BPRNews.id - Indonesia terus dilakukan berbagai kalangan terutama para pengrajin batik. Beragam inovasi dilakukan agar ciri khas batik di beberapa daerah tidak punah.Batik Gedog Tuban dan Batik Muria Kudus misalnya, yang terancam punah, kini dipopulerkan kembali oleh pengrajin-pengrajin lokal dengan melibatkan generasi muda.

Para pengrajin batik khas Madura pun melakukan hal yang sama. "Kami terus berupaya melakukan inovasi batik Gentong khas Bangkalan melalui sinergi dengan pengrajin dari daerah lain seperti Yogyakarta dan Tasikmalaya," ujar Wirabumi, Ketua Kelompok Pengrajin Batik Joko Tole saat ditemui di pameran Inacraft 2024 yang dihelat di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). Saat ini, kelompok atau paguyuban Pengrajin Batik Joko Tole asal Pulau Garam itu memiliki 125 anggota yang berasal dari kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Beragam tantangan khususnya terkait pemasaran harus dilalui. Selama ini para pengrajin terkenal mahir di sisi hulu atau produksi. Namun, mengalami kendala di hilir yakni masalah manajemen pemasaran. "Beruntung kami mendapatkan pendampingan dan pembinaan sehingga bisa naik kelas dan ekspansi ke pasar global," imbuh Wirabumi. Pelatihan dan pendampingan diberikan oleh Pertamina kepada para pengrajin di Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan. "Kami mendapatkan coaching dari Pertamina sehingga berkembang. Kami juga meraih hibah berupa alat yang bisa dimanfaatkan sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru," tuturnya. baca juga: Lindungi Perajin Batik Lokal, Ganjar Bakal Pertimbangkan Batasi Impor Batik dari China Kini, para pelaku industri kreatif kelompok Joko Tole menggunakan label Joko Tole Collection dan melakukan inovasi tak sekadar memproduksi batik, namun juga tas, clutch, hijab, topi dan busana ready to wear. "Sekarang ada 5 kelompok dengan 125 pengrajin. Semua mendapat pelatihan dan kita lakukan studi untuk sinergi dengan daerah lain agar bisa terus berinovasi untuk menghasilkan produk," paparnya.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan praktik tak etis dalam pencairan pinjaman online (pinjol) yang menyasar anak muda. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa ada layanan pembiayaan yang tidak dapat diakses oleh anak muda yang belum memiliki pekerjaan. 

Namun, oknum agen pemberi pinjaman menggunakan siasat untuk mengubah status tersebut agar mereka dapat mengajukan pinjaman. Friderica meminta kepada pelaku usaha jasa keuangan agar tidak memaksakan penyaluran pinjaman. "Kami mengimbau agar pemberian pinjaman dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab," tuturnya. Ia menegaskan bahwa jika anak muda tidak memiliki penghasilan, mereka seharusnya tidak dipaksa untuk mengeluarkan uang. "Ini juga menjadi dorongan kepada asosiasi untuk melakukan inklusi yang bertanggung jawab," tambahnya.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas baru dalam mengawasi transaksi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan perdagangan kripto yang akan mulai berlaku pada Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan infrastruktur pendukung untuk pengawasan tersebut, termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). "Kami akan mengembangkan kompetensi melalui pelatihan dan safe learning di industri ini," kata Mirza dalam konferensi pers virtual pada 1 Oktober 2024.

Mirza menjelaskan bahwa OJK akan menerima kewenangan baru untuk mengawasi koperasi open loop dan aset kripto, serta menjalankan mandat lain dari UU P2SK untuk memperkuat sektor jasa keuangan dan melindungi konsumen. "Setelah penerapan UU P2SK, OJK akan menjadi lembaga dengan kewenangan terbesar di sektor keuangan secara global," tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya persiapan untuk memastikan transisi yang mulus agar tidak menimbulkan gejolak. "Kami mendorong transformasi agar OJK dapat memberikan layanan yang lebih baik, termasuk efisiensi dalam pelaporan dan peningkatan layanan perizinan," jelas Mirza.

bprnews.id - Transformasi digital di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terus digenjot seiring dengan semakin ketatnya persaingan di industri perbankan yang didorong oleh digitalisasi dan beragamnya layanan digital.

Baru-baru ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang mempersiapkan program percontohan (pilot project) untuk penerapan sistem teknologi informasi (IT) bagi 100 BPR yang akan dipilih mulai tahun depan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing BPR di tengah persaingan dengan bank umum dan platform pinjaman online (Fintech).

"Kami di LPS sedang mengembangkan sistem IT untuk BPR. Tahun ini studinya sudah selesai, dan tahun depan akan mulai membeli perangkat keras serta melaksanakan pilot project," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, saat konferensi pers beberapa waktu lalu.

Salah satu BPR yang terus bertransformasi adalah BPR Hasamitra, yang terus mempercepat digitalisasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah di era digital. Melalui aplikasi Hasamitra Mobile, BPR Hasamitra kini menyediakan berbagai layanan digital seperti SimitrO (pembukaan tabungan online), SidekO (pembukaan deposito online), Customer On Boarding (COB), serta Loan Origination System (LOS). Saat ini, fitur pembayaran melalui QRIS juga sedang dalam proses.

