BPRNews.id  -  Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan bahwa aset perbankan syariah Indonesia berpotensi mencapai Rp1.000 triliun dalam waktu dekat. Prediksi ini muncul dengan asumsi adanya optimalisasi sektor-sektor ekonomi syariah seperti wisata halal dan produk-produk halal yang semakin berkembang di Indonesia.

Didik J. Rachbini, Ekonom Senior INDEF, menyatakan bahwa saat ini aset perbankan syariah berada di kisaran Rp845 triliun. Menurutnya, jika potensi ekonomi syariah dapat dimaksimalkan, angka Rp1.000 triliun bukanlah hal yang sulit dicapai dalam waktu dekat. “Ekonomi syariah itu, dari data terakhir, aset perbankannya sudah sekitar Rp845 triliun. Saya kira, dalam waktu dekat bisa tembus Rp1.000 triliun, dan ini adalah potensi yang besar,” ungkap Didik dalam acara peluncuran Center for Sharia Economic Development (CSED) yang diadakan secara virtual pada Selasa (3/9/2024).

Didik menyoroti bahwa wisata halal dan produk halal di Indonesia memiliki peluang besar, meskipun promosi dan pengelolaan bisnis serta manajemen sektor ini masih memerlukan peningkatan signifikan. Menurutnya, perbankan syariah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia, sehingga perkembangan aset di sektor ini dapat memberikan dorongan positif bagi perekonomian syariah secara keseluruhan. “Instrumen-instrumen yang paling penting dalam ekonomi syariah itu adalah perbankan, turisme, produk halal, dan lain-lain,” tambah Didik.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa Indonesia saat ini menduduki peringkat ketiga dalam ekonomi dan keuangan syariah global. Selain itu, pada tahun 2024, Indonesia berhasil menempati posisi pertama dalam sektor global muslim travel. Sektor-sektor unggulan seperti pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen muslim, serta pariwisata ramah muslim telah tumbuh sebesar 3,93%, dan kontribusinya mencakup sekitar 23% dari ekonomi nasional.

Di sisi lain, Ma’ruf Amin juga menyoroti perkembangan positif sektor keuangan syariah Indonesia, yang terlihat dari peningkatan aset dan diversifikasi lembaga keuangan syariah. "Aset pasar modal syariah kini hampir mencapai 20% dari total aset pasar modal nasional," jelasnya.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Juni 2024 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset bank umum syariah dan unit usaha syariah per Juni 2024 tercatat sebesar Rp874,09 triliun, meningkat dari Rp845,6 triliun pada Januari 2024

BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut berperan aktif dalam mendorong pariwisata berkualitas di Indonesia dengan mendukung penuh penyelenggaraan Indonesia Quality Tourism Conference (IQTC) pertama pada tahun 2024. Acara ini berlangsung di Sanur, Bali, pada 29-30 Agustus 2024 dan dihadiri oleh sekitar 250 delegasi dari dalam dan luar negeri, termasuk perwakilan dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, industri terkait, serta para akademisi.

"Konferensi ini menjadi platform bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menetapkan dan menerapkan standar pariwisata berkualitas. LPS merasa terhormat dapat mendukung konferensi besar ini," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, seperti yang disampaikan pada Senin (2/9/2024). 

Pertumbuhan sektor pariwisata, menurut Purbaya, memberikan dampak positif terhadap berbagai aktivitas ekonomi yang terkait dengan ekosistemnya, termasuk sektor keuangan dan perbankan. Industri perbankan memiliki peran krusial dalam mendukung pariwisata nasional dan regional, termasuk di kawasan ASEAN +3 yang mencakup ASEAN, China, Korea Selatan, dan Jepang.

"Bank memainkan peran penting dengan memberikan pinjaman dan dukungan finansial untuk pembangunan infrastruktur pariwisata seperti hotel, resor, dan sarana transportasi. Ini membantu menciptakan ekosistem pariwisata yang kuat. Selain itu, layanan keuangan seperti penukaran mata uang, kartu kredit, dan mobile banking meningkatkan kenyamanan dan keamanan transaksi bagi wisatawan," jelas Purbaya.

Melalui konferensi ini, LPS juga ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan rekreasi dan pariwisata. "Belum semua keluarga bisa menikmati gaya hidup yang berkaitan dengan rekreasi, tetapi dengan perencanaan keuangan yang baik, masyarakat bisa memanfaatkan layanan perbankan untuk menabung dan merencanakan liburan mereka," tambahnya.

Purbaya juga menegaskan bahwa tugas LPS dalam menjamin simpanan nasabah serta menjalankan resolusi bank memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memberikan apresiasi kepada LPS, Bank Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atas upaya kolaboratif mereka dalam mendukung pengembangan pariwisata berkualitas di Indonesia. "Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya konferensi ini. Kehadiran perwakilan dari Forum Ekonomi Dunia juga membuka peluang untuk memperdalam diskusi tentang pengembangan pariwisata berkualitas," ujar Luhut.

IQTC 2024 merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan utama. Konferensi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Pariwisata Berkualitas (Quality Tourism) dan mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, serta menetapkan strategi dan standar QT untuk kawasan ASEAN +3.

bprnews.id - Ketua Dewan Komisaris (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, hadir sebagai narasumber di acara Disway Podcast pada Senin, 2 September 2024.

Disway Podcast kali ini membahas topik tentang stabilitas ekonomi dan peran LPS dalam menjaga keamanan sistem perbankan di Indonesia, dengan tajuk "CEO Harian Stabilitas Ekonomi".

