Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengeluarkan peringatan kepada bank syariah yang mempertimbangkan strategi anorganik. Dian Ediana Rae, Kepala Pengawasan Perbankan OJK, menekankan bahwa persiapan yang matang sangat penting untuk memitigasi risiko perlambatan dunia usaha pada masa transisi tersebut.
Di sektor di mana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah sama pentingnya dengan kecakapan operasional, saran OJK menggarisbawahi pentingnya memastikan persiapan yang cermat mulai dari manajemen dan rencana bisnis hingga TI, sumber daya manusia, dan dokumentasi budaya perusahaan.
“Kami juga melihat bahwa tidak sedikit bank yang melakukan langkah anorganik yang mengalami perlambatan bisnis di awal-awal periode pasca aksi korporasi tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (11/12/2023).
Menurutnya, berbagai potensi risiko di semua lini tersebut harus dapat diidentifikasi dengan baik dan disiapkan rencana mitigasinya, agar pada saatnya bank tersebut beroperasi dengan legal entity yang baru dapat menjalankan operasionalnya dengan baik.
Menurutnya, pentingnya penilaian risiko yang komprehensif dan persiapan strategi mitigasi yang kuat. Ini bukan sekadar perubahan label bank harus memahami nuansa kepatuhan syariah, memastikan keunggulan operasional pasca konversi.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyebut ada satu bank konvensional yang melakukan konversi menjadi bank syariah justru mengalami kinerja jeblok.
Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, mengingat bahwa keberhasilan transformasi yang signifikan bergantung pada perencanaan yang bijaksana dan pelaksanaan yang bijaksana, lebih dari sekedar formalitas.
"Sementara, dalam aspek pemanfaatan kesiapan dan kesungguhan dari sistem yang ada, manajemen yang ada, ternyata belum betul-betul siap," ujar Mahendra.
Oleh karena itu, dia mendorong agar dalam menjalakan konsolidasi bank termasuk konversi dari bank konvensional menuju bank syariah, bank perlu fokus terhadap pengembangan bisnis.
Apalagi, menurutnya, tantangan utama perbankan syariah tidak hanya soal literasi dan inklusi, tetapi layanan dan inovasi produk berbasis syariah.
Dengan total aset yang telah mencapai 831,95 triliun dan pertumbuhan tahunan sebesar 10,94%, perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan potensinya sebagai kekuatan penting dalam sektor keuangan nasional.
Per September 2023, pencapaian ini disertai dengan peningkatan signifikan dalam dana pihak ketiga yang terkumpul sebesar 637,63 triliun rupiah, tumbuh 9,26% dari tahun sebelumnya, dan total pembiayaan yang mengalami kenaikan hingga 14,66% mencapai 564,37 triliun rupiah.
“ Sayangnya, pangsa perbankan syariah masih dalam relatif kecil dan belum kompetitif di nasional. Tercatat, dari total 13 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah, sebanyak 11 BUS dan 17 UUS masih berada dalam kelas di bawah Rp4 triliun dan hanya 1 di atas Rp100 triliun.
Alhasil, OJK pun telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027. Panduan komprehensif ini menguraikan visi yang tidak hanya mengarahkan industri dan masyarakat tetapi juga bertumpu pada lima pilar fundamental. Pilar-pilar tersebut antara lain memperkuat struktur dan ketahanan industri perbankan syariah, mempercepat transformasi digital, dan memperkuat karakteristik unik praktik perbankan syariah.
Selain itu, Roadmap ini menetapkan tujuan ambisius untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional dan untuk menyederhanakan kerangka peraturan dan pengawasan agar lebih responsif dan akomodatif.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam jumlah BPR sejak tahun 2020. Per September 2023, tercatat terjadi penurunan sebanyak 95 perusahaan BPR dari total 1.506 yang beroperasi di akhir 2020 menjadi 1.411 BPR.
Hal ini menjadi sorotan serius mengingat keempat BPR yang kehilangan izinnya pada Desember 2023 tersebut diakibatkan oleh tata kelola yang buruk dan berdampak pada kestabilan keuangan penurunan jumlah BPR ini membuka diskusi penting mengenai tata kelola lembaga keuangan dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan
Ketua Umum Persatuan BPR Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan jumlah BPR susut kebanyakan karena konsolidasi dan akuisisi. "Ada yang ditutup, tapi tidak signifikan dibandingkan total industri," katanya, Senin (11/12/2023).
Menurutnya keyakinan masyarakat terhadap BPR terus mengalami pertumbuhan, dibuktikan dengan kondisi rasio kredit terhadap simpanan, atau yang lebih dikenal dengan loan to deposit ratio (LDR), yang menunjukkan penurunan jika sebelumnya LDR BPR sempat melewati angka 100%, kini ia bertengger pada angka 95%, dengan BPR dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) secara terpisah menunjukkan dinamika yang berbeda.
