BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan tenggat hingga 31 Desember 2024 bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah, menyatakan pihaknya saat ini tengah melakukan tabulasi data terhadap BPR yang masih menghadapi kendala atau dalam proses pemenuhan modal inti tersebut. “Dari data tabulasi serta olah data secara akademik, kami akan sampaikan kepada OJK pada kesempatan pertama,” ujar Tedy pada Kamis (28/11/2024).

Perbarindo berharap, setelah data disampaikan kepada OJK, kebijakan dapat memberikan kelonggaran bagi BPR yang sehat secara rasio bisnis namun belum mampu memenuhi modal inti minimum. “BPR yang masih sehat meskipun modal inti belum terpenuhi sebaiknya tetap diberikan ruang untuk beroperasi, karena mereka berkontribusi signifikan bagi perekonomian lokal,” tambahnya.

OJK, melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae, telah menegaskan bahwa BPR yang tidak memenuhi ketentuan hingga batas waktu wajib melakukan penggabungan, merger, peleburan, atau mencari investor baru. “Apabila sampai akhir 31 Desember 2024 belum memenuhi ketentuan, BPR wajib melakukan langkah-langkah tersebut,” ujar Dian dalam konferensi pers pada Jumat (2/11/2024).

Ketentuan ini sebenarnya bukan hal baru, karena telah diatur sejak 2015 melalui Peraturan OJK (POJK) No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Eddy Manindo Harahap, menyebut bahwa peta jalan BPR/BPRS 2024–2027 yang diluncurkan pada Mei 2024 menjadi panduan untuk memperkuat peran BPR.

Menurut Eddy, mandat dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) membuka peluang BPR untuk berkembang lebih jauh. “Ke depan, BPR dapat mencari pendanaan melalui IPO atau berperan dalam ekosistem sistem pembayaran. Namun, tentunya BPR harus diperkuat terlebih dahulu,” ungkap Eddy.

Dengan sisa waktu yang semakin sempit, langkah nyata dari BPR maupun pemangku kebijakan menjadi kunci dalam memastikan seluruh BPR mampu bertahan dan terus memberikan layanan optimal bagi masyarakat.

BPRNews.id - Dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan Raperda BPR Syariah di Jawa Tengah, Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah mengunjungi PT. BPRS Sukowati Sragen pada Kamis (28/11/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk menggali potensi dan mengetahui perkembangan pasar BPRS Sukowati sebagai bahan masukan dalam penyusunan regulasi.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Dedy Endriyatno, menyampaikan bahwa kunjungan ini penting untuk memperkaya informasi terkait penyusunan raperda. “Harapannya, kami dapat menyusun raperda ini secara komprehensif dengan adanya masukan dari BPRS,” ujar Dedy.

Sementara itu, Direktur Utama BPRS Sukowati Kabupaten Sragen, Fakhruddin Noor, mengapresiasi langkah Komisi C dalam melibatkan pihaknya. Ia berharap informasi yang diberikan oleh BPRS Sukowati dapat mendukung penyusunan raperda secara optimal.

Fakhruddin juga menjelaskan bahwa sejak berdiri pada 2009, BPRS Sukowati menunjukkan kinerja yang terus meningkat. Hal ini tercermin dari kontribusi deviden yang disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Sragen, yang menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.

Data mencatat bahwa pada tahun 2024, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari BPRS Sukowati untuk Pemkab Sragen ditetapkan sebesar Rp 4,04 miliar, namun realisasi melebihi target dengan capaian sekitar Rp 4,51 miliar.

“Dengan potensi pasar yang semakin baik, kami berharap perkembangan Bank Syariah itu juga bisa selaras dengan berkembangnya lingkungan. Sebagai contoh, pengembangan UMKM dapat didukung dari permodalan yang diberikan Bank Syariah,” tambah Fakhruddin.

Kunjungan ini diharapkan menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan BPR Syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya sektor UMKM.

BPRNews.id  - Dalam beberapa tahun terakhir, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan sepak bola nasional, baik melalui penyelenggaraan kompetisi maupun dukungan kepada Timnas Indonesia. Hal ini semakin terlihat sejak Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada Februari 2023.

Peran Erick Thohir di PSSI

Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023–2027 setelah memperoleh 64 suara dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, mengungguli kandidat lain seperti Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti. Sejak memimpin, Erick membuka peluang bagi BUMN untuk berkontribusi lebih besar dalam sepak bola nasional, termasuk menjadi sponsor utama di berbagai level kompetisi.

Dukungan BUMN untuk Kompetisi Sepak Bola

Dua perusahaan BUMN, Bank BRI dan Pegadaian, menjadi sponsor utama kompetisi sepak bola nasional. Bank BRI telah mendukung Liga 1 Indonesia sejak musim 2021/22, dengan musim ini menjadi tahun keempat. Dukungan BRI melalui BRIMO juga mencakup penyediaan teknologi VAR (Video Assistant Referee) untuk Liga 1. Berdasarkan riset terbaru, kompetisi ini menciptakan dampak ekonomi besar, termasuk perputaran uang hingga Rp10,42 triliun, kontribusi terhadap PDB sebesar Rp5,93 triliun, dan penciptaan 45 ribu lapangan kerja.

Pegadaian juga menjadi sponsor utama Liga 2 sejak musim 2023/24. Direktur Utama Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menyatakan bahwa kehadiran mereka di Liga 2 tidak hanya untuk mendukung olahraga, tetapi juga mendorong UMKM di sekitar lokasi pertandingan untuk berkembang.

