BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Agung Sejahtera secara resmi membuka kantor cabang di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Kantor cabang baru ini berlokasi di Jalan Agil Kusumadiya, jalur Kudus-Semarang, dan peresmian dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah, Sumarjono.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Pemegang Saham Pengendali BPR Agung Sejahtera, H. Musthofa, pemegang saham Hj. Atiek Musthofa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Revlisianto Subekti, serta para pimpinan perbankan di Kudus, nasabah, dan deposan yang telah menjadi mitra strategis selama ini.
Sumarjono, Kepala OJK Jawa Tengah, memberikan apresiasi atas pembukaan cabang baru ini dan menilai kehadiran BPR Agung Sejahtera akan memberikan dampak positif bagi sektor UMKM di Kudus.
"BPR AS ini menjadi satu-satunya BPR di Indonesia yang sudah mengantongi izin penyaluran KUR. Ini tentu akan menjadi daya saing bagi BPR AS guna mengembangkan layanan jasa keuangan, khususnya bagi masyarakat Kudus," ungkap Sumarjono.
H. Musthofa, selaku pemegang saham pengendali BPR Agung Sejahtera, merasa bersyukur atas pencapaian ini dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat.
"Alhamdulillah, hari ini kantor cabang kedua kami resmi dibuka di Kudus," ujar Musthofa, yang juga merupakan mantan Bupati Kudus.
Sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Musthofa juga menekankan bahwa sektor perbankan, terutama BPR, kini didukung oleh peraturan perundang-undangan yang semakin memudahkan perkembangannya, serta pengawasan dari OJK.
Selain itu, BPR Agung Sejahtera kini fokus pada pengembangan layanan digital bagi nasabah, seperti layanan M-Banking, serta kerja sama dengan bank konvensional untuk menyediakan layanan ATM bersama.
"Jadi jangan heran kalau kantor terlihat sepi, karena banyak layanan yang sudah beralih ke digital," pungkas Musthofa.
BPRNews.id - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan bahwa bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor konstruksi, termasuk perumahan rakyat, akan mendapatkan insentif likuiditas. Pernyataan ini ia sampaikan dalam konferensi pers terkait hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada 16 Oktober 2024 di Jakarta Pusat, saat ditanya mengenai program tiga juta hunian per tahun dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Perry, insentif ini diberikan untuk mendorong penyaluran kredit oleh bank, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. "Bank-bank akan kami berikan insentif likuiditas untuk mendukung program perumahan rakyat dari pemerintah," jelas Perry.
Program insentif ini termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), yang diterapkan melalui pengurangan giro bank di BI untuk memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM). Hingga pertengahan Oktober 2024, BI telah menyalurkan KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada bank-bank yang mendanai sektor-sektor prioritas, seperti BUMN, Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah, dan Kantor Cabang Bank Asing.
Selain itu, Perry juga menekankan pentingnya sektor-sektor yang padat karya, seperti perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan, karena sektor-sektor ini berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. "Sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan itu bisa menyerap hingga 50 persen tenaga kerja," katanya. Selain itu, sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan pangsa lebih dari 20 persen.
BPRNews.id - PT BPR BKK Lasem memperkenalkan promo bunga rendah untuk kredit selama periode Oktober hingga Desember 2024. Dalam promo ini, suku bunga kredit yang sebelumnya sebesar 10 persen diturunkan menjadi 7 persen. Penawaran ini berlaku untuk nasabah lama maupun penerima Kredit Bulanan Mikro Bangkit (KBMB).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT BPR BKK Lasem, Herry Setyo Nugroho, menyatakan bahwa perusahaan telah menyiapkan dana sebesar Rp 45 miliar untuk mendukung pemberian kredit selama masa promo tersebut. Menurut Herry, kebijakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan penyaluran kredit di akhir tahun, terutama setelah penurunan yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi global.
"Kami berupaya menggenjot penyaluran kredit di tiga bulan terakhir tahun ini dengan promo bunga 7 persen," ungkap Herry pada acara Undian Gelegar Tamades 2024 di Pendapa Museum Kartini Rembang, Kamis (12/10/2024).
