BPRNews.id  -  Komunal  sebagai startup fintech pelopor neo-rural bank di Indonesia, berkomitmen untuk mendorong digitalisasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut Rico Tedyono, Co-Founder & Chief Operating Officer Komunal, popularitas BPR di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Bank Umum. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa sekitar 98,4 persen Dana Pihak Ketiga (DPK) disimpan di Bank Umum, sementara hanya 1,6 persen ditempatkan di BPR. Hal ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan di Indonesia masih rendah, dengan sebagian besar dana masyarakat terpusat di Bank Umum.

Padahal, BPR memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal karena memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat di berbagai daerah. Namun, keterbatasan teknologi dan digitalisasi masih menjadi kendala bagi banyak BPR untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Komunal hadir untuk menjembatani kesenjangan ini dengan membantu BPR dalam proses digitalisasi. Hingga Agustus 2024, Komunal telah bekerja sama dengan lebih dari 400 BPR di seluruh Indonesia, baik untuk loan channeling (penyaluran pinjaman) maupun deposit channeling (penghimpunan dana). 

Kolaborasi ini tidak diberikan sembarangan. Komunal menerapkan seleksi ketat terhadap mitra BPR, dengan empat persyaratan utama yang harus dipenuhi, seperti pengurus BPR harus memiliki pemahaman teknologi digital, tingkat kesehatan BPR harus lebih dari 75 persen, modal inti minimum sesuai ketentuan OJK, serta memenuhi rasio CAR lebih dari 12 persen dan rasio kas lebih dari 10 persen.

Sejak didirikan pada 2018, Komunal P2P Lending telah menyalurkan kredit produktif senilai Rp5,5 triliun kepada UKM di lebih dari 30 provinsi di Indonesia. Platform ini juga telah menghimpun dana nasabah senilai Rp12,9 triliun melalui DepositoBPR by Komunal, yang diluncurkan pada Agustus 2021. Dana ini disalurkan ke lebih dari 370 mitra BPR/BPRS yang telah terseleksi.

"Komunal will continue to expand its collaboration with BPRs across Indonesia, aiming to strengthen the financial inclusion and economic growth of local communities. Through digitalization, we are committed to creating a more inclusive financial ecosystem,"kata Rico Tedyono.

Perusahaan ini bertekad menjadi katalis utama dalam menciptakan inklusi keuangan yang lebih merata di Indonesia, terutama menyambut tahun 2025, dengan terus memperluas jangkauan dan meningkatkan penyaluran kredit serta penghimpunan dana.

Forum Bisnis Antara, yang diadakan oleh Antara ETP, juga merupakan platform penting yang bertujuan untuk mendorong sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, khususnya dalam industri ekspor-impor. Tantangan yang dihadapi sektor ini semakin kompleks, sehingga sinergi yang kuat diperlukan untuk menghadapi tantangan global dan meraih peluang yang ada.

BPRNews.id  – Untuk memperkuat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Electronic Human Resource (EHR) System telah meluncurkan inovasi baru berupa exam di Super Apps EHR System.

Exam ini berisi ribuan bank soal yang disesuaikan dengan regulasi terbaru untuk sektor keuangan diantara lain POJK,SEOJK, PBI dan lainnya.

Bank soal yang dikembangkan oleh EHR System mencakup berbagai aspek penting dalam operasional perbankan, mulai dari pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi, hingga pelayanan nasabah dan pengembangan produk keuangan. Dengan ribuan soal yang tersedia, karyawan BPR kini memiliki akses ke sumber daya pembelajaran yang komprehensif, membantu mereka dalam mengembangkan diri secara berkelanjutan.

Bank soal ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik BPR, termasuk tantangan lokal yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro di Indonesia. Setiap karyawan akan diberikan waktu tertentu untuk menyelesaikan serangkaian soal yang disusun untuk mengukur kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Hasil dari ujian ini akan menjadi dasar bagi program pelatihan lanjutan yang lebih spesifik, disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan individu.

"Soal-soal ini bukan hanya sekedar alat uji, tetapi juga sarana untuk terus mengasah kemampuan karyawan dalam menghadapi tantangan di industri perbankan. Dengan batasan waktu yang ditetapkan untuk setiap soal, kami ingin memastikan bahwa karyawan BPR mampu bekerja secara efisien dan cepat dalam situasi nyata," ujar Wahyu Muji Kristanto selaku CEO EHR System.

