BPRNews.id  -  Bank Kalsel sukses mencapai Modal Inti Minimum (MIM) sebesar Rp3 triliun, sesuai dengan aturan dalam POJK 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Dalam rilis resmi di Banjarmasin, Jumat, disebutkan bahwa modal inti bank ini bahkan melampaui target, mencapai Rp3,07 triliun pada Oktober 2024.

Pencapaian tersebut menunjukkan performa finansial yang baik dan pengelolaan manajemen yang mumpuni. Dengan pertumbuhan modal yang dihasilkan secara organik, Bank Kalsel membuktikan kemampuannya menjaga kinerja operasional yang tangguh tanpa bergantung pada pendanaan eksternal.

Direktur Utama Bank Kalsel, dalam konferensi pers akhir tahun pada Selasa (12/11), memproyeksikan bahwa modal inti bank akan terus meningkat hingga Rp3,11 triliun pada Desember 2024. "Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi bisnis kami dan komitmen untuk pertumbuhan berkelanjutan," jelasnya.

Pencapaian ini menegaskan posisi Bank Kalsel sebagai institusi yang kompetitif di tingkat regional, dengan dedikasi untuk terus berinovasi dan memberikan layanan yang unggul. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi Bank Kalsel terhadap pengembangan ekonomi daerah dan nasional.

BPRNews.id - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah pelaku UMKM yang mencapai lebih dari 65 juta, sektor ini mampu menyediakan sekitar 97 persen tenaga kerja di Tanah Air dan menyumbang 61 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Selain menjadi motor ekonomi nasional, UMKM juga memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar global. Untuk mendukung daya saing UMKM, pemerintah fokus pada transformasi digital melalui program pelatihan, pendampingan, dan inovasi. Namun, tantangan seperti kurangnya literasi digital, akses pembiayaan, dan kebutuhan sertifikasi produk masih menjadi hambatan utama.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI hadir untuk menjawab tantangan ini. Hingga semester III 2024, BRI telah menyalurkan kredit senilai Rp1.353,36 triliun, di mana 81,70 persen atau sekitar Rp1.105,70 triliun ditujukan untuk segmen UMKM.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Direktur Utama BRI, Sunarso.

Selain pembiayaan, hingga Oktober 2024, BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 3,4 juta debitur senilai Rp158,60 triliun. Pada tahun mendatang, BRI mengusulkan skema baru untuk KUR, yakni inklusivitas dan graduasi UMKM.

“KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pre-graduasi,” kata Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari.

Namun, pendanaan bukanlah satu-satunya solusi. Menurut Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI, Amam Sukriyanto, kolaborasi lintas pihak diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM.

"Meskipun pendanaan dapat mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM, itu bukan satu-satunya faktor yang diperlukan untuk pengembangan mereka," jelas Amam.

Untuk memperkuat dukungan, BRI aktif dalam program Rumah BUMN yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Rumah BUMN menyediakan pelatihan dan ruang pengembangan bagi UMKM. Hingga September 2024, lebih dari 457.000 UMKM telah bergabung, dengan 14.000 sesi pelatihan yang diselenggarakan.

Selain itu, BRI mendorong UMKM menuju pasar internasional melalui program BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Acara ini mencakup lima kategori utama, yaitu Home Decor and Craft, Food and Beverage, Accessories and Beauty, Fashion and Wastra, serta Healthcare/Wellness.

Dengan langkah konkret seperti ini, BRI menunjukkan komitmen untuk memperkuat UMKM agar semakin tangguh, inovatif, dan mampu bersaing di pasar global.

BPRNews.id - Pemda Provinsi Jawa Barat (Jabar) bekerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk mempercepat pengembangan perekonomian. Nota kesepakatan ini ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin, dan Senior Vice President Bank Mandiri, Nila Mayta Dwi Rihandjani, di Gedung Pakuan Bandung.

Keduanya sepakat untuk memperkuat pembinaan, pelatihan, dan pendampingan bagi koperasi serta pelaku UMKM. Selain itu, mereka akan mengembangkan akses keuangan masyarakat, memajukan digitalisasi layanan perbankan dan publik, serta meningkatkan sinergi dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Bank Mandiri juga berkomitmen meningkatkan kompetensi ASN Pemda Jabar dalam membaca laporan keuangan.

Bey Machmudin berharap kerja sama ini dapat memberi manfaat nyata, terutama dalam mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM. "UMKM ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah, karena itu harus dioptimalkan oleh dukungan pembiayaan yang lebih mudah," ungkap Bey.

Ia menambahkan bahwa program pembiayaan mikro dan pemberdayaan masyarakat dapat menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Transformasi digital sektor keuangan juga diharapkan membuat transaksi di Jabar lebih efisien, aman, dan transparan.

"Saya harap kerja sama ini mengakselerasi perkembangan ekonomi di Jabar yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan angka-angka statistik saja melainkan pada keadilan keadilan ekonomi, jadi setiap program harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat," ujar Bey.

