Bprnews.id - Lanskap perbankan syariah di Sumatera Utara, Indonesia, mengalami peningkatan yang melambangkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap solusi keuangan syariah.
Berdasarkan temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera yang terdiri dari 7 bank syariah dan 8 unit usaha syariah, telah berkembang pesat. Pada bulan Oktober 2023, lembaga-lembaga keuangan syariah ini mencapai tonggak sejarah yang luar biasa, dengan aset yang melonjak hingga Rp22,83 triliun yang menandai pertumbuhan signifikan sebesar 12,54% dari tahun ke tahun. 6,70% dari total aset seluruh bank di provinsi tersebut, meningkat signifikan dari sebelumnya sebesar 6,43% pada akhir tahun 2022.
Menurut Anton Purba, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan OJK Sumatera Utara, angka ini mewakili 6,70% dari total aset seluruh bank di provinsi tersebut. Lonjakan nilai aset merupakan indikasi jelas meningkatnya popularitas dan penerimaan layanan perbankan syariah di kalangan penduduk wilayah tersebut.
“Per Maret 2023, total DPK di bank syariah mencapai Rp18,81 triliun, bertumbuh sebesar 3,20% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan,” tuturnya, Jumat (8/12).
Total pembiayaan syariah yang kini telah menembus angka Rp16,60 triliun, dengan pertumbuhan yang mengesankan sebesar 11,59% secara year-on-year (yoy).
Peningkatan tersebut tidak terlepas dari rasio-rasio indikator kinerja yang solid, tempat di mana perbankan syariah tampak makin tangguh dan efisien. Non-Performing Financing (NPF) yang tetap terjaga di angka 4,62% dan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang sehat di 78,58%, menunjukkan bukan hanya kekuatan namun juga prospek perbankan syariah yang cemerlang.
“Menurutnya perkembangan perbankan syariah memberikan dampak terhadap perekonomian Sumatera Utara dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam sistem Keuangan dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan konvensional,” ungkapnya.
Ia menambahkan dengan mencatat bahwa UMKM menyerap hingga 97% tenaga kerja di Indonesia, menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2020, kita dapat menggarisbawahi pentingnya peningkatan penyaluran kredit dan dukungan finansial bagi sektor ini.
“Hal tersebut juga yang menjadi salah satu dasar bagi OJK dalam menempatkan UMKM sebagai salah satu kategori usaha berkelanjutan, sesuai POJK Keuangan Berkelanjutan (POJK No. 51/POJK. 03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik),” tambahnya.
Sebagai informasi singkat, Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
“Sejak pandemi covid-19 terjadi, sektor UMKM mengalami penurunan kinerja hingga Desember 2020 yang menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran secara masif. Dan akhirnya di awal tahun 2021, kredit bank umum kepada UMKM mulai meningkat dan terus bertumbuh pesat hingga tahun 2023,” sebut Anton.
Hal ini sebutnya terlihat dari Data menunjukkan bahwa proporsi kredit yang disalurkan kepada pelaku UMKM oleh bank umum nasional terus mengalami tren positif yang konsisten, dengan peningkatan yang signifikan pada rentang tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, share kredit UMKM berada pada angka 26,80% dan terus meroket hingga 31,07% di tahun 2021.
Bahkan pada Oktober 2023, angka tersebut bertahan kuat di level 30,51%, melampaui target nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebesar 30%.
“Peningkatkan share kredit UMKM tersebut didukung oleh penyaluran kredit yang terus bertumbuh dengan pesat, dimana per Oktober 2023 tercatat pertumbuhan sebesar 12,45% yoy. Adapun lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar dalam penyaluran kredit UMKM adalah perdagangan dengan porsi sebesar 45,59 persen, diikuti dengan pertanian dan industri pengolahan,” tandasnya.
Bprnews.id - Guna memberi manfaat bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Indonesia (BI) terus berupaya memperkuat sinergi dengan bekerjasama berbagai pihak termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Untuk mewujudkan sinergi itu, Bank Indonesia yang diwakili oleh Deputi Gubernur Juda Agung dan Kementerian ATR/BPN diwakili oleh Sekretaris Jenderal Suyus Windayana secara bersama menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kerja Sama dalam Pengembangan Pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai turunan dari Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dan Kementerian ATR/BPN yang sudah ditandatangani pada 21 November 2022 lalu.
