BPRNews.id - Bank Mandiri baru saja dianugerahi penghargaan dalam kategori Bank Pencapaian KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Hari Indonesia Menabung (HIM) yang diadakan di JIEXPO pada Kamis (22/8). Selain itu, Bank Mandiri juga meraih penghargaan untuk kategori Satuan Implementasi KEJAR Terbaik, yang diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bondowoso, sekolah binaan yang telah mendapatkan dukungan dalam edukasi dan sosialisasi keuangan untuk pelajarnya.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar, menyatakan, "Kami sangat berterima kasih atas apresiasi ini dari OJK. Komitmen kami adalah terus mendorong inklusi dan literasi keuangan di seluruh lapisan masyarakat." Ia menambahkan bahwa, "Kesadaran akan pentingnya mengelola keuangan harus ditumbuhkan sejak usia dini. Kami akan terus bekerja sama dengan sekolah dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi finansial kepada pelajar di seluruh Indonesia."

Penghargaan ini menunjukkan dedikasi Bank Mandiri dalam mendukung pembangunan Indonesia melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Bank Mandiri telah berupaya melalui berbagai inovasi dan program untuk mendukung target inklusi keuangan yang ditetapkan sebesar 90 persen pada 2024. 

Hingga Juli 2024, jumlah rekening Bank Mandiri tumbuh 8,5 persen dibandingkan tahun lalu, mencapai nilai Rp429 triliun, termasuk pertumbuhan di segmen pelajar dan disabilitas. Selain itu, Bank Mandiri juga memperluas layanan digitalnya dengan menambah fitur di aplikasi Livin' by Mandiri, yang kini digunakan oleh lebih dari 26 juta nasabah.

"Melalui komitmen dan sinergi dari semua pemangku kepentingan, kami berharap dapat terus menghadirkan solusi finansial inovatif bagi masyarakat di berbagai kalangan," tutup Alexandra.

BPRNews.id  - Unit Usaha Syariah (UUS) bankjatim berkomitmen untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan peluncuran Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) oleh UUS bankjatim pada Rabu (21/8), menjadikannya sebagai yang pertama di antara seluruh Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah BPD di Indonesia yang meluncurkan produk ini.

Acara peluncuran yang berlangsung di Ballroom Morazen Hotel Surabaya dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman, Direktur Kepatuhan bankjatim, Umi Rodiyah, serta Analis Eksekutif Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah OJK, Gunawan Setiyo Utomo. Selain itu, Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) bankjatim, Kh. Afifuddin Muhajir, dan Anggota DPS bankjatim, Sukadiono, juga turut hadir.

Busrul Iman menyatakan bahwa peluncuran CWLD ini adalah langkah penting dalam memperkuat peran perbankan syariah di Indonesia. "CWLD adalah instrumen wakaf yang tidak hanya memberikan manfaat finansial kepada wakif, tetapi juga memberikan dampak sosial yang besar bagi masyarakat," katanya. 

Lebih lanjut, Busrul menjelaskan bahwa program ini bekerja sama dengan Nadzir, Yayasan Gerakan Wakaf Indonesia, dan Nadzir Rumah Wakaf Indonesia untuk menyalurkan dana wakaf ke dua bidang utama. Pertama, CWLD Seri 1 akan mendukung program beasiswa bagi mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui kerja sama dengan Gerakan Wakaf Indonesia. "Ini adalah kontribusi nyata UUS bankjatim dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan pilar penting untuk masa depan bangsa," tegasnya.

Kedua, CWLD Seri 1 juga akan mendukung program bantuan modal usaha untuk UMKM melalui kerja sama dengan Rumah Wakaf Indonesia, bertujuan untuk memberdayakan UMKM di Jawa Timur agar lebih mandiri.

CWLD adalah produk wakaf uang temporer yang menggabungkan fungsi sosial dengan fungsi komersial bank syariah. Produk ini mirip dengan deposito pada umumnya, di mana nasabah atau wakif menyetor dana wakaf tunai ke bank dalam bentuk deposito. Namun, yang membedakannya adalah bagi hasil deposito tersebut tidak diberikan kepada nasabah, melainkan disalurkan kepada penerima manfaat wakaf melalui Nadzir.

Sementara itu, Gunawan Setiyo Utomo menekankan bahwa LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang), yang mengelola CWLD, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana wakaf. "LKS-PWU harus memastikan bahwa dana wakaf dikelola dengan aman sesuai prinsip syariah dan diawasi oleh OJK," ujarnya.

Gunawan juga menambahkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, mencapai Rp 180 triliun, namun realisasinya masih sangat kecil, yaitu sekitar 1 persen hingga 2023. "Ini yang harus kita maksimalkan demi kemaslahatan umat," tegasnya.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah mendorong konsolidasi di sektor perbankan syariah untuk melahirkan dua hingga tiga bank umum syariah (BUS) besar dalam hal aset, guna meningkatkan daya saing industri perbankan syariah di Indonesia. Hingga semester I-2024, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), anak usaha BUMN, masih memimpin pasar dengan aset mencapai Rp360,85 triliun.

Sebelumnya, BTN Syariah, unit usaha syariah dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), hampir menjadi pesaing utama BSI setelah berencana untuk spin off menjadi BUS dan mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (BMI). Namun, BTN Syariah akhirnya membatalkan rencana akuisisi BMI. Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Deden Firman, mengungkapkan, "Kami mengakui bahwa proses konsolidasi tidak mudah. Jika konsolidasi terjadi, kami akan memfasilitasi dan memberikan dukungan, namun tetap perlu diingat bahwa konsolidasi bersifat business to business (b2b) dan harus mempertimbangkan bentuk bisnis di masa depan."