EHR System juga menyediakan panduan bagi manajemen BPR dalam menggunakan bank soal ini sebagai bagian dari strategi pengembangan SDM mereka. Dengan dukungan teknologi dan materi yang disesuaikan, bank soal ini diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan BPR, mendukung pertumbuhan BPR yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Peluncuran bank soal ini merupakan bagian dari komitmen EHR System untuk terus berinovasi dalam mendukung perkembangan sektor keuangan Indonesia, khususnya BPR, melalui pengembangan SDM yang handal dan berkualitas tinggi.

"Kita harap Exam ini dapat membantu Direksi Bank untuk menjadi alat ukur dan alat uji, tentu tidak tiba-tiba ada Exam, di aplikasi kita juga sudah tersedia perpustakaan digital yang berisi regulasi external bank yang bisa dijadikan bahan literasi terlebih dahulu" imbuhnya.

bprnews.id - Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, resmi mengesahkan Poedji Widodo sebagai Komisaris PT BPR Majatama Perseroda. Pengesahan ini dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BPR Majatama Perseroda, yang berlangsung di Smart Room Satya Bina Karya (SBK) pada Senin, 2 September.

Bupati Ikfina menyatakan bahwa pengangkatan Poedji Widodo sebagai komisaris telah sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/86/HK/416-012/2024 mengenai Calon Komisaris dan Calon Direktur Terpilih PT BPR Majatama Perseroda yang dikeluarkan pada 26 Maret 2024, serta Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-30/KO.143/2024 terkait Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Dengan persetujuan ini, Poedji Widodo akan menjabat mulai 2 September 2024 hingga 2 September 2028.

"Dari proses seleksi calon komisaris yang dimulai sejak Februari hingga Agustus 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memberikan persetujuan, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: Kep-30/KO.143/2024 tanggal 20 Agustus 2024 terkait hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Poedji Widodo," ungkap Bupati Ikfina.

Dengan keputusan ini, susunan dewan komisaris PT BPR Majatama Perseroda saat ini adalah Teguh Gunarko sebagai komisaris utama dan Poedji Widodo sebagai komisaris.

Ikfina juga menjelaskan bahwa pengangkatan Poedji Widodo sebagai komisaris PT BPR Majatama Perseroda telah melalui tahapan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Berdasarkan proses yang telah dilalui, saya setuju untuk mengesahkan Pak Poedji sebagai komisaris dan bagian dari dewan komisaris PT BPR Majatama Perseroda," tambahnya.

Bupati Mojokerto juga meminta agar Poedji Widodo segera mulai bekerja dengan target-target yang telah disusun dan ditetapkan untuk mengembangkan BPR Majatama.

Sementara itu, Poedji Widodo mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memajukan BPR Majatama. Ia berkomitmen untuk menjalankan semua proses mekanisme dan tata kelola dengan baik guna mencapai kemajuan bagi BPR Majatama.

"Apa yang menjadi harapan pemegang saham dan rencana bisnis bank akan kami jalankan, serta mewujudkan yang telah dikerjakan selama ini di PT BPR Majatama Perseroda," tuturnya.

Pelantikan Poedji Widodo sebagai komisaris PT BPR Majatama Perseroda juga dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto, Nurul Istiqomah, Ketua Koperasi Karyawan Sahabat Rakyat BPR Bank Pasar Kabupaten Mojokerto, Masruroh, Direktur Utama PT BPR Majatama Perseroda, Tri Hardianto, dan Notaris Kabupaten Mojokerto, Dyah Sulistyorini

bprnews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang baru saja digabungkan akan segera mendapatkan suntikan modal. Hal ini dimungkinkan karena BPR tersebut telah memiliki dasar hukum resmi untuk menerima penyertaan modal.

Dasar hukum tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Perseroan Terbatas BPR Jabar (Perseroda) yang disahkan pada Jumat, 30 Agustus lalu. Dalam Perda tersebut, ditetapkan bahwa modal dasar untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini mencapai Rp 149 miliar.

Pemprov Jawa Barat berkewajiban untuk memenuhi lebih dari 51 persen dari modal dasar tersebut, atau lebih dari Rp76,296 miliar. Saat ini, Pemprov telah menyertakan modal sebesar Rp55,122 miliar, sehingga masih ada kewajiban sebesar Rp21,173 miliar yang harus dipenuhi.

Dalam Perda tersebut juga dijelaskan bahwa sisa kewajiban penyertaan modal ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2026 akan disalurkan Rp10 miliar, pada 2027 sebesar Rp 5 miliar, dan pada 2028 sebesar Rp6,173 miliar.

Di sisi lain, kepengurusan BPR hasil penggabungan tersebut juga telah terbentuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang digelar sekitar dua pekan lalu. "Kepengurusannya sudah terbentuk," ujar Kepala Biro BUMD dan Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Jawa Barat, Lusi Lesminingwati.

