Bprnews.id - "Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan serta inovasi yang nantinya dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan kunjungan studi tiru ke PT. BPR Bank Jombang, Jawa Timur," ungkap Bupati Bulungan, Syarwani.,S.Pd.,M.Si.
Kunjungan ini dilakukan mengingat PT. BPR Jombang telah meraih peringkat pertama dalam kategori "The Best 29 BPR Milik Pemda" versi majalah infobank, yang dirilis pada Februari 2024.
Bupati Bulungan berharap kunjungan studi tiru ini dapat memberikan inspirasi serta inovasi bagi PT. BPR Bank Bulungan, terutama dalam meningkatkan program Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) yang menjadi salah satu dari 15 program prioritas Pemda Bulungan.
"Kredit Mesra merupakan salah satu dari 15 program prioritas Pemda Bulungan. Sehingga perlu langkah strategis dan inovatif untuk memaksimalkan program ini," ungkapnya.
PT. BPR Bank Bulungan sendiri merupakan lembaga keuangan mikro yang bergerak di sektor perbankan, dengan tujuan untuk memfasilitasi kegiatan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bulungan. Melalui program Kredit Mesra, PT. BPR Bank Bulungan memberikan dukungan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya tanpa kesulitan memperoleh modal.
Namun, untuk berhasil dalam memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, PT. BPR Bank Bulungan perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi dalam pemberian kredit kepada masyarakat.
"Melalui studi tiru di PT. BPR Bank Jombang, diharapkan dapat ditemukan strategi dan inovasi baru yang dapat meningkatkan kinerja PT. BPR Bank Bulungan, sehingga memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi Bulungan," jelasnya.
Kunjungan ini merupakan langkah nyata keseriusan Pemda Bulungan dan PT. BPR Bank Bulungan dalam melakukan langkah strategis guna meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai program stategis yang telah dibuat.
Bprnews.id - Bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Afrizal Sintong, melakukan pelantikan Direktur Utama dan Direktur Umum Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rokan Hilir pada Selasa (27/02/2024) di Mess Pemda, Jalan Perwira, Bagansiapiapi, Rohil, Provinsi Riau.
"Kami mengucapkan selamat kepada Direktur Utama dan Direktur Umum yang baru dilantik, semoga dapat menjalankan amanah dengan baik. Semua perusahaan daerah kami harapkan bagus administrasi dan manajemennya. Upayakan diatur dengan baik supaya usaha mendapatkan untung sebagaimana kita membuat usaha sendiri. Tentunya BUMD kita mau cari keuntungan di sana supaya perusahaan ini bisa maju," ungkap Bupati Afrizal Sintong dalam sambutannya.
Bupati Afrizal menekankan pentingnya pengawasan terhadap PD BPR untuk memastikan manajemen perusahaan berjalan dengan baik. Dia juga mengungkapkan harapannya agar PD BPR dapat membuka cabang di setiap kecamatan yang ada di Rohil.
"Kami berharap PD BPR ini bisa maju, awasi manajemennya, bila perlu nanti buka cabang di semua kecamatan, dan nanti bisa ditambah lagi penyertaan modalnya. Kalau sudah berkembang tidak menutup kemungkinan para PNS, PTT, dan DPRD bisa meminjam di BPR. Semoga apa yang kita harapkan dapat terlaksana dengan baik," tambahnya.
Acara pelantikan ini dihadiri oleh Asisten 1 Fery H Parya, Asisten III Ali Asfar, para Kepala OPD, Sekwan Sarman Syahroni, para pimpinan bank, komisioner Baznas, serta Direktur yang dilantik beserta keluarganya. Acara ditutup dengan doa serta memberikan ucapan selamat kepada Direktur Utama dan Direktur Umum PD BPR Rokan Hilir yang baru dilantik.
Bprnews.id - "Pencabutan izin usaha PT BPR EDCCASH (EDC Cash) di Tangerang, Banten, disebabkan oleh keterlibatan pemegang sahamnya dalam tindak pidana, sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal," ungkap Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS, Didik Madiyono, dalam keterangan kepada ANTARA di Jakarta, Rabu malam.
Didik menjelaskan bahwa pemegang saham terlibat dalam kasus tindak pidana dan saat ini berada dalam proses penyidikan oleh Bareskrim Polri. Sebagai konsekuensi, dana yang seharusnya disetorkan sebagai modal usaha bank tersebut telah disita oleh penyidik.
"LPS pernah menjajaki kerjasama dengan investor untuk mengupayakan penyehatan dan penyelamatan BPR EDC Cash. Namun, investor tersebut mengundurkan diri setelah melakukan uji kelayakan selama hampir dua minggu, karena melihat potensi permasalahan yang cukup besar," jelas Didik.
"Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang matang, kami memutuskan untuk tidak menyelamatkan bank tersebut dan meminta OJK untuk mencabut izin usahanya. Keputusan itu telah dilakukan kemarin," tambahnya.
Pencabutan izin usaha ini merupakan langkah yang diambil setelah melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang cermat untuk menjaga stabilitas sektor perbankan serta melindungi kepentingan para nasabah.
Bprnews.id - "OJK akan meluncurkan peta jalan untuk penguatan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam waktu dekat. Penanganan atas BPR bermasalah akan menjadi salah satu fokus penyehatan perbankan yang akan dilakukan," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam keterangan resmi, Selasa (27/2/2024).
Dian menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penyehatan perbankan, khususnya BPR, sesuai dengan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurutnya, UU P2SK akan semakin memperkuat BPR, dan sebagai konsekuensinya, OJK perlu melakukan penyesuaian dalam regulasi dan sistem pengawasan terhadap BPR dengan baik.
"UU P2SK memberikan batas waktu satu tahun kepada OJK untuk menyelesaikan penyehatan bank termasuk BPR. Jika melampaui batas waktu tersebut, BPR yang tidak sehat harus diserahkan kepada LPS sesuai mandat UU P2SK," jelas Dian.
OJK terus melakukan upaya penguatan dan konsolidasi BPR. Selama tahun 2023, tercatat ada penurunan sebanyak 33 BPR karena penggabungan atau peleburan dengan BPR lain, ataupun dalam satu grup kepemilikan dalam rangka penguatan permodalan.
"Dalam penggabungan atau peleburan, kantor cabang masing-masing umumnya menjadi kantor cabang dari BPR yang melakukan peleburan atau penggabungan," tambahnya.
Meskipun jumlah BPR secara kuantitas berkurang, jumlah keseluruhan kantor tidak jauh berbeda. Selain itu, jumlah BPR yang memiliki modal inti di atas Rp6 miliar juga mengalami peningkatan.
"Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh sebesar 4,55 persen di 2023, merupakan tertinggi pasca pandemi," tambah Dian.
OJK akan meluncurkan "Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR" sebagai rangkaian dari beberapa peraturan yang telah diterbitkan pada 2023 dan akan berlanjut dengan penerbitan peraturan baru lainnya di 2024 ini.
"OJK memastikan seluruh BPR dalam kondisi sehat dan memenuhi rasio permodalan serta indikator-indikator kinerja individual BPR lainnya," tegas Dian.
Dian juga menegaskan bahwa OJK akan mendorong perbaikan tingkat kesehatan BPR yang bermasalah. Namun, bagi BPR yang memiliki masalah integritas seperti fraud atau pelanggaran tata kelola lainnya yang mendasar, OJK akan menyelesaikan dengan menutup BPR tersebut jika kondisinya terus memburuk dan menyerahkannya kepada LPS.
"Ini untuk menegakkan integritas perbankan dengan membersihkan parasit dari sistem perbankan kita," pungkas Dian.
Bprnews.id - "Pembiayaan perbankan di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Lampung mencapai angka tertinggi selama 2023, yakni mencapai 39,79 persen dari total kredit atau sebanyak Rp30,98 triliun," ungkap Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, di Bandarlampung.
Menurut Bambang, dukungan industri perbankan terhadap pembiayaan UMKM ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap program pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas dan keuangan yang berkelanjutan.
"Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh sebesar 4,55 persen di 2023, merupakan tertinggi pasca pandemi," tambahnya.
Bambang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus melanjutkan tren positif didukung oleh penyediaan dana dari sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), maupun pasar modal.
"Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, OJK memberikan dukungan melalui kebijakan konsolidasi dan sinergi antar lembaga jasa keuangan," kata Bambang, menjelaskan upaya OJK untuk memberikan daya dukung bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
OJK juga melakukan penguatan dari aspek kapasitas kelembagaan, permodalan, dan peningkatan tata kelola. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah pemantauan atas pelaksanaan konsolidasi perbankan, baik dalam pemenuhan modal inti minimum maupun dalam merger dan konsolidasi antar bank.
Kantor OJK Provinsi Lampung juga aktif dalam menjaga kinerja sektor jasa keuangan di wilayah Lampung, termasuk industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, untuk terus membaik dan tumbuh positif pasca pandemi.
"Kinerja sektor jasa keuangan yang terus tumbuh positif, tingkat literasi dan inklusi keuangan yang terus meningkat, serta sektor riil yang semakin pulih pasca pandemi, diyakini akan mampu mendukung pengembangan ekonomi daerah Provinsi Lampung," tutup Bambang Hermanto.