Selain itu, Herry juga menegaskan bahwa PT BPR BKK Lasem tetap stabil dan aman, dengan simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Walaupun terdapat penurunan dalam penyaluran kredit dan penghimpunan dana tahun ini, tren terbaru menunjukkan peningkatan yang positif.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi lembaga keuangan seperti PT BPR BKK Lasem dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang tetap positif di tengah perlambatan ekonomi global. Ia berharap agar lembaga keuangan di Rembang dapat merangkul berbagai sektor, termasuk pertanian, kelautan, dan pertambangan.
Pada acara Undian Gelegar Tamades tersebut, PT BPR BKK Lasem juga membagikan hadiah utama berupa Honda Mobilio dan 14 unit sepeda motor, serta berbagai doorprize lainnya kepada nasabah yang beruntung.
Hadiah utama jatuh kepada Kusno, seorang nasabah dari kantor pusat operasional PT BPR BKK Lasem.
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengundang para mahasiswa dan pencari kerja untuk bergabung dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui acara Career Insight yang berlangsung di Grha Sabha Pramana UGM. Direktur Group Perencanaan Strategis dan Kinerja LPS, Damaiyanti Sakti Maharani, menjelaskan bahwa partisipasi LPS di acara ini bertujuan untuk memperkenalkan lembaga tersebut kepada calon pencari kerja serta memberikan edukasi kepada mahasiswa yang akan segera lulus.
"Kami ingin memberikan wawasan kepada para mahasiswa, khususnya yang akan lulus, bahwa ada LPS, lembaga yang berperan dalam menjamin simpanan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan," kata Damai pada acara tersebut.
Damai menambahkan bahwa LPS mencari talenta-talenta muda berbakat untuk berkontribusi menjaga stabilitas keuangan negara. "Kami berharap bisa menemukan kandidat yang berkualitas untuk mengikuti program pendidikan calon pegawai. Setelah itu, mereka bisa melamar dan melanjutkan proses seleksi lebih lanjut," jelasnya.
Sebagai lembaga independen, LPS mendorong generasi muda untuk berperan aktif dalam memajukan negara, khususnya dalam bidang penjaminan simpanan dan stabilitas sistem keuangan. "Kami ingin lebih banyak anak muda yang berkontribusi langsung kepada negara ini. Dunia kerja bukan hanya di perusahaan multinasional atau asing, tapi juga ada lembaga seperti LPS yang berperan besar untuk negara," tambah Damai.
LPS juga menawarkan program beasiswa dan magang bagi mahasiswa yang ingin memahami peran lembaga tersebut. Selain itu, mereka membuka Program Pendidikan Calon Pegawai (PCP), di mana peserta akan dididik selama satu tahun dan ditempatkan sesuai kebutuhan LPS.
"Mari bergabung dengan kami, menjaga simpanan nasabah dan memelihara stabilitas sistem keuangan Indonesia," ajak Damai di akhir pernyataannya.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau menyoroti serius maraknya entitas gadai ilegal yang beroperasi di Pekanbaru. Dio Fawwas Prakoso, Staf Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Riau, menegaskan bahwa isu ini menjadi perhatian utama, dan langkah-langkah tegas telah diambil untuk melindungi konsumen.
"Kami sudah memberikan peringatan kepada pelaku gadai ilegal agar segera mengurus izin operasional kepada OJK," ujar Dio pada Kamis (17/10/2024). Ia menambahkan, batas waktu yang diberikan bagi entitas gadai ilegal untuk mendapatkan izin adalah hingga tahun 2026.
Untuk menangani masalah ini, OJK Riau bekerja sama dengan Polda Riau dan pihak terkait. Dio juga menyampaikan, ada empat entitas gadai di Riau yang sudah memiliki izin, yaitu Gadai Sehati Bersinergi, Pusat Gadai Pekanbaru, Gadai Siaga Sejahtera, dan Sumber Jaya Gadai.
"Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan gadai yang sudah berizin guna menghindari risiko penipuan," tegas Dio.
Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Riau, Elvira Azwan, menambahkan bahwa OJK terus menerima laporan mengenai pinjaman online ilegal dan investasi ilegal. "Dalam periode Januari hingga Agustus 2024, Satgas PASTI berhasil menghentikan 10.890 entitas keuangan ilegal," jelas Elvira.
Di Riau sendiri, OJK mencatat ada 7 pengaduan terkait investasi ilegal dan 121 pengaduan terkait pinjaman ilegal hingga saat ini.