Bprnews.id - Dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan keuangan BUMD bidang Perbankan, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah proaktif dengan menelisik langsung praktik-praktik terbaik  di sektor perbankan, PT. Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cirebon, pada Rabu tanggal 13 Desember 2023.

Delegasi yang terdiri dari berbagai fraksi dan pendukung kebijakan ini diterima hangat oleh Ofik Taufik Robiyana, Pimpinan Bank BJB Cabang Cirebon, yang membagikan wawasan tentang pendekatan mereka dalam melayani nasabah non-ASN. Keikutsertaan tim ahli dari Biro Hukum Setda Provinsi Jateng, Bapenda, Bank Jateng, serta BPR BKK Jateng mencerminkan betapa pentingnya studi komparasi ini dalam rangka evolusi dan adaptasi BUMD bidang perbankan di wilayah Jawa Tengah.

“Fokus layanan ke non-ASN karena bentuk hukum kami sekarang sudah Tbk,” katanya.

Menanggapinya dengan penuh apresiasi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sriyanto Saputro, tidak ragu-ragu untuk menyampaikan rasa kagumnya terhadap prestasi yang telah dicapai oleh Bank BJB. Menurutnya, Bank BJB bukan hanya berhasil menunjukkan profesionalisme yang tinggi, tetapi juga telah benar-benar mampu bersaing sejajar dengan bank-bank umum lainnya, membuktikan bahwa institusi keuangan daerah bisa memiliki dampak yang signifikan dalam kancah perbankan nasional.

“Karena bentuk hukumnya kini sudah Tbk, Bank BJB mampu menjalankan bisnis secara profesional dan lebih luwes,” kata Sriyanto.

Mendengar hal itu, Manajer Operasional Prasetyo Nugroho, Bank BJB berupaya keras untuk meningkatkan layanan digitalnya melalui platform 'Go-Smart City', sebuah inisiatif komprehensif yang mencakup berbagai dimensi kehidupan perkotaan, termasuk Go-Government, Go-Branding, Go- Ekonomi, Go-Living, Go-Society, dan Go-Environment.

“Sasaran digitalisasi Bank BJB itu merupakan bagian utama dalam visi dan misi Bank BJB,” kata Prasetyo.

Menanggapi, Agung Budi Margono anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang menyadari semakin besarnya kebutuhan akan layanan digital. Hal ini terutama berlaku ketika memanfaatkan potensi demografi milenial, yang tidak hanya paham teknologi namun juga merupakan bagian besar dari pelanggan saat ini dan masa depan.

“Bagaimana strategi dalam pelayanan digital terhadap kaum milenial tersebut?” tanya Agung.

Menjawab hal itu, Prasetyo mengaku sangat concern terhadap kaum muda. Hal itu dapat dilihat dari beberapa program yang sudah dijalankan selama ini.

“Kami sudah beradaptasi dengan mobile banking. Selain itu, ada layanan BJB Goes to Campus dimana kami bisa merambah nasabah dari kaum muda maupun merekrut pegawai dari kaum muda,” kata Prasetyo.

Soal program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BJB telah melampaui targetnya pada tahun 2023, dengan menyalurkan sekitar Rp151 miliar dari target sebesar Rp144 miliar. Pembinaan keuangan ini mencerminkan dedikasi Bank BJB untuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi namun juga memastikan masuknya wirausaha muda dalam lanskap keuangan Indonesia.

“Dari angka itu, rasio NPL (non-performing loans/ kredit macet) masih dibawah 1 persen,” tandasnya

Bprnews.id -  Menjelang musim liburan natal dan tahun baru (nataru), pinjol peer to peer (p2p) lending ilegal dinilai akan semakin menjamur. Masyarakat pun diminta untuk waspada.

Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sarjito, angkat bicara mengenai hal ini mengingatkan bahwa di antara keramaian dan keceriaan liburan, masyarakat harus tetap waspada akan risiko pinjol ilegal yang cenderung meresahkan dengan tawaran yang seolah menarik namun berpotensi mengundang masalah keuangan di kemudian hari.

"Kalau nataru itu kebutuhan meningkat. Biasanya masyarakat ambil yang simpel saja, mau izin atau tak berizin, tapi ini kan harus diperhatikan risikonya gimana," ungkap Sarjito usai acara peluncuran Road Map pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, pada Selasa, (12/12/2023).

Berdasarkan data dan statistik OJK, Akhir tahun 2022 kembali menandai tonggak sejarah bagi industri pinjaman P2P legal dengan jumlah pinjaman yang mengalami peningkatan  terdapat kenaikan bulanan sebesar 1,65% dari Rp50,29 triliun di bulan November menjadi Rp51,12 triliun di bulan Desember.