"Digitalisasi Hasamitra terus kami kembangkan, dan kami targetkan tahun ini akan meluncurkan layanan transaksi melalui QRIS," ujar I Made Semadi, Direktur Bisnis BPR Hasamitra, kepada Kontan.co.id pada Jumat (4/10). Ia juga menambahkan bahwa respon nasabah terhadap Hasamitra Mobile sangat positif karena kemudahan akses dan fitur-fitur yang disediakan.

Menyambut inisiatif LPS terkait penerapan IT di 100 BPR, Made mengatakan, "Di era digital ini, suka tidak suka, BPR harus mengadopsi teknologi informasi. Untuk penguatan dan pengembangan BPR di masa depan, produk, layanan, dan jasa keuangan harus menggunakan digital. Tantangan utama yang dihadapi BPR ke depan adalah modal, SDM, dan IT."

Senada dengan Hasamitra, BPR Hariarta Sedana juga menyambut baik program percontohan yang dipersiapkan oleh LPS. "Kami berharap program ini dapat membantu BPR bersaing dengan bank umum dan fintech, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan digital," ujar Gede Yudha, Direktur Utama BPR Hariarta Sedana.

Yudha menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan inklusivitas sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tentang BPR dan produk-produknya. Meskipun ada tantangan biaya investasi yang tinggi, Yudha menegaskan bahwa BPR Hariarta Sedana akan menjalin kolaborasi dengan perusahaan teknologi finansial untuk mendukung proses digitalisasi BPR.

"Fitur-fitur yang telah kami kembangkan berfokus pada kemudahan layanan nasabah, seperti pengajuan pinjaman dan penempatan deposito online, pembayaran angsuran melalui virtual account, serta pengembangan electronic form (E-form)," tambahnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pengguna layanan transaksi di BPR Hariarta Sedana mengalami pertumbuhan positif karena layanan yang mudah dijangkau, diakses, dan informatif, meskipun ia tidak merinci lebih jauh tentang pertumbuhan yang dicapai.

bprnews.id - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang digelar oleh PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda) pada Jumat (4/10/2024), bertempat di Sari Alam Resort Ciater, menghasilkan keputusan penting terkait perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Direktur Utama PT BPR Subang Gemi Nastiti, Anton Abdul Rasyid, menjelaskan bahwa perubahan ini membuka peluang baru bagi perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif dan memperluas fungsinya. "Perubahan nama ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi BPR dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang," ujar Anton.

Menurut Anton, tujuan utama perubahan ini adalah untuk memperkuat peran BPR sebagai penggerak perekonomian, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. "Kami berharap BPR bisa menjadi lembaga keuangan yang lebih kuat dan semakin dipercaya oleh masyarakat," tambahnya.

Penjabat Bupati Subang, Imran, menekankan bahwa perubahan nomenklatur ini bukan hanya sebatas pergantian nama, tetapi juga perubahan paradigma perusahaan. Dengan mengubah kata “perkreditan” menjadi “perekonomian”, PT BPR Subang harus lebih proaktif dalam mencari peluang baru. "Perubahan ini bukan sekedar tentang nomenklatur, tapi kita harus berubah dari menunggu pelanggan datang ke kita menjadi lebih proaktif mencari peluang di luar," jelas Imran.

Ia menambahkan bahwa PT BPR Subang harus bersikap antisipatif, adaptif, dan inovatif agar dapat bersaing dalam dunia yang terus berubah. "Perusahaan ini perlu responsif terhadap perubahan lingkungan dan jangan hanya duduk diam di kantor. Kita perlu bergerak dan ekspansi," lanjutnya.

Lebih jauh, Imran menggarisbawahi pentingnya perubahan dalam cara kerja dan mentalitas para karyawan PT BPR Subang. "Kita perlu mengadopsi praktik-praktik yang baik dari perusahaan lain, meningkatkan kompetensi karyawan, serta mengembangkan mentalitas inovatif dan profesional," imbuhnya.

Ia juga menyoroti bahwa Kabupaten Subang memiliki potensi besar dengan adanya dua Kawasan Ekonomi Khusus yang seharusnya dapat menjadi peluang besar bagi BUMD di Subang, termasuk BPR Subang. "Jika kita ingin BPR Subang benar-benar menjadi bank perekonomian, kita harus responsif terhadap peluang besar ini," kata Imran.

RUPS ini kemudian ditutup dengan persetujuan dari Komisaris Utama PT BPR Subang, H. Hidayat, S.Ag., M.Si, serta penandatanganan dokumen oleh pemilik perusahaan terkait perubahan nama dari Bank Perekonomian Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat PT BPR Subang Gemi Nastiti Perseroda.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran komisaris dan direksi PT BPR Subang, Kepala Bagian Perekonomian Setda Subang, serta tamu undangan lainnya.