Kerjasama ini bertujuan untuk menyinergikan tugas, fungsi, dan kewenangan kedua pihak pada kegiatan pengembangan UMKM guna mendorong UMKM berdaya saing, agar mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Deputi Gubernur Juda Agung dalam sambutannya menyampaikan tiga (3) hal utama, pertama adalah UMKM masih menghadapi tantangan besar yaitu terkait kualitas dan kuantitas produk utamanya untuk produk ekspor. Kedua, pentingnya aspek legalitas untuk mendukung UMKM naik kelas, dan ketiga, pentingnya inovasi terutama produk ramah lingkungan dan digitalisasi UMKM. Sejalan dengan itu, Sekjen Suyus Widayana mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN siap memfasilitasi UMKM untuk medapatkan legalitas atas tanah yang dimiliki. Komitmen tersebut seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Penandatanganan PKS ini menjadi komitmen dari spirit sinergitas Bank Indonesia dan Kementerian ATR/BPN untuk memajukan UMKM sejalan dengan peran strategis UMKM dalam perekonomian Indonesia.
Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi Fasilitasi peningkatan kompetensi/keterampilan sumber daya manusia, Fasilitasi peningkatan akses pembiayaan, Fasilitasi perluasan akses pasar, Fasilitasi pendaftaran tanah dan Pertukaran data.
Bprnews.id - Sebagai bagian dari upaya khusus untuk meningkatkan pertumbuhan inklusi keuangan dan mendorong transformasi digital bank perkreditan rakyat (BPR) di Indonesia, Komunal, penyedia layanan pinjaman peer-to-peer (P2P), dengan bangga meluncurkan produk inovatif terbaru Kairos CBS.
Dirancang sebagai Sistem Perbankan Inti Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS) yang canggih, Kairos CBS dirancang untuk meningkatkan keamanan, kesederhanaan, dan memenuhi kebutuhan bisnis spesifik BPR.
Devin Marco, Chief Technology Officer di Komunal, memiliki visi bahwa kemunculan Kairos CBS akan menawarkan solusi yang sangat dibutuhkan terhadap berbagai tantangan utama yang dihadapi BPR ketika mengadopsi teknologi digital di lanskap saat ini.
“Kairos CBS hadir sebagai solusi dari beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh BPR dalam penerapan teknologi digital,” ungkap Devin Marco, dalam keterangan resminya, Kamis (7/12/2023).
Hambatan yang dihadapi BPR dalam penerapan teknologi digital itu, sebut Devin Marco, seperti hambatan-hambatan signifikan yang seringkali membentang di depan BPR mulai dari strategi implementasi teknologi yang belum matang, biaya investasi yang cukup tinggi, hingga kesulitan mencari sumber daya manusia yang memiliki keahlian spesifik dan kredibilitas untuk melaksanakan penerapan teknologi digital secara efektif. Semua faktor ini menjadi batu sandungan yang harus diatasi dengan cermat.
Di tengah perjuangan mengatasi tantangan ini, Devin Marco menekankan inovasi terbarunya: Kairos CBS, sebuah software yang dirancang untuk mengoptimalisasi dan menyatukan ekosistem produk yang telah dikembangkan oleh Komunal.
Sebentar lagi, BPR-BPR akan dapat menikmati keuntungan dari integrasi teknologi yang membawa mereka ke kancah perbankan modern dengan adanya kerjasama antara institusi keuangan dan platform digital, layanan perbankan tak hanya akan mendukung kegiatan operasional para BPR, tetapi juga memperluas akses ke produk-produk finansial yang mendalam dan terpercaya seperti KomunalP2P dan DepositoBPR by Komunal Integrasi ini akan menjadi lebih sempurna dengan adanya kolaborasi langsung dengan Kairos CBS, sebuah sistem core banking solution yang mengedepankan efisiensi dan keamanan.