Deden menambahkan, "Pada akhirnya, keputusan untuk konsolidasi kembali pada entitas bank itu sendiri atau memilih partner yang sesuai, karena sinergi yang diharapkan adalah kunci."

Saat ini, aset Bank Muamalat tercatat sebesar Rp64,9 triliun, sedangkan aset BTN Syariah mencapai Rp54,84 triliun pada kuartal I-2024. Jika BTN Syariah dan BMI bergabung, aset gabungan mereka diperkirakan mencapai Rp119,74 triliun. Namun, BTN Syariah kini mempertimbangkan akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVS) yang asetnya jauh lebih kecil, mencapai Rp3,12 triliun pada Mei 2024. Dengan akuisisi ini, aset gabungan BTN Syariah dan BVS diperkirakan hanya sekitar Rp57,96 triliun.

Deden juga menyoroti perkembangan BSI yang telah tumbuh signifikan sejak penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah pada 2021, yang awalnya memiliki aset sekitar Rp240 triliun dan kini telah berkembang menjadi sekitar Rp360 triliun. "Ini menunjukkan bahwa konsolidasi dapat menghasilkan sinergi dan pertumbuhan organik," ujar Deden.

Dalam konteks peraturan OJK, Deden menjelaskan, bank dapat diminta untuk konsolidasi jika unit usaha syariahnya tidak berkembang dan induknya tidak mampu menumbuhkannya. "UUS yang di-spin off harus memiliki modal minimal Rp1 triliun karena masih bagian dari kelompok usaha bank. Sementara itu, mendirikan bank baru memerlukan modal inti minimum Rp3 triliun," jelasnya.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat, menilai bahwa pembatalan aksi korporasi adalah hal yang wajar jika kedua belah pihak merasa tidak cocok. "Merger sebaiknya tidak menghasilkan nilai yang lebih rendah dibandingkan sebelum merger. Penting untuk mencari cangkang yang tepat yang dapat mendukung bisnis secara keseluruhan," pungkas Emir.

bprnews.id - Dalam rangka memperluas jangkauan kerjasamanya, PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) telah melakukan langkah strategis terbaru. Jasindo Syariah baru-baru ini mengumumkan kerjasama penting dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Aceh.

Langkah ini diambil dengan tujuan memperkuat pasar produk asuransi Jasindo dan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi, terutama dalam upaya memperluas penetrasi produk asuransi mereka. Dengan adanya kerjasama ini, Jasindo Syariah kini telah menjalin kemitraan dengan 31 BPRS melalui jaringan kantor cabang yang tersebar di 10 kota besar di seluruh Indonesia.

Plt. Kepala Grup Pemasaran Direct & Bisnis Strategik Jasindo Syariah, Armen, mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah menandatangani kerjasama baru. "Kerjasama dengan BPR Syariah Hikmah Wakilah," ujarnya. Armen percaya bahwa melalui kerjasama ini, kedua belah pihak akan mampu memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

Kerjasama ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dan Jasindo Syariah menawarkan perlindungan aset yang menyeluruh kepada nasabah BPR Syariah Hikmah Wakilah, termasuk perlindungan dari risiko seperti bencana alam dan kejadian tak terduga lainnya.

Lebih lanjut, Jasindo Syariah juga optimis untuk memperluas jaringan kerjasama mereka tidak hanya terbatas di Aceh, tetapi juga menjangkau berbagai daerah di seluruh Indonesia. "Kami akan menjelajahi seluruh pelosok negeri," jelas Armen.

Jasindo berencana memperluas jaringan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Fokus utama mereka adalah memetakan potensi pertumbuhan serta kebutuhan akan perlindungan asuransi berbasis syariah di berbagai wilayah tersebut.

Pada 24 Juli 2024, Jasindo Syariah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda), yang diresmikan melalui acara di Kantor PT BPR Syariah Mustaqim Aceh.

Melalui kerjasama ini, Jasindo Syariah berkesempatan memasarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi aneka. Selain itu, Jasindo juga menyediakan perlindungan atas risiko-risiko seperti uang dalam perjalanan (Cash in Transit), uang di brankas (Cash in Safe), uang di laci kasir (Cash in Cashier Box), dan emas di brankas (Gold in Safe).

Dengan berbagai langkah ini, Jasindo Syariah berharap dapat memperkuat posisi mereka di pasar asuransi syariah Indonesia dan memberikan perlindungan yang lebih luas kepada masyarakat

BPRNews.id  - Volume transaksi perbankan melalui BI-Fast terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk menurunkan biaya transfer antar bank melalui layanan BI-Fast jika peningkatan transaksi ini terus berlanjut. Pada Juli 2024, volume transaksi BI-Fast meningkat sebesar 65,08% secara year on year (yoy), mencapai 301,41 juta transaksi.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy, menjelaskan bahwa penyesuaian biaya transaksi BI-Fast akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan variabel makroekonomi seperti inflasi. "Penyesuaian ke depan tentu saja tidak tertutup kemungkinan, namun fokus utama kami dalam jangka pendek adalah membangun sinergi yang baik antara infrastruktur yang disediakan BI dengan industri," jelas Ryan dalam media briefing, Jumat (23/8).

Ryan juga menambahkan bahwa masyarakat saat ini masih merasa nyaman dengan biaya transfer BI-Fast yang berlaku saat ini. Menurutnya, fokus BI saat ini adalah bagaimana memperkuat sinergitas dalam sistem pembayaran.

Untuk informasi, saat ini biaya transfer antar bank dengan menggunakan layanan BI-Fast adalah Rp 2.500 per transaksi, sementara jika menggunakan transfer antar bank umum, biayanya adalah Rp 6.500 per transaksi.