Serupa, di tahun 2021, outstanding mengalami peningkatan serupa pada tahun sebelumnya, dengan peningkatan sebesar 2,6% dari Rp 29,12 triliun pada November 2021 menjadi Rp 29,88 triliun pada akhir Desember 2021.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen di OJK. Friderica Widyasari Dewi, menyoroti tren yang mengkhawatirkan  meningkatnya kerentanan individu terhadap praktik penipuan keuangan hingga pinjol ilegal.

 Biasanya, di hari libur masyarakat memiliki banyak waktu senggang, sehingga sering terpapar informasi di gawainya. Di saat yang sama, banyak kantor bank juga tutup, sehingga susah untuk memverifikasi.

"Jadi ini modus penipuan lebih masif di liburan, maka OJK memperingatkan kepada masyarakat agar hati-hati," jelas Kiki.

Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah proaktif dengan mengumumkan penyelidikan terhadap tingkat bunga pinjaman yang dikenakan oleh rentenir di berbagai wilayah. Menurut OJK, hal itu perlu dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah daerah untuk mengentaskan fenomena terjeratnya masyarakat kepada para lintah darat.

"Rentenir di daerah bunganya tinggi, di Jawa Barat nih, ada namanya Bank Emok, Bank Titil, di Nusa Tenggara Timur saja saya baru tahu orang-orang kalau mau pergi dinas pinjam ke rentenir. Saya dapat cerita dari mereka, gede (bunga mereka)," ucap Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Ketua Satgas Praktik Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI), Sarjito, di The Ballroom Djakarta Theater, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Berangkat dari cerita tersebut, Sarjito terkuak langkah tegas dimana Satgas PASTI dikerahkan untuk menginventarisir dan memantau tingkat bunga yang dipatok oleh rentenir, yang sering kali bertarif langit, di berbagai daerah. Survei yang digelar tidak hanya terbatas pada ruang-ruang formal, tetapi juga memasuki ruang-ruang keramaian seperti pasar.

Selain OJK, ia menjelaskan Aksi ini juga mendapat sokongan sinergis pula dari bank-bank daerah yang telah memulai investigasi serupa, dengan Jawa Barat menjadi salah satu medan pengamatan yang paling menonjol.

"Ini juga salah satu keberhasilan. Ada pemberantasan rentenir di Jabar, Kebumen sudah ada. Jadi bank-bank daerah itu sudah masuk ke pasar," jelasnya.

Menurutnya jika informasi konkret mengenai tingkat bunga sudah diperoleh, OJK akan memberi berbagai data tersebut kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD pun bisa menggunakan informasi itu untuk merumuskan kebijakan seperti menetapkan tingkat bunga yang lebih rendah dari rentenir.

Dengan hal tersebut, Sarjito memandang upaya-upaya ini sebagai langkah efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman dari rentenir. Penetapan suku bunga yang lebih kompetitif oleh lembaga keuangan formal seperti koperasi.

"Pinjam di situ aja, lho, (koperasi) kan enak. Kalau ada yang lebih murah pasti mereka bergeser kok. Apapun, bank apapun (selama) interest rate lebih murah dan mudah diakses (masyarakat) pasti akan ambil itu. Yang penting (bunga) di bawah rentenir terus.

Bprnews.id -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan target ntuk meningkatkan angka literasi dan inklusi keuangan. Menjelang 2027, OJK bertekad untuk mendorong indeks literasi keuangan hingga mencapai 65% dan inklusi keuangan hingga 93%.

Berdasarkan data terakhir tahun 2022, dengan indeks literasi keuangan berada di angka 49,6% dan inklusi keuangan pada 85,1%, masih terdapat perjalanan yang harus ditempuh.

"Nah memang tentu kita harapannya indeks terus naik dan gapnya semakin kecil," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi, pada acara peluncuran peta jalan di Jakarta, Selasa, (12/12/2023).

Meskipun mengutip angka-angka yang disebut sebagai angka konservatif dalam perkiraan awal, Kiki tak menutup kemungkinan targetnya bisa naik, mengingat akan ada hasil survei baru yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pusat Statistik, yang akan segera dirilis

"Angkanya akan keluar tahun depan. Harapannya kalau nanti misalnya angkanya lompatannya cukup besar, mungkin target akan kita tambahkan jadi lebih progresif," jelasnya.

