bprnews.id - Pj Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto, bersama perwakilan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah Kota Madiun dan jajaran OPD, menggelar rapat koordinasi mengenai rebranding logo BPR. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota pada Senin (7/10).
Menurut Pj Wali Kota, rebranding logo perusahaan dilakukan untuk memperbarui citra perusahaan yang sudah ada, sehingga menjadi lebih baik tanpa melupakan tujuan utamanya, yaitu tetap berorientasi pada keuntungan.
Dalam rapat tersebut, dipresentasikan lima desain logo baru sebagai calon pengganti logo lama. Pj Wali Kota pun mengungkapkan rasa apresiasinya kepada para desainer yang telah memberikan usaha terbaiknya.
"Saya mengapresiasi. Nantinya dari lima logo itu tentu akan dipilih satu," katanya.
Ia berharap bahwa perubahan logo ini akan membawa dampak positif bagi BPR, serta memotivasi perusahaan untuk terus berinovasi.
"Semoga adanya logo baru jadi motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," tambahnya.
BPRNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan MotoGP Mandalika 2024 melalui pemberdayaan UMKM dengan menggelar event Lombok Sumbawa Nusantara Fair 2024 di Pertamina Mandalika Circuit. Event ini merupakan bagian dari kegiatan pendukung MotoGP Mandalika 2024 yang telah sukses digelar sebelumnya.
Lombok Sumbawa Nusantara Fair 2024 berlangsung dari 27 hingga 29 September dan merupakan kelanjutan dari Lombok Sumbawa Fair yang diadakan pada MotoGP 2022 dan 2023. Acara ini menampilkan berbagai booth menarik, termasuk Ekraf Booth untuk kerajinan tangan, Specta Cultures, dan tenant makanan.
Lebih dari 40 UMKM berpartisipasi, membawa beragam produk seperti kerajinan tenun, rotan ketak, olahan sarang burung walet, pengolahan pangan, hingga kopi lokal. Mereka menyajikan aneka kuliner, produk ekonomi kreatif, dan suvenir untuk menggerakkan perekonomian daerah.
"BRI berpartisipasi atas terselenggaranya bazaar UMKM ini sebagai komitmen dalam melakukan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Mereka mendapatkan kesempatan untuk turut serta memamerkan dan menjual produk-produknya di sebuah event berskala internasional," ujar Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto.
"Harapannya dengan adanya event berskala internasional seperti ini akan terus membuka akses dan kesempatan kepada para pelaku UMKM yang ujungnya dapat membuat mereka naik kelas," tambahnya.
Sebagai dukungan terhadap kemajuan UMKM, BRI menyediakan fasilitas transaksi non-tunai di berbagai tenant UMKM di area sirkuit Mandalika. Para pengunjung dapat melakukan pembayaran dengan mudah menggunakan EDC dan QRIS BRI.
Fasilitas ini tidak hanya memudahkan pengunjung bertransaksi, tetapi juga membantu pelaku UMKM meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi mereka. Dengan infrastruktur pembayaran yang modern, BRI berupaya memberikan pengalaman transaksi yang nyaman dan aman bagi semua pihak.
Dengan berbagai inisiatif ini, BRI berkontribusi nyata pada keberhasilan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024 dan mendukung peningkatan daya saing sektor pariwisata serta UMKM Indonesia di kancah global.
"BRI percaya bahwa sinergi antara pengembangan pariwisata dan pemberdayaan UMKM akan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian daerah, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di mata dunia," pungkas Catur.
BPRNews.id - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) mengungkapkan bahwa kehadiran e-commerce asal China, Temu, dapat berdampak negatif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Apa yang mendasari pernyataan ini?
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang, menjelaskan bahwa kehadiran berbagai e-commerce adalah hal yang tidak bisa dihindari. Menurutnya, kita sudah memasuki era digitalisasi yang terus berkembang.
"Ini, kan, era digitalisasi, ya, dan kita sudah tidak bisa menghindar" kata Moga di Kantor Kemendag RI.
Moga menambahkan, penting untuk mengatur tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik agar industri dalam negeri bisa bersaing.
"Namun, kita harus bisa menata terkait dengan tata kelola, perdagangan melalui sistem elektronik sehingga ke depan industri dalam negeri juga dapat bersaing dan platform dalam negeri juga dapat bersaing," sambungnya.
Moga juga menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan syarat bagi siapa pun yang ingin menjadi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) di Indonesia. Artinya, semua yang ingin masuk ke pasar harus mendaftar dan mendapatkan izin.
"Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) 31 sudah jelas. Persyaratan untuk menjadi PPMSE itu apa saja yang harus dipenuhi [juga sudah jelas]," jelas Moga.
Dia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk memberikan izin kepada Temu jika aplikasi tersebut memenuhi persyaratan yang ada.
"Jadi, selama mereka memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendag 31 Tahun 2023 terkait perizinan perusahaan, pembinaan, dan pengawasan PPMSE, ya, kita terbitkan," lanjutnya.
Terkait layanan titip beli yang menghubungkan konsumen di Indonesia dengan Temu, Moga menjelaskan bahwa Kemendag akan memantau melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (DJPKTN).
