Bprnews.id - Tren akuisisi dan merger (M&A) dalam dunia perbankan Indonesia diperkirakan akan terus bergelora sepanjang 2024, meski bertepatan dengan musim Pemilu yang kerap kali diasosiasikan dengan ketidakpastian politik.
Pada tahun ini, sejumlah bank telah menjalankan aksi konsolidasinya. PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) yang mengakuisisi saham milik Commonwealth Bank of Australia (CBA) di PT Bank Commonwealth. Akuisisi ini tidak hanya menggarisbawahi pesatnya perubahan lansekap perbankan tetapi juga menandakan era barunya persaingan dan kolaborasi di antara lembaga keuangan terkemuka.
Selain itu, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) juga mengakuisisi lini bisnis konsumer seperti kartu kredit milik Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI). Lalu, PT Bank UOB Indonesia pun telah merampungkan akuisisi bisnis consumer banking milik Citibank Indonesia.
Bank digital dengan pengguna terbesar di Korea Selatan, KakaoBank, juga mengakuisisi saham bank digital milik PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) yakni Superbank sebesar 10% melalui penerbitan saham baru.
Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan pada tahun depan atau 2024 sejumlah aksi konsolidasi baik merger dan akuisisi masih akan ramai.
"Tren akuisisi dan merger maupun konsolidasi bank masih cukup ramai tahun depan, salah satu faktornya adalah permodalan," ujar Trioksa pada Rabu (13/12/2023).
Menurutnya, dalam urusan permodalan, jenis bank yang berpotensi memperkuat modal melalui konsolidasi pada tahun depan adalah bank pembangunan daerah (BPD)
Sebab, terdapat ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan standar modal minimal sebesar Rp3 triliun yang harus tercapai hingga akhir 2024, mendorong BPD untuk secara serius memikirkan strategi konsolidasi guna memperkuat struktur modalnya. Saat ini, 11 BPD telah bergerak dinamis dalam upaya pemenuhan kebutuhan modal inti ini, dengan beberapa di antaranya berinisiatif untuk membentuk kelompok usaha bank (KUB) sebagai langkah strategis.
"Konsolidasi jadi isu utama terutama bagi BPD. Ini membuat tren merger dan akuisisi pada 2024 akan banyak," katanya.
Sebelumnya, Direktur Segara Research Institut Piter Abdullah mengatakan bahwa salah satu faktor pendorong merger dan akuisisi bank adalah perluasan ekosistem dan layanan digital.
“Bank berkonsolidasi karena memerlukan modal besar dan juga kolaborasi untuk membangun ekosistem digital,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Bprnews.id - Emiten perbankan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA), yang biasa disapa BWS, mengumumkan mengenai pengunduran diri Hwang Gyusoon sebagai Presiden Direktur SDRA.
"Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Sdr. Hwang Gyusoon dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan pada tanggal 12 Desember 2023," ujar Direktur SDRA Wuryanto dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Kamis (14/12/2023).
Pada tanggal 12 Desember 2023, menerima surat pengunduran diri dari Tuan Hwang. BWS telah menjadwalkan pengunduran diri pejabat tinggi ini untuk dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) mendatang pada 10 Januari 2024.
Sebagai pemangku kepentingan di dunia keuangan dan Meskipun para pengamat manuver korporasi terus mewaspadai hal ini, BWS juga bersiap untuk meminta persetujuan atas rencana penerbitan saham yang akan memicu diskusi yang menarik dalam komunitas perbankan.
Adapun BWS berencana menggelar Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6,4 miliar saham. Nilai nominalnya adalah Rp100 per saham.
"Rencana penambahan modal akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, khususnya dalam hal memperkuat struktur permodalan sehingga dapat mempercepat Perseroan untuk menjadi bank kategori KBMI 3. Selain itu, Perseroan juga dapat memperluas ekspansi usaha," ujar Direksi BWS dalam keterbukaan informasi.
Namun, belum diketahui harga pelaksanaannya. Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang akan diterbitkan.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil mengungkap sebuah fakta yang mengejutkan hingga November 2023, OJK menemukan tidak kurang dari 1.178 aktivitas keuangan illegal tersebar di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Dalam keterangan pers yang disampaikan Kepala OJK Provinsi Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung, Untung Nugroho, di Palembang pada hari Selasa, 12 Desember, terungkap bahwa mayoritas dari aktivitas ilegal tersebut, dengan persentase mencapai 66,47%, merupakan kegiatan pinjaman online atau yang lebih dikenal dengan pinjol ilegal, yang berjumlah hingga 783 kasus.
"Lalu, investasi ilegal sebanyak 361 kasus atau 30,65 persen, serta rekayasa sosial atau social engineering (soceng) sebanyak 34 kasus atau 2,89 persen," katanya.
Ia menjelaskan untuk pinjol ilegal, pokok permasalahan yang mendominasi adalah perilaku petugas penagihan.
"Kebanyakan petugas penagih itu saat menagih berperilaku tidak baik, karena mengancam akan menyebar data dan sebagai dari peminjam. Laporan tersebut, paling banyak diterima dari Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, dan Lahat," katanya pula.
Terkait dengan investasi ilegal, pokok permasalahan yang mendominasi adalah penipuan dan laporan yang diterima dari Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan Kota Prabumulih.
"Pelaporan terkait dengan investasi ilegal ini paling diterima pada awal semester II Tahun 2023," ujarnya lagi.