Friderica Widyasari Dewi, yang akrab dikenal sebagai Kiki tersebut baru saja meluncurkan PEPK bersama Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner (OJK), peluncuran ini menjadi sebuah momen simbolis yang dihadiri oleh para pemimpin Industri Jasa Keuangan, perwakilan asosiasi terkait, anggota lembaga pemerintahan, termasuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), serta para akademisi.

PEPK terpampang sebagai bukti dari dorongan OJK untuk meningkatkan transparansi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan programnya, sebagaimana disampaikan dengan penuh antusiasme oleh Mahendra Sirega.

"Kami berharap dari apa yang sudah diamanatkan UU PPSK bisa semakin mengoptimalkan, mengembangkan, memperkuat sektor jasa keuangan bagi perekonomian Indonesia dan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk melindungi konsumen dan masyarakat yang pada gilirannya memberikan kepercayaan kepada sektor jasa keuangan yang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi kita ke depan," jelasnya.

Bprnews.id - PT BPR BKK Demak, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menunjukkan keberhasilan yang mengesankan dalam dunia perbankan Indonesia. Dengan ikatan kepercayaan yang terjalin erat antara masyarakat dan lembaga, warga Demak telah menaruh kepercayaan dan keuangan di tangan PT BPR BKK Demak yang cakap.

Kepercayaan diri mereka pun tidak salah, terbukti dengan pengumuman luar biasa di acara meriah ‘Gelar Ceria Gempita Tamades 2023’. H Sunoto SKom, Direktur PT BPR BKK Demak, dengan bangga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya yang tak tergoyahkan, sehingga menghasilkan peningkatan laba yang menakjubkan sebesar 101,36%, meroketnya pendapatan bank hingga mencapai Rp 12,062 miliar pada tahun 2023, naik dari Rp 11,9 miliar pada tahun sebelumnya.

“Tingginya kepercayaan masyarakat ini dapat dilihat dari meningkatnya dana masyarakat (damas) dari semula sebesar Rp 221,216 miliar pada 2022 menjadi Rp 243,369 miliar pada 2023,” ujarnya, Selasa (12/12/2023).
Dengan peningkatan aset yang mengejutkan hingga Rp 353,58 miliar pada Oktober 2023, lembaga ini melampaui ekspektasi, mencatat peningkatan mengesankan sebesar 109,74% dari total tahun sebelumnya sebesar Rp 322,188 miliar.

Pencapaian luar biasa ini juga didukung dengan pertumbuhan kredit yang cukup signifikan dari Rp 214,044 miliar menjadi Rp 228,073 miliar atau meningkat sebesar 106,55%. Khususnya, tabungan juga mengalami peningkatan yang signifikan, melonjak 110% dari Rp 221,216 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 243,369 miliar pada tahun 2023.

Sementara itu, peningkatan deposito menjadi Rp 40,860 miliar, naik 108,62% dari tahun lalu sebesar Rp 37,616 miliar. memperkuat fondasi keuangan bank. Inti dari tren peningkatan ini terletak pada lompatan laba yang inspiratif, yang meningkat sebesar 101,36% menjadi Rp 12,062 miliar dari sebelumnya Rp 11,900 miliar

“Dari laba tersebut, kami memberikan kontribusi pada PAD berupa deviden sebesar Rp 6,888 miliar. Dana tersebut diperuntukkan Pemprov Jateng sebesar Rp 3,448 miliar, dan Kabupaten Demak Rp 3,439 miliar,” kata Sunoto.

Sehubungan dengan upaya pemerintah Demak untuk mengapresiasi dan memotivasi warganya,Dr. Hj. Eisti'anah SE, Bupati Demak, bersama Wakil Bupati KH Ali Makhsun dan Sekda H. Akhmad Sugiharto ST MT, memeriahkan sebuah acara pengundian spektakuler yang memberikan hadiah-hadiah menarik kepada para pesertanya.

Acara yang berlangsung meriah ini tidak hanya menyatukan komunitas tetapi juga menawarkan imbalan yang sangat berharga, mulai dari satu unit Mobil Honda Brio yang elegan, tabungan umroh untuk mewujudkan impian spiritual, hingga sembilan unit sepeda motor Honda Beat yang stylish.

“Terimakasih telah menjadi mitra pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi untuk tumbuh kembangnya industri kecil. Termasuk juga terkait CSR, Yangs angkat bermanfaat menurunkan angka kemiskinan termasuk kasus stunting,” kata bupati.

Bupati mengajak seluruh tim BPR BKK untuk terus melakukan inovasi dan terobosan dengan banyaknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di bawah naungan Pemeritah Kabupaten Demak, maka perlu adanya kompetisi konstruktif yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.