Di tengah pesatnya inovasi ini, Hendry Lieviant, CEO Komunal, menyimpan rasa syukur yang mendalam akan jejak langkah dan pencapaian yang telah diperoleh Komunal sepanjang tahun, menandai era baru bagi ekosistem perbankan mikro di Indonesia.
Menurutnya, ada dua produk terbaik Komunal, pertama yaitu KomunalP2P, Platform Pinjaman Produktif yang telah berhasil menyalurkan total kredit produktif sebesar Rp 4,4 triliun ke lebih dari 1.300 UMKM di seluruh Indonesia.
“Produk kedua adalah DepositoBPR by Komunal, Aplikasi Marketplace Pertama Khusus Produk Deposito BPR di Indonesia yang telah berhasil menyalurkan Dana Deposito sebesar Rp 7 Triliun ke lebih dari 330 Mitra BPR terseleksi yang bergabung dengan Komunal,” tambah Hendry Lieviant.
Sepanjang tahun 2023, Komunal telah menemukan jejaknya sebagai peraih sejumlah prestasi dalam ekosistem inovasi dan investasi di kawasan ASEAN. Prestasi tersebut tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari dedikasi dan inovasi yang tak kenal lelah, yang pada akhirnya mengantarkan perusahaan ini menuju puncak keberhasilan tidak hanya berhasil meraih Top 3 ASEAN Business Awards 2023 Kategori Innovative Investment di ajang bergengsi ASEAN Summit 2023, Komunal juga mendapat kehormatan untuk berbagi wawasan dan kepemimpinan pemikirannya sebagai pembicara dalam The Symposium on Digital Economy & Sustainability.
Tidak berhenti di sana acara peluncuran The Digital Innovation and Sustainable Economic Center oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia dan ERIA menjadi bukti lebih lanjut dari pengakuan dan apresiasi yang diterima Komunal
Sejalan dengan perkembangan sharing-economy saat ini, kata Devin, Kairos CBS memungkinkan BPR pengguna tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional namun juga berkolaborasi tanpa batas dengan layanan lainnya guna meningkatkan kemampuan kompetitif BPR di era digital.
Beberapa layanan kolaborasi yang telah disediakan adalah layanan dari ekosistem Komunal untuk mendukung BPR mendapatkan akses market baru melalui KomunalP2P, serta akses ke likuiditas melalui DepositoBPR by Komunal.
“Fungsi kolaborasi yang disediakan akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan BPR di Indonesia,” pungkasnya.
Bprnews.id - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di tengah persaingan ketat dengan bank umum, terutama dalam penyediaan layanan kredit, BPR dituntut untuk lebih tanggap dan efisien melalui penyelarasan dengan teknologi digital.
Namun, langkah strategis ini bukan tanpa rintangan. BPR mencatat sejumlah kendala yang sering kali memperlambat proses adaptasi teknologi; mulai dari kurangnya perumusan strategi yang matang, beban biaya investasi digital yang tidak sedikit, hingga permasalahan dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten.
"SDM yang betul-betul ahli dan terpercaya untuk mengimplementasikan teknologi digital tersebut juga kerap menjadi kendala," kata CEO PT Komunal Finansial Indonesia (Komunal) Hendry Lieviant di Surabaya, Kamis (7/12/2023).
Padahal, seperti diutarakan Hendry, peran BPR sangatlah penting, kekuatan tangguh yang memperkuat perekonomian Indonesia dengan jangkauan hiperlokal, layanan yang disesuaikan, dan pemahaman mendalam tentang pasar regional sebagai mitra strategis bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian negara di pelosok nusantara BPR tidak hanya memberikan dukungan keuangan tetapi juga memberdayakan kewirausahaan berbasis masyarakat.
"BPR adalah nadi yang menggerakkan roda usaha kecil di daerah-daerah yang belum memiliki akses terhadap produk keuangan yang luas layaknya usaha-usaha di kota besar," ujarnya.
Menanggapi tantangan ini, pemimpin dalam industri perbankan, Hendry, telah merancang dan menyajikan strategi untuk transformasi digital yang berkelanjutan.