Lusi juga menambahkan bahwa pihaknya telah melanjutkan proses perizinan pembentukan kepengurusan ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah izin tersebut diterbitkan, BPR hasil merger ini akan bisa mulai beroperasi. "Kami sudah mengajukan izin ke OJK, administrasi telah kami lengkapi, sekarang tinggal menunggu izin keluar supaya BPR bisa mulai beroperasi," jelasnya.

Pembahasan terkait penggabungan empat BUMD ini telah berlangsung di kalangan eksekutif dan legislatif sejak September 2023. Empat BUMD yang dimaksud adalah BPR Karya Utama Jabar di Kabupaten Subang, BPR Wibawa Mukti Jabar di Bekasi, BPR Artha Galuh Mandiri Jabar di Kabupaten Ciamis, dan BPR Majalengka Jabar di Kabupaten Majalengka.

Proses merger BPR ini resmi disetujui oleh para anggota dewan melalui Rapat Paripurna yang digelar pada Maret 2024. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa PT BPR Karya Utama akan menjadi entitas yang menerima penggabungan tersebut

bprnews.id - Pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-18 sejak merger, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) BKK Karangmalang, Sragen, menyelenggarakan acara Gebyar Penyaringan Undian Gratis Berhadiah bagi nasabah tabungan dan deposito. Acara ini digelar di Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen pada hari Selasa, 3 September 2024.

Total hadiah yang diundi mencapai Rp 560 juta, dengan 38.439.320 nomor undian yang dibagikan kepada para nasabah tabungan, deposito, dan kredit.

Wakil Bupati Sragen, Suroto, meresmikan pembukaan Gebyar Undian Berhadiah tersebut. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, Eko Hariyanto; Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Yuly Emmylia; serta berbagai pejabat dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat eselon II, camat, dan ratusan stakeholder serta nasabah lainnya.

"Kami mengadakan undian gratis berhadiah ini sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat serta para stakeholder yang memiliki tabungan, deposito, dan kredit. Melalui acara ini, kami mempertemukan mereka dengan pegawai, pengurus, dan pemilik BPR BKK Karangmalang Sragen, untuk bersama-sama menuju masa depan yang lebih baik. Total hadiah yang diundi adalah Rp 560 juta, ditambah dengan doorprize yang diberikan kepada warga Sragen," kata Raji, Direktur Utama BPR BKK Karangmalang, kepada wartawan pada Selasa siang.

Raji menjelaskan bahwa tema undian berhadiah ini adalah "Tangguh, Sukses Bersama UMKM." Dia menekankan bahwa fokus pelayanan mereka adalah kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baik dalam hal penyimpanan maupun penyaluran kredit produktif kepada UMKM, yang mencapai 62%. Selain itu, mereka juga memberikan bantuan pengembangan ekonomi melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dalam momentum tersebut, BPR BKK Karangmalang juga memberikan bantuan CSR berupa beasiswa kepada siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, bantuan modal kerja, pengentasan kemiskinan ekstrem (PKE), bantuan kursi lansia di Panti Raharjo Sragen, serta santunan kematian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Jumlah nasabah BPR BKK Karangmalang mencapai 74.000 orang dari tabungan, 4.000 orang dari deposito, dan 10.000 orang dari kredit. Kepercayaan masyarakat terhadap BPR BKK Karangmalang sudah luar biasa, dan saya sangat berterima kasih. Pada Gebyar Undian Gratis Berhadiah ini, kami mengundang 538 orang, yang terdiri dari 88 pejabat pemerintah, 138 penerima beasiswa, 250 nasabah, 59 mitra kerja, dan tiga penerima bantuan CSR secara simbolis," tambahnya.

Raji menekankan bahwa selain sebagai ajang silaturahmi, gebyar penyaringan undian berhadiah ini juga merupakan bentuk apresiasi dan terima kasih kepada para pelanggan dan nasabah atas kepercayaan yang telah diberikan kepada BPR BKK Karangmalang. Sebagian dari pendapatan BPR BKK Karangmalang, lanjutnya, dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk hadiah yang diundi secara gratis.

Peserta undian gratis berhadiah ini adalah nasabah BPR BKK Karangmalang Sragen yang memiliki saldo simpanan hingga 31 Juli 2024, termasuk nasabah tabungan masyarakat desa (Tamades), Tamades Sejahtera, simpanan pelajar (Simpel), dan deposito berjangka.

Raji menyebutkan bahwa total dana Tamades mencapai Rp501.698.713.350; deposito Rp251.208.755.000; Tamades Sejahtera Rp8.454.447.830; dan tabungan Simpel senilai Rp7.850.492.300, dengan total keseluruhan dana tabungan mencapai Rp769.212.428.480