BPRNews.id - Asosiasi Bank Perekonomian Rakyat Syariah Indonesia (ASBISINDO) mengadakan seminar dan silaturahmi nasional yang melibatkan para Pemegang Saham Pengendali (PSP) BPR Syariah dari seluruh Indonesia. Acara ini, yang berlangsung di Hotel Alana, Yogyakarta pada 8-10 Agustus 2024, bertujuan untuk memperkuat industri BPR Syariah agar tetap berintegritas, tangguh, dan kontributif, serta memberikan akses keuangan bagi UKM dan masyarakat luas.
Ketua Umum Kompartemen BPR Syariah ASBISINDO, Cahyo Kartiko, dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPR Syariah telah berhasil melewati masa-masa sulit selama tiga tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan aset BPR Syariah yang tumbuh sebesar 12,20% hingga April 2024, mencapai Rp. 22,76 triliun.
Pertumbuhan ini juga didukung oleh peningkatan Pembiayaan yang Diberikan dan Dana Pihak Ketiga yang masing-masing tumbuh 14,31% dan 11,59%, menjadi Rp. 17,66 triliun dan Rp. 15,20 triliun, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (YoY).
“Kami di industri BPRS mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk meraih kepercayaan masyarakat dalam bermitra dengan BPR Syariah,” ujar Cahyo.
Namun demikian, Cahyo menambahkan bahwa pertumbuhan ini dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang perlu diatasi, termasuk persoalan permodalan, dimana sebagian besar BPR Syariah masih berskala kecil, persaingan dengan lembaga keuangan lain, kompetensi sumber daya manusia, model bisnis yang belum mapan, serta keterbatasan infrastruktur TI.
"Kegiatan ini kami adakan untuk memberikan gambaran kepada para pemegang saham mengenai aturan-aturan baru dalam mewujudkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023 – 2027," jelasnya.
Selain itu, Cahyo juga menekankan pentingnya pembaharuan citra industri BPR Syariah sebagai Bank Perekonomian. Tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga bagaimana meningkatkan peran BPR Syariah dengan memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya peluang masuk ke pasar modal, BPR Syariah dapat memperluas bidang usaha ke arah penukaran valuta asing dan transfer dana.
"UU P2SK menjadi momentum penting bagi industri BPR Syariah untuk menentukan posisi yang tepat di tengah persaingan industri jasa keuangan di Indonesia. Kami juga bersyukur dengan diterbitkannya Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027 oleh Otoritas Jasa Keuangan," tambah Cahyo.
Deden Firman Hendarsyah, Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, dalam diskusi dengan para PSP BPR Syariah se-Indonesia, menekankan bahwa BPR Syariah harus lebih aktif dalam sektor UMKM. "Industri BPR Syariah harus menangkap potensi pembiayaan UMKM di Indonesia yang masih sangat besar. BPR Syariah harus bisa menjadi salah satu lokomotif akselerasi pembiayaan di UMKM dan terus mengoptimalkan peran di sektor tersebut dalam rangka mendorong inklusi keuangan, khususnya keuangan syariah di Indonesia," kata Deden.
Deden juga menambahkan bahwa OJK telah mengeluarkan Visi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027 serta Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. "Dengan roadmap ini, kami berharap Industri BPR Syariah bisa terus melakukan inovasi produk dan layanan. BPR Syariah harus memiliki hal unik yang lebih mudah didapatkan serta memberikan manfaat besar kepada masyarakat," jelasnya.
"OJK akan terus mendukung perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional," tutup Deden.
Sebagai informasi tambahan, acara Seminar dan Silaturahmi Nasional PSP BPR Syariah 2024 ini dibuka oleh Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si., Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi DIY. Acara ini juga dihadiri oleh Defri Andri, Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK, Eko Yunianto, Kepala OJK DIY, Ahmad Subhan, Direktur Group Analis Stabilitas Keuangan LPS, dan Putu Rahwidhiyasa, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kirana Indonesia telah merelokasi kantor pusatnya dari Pare, Kediri, ke Surabaya, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kehadiran di kota besar dan memudahkan akses bagi nasabah. Relokasi ini sejalan dengan pertumbuhan basis nasabah yang mayoritas berada di kawasan perkotaan.
BPR Kirana Indonesia, yang didirikan pada tahun 1996 dengan nama awal BPR Prima Dadi Arta, telah mencatat perkembangan pesat. Relokasi kantor pusat ke Surabaya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan dan memperkuat posisi perusahaan di kota besar. Hingga Juli 2024, BPR Kirana telah melayani lebih dari 11.000 nasabah, dengan mayoritas di daerah perkotaan.
"Mayoritas nasabah kami berada di kota besar, sehingga kami memutuskan untuk memindahkan kantor pusat ke Surabaya," ungkap Natanael Edwin Supranoto, Direktur Utama BPR Kirana Indonesia, saat meresmikan kantor baru di Surabaya pada Jumat, 9 Agustus 2024.
Sejak diakuisisi oleh Komunal Group pada Januari 2022, BPR Kirana Indonesia telah mengalami pertumbuhan aset yang signifikan, melonjak dari Rp 5,6 miliar menjadi Rp 963,3 miliar pada Juli 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh transformasi digital dan inovasi layanan, termasuk produk unggulan seperti e-deposito, tabungan dengan bunga kompetitif, dan kredit usaha.
Yonathan, Direktur Operasional BPR Kirana Indonesia, menambahkan, "Pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga yang signifikan menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BPR Kirana Indonesia. Dengan relokasi ke Surabaya, kami berusaha memperluas jangkauan layanan kami dan terus melayani nasabah setia dengan lebih baik."