Nila Mayta menegaskan pentingnya manfaat kerja sama ini bagi kesejahteraan masyarakat Jabar. Menurutnya, Bank Mandiri ingin membantu UMKM di Jabar naik kelas melalui akses keuangan dan pelatihan.

"Rencana kerja sama ini sudah lama terutama untuk pembiayaan UMKM agar bisa naik kelas mulai dari kita kasih KUR, dan pelatihan agar bisa ekspor," jelas Nila.

Berdasarkan data Biro Perekonomian Jabar, hingga 13 Oktober 2024, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp23 triliun untuk 409 ribu debitur. Dari jumlah itu, 117 ribu di antaranya merupakan debitur Bank Mandiri.

BPRNews.id - Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menghadapi tantangan berat pada 2024 dengan kualitas kredit yang terus memburuk. Salah satu indikatornya adalah rasio Non-Performing Loan (NPL) yang mencatat rekor tertinggi di bulan September, seiring dengan banyaknya BPR yang mengalami kebangkrutan.

Sepanjang 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin 15 BPR, termasuk yang terbaru, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Data OJK menunjukkan rasio NPL BPR pada September 2024 mencapai 11,73%, naik signifikan dibandingkan 10,05% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Tren kenaikan NPL BPR sudah terlihat sejak awal 2024. Pada Januari, angkanya berada di level 10,25% dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada September.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebut kenaikan NPL ini salah satunya dipicu oleh berakhirnya relaksasi pandemi Covid-19 pada Maret 2024. Setelah itu, BPR diwajibkan menyesuaikan kualitas kredit sesuai regulasi terbaru.

"Upaya OJK dalam meningkatkan pengelolaan aset yang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, termasuk evaluasi terhadap permasalahan dan penyelesaian atas pemberian kredit pasca pandemi Covid-19 dengan menerbitkan POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR," ujar Dian.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo), Tedy Alamysah, mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, dampak berakhirnya masa relaksasi restrukturisasi kredit Covid-19 menjadi salah satu faktor utama melonjaknya NPL BPR.

"Kami berharap kondisi ini tidak berlangsung lama. BPR-BPRS terus berupaya memperbaiki kinerjanya baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Harapannya, di akhir tahun tingkat rasio NPL dapat terjaga di bawah 8%," kata Tedy.

Ia juga menambahkan bahwa tantangan yang dihadapi BPR meliputi pertumbuhan ekonomi yang belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja BPR serta persaingan ketat di sektor UMKM.

Di sisi lain, Direktur Utama BPR Hasamitra, I Nyoman Supartha, menyoroti ketidakpastian ekonomi global dan lokal, termasuk kenaikan suku bunga, yang memengaruhi daya beli masyarakat dan kemampuan membayar pinjaman. Namun, ia memastikan kualitas kredit di BPR Hasamitra masih terjaga.

"NPL bruto BPR Hasamitra pada Desember 2023 ada di angka 2,44%. Angka ini terus membaik, dan pada September 2024 turun menjadi 2,25%. Target kami, NPL dapat ditekan hingga 1,5% di akhir tahun," jelas Nyoman.

Untuk menjaga kualitas kredit, Nyoman menyebut pihaknya menerapkan proses penilaian kredit yang ketat, mulai dari analisis mendalam hingga kunjungan lapangan. Langkah-langkah seperti diversifikasi portofolio, pengawasan kredit aktif, dan pendidikan keuangan nasabah juga menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko.

BPR di seluruh Indonesia diharapkan dapat memperkuat daya saing dan ketahanan, agar mampu menghadapi tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

BPRNews.id - Kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara ilegal kembali mencuat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Tumpukan limbah yang diduga termasuk kategori B3 ditemukan di area landfill, diduga ditimbun oleh PT LPS.

Salah satu warga setempat mengungkapkan bahwa limbah tersebut berupa bata isolasi atau bata api bekas pakai. "Limbah bata api itu berasal dari PT AFG, sebuah perusahaan multinasional di Kecamatan Taman. Pembuangannya menggunakan jasa PT LPS. Seharusnya dibuang ke Jepara untuk dimusnahkan, tapi malah ditimbun di sini dan dijual lagi," ujar warga yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (30/11/2024).

Menurutnya, limbah yang ditimbun mencapai ratusan kubik dan berpotensi membahayakan lingkungan jika dibiarkan. "Kalau ini terus dibiarkan, bisa mencemari tanah, air, udara, dan jadi sumber penyakit. Bau dari limbahnya juga sangat mengganggu," tambahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, bata isolasi bekas termasuk limbah B3 kategori 2 yang harus dimusnahkan sesuai prosedur. Dugaan penimbunan ini telah memunculkan kekhawatiran terkait dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT LPS maupun PT AFG terkait dugaan ini.