Tedy, mengungkapkan bahwa LDR yang masih tergolong tinggi utamanya dipengaruhi oleh BPRS yang masih baru dalam kancah perbankan. Adapun BPR sendiri kini telah berhasil menurunkan LDR mereka ke posisi yang lebih sehat, yaitu 76%.
Dia mengatakan bahwa persaingan di industri BPR saat ini masih terbilang sehat. Pasalnya setiap bank memiliki keunikan pasar yang berbeda. "Jadi memang populasinya berkurang, bukan persaingan, bukan suku bunga, tapi fraud," katanya.
Kendati demikian dia mengatakan bahwa fraud di BPR pun masih terbilang kecil bila dibandingkan dengan keseluruhan industri.
Namun, data terbaru (OJK) menggambarkan pertumbuhan BPR yang menjanjikan, dengan peningkatan kredit sebesar 9,5% year-on-year (yoy) menjadi Rp 137,97 triliun, dan peningkatan dana pihak ketiga sebesar 9,6% yoy ( DPK) menjadi Rp 134,67 triliun. Meskipun demikian, sektor ini mengalami kemunduran, dengan laba bersih tahun ini turun 18,9% yoy menjadi Rp 1,9 triliun.
Bprnews.id - Seiring dengan mendekatnya akhir tahun 2023, berbagai spekulasi mengenai keamanan tabungan nasabah sering kali muncul dan menjadi perhatian utama para pelaku industri keuangan di Indonesia
Dengan tegas dan penuh keyakinan, Kepala Cabang BPR Jampangkulon, Ervi Andi, menegaskan bahwa keamanan tabungan nasabah mereka terjamin menjelang akhir 2023. Pernyataan tersebut tidak hanya menggambarkan kestabilan finansial yang diupayakan oleh BPR Sukabumi Cabang Jampangkulon, tetapi juga menjadi angin segar bagi nasabah yang mungkin merasa cemas di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu.
"Alhamdulillah tabungan para nasabah dari berbagai produk BPR Sukabumi dipastikan aman dan lancar," ucapnya, Senin (11/12/2023).
Selain itu Menurut Ervi Andi, terdapat kenaikan yang mengesankan hingga 20 persen pada berbagai produk yang mereka tawarkan hal ini bukan hanya mencerminkan upaya inovatif yang telah dilakukan oleh BPR Cabang Jampangkulon, tetapi juga menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat di wilayah Pajampangan terhadap institusi tersebut.
"Kami terus melakukan evaluasi dan koordinasi, baik di internal maupun dengan kantor pusat. Sementara untuk peningkatan pelayanan, kami terus berupaya untuk meningkatkan dengan istilahnya excellent service atau pelayanan prima," ujarnya.
"Adapun untuk 2024, kami tingkatkan pelayanan untuk pegawai honorer di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kami akan melakukan ekspansi," kata Ervi Andi.
Bprnews.id - Populasi bank perekonomian rakyat (BPR) di Indonesia telah berkurang sebanyak 167 bank dalam kurun waktu lima tahun. Penurunan itu di antaranya karena terdapat sejumlah bank bangkrut.
Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2023, jumlah BPR di Indonesia mencapai 1.411 bank.Jumlahnya menyusut 35 bank dalam setahun atau dibandingkan September 2022 di angka 1.446 bank.
Selama lima tahun terakhir, lembaga-lembaga keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yang telah lama menjadi bagian integral dari infrastruktur perekonomian negara, mengalami penurunan jumlah bank sebanyak 167 bank penurunan ini sebagian disebabkan oleh keadaan yang tidak menguntungkan dimana beberapa BPR mengalami kebangkrutan.
Berdasarkan data terkini Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2023, jumlah BPR menyusut menjadi 1.411—berkurang 35 bank dibandingkan tahun sebelumnya.
Adapun, dalam kurun waktu lima tahun, telah terjadi pengurangan jumlah BPR di Indonesia sebanyak 167 bank atau dibandingkan September 2019 di mana jumlah BPR mencapai 1.578 bank.
Di antara faktor penurunan jumlah BPR adalah karena tindakan regulasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk pencabutan izin, dan kesulitan keuangan yang berujung pada kebangkrutan dan likuidasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah berdampak buruk.
Dengan dicabutnya izin empat BPR , BPR Persada Guna, BPR Indotama UKM Sulawesi, BPR Bagong Inti Marga, dan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
“Kami melihat BPR yang dicabut ijinnya bukan karena bisnis tetapi karena adanya mismanagement [fraud]," ujar Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah kepada Bisnis beberapa waktu lalu.