Namun, dengan semakin meluasnya hal ini, ada bayang-bayang yang membayangi mereka yang tidak waspada: ancaman 'soceng' atau penipuan finansial. Di wilayah ramai seperti Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Musi Banyuasin, muncul pola yang memprihatinkan. Penipu yang tidak bermoral, yang menyamar sebagai pejabat bank, telah memikat korbannya dengan janji kenaikan suku bunga, hanya untuk menjebak mereka.
Para penjahat ini menyusun skema mereka dengan mengirimkan tautan yang, setelah diklik, memberi mereka akses ke data perbankan pribadi yang mengakibatkan terkurasnya tabungan dan hancurnya kepercayaan.
Peringatan keras Nugroho kepada masyarakat sangatlah pedih Hal ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang produk keuangan yang kita gunakan, risiko yang melekat pada produk tersebut, dan pentingnya menyesuaikan produk tersebut dengan kapasitas dan kebutuhan kita masing-masing.
Bprnews.id - Memiliki akses ke layanan keuangan yang cepat dan terpercaya merupakan kebutuhan esensial bagi banyak individu dan pengusaha kecil dalam pencarian opsi pinjaman yang sesuai, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sering kali menjadi pilihan bagi mereka yang mencari alternatif selain bank-bank Himbara seperti Bank BRI, BNI, dan BSI.
Di tahun 2023, Bank BPR di daerah Bandung hingga Cimahi memberikan penawaran menarik bagi Anda yang mempertimbangkan untuk mengajukan kredit hingga Rp25 juta.
Informasi pinjaman dari Bank BPR terdekat di area Bandung hingga Cimahi tahun 2023-2024 di sini, termasuk tingkat bunga yang kompetitif dan syarat jaminan yang perlu dipenuhi. Terlepas dari operasinya yang lebih tradisional dan keterbatasan layanan transaksi pembayaran, Bank BPR berkembang sebagai solusi keuangan yang kian diminati.
Meskipun demikian, masyarakat Bandung dan Cimahi, dapat mendapatkan pinjaman uang kini semakin luas dengan hadirnya layanan kredit dari Bank BPR Kertamulia, yang menawarkan kemudahan akses pinjaman hingga Rp25 juta dengan agunan BPKB Motor. Dengan proses yang relatif mudah dan bunga yang kompetitif, Bank BPR Kertamulia mendekatkan solusi keuangan kepada warga kedua kota ini.
Bunga pinjaman di BPR Kertamulia mulai dari besaran bunga dari 25,20 persen flat per tahun untuk pinjaman mulai dari Rp3 juta hingga Rp5 juta. Adapun untuk pinjaman di atas Rp5 juta, akan dikenakan bunga hingga 28,20 persen dengan jangka waktu 12 hingga 24 bulan.
Selain itu, terdapat biaya admin yang harus ditanggung oleh peminjam. Untuk pinjaman di bawah Rp5 juta, biaya admin sebesar Rp400 ribu, sedangkan untuk pinjaman di atas Rp5 juta, biaya admin sebesar Rp300 ribu.
Bprnews.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperlihatkan komitmen kuat dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan lembaga keuangan yang dikelolanya.
Dalam sorotan kali ini, PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sebuah entitas keuangan milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel, menjadi subjek utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung pada Senin, 11 Desember 2023, di Kabupaten Banjar.
Rapat yang signifikan ini menandai titik penting dalam mengevaluasi dan merencanakan langkah strategis untuk Rencana Bisnis 2024, termasuk penentuan sosok akuntan publik serta kantor akuntan publik yang akan membantu menavigasi perjalanan finansial lembaga tersebut.
Diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Sulkan yang mewakili Gubernur, Sahbirin Noor, untuk melihat BPR tumbuh dan berkembang di tahun-tahun mendatang, terangkum dalam agenda pembahasan RUPS yang tak hanya kritis tetapi juga penuh harapan.
“Semua pemegang saham sudah menyetujui item-item yang dipaparkan termasuk rencana ke depan dan rencana penjualan aset. Baik itu aset yang sudah tidak bisa dibangun atau digunakan untuk pembangunan yang akan datang,” kata Sulkan, dilansir MC Kalsel.
Pada bagian lain, Ari Rosadi Direktur lembaga menjelaskan penjualan aset mereka yang akan datang sebuah langkah penting dalam mengoptimalkan portofolio mereka yang menjadi fokus adalah dua bidang tanah utama yang terletak di kawasan ramai Astambul dan Simpang Empat di Kabupaten Banjar.
“Dijual dalam rangka untuk persiapan pembangunan kantor cabang di Kecamatan Astambul dan rencana pembangunan kantor pusat di BPR Martapura,” tutur Ari.
Kemudian, Ari juga mengungkapkan, bahwa sepanjang tahun 2023 aset meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp67.383.303.844,00 atau tumbuh sebesar 2 persen sepanjang 2023.
Selain itu, lanjutnya, untuk kredit juga mengalami peningkatan, yang sebelumnya Rp51.606.011.127,00 menjadi Rp57.488.412.080,00 sehingga pertumbuhannya mencapai 11,39 persen.
“Pada tahun 2024 mendatang, BPR telah menargetkan pendapatan Rp12.945.588.781,00 atau sekitar 10,72 persen,” pungkasnya.