Salah satunya adalah melalui pengenalan Kairos CBS, sebuah sistem perbankan canggih yang dirancang bukan hanya untuk melancarkan operasional bank harian namun juga untuk membuka peluang kolaborasi ekstensif antara BPR dan berbagai layanan finansial lainnya.
"Beberapa layanan kolaborasi yang telah disediakan adalah layanan untuk mendukung BPR mendapatkan akses market baru serta akses ke likuiditas. Fungsi kolaborasi yang disediakan akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan BPR," ucapnya.
CTO Komunal, Devin Marco, menatap harapan besar pada Kairos CBS, sebuah produk sistem perbankan yang diharapkan bisa menjadi solusi kunci bagi BPR di Indonesia. Dengan visi yang jelas dan pemahaman mendalam akan kebutuhan perbankan mikro, Devin mengemban misi untuk menyediakan sistem yang tidak hanya mudah diakses namun juga terpercaya dan aman.
Melalui adopsi Kairos CBS, BPR diharapkan tak sekadar bertahan, melainkan tumbuh dan berkembang pesat, mencapai tingkat daya saing yang lebih tinggi, dan memberikan kualitas pelayanan prima kepada nasabahnya.
Bprnews.id - Bank Indonesia (BI) akan tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar pada 2024. Kebijakan ini diberlakukan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan yang optimal dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK).Pertumbuhan kredit diperkirakan akan berada pada kisaran 10-12% pada 2024, dan 11-13% pada 2025.
"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kebijakan makroprudensial longgar akan kami pertahankan pada 2024," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 yang digelar di Kantor BI, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Pertemuan rutin tersebut untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan, prospek, dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia. Dalam forum strategis ini, Presiden Joko Widodo turut hadir memberikan arahannya.
Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun sehingga proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik dan perekonomian Indonesia dalam kondisi stabil. Ke depan, dia berpesan untuk terus optimis namun tetap waspada untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.
Sementara itu, dalam forum ini Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,7-5,5% pada 2024 dan akan meningkat 4,8-5,6% pada 2025. Kemudian inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Untuk itu, Bank Indonesia telah menentukan arah bauran kebijakan yang akan ditempuh ke depan. Salah satunya melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada 2024 untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan yang optimal dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK). Kebijakan makroprudensial tersebut bersama kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ("pro-growth"). Sementara itu, kebijakan moneter difokuskan pada stabilitas ("pro-stability") khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah.
Pelonggaran kebijakan makroprudensial dilakukan dengan tiga instrumen pokok. Di antaranya peningkatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya; pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM); dan penguatan surveilans SSK.
Bank Indonesia meningkatkan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan melonggarkan seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lain untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas dalam perekonomian nasional.Sektor-sektor prioritas tersebut seperti industri mineral dan batu bara (minerba) dan nonminerba, perumahan, industri hilirisasi, serta pariwisata.
"Seluruh insentif likuiditas Rp 159 triliun dengan tambahan sekitar Rp 20 triliun dapat dimanfaatkan oleh perbankan," jelasnya.
Pelonggaran likuiditas juga ditempuh dengan menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit/ pembiayaan dan terjaganya stabilitas sistem keuangan dari dampak rambatan global. Kewajiban PLM baik kepada Bank Umum Konvensial (BUK) maupun Bank Umum Syariah (BUS) diturunkan masing-masing sebesar 100 bps menjadi 5% dan 3,5% mulai 1 Desember 2023.
"Kebijakan ini akan menambah fleksibilitas likuiditas sebesar Rp 81 triliun. Perbankan diharapkan dapat memanfaatkannya untuk menyalurkan kredit dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan," terang Perry. Selain itu, fleksibilitas likuiditas ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan SSK, termasuk dalam memitigasi risiko dari rambatan gejolak global.
Terakhir,penguatan surveilans SSK secara sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Pada kesempatan ini, Bank Indonesia juga memberikan penghargaan Bank Indonesia Awards tahun 2023 kepada 64 mitra strategis yang berasal dari perbankan, korporasi, dan perorangan. Penghargaan ini merupakan apresiasi sekaligus pengakuan nasional kepada para mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia selama 2023.
Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara Bank Indonesia dan para mitra strategis, bersama-sama pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.