Menurutnya, industri BPR sebenarnya telah mengimplementasikan ketentuan serta regulasi terkait tata kelola dan manajemen risiko. Bahkan, kata dia, BPR setiap tahun diaudit oleh regulator maupun pihak eksternal.
"Dalam setiap forum pun, kami selalu mengajak para pelaku Industri untuk terus meningkatkan tata kelola dan manajemen risikonya, karena bisnis ini merupakan bisnis kepercayaan yang mengelola dana masyarakat dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi," katanya.
Bprnews.id - PT Bank BTPN Tbk BTPN mengumumkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 2,09 triliun pada kuartal ketiga tahun 2023, Angka ini, meskipun menunjukkan pendapatan yang cukup besar, juga mencerminkan penurunan sebesar 13 persen dibandingkan tahun lalu, seperti yang dikonfirmasi oleh Presiden Direktur BTPN Henoch Munandar.Pergeseran ini terjadi setelah bank tersebut sebelumnya melaporkan laba bersih yang lebih sehat sebesar Rp 2,42 triliun pada bulan September 2022.
Tahun 2023 membawa perubahan drastis bagi sektor perbankan, salah satunya adalah penurunan laba signifikan yang dialami oleh beberapa lembaga keuangan. Faktor utama yang dominan dalam hal ini ialah peningkatan pencadangan kredit yang signifikan, dimana saja diberitakan bahwa satu bank terkemuka telah mengalokasikan tambahan pencadangan sebesar Rp 608 miliar. Bertambahnya pencadangan kredit ini juga dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi dari berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19 dari pemerintah.
“Banyak tantangan yang dihadapi industri perbankan Indonesia di sepanjang 2023 dengan meningkatnya suku bunga, diantaranya dan ketidakpastian global lainnya. Namun, kami bersyukur Bank BTPN tetap mampu mencatatkan hasil kinerja positif sepanjang tahun 2023 ini,” ujar Henoch dalam keterangan resmi, dikutip Minggu, 10 Desember 2023.
Dalam laporannya, Bank BTPN mencatat pertumbuhan positif dengan meningkatnya pendapatan bunga, pendapatan bunga bersih, dan margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM).
Tidak hanya mencatatkan peningkatan tajam pada pendapatan bunga sebesar 23 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp 14,04 miliar, bank ini juga berhasil menaikkan pendapatan bunga bersihnya menjadi Rp 8,99 miliar. Ini mencerminkan kenaikan sebesar 4 persen, bahkan dalam lingkungan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan suku bunga.
Lebih lanjut, Net Interest Margin (NIM) Bank BTPN berada pada posisi kuat di 6,44 persen, angka yang jelas melampaui NIM dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Angka tersebut menggambarkan kemampuan bank dalam memaksimalkan margin keuntungan yang tercipta dari pendapatan bunga.
Sejalan dengan tren positif ini, Bank BTPN menorehkan pencapaian menggembirakan per akhir triwulan ketiga 2023, dimana kredit untuk segmen UKM meningkat sebesar 21 persen year-on-year (yoy), sementara kredit syariah tumbuh sebesar 5 persen (yoy) total kredit yang disalurkan melesat hingga Rp 150,8 triliun, mencatat peningkatan sebesar 3,2 persen year-to-date (YTD), dan aset yang kini berjumlah Rp 195,84 triliun.
“Pertumbuhan kredit sejatinya sudah ditargetkan oleh masing-masing bank sesuai arahan dari regulator, baik Bank Indonesia maupun OJK,” tutur Henoch. Dia juga berharap agar pada 2024 mendatang Dana Pihak Ketiga (DPK) tetap bertumbuh sebagai salah satu faktor menunjang pertumbuhan kredit di perbankan, mengimbangi persentase yang telah ditetapkan regulator.
Dengan rasio kredit bermasalah (NPL) bruto yang hanya berada pada angka 1,47 persen jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 2,4 persen pada akhir September 2023 Bank BTPN menunjukkan langkah-langkah pengendalian risiko yang kuat untuk menjamin kepercayaan investor dan nasabah.
Selain itu, bank ini memiliki rasio likuiditas dan pendanaan yang besar, dengan Rasio Cakupan Likuiditas (LCR) yang mengesankan sebesar 210,80 persen dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) sebesar 120,31 persen pada 30 September 2023.
Semakin meningkatkan status terhormatnya, lembaga ini juga mencatat Rasio Kecukupan Modal (CAR) yang kuat yaitu sebesar 29,8 persen. Angka-angka tersebut bukan sekedar angka namun mencerminkan komitmen teguh terhadap pengelolaan keuangan yang bijaksana dan upaya mencapai keberlanjutan jangka panjang.