Temu adalah e-commerce yang menghubungkan konsumen langsung dengan pabrik, tanpa melalui perantara seperti seller atau dropshipper. Platform ini telah hadir di 48 negara dan memungkinkan perdagangan lintas batas, sehingga barang dari China dapat masuk ke Indonesia.
Masuknya Temu ke Indonesia menjadi sorotan karena dianggap bisa merugikan UMKM. Barang dari pabrik China bisa dijual dengan harga yang lebih murah.
Saat ini, Temu sedang mengurus izin operasional di Indonesia. Namun, aplikasi ini ditolak saat mendaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKJI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) karena merek bisnisnya sudah digunakan orang lain di Indonesia. Selain itu, model bisnisnya juga tidak sesuai dengan kebijakan perdagangan Indonesia.
BPRNews.id - Empat Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah resmi digabungkan dengan tambahan penyertaan modal sebesar Rp149 miliar. Merger ini kini memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan oleh DPRD Jawa Barat dalam Sidang Paripurna.
Berdasarkan Perda tersebut, Pemprov Jawa Barat diwajibkan memberikan penyertaan modal sebesar Rp76,296 miliar, atau 51% dari modal dasar. Saat ini, modal yang telah disalurkan mencapai Rp55,122 miliar, dengan sisa kewajiban sebesar Rp21,173 miliar yang akan dilaksanakan bertahap hingga 2028. Tahapan penyertaan modal meliputi Rp10 miliar pada 2026, Rp5 miliar pada 2027, dan Rp6,173 miliar pada 2028.
Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Jabar, Lusi Lesminingwati, menyatakan bahwa kepengurusan sudah terbentuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Proses konsultasi terkait perizinan juga telah dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kita tinggal tunggu izin keluar sehingga bisa beroperasi," kata Lusi dalam wawancara.
Pembahasan terkait merger ini telah berlangsung sejak September 2023 dan mencapai puncaknya dengan pengesahan Perda oleh DPRD Jabar. Keempat BPR yang bergabung adalah BPR Karya Utama Jabar (Kabupaten Subang), BPR Wibawa Mukti Jabar (Bekasi), BPR Artha Galuh Mandiri Jabar (Kabupaten Ciamis), dan BPR Majalengka Jabar (Kabupaten Majalengka).
DPRD Jawa Barat sepakat menggunakan nama PT BPR Karya Utama untuk entitas hasil merger ini, yang akan dilanjutkan dengan proses seleksi direksi. Lusi juga menambahkan, "Hasil merger ini nantinya akan didorong untuk membuat program pemberian kredit untuk masyarakat yang memiliki UMKM yang berkolaborasi dengan Bank bjb."
BPRNews.id - Mengembangkan bisnis kini menjadi lebih mudah dengan dukungan perbankan yang menyediakan solusi keuangan khusus bagi para pengusaha. Salah satu institusi yang menawarkan bantuan ini adalah bank bjb, melalui produk Kredit Modal Kerja Kontrak (KMKK). Produk ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan bagi pelaku usaha di sektor konstruksi serta pengadaan barang dan jasa, memberikan solusi finansial tepat sasaran untuk mendukung kelancaran proyek mereka.
KMKK dirancang secara fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan modal pengusaha yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek. Produk ini memberikan kebebasan dalam hal agunan, sehingga pengusaha dapat tetap fokus pada pengembangan bisnis tanpa terbebani oleh persyaratan jaminan yang kompleks.
Salah satu keunggulan utama KMKK adalah fleksibilitasnya yang dapat disesuaikan dengan durasi proyek. Bagi para kontraktor dan penyedia jasa yang terlibat dalam beberapa kontrak sekaligus, fasilitas ini memungkinkan perpanjangan kredit sesuai kebutuhan di setiap tahapan proyek. Selain itu, KMKK juga hadir dalam berbagai skema, seperti KMKK Transaksional dan KMKK Standby Loan, yang memberikan pilihan pembiayaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan bisnis masing-masing pengusaha.
“Dengan kemudahan akses pembiayaan yang kami tawarkan, pengusaha diharapkan bisa lebih fokus mengembangkan bisnisnya,” ujar perwakilan bank bjb. “bank bjb selalu siap memberikan solusi terbaik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”.
Syarat agunan yang diberlakukan juga cukup fleksibel. Untuk agunan berupa persediaan dan piutang, nilai jaminan minimal harus setara dengan 100% dari total kredit yang diajukan. Sementara itu, agunan berupa tanah, bangunan, atau alat berat dikenakan persyaratan yang bervariasi, dengan nilai jaminan mulai dari 30% hingga 100%, tergantung pada jenis proyek yang didanai.
Calon debitur yang ingin mengajukan KMKK harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya memiliki rekam jejak usaha yang baik dan pengalaman minimal satu tahun di sektor terkait. Persyaratan ini dibuat untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan akan digunakan secara efektif demi mendukung pencapaian target bisnis.
Dengan produk Kredit Modal Kerja Kontrak dari bank bjb, pengusaha kini memiliki akses yang lebih mudah dan fleksibel untuk memperoleh pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bank bjb mengajak para pengusaha untuk tidak ragu dalam mengambil langkah ekspansi bisnis. Ajukan KMKK sekarang juga dan bawa bisnis Anda ke level yang lebih tinggi.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk ini, kunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau akses situs web resmi bank bjb di https://bankbjb.co.id/product/bjb-kredit-modal-kerja.