tidak ada pernyataan dari Otoritas bahwa merger kedua bank batal.
"Kalau ada delay process secara teknis saya kira bisa saja terjadi," kata Dian Selasa (11/7/2023) lalu.