BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sektor real estate tidak menunjukkan peningkatan signifikan, tetap stabil di angka 29%. Kondisi ini dinilai kurang optimal mengingat sektor tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian.
Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan penurunan terlihat dari penjualan properti di pasar premier pada triwulan III 2024 yang merosot 7,14% secara tahunan, jauh dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 27,30% yoy."Permintaan terhadap perumahan menurun. Padahal potensinya bisa jauh lebih besar," ujar Dian dalam acara "Dialog bersama Asosiasi Pengembang untuk Percepatan Program 3 Juta Rumah" di Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Meski harga properti residensial masih mencatat pertumbuhan, lajunya terbatas. Dian menyebut, "Indeks harga residensial pada triwulan III 2024 hanya naik 1,46% yoy, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,76% yoy."
Pertumbuhan harga terbesar terjadi pada rumah tipe kecil, dengan kenaikan 91,79% yoy, sedangkan rumah menengah dan besar meningkat lebih lambat, masing-masing 1,04% dan 1,43% yoy. "Kenaikan harga ini lebih banyak dipengaruhi oleh spekulasi dan kebiasaan masyarakat yang menjadikan properti sebagai investasi, bukan untuk tempat tinggal," jelasnya.Dian juga menyoroti rendahnya daya beli masyarakat akibat upah minimum provinsi yang belum memadai untuk mendukung pembelian rumah. Ia menyebutkan bahwa OJK bersama Bank Indonesia sedang menyusun kebijakan finansial untuk memberikan insentif dan membantu sektor perumahan. "Kami sedang melakukan penyesuaian agar dapat mendorong sektor ini lebih baik," tutupnya.
BPRNews.id - Sepanjang tahun 2024, daftar bank yang bangkrut terus bertambah. Kali ini, giliran PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Perseroda di Kabupaten Bireuen, Aceh, yang harus mengakhiri operasionalnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut, menjadikannya bank pertama yang kolaps di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan ini diumumkan oleh Kepala OJK Provinsi Aceh, Daddi Peryoga, di Banda Aceh. Menurutnya, pencabutan izin usaha ini merupakan bagian dari langkah pengawasan yang dilakukan OJK untuk menjaga stabilitas industri perbankan sekaligus melindungi nasabah.
"Pencabutan izin usaha tersebut merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," ungkap Daddi Peryoga pada Sabtu (30/11/2024).
Izin usaha PT BPRS Kota Juang Perseroda dicabut per 29 November 2024, setelah sebelumnya, sejak 13 Maret 2024, bank ini ditetapkan dalam status pengawasan sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP). Penetapan ini didasarkan pada rasio kecukupan modal minimum yang negatif hingga 184,74 persen, cash ratio rata-rata tiga bulan terakhir sebesar 3,53 persen, dan peringkat kesehatan bank yang berada di level lima selama dua periode berturut-turut.
Masuknya BPRS Kota Juang ke tahap bank dalam resolusi pada 12 November 2024 menjadi tanda bahwa pengurus dan pemegang saham gagal melakukan langkah penyehatan yang diberikan waktu cukup oleh OJK. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akhirnya memutuskan untuk tidak menyelamatkan bank tersebut.
OJK meminta masyarakat tetap tenang dan memastikan bahwa dana nasabah dijamin sesuai ketentuan. "OJK mengimbau nasabah PT BPRS Kota Juang Perseroda agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambah Daddi Peryoga.
Penutupan BPRS Kota Juang menambah daftar panjang bank yang kolaps pada tahun 2024. Sebelumnya, beberapa bank seperti BPR Wijaya Kusuma (Madiun), BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Mojokerto), BPR Usaha Madani Karya Mulia (Surakarta), dan BPR lainnya juga mengalami hal serupa.
BPRNews.id - Bank Kalsel berhasil memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum (MIM) senilai Rp3 triliun, sebagaimana diatur dalam POJK 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Pencapaian ini bahkan melampaui target yang ditetapkan, dengan modal inti yang tercatat sebesar Rp3,07 triliun pada Oktober 2024.