CEO Harian Disway, Dahlan Iskan, mengangkat isu mengenai stabilitas ekonomi yang terlihat aman setelah empat tahun menjabat, dan mempertanyakan tentang persediaan dana yang dimiliki LPS.

Purbaya menjelaskan bahwa saat ini LPS mengelola dana sekitar Rp 240 triliun, dan diperkirakan dana tersebut akan meningkat menjadi Rp 270-290 triliun pada akhir tahun ini.

Dana tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas sektor perbankan.

"Kita hanya diperbolehkan menempatkan dana pada Surat Berharga Negara (SBN) dan sekitar Rp5 triliun di perbankan," jelas Purbaya.

"Saya berharap perbankan tetap stabil, agar dana ini tidak perlu digunakan dan pekerjaan saya tidak terlalu berat," tambahnya.

Saat Dahlan bertanya mengenai situasi BPR (Bank Perekonomian Rakyat) yang dianggap tidak stabil, Purbaya menyatakan bahwa meskipun setiap tahun ada sekitar 7-8 BPR yang mengalami kegagalan, ini tidak memberikan dampak signifikan secara keseluruhan.

"Sebagian besar BPR yang gagal biasanya karena masalah manajemen yang buruk atau adanya penyelewengan dana," kata Purbaya.

Dahlan kemudian menanyakan dampak kegagalan BPR terhadap masyarakat, khususnya terkait potensi demonstrasi atau keresahan sosial.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya selalu memastikan dana nasabah tetap aman dan tersedia dalam waktu lima hari setelah penarikan.

"Kami selalu menjaga agar uang Anda tetap aman," tegasnya.

Purbaya juga menyampaikan bahwa meskipun pada tahun 2020 terdapat tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19, tidak terjadi penarikan dana besar-besaran dari simpanan.

"Kampanye kami adalah untuk memastikan bahwa simpanan Anda tetap aman, dengan jaminan hingga Rp2 miliar per bank," tutupnya.

BPRNews.id - Pada September 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin kepada 98 layanan pinjaman online (pinjol) atau fintech peer-to-peer lending. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan masyarakat dalam menggunakan jasa pinjol dan mengurangi risiko terjebak dalam pinjol ilegal yang dapat merugikan.

“Dengan adanya izin resmi ini, kami berharap masyarakat dapat lebih percaya dan aman dalam menggunakan layanan pinjol yang terdaftar, serta terhindar dari praktik ilegal yang merugikan,” ujar perwakilan OJK dalam keterangan resmi.

Daftar terbaru ini merupakan hasil pembaruan yang dirilis oleh OJK pada Juli 2024 dan masih berlaku hingga September 2024, seperti dilaporkan oleh Okezone dari laman resmi OJK. OJK terus mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa keabsahan pinjol sebelum menggunakan layanan mereka.

Beberapa pinjol yang telah terdaftar dan berizin dari OJK antara lain:

1. ETHIS - ethis.co.id

2. AdaModal - adamodal.co.id

3. Ringan - ringan.co.id

4. Danamas - p2p.danamas.co.id

5. UATAS - uatas.id

6. KoinP2P - koinp2p.com

7. IKI Modal - ikimodal.com

8. GandengTangan - gandengtangan.co.id

9. FinPlus - finplus.co.id

10. Avantee - avantee.co.id

... hingga nomor 59.

OJK juga menekankan pentingnya memilih pinjol yang terdaftar untuk memastikan legalitas dan keamanan transaksi. “Kami terus melakukan pemantauan dan pembaruan untuk memastikan bahwa layanan pinjol yang beroperasi di Indonesia mematuhi regulasi yang berlaku,” tambah perwakilan OJK.

Dengan regulasi yang semakin ketat, diharapkan sektor fintech pinjaman online dapat berkembang secara sehat dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional tanpa mengorbankan keamanan konsumen.

BPRNews.id  -  Informasi mengenai keterlibatan Agata Sampebulu' dalam organisasi politik terungkap melalui Surat Keputusan (SK) Partai Golkar Nomor: KEP 013/DPD-1/PG/III/2021, yang mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Toraja Utara untuk periode 2020-2025. Nama Agata muncul dalam SK tersebut sebagai Ketua Bagian Pemenangan Pemilu DPD II Toraja Utara.

Keterlibatan pegawai bank, khususnya pegawai bank BUMD seperti Bank Sulselbar, dalam organisasi politik bertentangan dengan peraturan perbankan di Indonesia. Seorang pengamat menyatakan bahwa ini merupakan masalah serius dan mendesak pihak Direksi Bank Sulselbar untuk segera memeriksa kebenaran keterlibatan Agata. "Jika terbukti, sanksi tegas harus diberikan untuk menjaga integritas bank," ujarnya.

Agata sendiri saat ini menjabat sebagai staf kredit di Bank Sulselbar Cabang Rantepao, dengan tanggung jawab penting dalam pengelolaan kredit, terutama kredit untuk pegawai ASN. Berdasarkan aturan yang berlaku, pegawai bank berstatus BUMD dilarang terlibat dalam kegiatan politik.

Menanggapi informasi ini, Agata mengaku belum mengetahui adanya SK tersebut dan berencana untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan pimpinan cabang Bank Sulselbar. "Saya belum tahu soal SK itu, dan saya perlu bicara dulu dengan pimpinan saya. Tabe pak, nanti saya hubungi kembali setelah konsultasi," ujarnya.

Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, khususnya dalam hal netralitas politik bagi pegawai bank BUMD