Dukungan untuk Timnas Indonesia

Selain mendukung kompetisi, BUMN juga memberikan dukungan besar bagi Timnas Indonesia. Bank Mandiri, misalnya, menjadi sponsor utama Timnas dengan alokasi dana Rp80 miliar per tahun untuk mendukung semua timnas, baik putra maupun putri. Dukungan ini dinilai strategis mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah penggemar sepak bola.

PT Freeport Indonesia, meskipun bukan BUMN tetapi anak perusahaan dari PT Inalum, juga menjadi sponsor Timnas. Freeport mendukung dengan tujuan investasi sosial, termasuk melalui Papua Football Academy, sebuah akademi sepak bola yang diharapkan melahirkan talenta-talenta muda untuk Timnas.

Dampak Positif

Keterlibatan BUMN dalam sepak bola tidak hanya mendukung olahraga itu sendiri tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Dari peningkatan kesadaran merek hingga kontribusi terhadap ekonomi lokal, langkah ini menjadi salah satu strategi untuk membangun masa depan sepak bola nasional.

BPRNews.id - PT Great Eastern Life Indonesia kini tengah menjajaki mitra strategis untuk mengalihkan portofolio Unit Usaha Syariah (UUS). Langkah ini dilakukan guna memastikan pengelolaan portofolio syariah tetap berada di bawah perusahaan asuransi syariah yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Keuangan Great Eastern Life Indonesia, Hana, menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam proses ini agar kualitas perlindungan nasabah tetap terjaga. “Saat ini, kami sedang dalam tahap identifikasi dan penjajakan untuk menentukan calon mitra yang akan melanjutkan pengelolaan portofolio syariah kami. Proses ini kami pandang penting dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan terukur agar pengarahan dapat dilaksanakan dengan lancar dan layanan kepada nasabah dapat berkelanjutan tanpa gangguan,” ungkap Hana pada Rabu  27 November 2024.

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023, perusahaan asuransi dan reasuransi diwajibkan melakukan pemisahan UUS paling lambat pada 2026. Pemisahan ini bisa dilakukan melalui dua mekanisme: pendirian perusahaan baru berbasis syariah atau pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah yang sudah memiliki izin usaha.

Great Eastern Life Indonesia memilih mekanisme kedua, yakni pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah yang telah memiliki izin OJK. Rencana ini telah memperoleh persetujuan OJK melalui surat bernomor S-854/PD.11/2024 pada 14 Agustus 2024.

“Pemisahan ini akan dilakukan melalui mekanisme pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah yang telah memiliki izin usaha dari OJK dengan tujuan untuk memastikan kesinambungan perlindungan bagi nasabah sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan,” ujar Presiden Direktur PT Great Eastern Life Indonesia, Nina Ong, dalam keterangannya pada Selasa 26 November 2024.

Nina menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga memperkuat komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai syariah dan prinsip keberlanjutan. “Prinsip dasar syariah sangat sejalan dengan misi ESG perusahaan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” jelasnya.

Proses pengalihan portofolio ini dirancang untuk memastikan hak dan manfaat nasabah tetap terjaga sepenuhnya. Tidak ada perubahan pada manfaat atau perlindungan dalam polis syariah yang dimiliki nasabah. “Aktivitas lainnya tetap berjalan tanpa hambatan selama proses pengalihan portofolio berlangsung,” tambah Nina.

Seluruh layanan perusahaan, mulai dari penerbitan polis baru hingga pengajuan klaim, tetap beroperasi seperti biasa selama proses berlangsung. Great Eastern Life memastikan nasabah tetap mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan strategi yang matang dan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta nilai keberlanjutan, Great Eastern Life Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam melindungi kebutuhan nasabah sekaligus mendukung pengembangan sektor asuransi syariah di Indonesia.

BPRNews.id - Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus berkomitmen mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menyediakan akses pembiayaan dan pendampingan intensif. Salah satu fokus pemberdayaan adalah wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk daerah transmigrasi seperti Merauke.

Salah satu kisah inspiratif datang dari Ririn, warga transmigrasi di Merauke yang menjalankan ‘Kios Pink’ sejak 2020. Berkat dukungan pembiayaan dan pendampingan dari BRI, usahanya kini berkembang pesat. Kios Pink menyediakan kebutuhan pokok seperti sembako, obat pertanian, dan bensin eceran bagi warga sekitar.

Tidak hanya itu, Ririn juga menjadi Agen BRILink, menyediakan layanan transaksi keuangan sekaligus menyalurkan pinjaman Kredit Cepat (KECE) dengan plafon Rp10 juta untuk masyarakat setempat. "Awalnya karena sudah tidak bekerja lagi, saya berusaha memanfaatkan kemampuan yang ada untuk membuka kios ini. Dukungan dari BRI, terutama pembiayaan dan pendampingan dari Mantri itu sangat membantu saya," ujar Ririn.

Berpenghasilan hingga belasan juta per bulan, Ririn kini mampu memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk pendidikan anak-anaknya yang masih bersekolah. Mantri BRI yang mendampinginya secara rutin memberikan arahan terkait pengelolaan keuangan, tata kelola usaha, serta memantau perkembangan Kios Pink agar terus berkembang.

Ririn juga mendapatkan edukasi tentang pengelolaan pinjaman yang disalurkan kepada nasabah. Pinjaman tersebut membantu meningkatkan produktivitas petani dan peternak di lingkungannya.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia adalah bagian dari misi utama BRI dalam meningkatkan inklusi keuangan. "Itu berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi hingga interkoneksi," katanya.

BRI juga memiliki strategi pemberdayaan bertahap, mulai dari fase dasar hingga interkoneksi, untuk memastikan UMKM seperti Kios Pink memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Melalui program seperti ini, BRI terus memperkuat perannya dalam mendukung UMKM sebagai pilar ekonomi Indonesia.