BPRNews.id - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah yang akan dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Program ini termasuk pembangunan 2 juta rumah di wilayah pedesaan, yang menjadi bagian dari visi besar BTN untuk menjadi bank penyedia pinjaman terbaik di Asia Tenggara. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyatakan bahwa program ini berpotensi menjadikan BTN sebagai the best mortgage bank in Southeast Asia.
Nixon menjelaskan bahwa meski tantangan besar dalam mewujudkan program ini pasti ada, BTN siap untuk menghadapinya. Salah satu tantangan terbesar adalah jumlah keluarga yang belum memiliki hunian layak di Indonesia, yang mencapai 10 juta keluarga, berdasarkan data statistik SUSENAS. Banyak rumah di pedesaan dihuni oleh 2-3 keluarga dalam satu tempat tinggal, dan rumah-rumah tersebut sering kali tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.
BTN berkomitmen untuk mendukung pembangunan rumah layak huni dengan harga terjangkau. Tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam penyediaan rumah yang ramah lingkungan. BTN telah memulai proyek percontohan dengan membangun 200 rumah per tahun menggunakan material daur ulang dari sampah plastik, yang disebut sebagai "Low Emission Carbon House". Inisiatif ini diimplementasikan di beberapa kota, termasuk Bekasi.
Nixon juga mengungkapkan bahwa perubahan besar dalam sistem pembelian rumah telah terjadi berkat digitalisasi. Saat ini, banyak orang yang sudah membeli rumah secara online, meski proses akad KPR masih menjadi kendala untuk dilakukan secara daring. BTN berharap di masa mendatang, seluruh proses yang terkait dengan pembelian rumah, termasuk sertifikasi, dapat dilakukan sepenuhnya secara digital. Hal ini akan mempercepat layanan dan memperluas akses bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah.
Dengan dukungan BTN dalam program 3 juta rumah ini, perseroan menargetkan untuk memperkuat posisinya sebagai bank penyedia Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terbesar di Asia Tenggara, sesuai dengan visi besar mereka dalam mendukung kebutuhan perumahan nasional yang layak dan terjangkau
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara (OJK Sumut) telah menangani sebanyak 932 pengaduan konsumen dari Januari hingga Agustus 2024. Kepala Kantor OJK Sumut, Khoirul Muttaqien, menyatakan, "Dari total tersebut, pengaduan terbanyak berasal dari sektor perbankan, yaitu 206 pengaduan."
Khoirul juga menjelaskan, "Pengaduan lainnya meliputi 206 dari sektor asuransi, 182 berkaitan dengan fintech peer-to-peer (_P2P_) lending yang terdaftar di OJK, serta 168 berhubungan dengan perusahaan pembiayaan." Sisa pengaduan melibatkan layanan industri keuangan nonbank (IKNB) dan sektor pasar modal.
Dalam menangani pengaduan yang diterima melalui aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK), Khoirul menegaskan bahwa OJK Sumut berkomitmen untuk menyelesaikan setiap laporan. "Kami terus berupaya menyelesaikan laporan yang diterima, baik yang mengandung indikasi sengketa maupun pelanggaran. Seluruh 932 pengaduan telah ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya.
Selain itu, Khoirul melaporkan bahwa OJK Sumut telah menggelar 148 kegiatan edukasi keuangan yang melibatkan lebih dari 33.451 peserta, termasuk mahasiswa, pelajar, pelaku UMKM, dan masyarakat 3T (tertinggal, terluar, terdepan). "Ini termasuk program roadshow edukasi daerah 3T menggunakan kendaraan Simolek Edutainment OJK yang langsung menjangkau kabupaten-kabupaten di kategori tersebut," tambahnya.
OJK juga melaksanakan tiga kegiatan Training of Trainers (_ToT_) dan implementasi program ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Kabupaten Langkat, yang ditujukan kepada santri, tenaga pengajar, dan pengurus pondok pesantren.
BPRNews.id - Sebanyak 51 karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Central Artha mengikuti kegiatan pembinaan mental selama tiga hari, dari Jumat hingga Minggu (11-13 Oktober 2024), bertempat di Markas Komando (Mako) Brigade Infanteri 4/Dewa Ratna di Slawi, Kabupaten Tegal.
Program pembinaan ini mencakup latihan kepemimpinan dan penguatan karakter yang meliputi Peraturan Baris-Berbaris (PBB) dan yel-yel, wawasan kebangsaan, kedisiplinan dan kepatuhan, psikologi lapangan, serta manajemen waktu, SDM, organisasi, dan pengambilan keputusan.
Kegiatan dilakukan di dua lokasi, yakni lapangan Brigif dan hanggar, sementara peserta beristirahat di dua barak yang telah disediakan. Para peserta tampak berpeluh keringat karena panas terik dan kelelahan akibat aktivitas fisik di lapangan.
Direktur Utama BPR Central Artha, Ismiyanto, menjelaskan bahwa tantangan di dunia bisnis, khususnya perbankan, semakin kompleks dan dinamis. Persaingan ketat dengan lembaga keuangan lain, regulasi yang terus berubah, dan kebutuhan akan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu, menurutnya, mental yang kuat diperlukan bagi para pemimpin di BPR Central Artha.
“Melalui pembinaan militer seperti ini, harapannya dapat meningkatkan kekuatan mental, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai,” ujar Ismiyanto. “Kami bekerja sama dengan TNI, dalam hal ini Brigif 4/Dewa Ratna Slawi, untuk melatih mental 51 karyawan kami. Tujuannya agar para pemimpin di perusahaan memiliki mental yang tangguh, disiplin, dan mampu menjadi teladan bagi bawahannya,” tambahnya saat melepas peserta menuju Mako Brigif.