BPR Kirana Indonesia juga terus menjaga rasio NPL Net pada kisaran 0,7-1,2 persen dan meraih predikat sangat baik dalam kelompok BPR beraset Rp 250-500 miliar. Pada Juni 2024, BPR Kirana Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-26 dari 1.551 BPR di Indonesia berdasarkan besaran aset.
Dengan kantor baru di Surabaya, BPR Kirana berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dan berkontribusi pada kemajuan industri BPR. Sebagai lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), BPR Kirana Indonesia memastikan keamanan dan perlindungan simpanan nasabah.
BPRNews.id - Bank Pembangunan Daerah (BPD), kini menghadapi ancaman serius dari serangan siber. Deputi Pelaporan & Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Fithriadi Muslim, menekankan pentingnya langkah mitigasi yang harus dilakukan oleh bank untuk mengurangi risiko tersebut.
Fithriadi menjelaskan bahwa serangan peretasan terhadap sektor perbankan kini semakin terstruktur. Para pelaku sering kali memanfaatkan kelemahan dalam keamanan IT bank umum dan biller aggregator, serta mengimitasi script server yang digunakan untuk mengakses BI-Fast. Mereka kerap menggunakan ratusan rekening untuk memindahkan dana dari bank umum tanpa memerlukan verifikasi, dan biasanya melakukan aksinya pada akhir pekan.
"Hari Sabtu dan Minggu sering dimanfaatkan karena rekonsiliasi data bank umum dan BI-Fast dilakukan pada hari kerja," jelas Fithriadi dalam Seminar Nasional di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (8/8/2024).
Untuk mengatasi ancaman ini, Fithriadi mengusulkan beberapa strategi mitigasi yang penting untuk diterapkan oleh BPD. Ia menekankan perlunya aturan operasional yang ketat dalam sektor perbankan, serta pentingnya kontrol yang kuat seperti penggunaan kata sandi yang aman, verifikasi akun pengguna, dan pengawasan akses login. Fithriadi juga menyarankan agar setiap karyawan memiliki akses login mereka sendiri dan tidak membagikan informasi pribadi.
“Pastikan juga karyawan tidak memasang perangkat lunak ilegal di perangkat kerja mereka," tambahnya.
Lebih lanjut, Fithriadi merekomendasikan penerapan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat sebelum melakukan transfer uang, dengan minimal dua orang yang harus menyetujui syarat dan ketentuan sebelum transaksi penting dilaksanakan.
“Ini penting untuk menghentikan hal-hal buruk dari situs web yang tidak diizinkan," pungkas Fithriadi.
BPRNews.id - Bank DKI baru-baru ini ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai salah satu Bank Umum Pengelola Keuangan Haji, khususnya untuk periode Juli 2024 hingga Juni 2027. Penunjukan ini memungkinkan Bank DKI menerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dari calon jamaah. Henky Oktavianus, Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI, menyampaikan rasa bangganya atas penunjukan ini, menegaskan bahwa Bank DKI akan menjalankan tanggung jawab ini dengan komitmen penuh dan integritas tinggi.
“Penunjukan ini merupakan kehormatan besar dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan integritas oleh Bank DKI. Hal ini juga merupakan kesempatan bagi Bank DKI untuk turut memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia," ujar Henky Oktavianus.
BPKH, yang bertanggung jawab mengelola dana haji dari calon jamaah di Indonesia, memilih Bank DKI untuk memastikan dana tersebut dikelola dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam upaya mendukung pengelolaan dana haji yang aman, Bank DKI menyediakan fasilitas perbankan lengkap yang dirancang untuk menjaga kenyamanan dan keamanan transaksi para calon jamaah haji.
Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo, menambahkan bahwa penunjukan ini sejalan dengan upaya Bank DKI dalam memperluas layanan perbankan syariah dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
"Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memberi nilai tambah bagi para calon jamaah haji dan mendukung suksesnya pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya. Bank DKI siap mendukung penuh BPKH dalam mewujudkan pengelolaan dana haji yang aman, transparan, dan profesional," kata Agus H Widodo.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menyebutkan bahwa Bank DKI telah menyediakan layanan penerimaan setoran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan umrah melalui produk Tabungan Haji dan Umroh (Taharoh). Layanan ini terintegrasi dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), bebas biaya administrasi, dan setoran bulanan yang dapat dimulai dari Rp100.000, bahkan untuk anak-anak yang baru lahir.
BPRNews.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menegaskan, "OJK menekankan pentingnya integritas dan tata kelola perusahaan yang baik dalam industri perbankan untuk mencegah terjadinya praktik tindak pidana, seperti penggelapan, pembobolan dana nasabah, dan keterlibatan dalam judi online."
Dian juga menambahkan, "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) serta dorongan terhadap integritas sistem adalah isu yang sangat penting bagi kemajuan perbankan umum dan syariah di Indonesia."
Ia kemudian menjelaskan lebih lanjut, "Jika perbankan di Indonesia tumbuh dalam ekosistem yang menjaga integritas, kepercayaan nasabah di tingkat global akan meningkat. Melalui Peraturan OJK Nomor 17/2023 dan Nomor 2/2024, OJK mendorong perbankan untuk memperbaiki tata kelola mereka guna meningkatkan integritas dan citra perbankan di Indonesia."
Untuk informasi lebih lanjut, Dian mengajak, "Simak dialog antara Anneke Wijaya dan saya dalam acara Power Lunch untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana OJK mendorong peningkatan integritas di sektor perbankan umum dan syariah."