Dalam keterangan resmi di Banjarmasin, Jumat, pencapaian ini disebut mencerminkan kesehatan keuangan dan pengelolaan yang solid dari Bank Kalsel. Modal inti tersebut diperoleh secara organik, menunjukkan bahwa bank mampu menghasilkan pertumbuhan melalui kinerja operasional yang optimal tanpa bergantung sepenuhnya pada suntikan dana eksternal. Hal ini menjadi bukti bahwa strategi bisnis yang diterapkan efektif dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Direktur Utama Bank Kalsel, dalam konferensi pers pada Selasa (12/11), mengungkapkan bahwa modal inti bank diproyeksikan mencapai Rp3,11 triliun pada Desember 2024. "Modal inti kami terealisasi secara organik sebesar Rp3,07 triliun pada Oktober 2024, dan ini merupakan langkah yang membanggakan untuk memastikan keberlanjutan bisnis ke depan," ujarnya.
Pencapaian ini menegaskan posisi Bank Kalsel sebagai institusi keuangan yang kompetitif di tingkat regional. Dengan terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan berinovasi, Bank Kalsel diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, baik di daerah maupun nasional
BPRNews.id - Asian Development Bank (ADB) dan Mastercard Impact Fund mengumumkan kerja sama untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Asia Pasifik, termasuk di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Georgia. Inisiatif ini akan menyalurkan dana hibah sebesar US$5 juta (Rp79,25 miliar, dengan kurs US$1 = Rp15.865) kepada lembaga keuangan yang memberikan pinjaman bagi pelaku UMKM.
Lebih rinci, fokus utama dari kolaborasi ini adalah untuk mengembangkan pelaku UMKM perempuan serta pendanaan iklim. Dalam jangka waktu empat tahun, dana hibah ini akan mendukung pembiayaan pelaku UMKM dengan total mencapai US$1 miliar (Rp15,86 triliun), menyediakan modal pengurangan risiko, insentif kinerja, dan pengembangan kapasitas bagi lembaga-lembaga keuangan.
Vice President ADB Market Solution, Bhargav Dasgupta, mengungkapkan bahwa meskipun UMKM di Asia Pasifik menjadi tulang punggung perekonomian kawasan, banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan mendapatkan pembiayaan yang memadai. Kerja sama dengan Mastercard diharapkan dapat membuka akses pendanaan lebih luas untuk mereka.
“Fasilitas ini akan membuka potensi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh kawasan,” jelas Dasgupta.
Senada dengan Dasgupta, Vice Chairman Mastercard sekaligus Mastercard Impact Fund Board Director, Jon Huntsman, menyatakan bahwa kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pelaku UMKM terhadap guncangan iklim dan ekonomi, serta mendukung mereka mencapai inklusi keuangan dan kesejahteraan.
“Kemitraan ini memperdalam upaya yang kami lakukan di kawasan Asia dan pasifik untuk mendukung para wirausahawan dan usaha kecil, yang merupakan urat nadi bagi masyarakat dan perekonomian,” pungkas Huntsman.
Mastercard Impact Fund, yang dikelola oleh Mastercard Center for Inclusive Growth, telah beroperasi di lebih dari 200 negara di seluruh dunia, menyediakan berbagai layanan pembayaran digital, transaksi pembayaran, dan sejenisnya.
Sementara itu, ADB adalah bank pembangunan yang berfokus pada kawasan Asia Pasifik dan menyediakan berbagai layanan seperti pinjaman, dana hibah, investasi ekuitas, serta bantuan teknis kepada nasabah di kawasan tersebut. Indonesia, sebagai salah satu negara pendiri ADB pada tahun 1966, juga menjadi pemegang saham terbesar keenam dan salah satu peminjam terbesar di bank tersebut. Gubernur ADB Indonesia saat ini adalah Sri Mulyani Indrawati, dengan gubernur alternatif Suharso Monoarfa.
BPRNews.id - Pada Kamis, 28 November 2024, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang diwakili oleh Kepala Ekosistem Islam, Sahlan, bersama dengan Direktur Eksekutif Baitulmaal Muamalat (BMM), Novi Wardi, melakukan penyerahan bantuan berupa 10 unit gerobak dan 10 paket modal usaha untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jakarta. Bantuan tersebut diberikan kepada 10 pelaku UMKM yang terpilih, dengan tujuan untuk membantu meningkatkan omset penjualan mereka.
Pemberian bantuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup para pelaku UMKM beserta keluarga mereka. Melalui dukungan ini, Bank Muamalat dan BMM ingin membantu para pejuang nafkah untuk dapat memperluas usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.