WS DANDENMA BRIGIF 4/Dewa Ratna, Kapten Inf Aris Arifiyanto, mengingatkan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri, terutama melalui kedisiplinan.
“Salah satu kunci keberhasilan adalah disiplin. Harapannya, setelah kegiatan ini, peserta dapat menerapkan nilai-nilai kedisiplinan,” ungkap Kapten Inf Aris Arifiyanto saat memberikan pengarahan di Hanggar Brigif 4/Dewa Ratna.
Kapten Aris juga menjelaskan bahwa meskipun praktik militer dan perbankan berbeda, prinsip manajemen yang diterapkan di keduanya sama, yaitu POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling).
Selain mendapatkan teori kepemimpinan dan pembinaan karakter, peserta juga menjalani latihan fisik, termasuk latihan PBB, mountaineering, serta olahraga lain untuk meningkatkan kekompakan tim.
BPRNews.id - Pjs. Bupati Morowali Utara (Morut), Dr. Farid R. Yotolembah, M.Si., menghadiri acara grand opening Kantor Cabang Kolonodale PT. BPR Yaspis Dana Prima yang berlokasi di Kompleks Papoji, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, pada Selasa (15/10/2024).
Dalam sambutannya, Pjs. Bupati Morut, Dr. Farid R. Yotolembah, M.Si., menyampaikan bahwa untuk mencapai kemajuan pembangunan daerah, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Bank BPR, katanya, dapat menjadi salah satu sumber modal yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali Utara.
Pjs. Bupati Morut juga mengajak seluruh pihak swasta di Kabupaten Morowali Utara untuk lebih aktif terlibat dalam pembangunan daerah.
“Khususnya dalam hal menjaga kebersihan Kota Kolonodale, berikan edukasi dan dukungan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan yang bersih dan sehat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPR Yaspis, Ir. Nyoman Muliadi, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah atas izin yang diberikan, sehingga Kantor Cabang Kolonodale BPR Yaspis resmi dibuka pada Selasa (15/10/2024). Acara ini bertepatan dengan HUT ke-16 PT. BPR Yaspis Dana Prima, dengan harapan kehadiran cabang baru ini dapat mendukung pelaku usaha, UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sesuai visi kami untuk menjadi BPR yang sehat, berkembang, dan memberikan kontribusi bagi daerah, kami berharap kehadiran cabang di Kolonodale bisa memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat,” ujar Nyoman.
Pada acara tersebut, PT BPR Yaspis Dana Prima juga memberikan bantuan kepada panti asuhan serta menyerahkan jaminan kepada ahli waris debitur yang telah meninggal, yang langsung diserahkan oleh Direktur Utama PT. BPR Yaspis Dana Prima.
Acara dilanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun ke-16 PT. BPR Yaspis Dana Prima dan pengguntingan pita oleh Pjs. Bupati Morut sebagai tanda peresmian Kantor Cabang BPR Yaspis Kolonodale.
Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara, Ir. Musda Guntur MM, komisaris dan pemegang saham PT. BPR Yaspis Dana Prima, serta sejumlah Pejabat Eselon II Pemda Morut, dan tamu undangan dari sektor swasta.
BPRNews.id - Sejak beroperasi pada tahun 2005, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah dari 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di Bali, dengan total mencapai Rp277,21 miliar hingga September 2024. Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S Hidayat, menjelaskan, "Dua BPR/BPRS dalam likuidasi dan delapan lainnya sudah selesai ditangani, dengan jumlah total simpanan layak bayar sebanyak Rp277,21 miliar yang berasal dari 19.884 rekening."
Bambang menegaskan bahwa penutupan BPR/BPRS tidak selalu mencerminkan kondisi perekonomian yang memburuk, melainkan lebih kepada masalah tata kelola. "Penutupan BPR/BPRS pun relatif tidak akan berdampak kepada masyarakat secara luas. Khusus bagi pemegang rekening, mereka aman karena dijamin oleh LPS," ujarnya.
Rata-rata simpanan bank umum di Bali juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan peningkatan sebesar 8,08 persen year on year (yoy) pada Agustus 2024. "Pertumbuhan simpanan bank umum di Provinsi Bali tetap solid, dan selalu tumbuh lebih dari rata-rata nasional," ungkap Bambang.
Dari segi rekening, Bali menempati urutan ke-17 secara nasional dengan total 8,66 juta rekening, sementara dalam nominal simpanan, Bali berada di urutan ke-7 dengan total Rp171,64 triliun.
Mengenai Program Penjaminan Polis (_PPP_) yang akan mulai berlaku pada Januari 2028, Bambang menjelaskan bahwa tujuan LPS adalah melindungi pemegang polis dari perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut. "Sejalan dengan penetapan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (_UU P2SK_), LPS telah melakukan perubahan struktur organisasi untuk menjalankan mandat baru ini," tambahnya.
Pada tahun 2023, LPS telah menyelesaikan berbagai perubahan organisasi dan peraturan terkait untuk persiapan _PPP_. Menurut Bambang, "Pada 2024, LPS menargetkan untuk menyelesaikan segala peraturan pelaksanaan terkait UU P2SK." Selain itu, persiapan LPS untuk tahun 2025 mencakup penyesuaian teknologi informasi dan pengembangan kompetensi untuk _PPP_.