BPRNews.id - Pengelolaan keuangan yang bijak sangat penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan manajemen keuangan yang tepat, pengusaha bisa memastikan penggunaan dana lebih efisien, mengurangi risiko bangkrut, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang stabil.
Langkah penting dalam pengelolaan ini meliputi perencanaan anggaran, pemisahan keuangan pribadi dan bisnis, serta pencatatan transaksi. Ini membantu mengontrol aliran kas. Ketika meminjam uang, pelaku usaha perlu berhati-hati karena pinjaman bisa mendukung pertumbuhan, namun jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi beban.
Memahami syarat dan ketentuan pinjaman, seperti bunga dan jangka waktu, sangat penting. Pinjaman dari lembaga keuangan resmi memberikan perlindungan hukum dan keamanan, berbeda dengan pinjaman online ilegal yang seringkali berisiko.
Melalui pengelolaan keuangan yang bijak, UMKM dapat memperbaiki catatan kredit mereka, yang membantu mendapatkan pinjaman dengan bunga lebih rendah di masa depan.
Untuk mendukung hal ini, sebuah bank di Indonesia bekerja sama dengan OJK dan Pemerintah Kota Sukabumi menggelar acara Bincang Bisnis pada 19 September. Acara ini dihadiri pejabat pemerintah dan pelaku UMKM, bertujuan meningkatkan pengetahuan mereka dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan modal usaha.
Pemerintah Kota Sukabumi berupaya memperluas akses keuangan bagi UMKM, sementara bank tersebut menawarkan produk pembiayaan seperti Kredit Mesra dengan bunga 0% dan Kredit Usaha Rakyat. Program PESAT dari bank ini juga membantu UMKM mendapatkan pendampingan dan akses pembiayaan yang tepat.
OJK mengingatkan masyarakat tentang pentingnya waspada terhadap pinjaman online ilegal dan menjaga kualitas pinjaman agar UMKM memiliki catatan kredit yang baik.
Acara ini menunjukkan komitmen bank untuk membuka akses pasar dan mendukung UMKM melalui program edukasi keuangan berkelanjutan. Literasi keuangan menjadi pondasi penting bagi masa depan keuangan yang lebih baik.
BPNews.id -Sebanyak 341 mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan literasi keuangan yang digelar di Universitas Unusia. Faza, seorang mahasiswa program studi PGSD, menyatakan, “Bagus acaranya. Kita jadi paham bahwa ketika menabung di bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, tabungan kita terjamin oleh LPS.”
Nurul, mahasiswa Unusida lainnya, juga merasakan manfaat dari acara tersebut. Ia mengungkapkan, “Sebagai generasi Z, kami jadi paham tentang pentingnya perencanaan keuangan.”
Rektor Unusia, Dr. Fathul Anam, menekankan pentingnya literasi keuangan bagi mahasiswa. “Literasi tentang keuangan merupakan hal sangat penting yang perlu diketahui mahasiswa. Manfaatnya jelas, kita bisa lebih baik dalam mengelola keuangan,” ujarnya. Ia juga berterima kasih kepada Tribun Academy dan LPS atas penyelenggaraan kegiatan ini dan berharap agar acara serupa dapat diadakan lebih sering dengan topik yang relevan bagi mahasiswa.
Mimien Susanto, seorang Financial Planner, menyampaikan enam langkah perencanaan keuangan untuk generasi Z. “Ini adalah perencanaan kehidupan. Saya mengajak para mahasiswa untuk merencanakan hidup dengan baik agar bisa meraih keberuntungan di masa mendatang,” tuturnya.
Fitri R Septiana, Kepala Divisi Edukasi di LPS, menjelaskan peran lembaga tersebut. “Semua tabungan kita yang ada di bank konvensional maupun bank syariah terjamin oleh LPS. Jadi, teman-teman mahasiswa tidak perlu khawatir menyimpan uang di bank,” ungkapnya. LPS, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, bertujuan untuk melindungi dana masyarakat yang disimpan di bank dan perusahaan asuransi.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan kembali penerapan pemotongan bunga dan batas maksimum manfaat ekonomi untuk fintech peer-to-peer lending (pinjaman online), yang dijadwalkan mulai berlaku tahun depan. Dalam Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023, diatur bahwa mulai 1 Januari 2026, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan sektor produktif akan turun menjadi 0,067% per hari, dari sebelumnya 0,1% yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Untuk sektor konsumtif, batas maksimum manfaat ekonomi akan berkurang dari 0,3% menjadi 0,2% per hari pada 1 Januari 2025, dan menjadi 0,1% pada 1 Januari 2026.
Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, menyatakan, "Implementasi pembatasan maksimum manfaat ekonomi terhadap industri LPBBTI masih dilakukan pendalaman, mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi makroekonomi, kinerja industri, dan perlindungan konsumen."
OJK mencatat bahwa hingga Agustus 2024, industri P2P lending berhasil mencatatkan laba sebesar Rp656,80 miliar, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, berkat peningkatan pendapatan operasional dan efisiensi beban operasional.
BPRNews.id - Rasio kredit terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) perbankan Indonesia terus meningkat, mendekati level pra-pandemi Covid-19. Pada Agustus 2024, LDR perbankan tercatat mencapai 86,8%, naik dari 86,51% pada Juli 2024, dan lebih tinggi dibandingkan Desember 2023 yang sebesar 83,83%. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), batas atas LDR untuk bank umum adalah 92%, namun dapat dilonggarkan hingga 94% dengan memenuhi syarat tertentu.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa rasio LDR saat ini, yang berkisar 85-86%, semakin mendekati tingkat sebelum pandemi. “Dalam keseimbangan akhir, LDR akan bertahan pada level tersebut dalam jangka menengah hingga panjang,” ujarnya saat berada di Balikpapan pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Ia menambahkan, peningkatan LDR menunjukkan bahwa bank semakin optimal dalam memanfaatkan dana untuk disalurkan sebagai kredit.
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang terdiri dari tabungan, deposito, dan simpanan lainnya di perbankan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit. Pada Agustus 2024, kredit tumbuh sebesar 11,4% menjadi Rp7.508 triliun secara tahunan (yoy), sedangkan DPK hanya tumbuh 7,01% menjadi Rp8.650 triliun. Meski begitu, Mahendra menyebut bahwa meskipun DPK tumbuh lebih lambat dibandingkan kredit, ini bukanlah sesuatu yang negatif. "Itu berarti pemanfaatan dana di perbankan semakin optimal untuk penyaluran kredit," tambahnya.
Mahendra menekankan pentingnya menjaga LDR pada tingkat optimal dengan mendorong pertumbuhan DPK. Salah satu upayanya adalah melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Hal ini sejalan dengan acara pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 yang diadakan di Balikpapan, bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang bertanggung jawab dan produktif.
BPRNews.id - Rasio kredit terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) perbankan Indonesia terus meningkat, mendekati level pra-pandemi Covid-19. Pada Agustus 2024, LDR perbankan tercatat mencapai 86,8%, naik dari 86,51% pada Juli 2024, dan lebih tinggi dibandingkan Desember 2023 yang sebesar 83,83%. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), batas atas LDR untuk bank umum adalah 92%, namun dapat dilonggarkan hingga 94% dengan memenuhi syarat tertentu.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa rasio LDR saat ini, yang berkisar 85-86%, semakin mendekati tingkat sebelum pandemi. “Dalam keseimbangan akhir, LDR akan bertahan pada level tersebut dalam jangka menengah hingga panjang,” ujarnya saat berada di Balikpapan pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Ia menambahkan, peningkatan LDR menunjukkan bahwa bank semakin optimal dalam memanfaatkan dana untuk disalurkan sebagai kredit.
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang terdiri dari tabungan, deposito, dan simpanan lainnya di perbankan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit. Pada Agustus 2024, kredit tumbuh sebesar 11,4% menjadi Rp7.508 triliun secara tahunan (yoy), sedangkan DPK hanya tumbuh 7,01% menjadi Rp8.650 triliun. Meski begitu, Mahendra menyebut bahwa meskipun DPK tumbuh lebih lambat dibandingkan kredit, ini bukanlah sesuatu yang negatif. "Itu berarti pemanfaatan dana di perbankan semakin optimal untuk penyaluran kredit," tambahnya.
Mahendra menekankan pentingnya menjaga LDR pada tingkat optimal dengan mendorong pertumbuhan DPK. Salah satu upayanya adalah melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Hal ini sejalan dengan acara pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 yang diadakan di Balikpapan, bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang bertanggung jawab dan produktif.