Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mencairkan Rp1,7 miliar untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah tahap I Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Persada Guna, Pasuruan, Jawa Timur. Pembayaran ini mulai hari ini, Rabu (19/12/2023).
"Pada tahap I ini LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan nasabah sebesar, Rp 1,7 miliar milik 145 nasabah yang dinyatakan layak bayar," tulis LPS dalam pengumuman, dikutip Selasa (19/12/2023).
Nasabah dapat mengecek informasi mengenai pembayaran klaim simpanan tahap I ini di website LPS (www.lps.go.id) atau di kantor cabang BPR Persada Guna sesuai tempat pembukaan rekening simpanan tersebut.
Selain itu, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha, yaitu paling lambat tanggal 4 April 2024.
Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut.
Nasabah penyimpan yang telah ditetapkan statusnya sebagai simpanan layak bayar dan dijamin LPS, dapat mengajukan pembayaran simpanannya melalui Bank Pembayar yang ditunjuk LPS yakni Bank Mandiri KCP Pasuruan Rejoso dan Bank Mandiri KCP Purwosari.
Kemudian, LPS menghimbau nasabah tidak perlu tergesa-gesa dalam mencairkan dana simpanannya karena pembayaran klaim penjaminan simpanan masih akan dilayani hingga 5 tahun ke depan sejak bank dicabut izin usahanya yaitu hingga 4 Desember 2028.
Nasabah yang simpanannya dinyatakan layak dibayar pada tahap I ini dapat menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan, yaitu identitas diri dan bukti kepemilikan simpanan semisal buku tabungan atau bilyet deposito.
Sedangkan, nasabah yang belum masuk dalam pembayaran tahap I ini agar menunggu pengumuman pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap berikutnya
Nasabah diminta untuk tidak terpancing atau terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus atau mempercepat proses pembayaran klaim penjaminan simpanan tersebut di atas.
Bprnews.id - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jepara Artha diduga terlibat dalam aliran dana kampanye ilegal ke Koperasi Garudayaksa Nusantara. Dugaan transaksi mencurigakan ini muncul setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sumber dana kampanye pada pemilihan umum 2024. Sejumlah dana pinjaman dari BPR ini diduga disalurkan kepada simpatisan partai dengan inisial MIA.
Selama periode 2022-2023, BPR Bank Jepara Artha mengucurkan kredit sekitar Rp 102 miliar ke 27 rekening debitur. Uang yang cair tersebut kemudian ditarik tunai secara berdekatan, dan sejumlah besar dana tersebut diduga dialirkan kembali ke rekening MIA. Sekitar Rp 94 miliar dari dana tersebut dikirim ke beberapa perusahaan dan akhirnya mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara.
Koperasi Garudayaksa Nusantara atau KGN Coop diprakarsai oleh Prabowo Subianto dan merupakan lembaga Koperasi Primer Nasional. Tujuan koperasi ini adalah menjadi alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Direktur Utama BPR Bank Jepara Artha, Jhendik Handoko, mengklaim tidak mengetahui aliran dana dari lembaganya. Menurutnya, pencairan dana dilakukan kepada rekening debitur yang mengajukan kredit, dan ia tidak mengetahui aliran dana ke Koperasi Garudayaksa.
“Saya tidak tahu perihal aliran dana ke koperasi Garudayaksa. Semua pencairan kredit ditransfer ke rekening debitur yang bersangkutan,” kata Jhendik pada Senin, 18 Desember 2023.
Bprnews.id - Hingga Oktober 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan bisnis perbankan yang progresif di Nusa Tenggara Barat (NTB). Jumlah kredit yang telah disalurkan mencapai 64,2 triliun, mengalami kenaikan sebesar 8,43 persen year over year (yoy) dan tumbuh sebesar 13,55 persen year to date (ytd).
Rico Rinaldy, Kepala OJK Provinsi NTB, menyampaikan informasi ini dalam diskusi dengan media di Senggigi, Lombok Barat, pada 18 Desember 2023. Kredit sebesar tersebut disalurkan melalui 598.276 rekening. Selama periode yang sama, aset perbankan di provinsi ini tumbuh menjadi Rp75,65 triliun, mencatat pertumbuhan sebesar 9,59 persen yoy dan 16,16 persen ytd.
“Tahun 2022 posisi asset Bank di NTB sekitar Rp50 triliun. Sekarang sampai Oktober saja sudah Rp75 triliun lebih. Belum masuk November dan Desember,” terangnya. Menurut Rico, pertumbuhan yang cukup cepat bisnis perbankan ini didukung oleh perbaikan ekonomi di NTB. Pertumbuhan penyaluran kredit didukung oleh banyaknya event yang diselenggarakan di NTB. Sehingga berdampak langsung kepada para pelaku UMKM.
Dalam hal pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan, deposito, dan giro, jumlahnya mencapai Rp45,5 triliun dengan 9.301.027 rekening. DPK tumbuh sebesar 6,94 persen YoY dan 4,29 persen Disisi lain, jumlah kredit yang dikucurkan oleh perbankan ini, kata Rico, tidak sebanding dengan dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat (tabungan).
Loan to Deposit Ratio ( LDR ) sebesar 140,99 persen, tumbuh 1,94 persen YoY dan tumbuh 11,50 persen (YtD). Artinya, untuk menyalurkan kredit sebesar itu, menurut Rico, perbankan masih menggunakan dana dari luar. Baik dari kantor pusat banknya, atau menggunakan modal sendiri. “Karena jumlah kredit yang disalurkan bank tidak sebanding dengan dana yang dihimpun dari masyarakat. Sehingga perbankannya harus dibantu kantor pusatnya, atau menggunakan modal sendiri,” tambahnya.
Selain itu, kredit macet dari total jumlah kredi yang disalurkan perbankan di NTB hanya 1,54 persen. “Kredit macetnya juga kecil. Ini cukup bagus juga ekonomi di NTB,” imbuhnya. Kecilnya Tingkat kredit macet, tambah Rico, bisa saja karena beberapa factor. Diantaranya, banyaknya nasabah bank yang melakukan pelunasan kredit. Lelang agunan, perpanjangan masa kredit sehingga terhitung menjadi kredit lancar.
“Tapi yang rata rata hasil pengawasan kita, banyak yang melunasi kredit,” tambahnya. Ditambahkan lagi, jumlah perbankan yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat sebanyak 28 bank umum. Termasuk Bank NTB Syariah, dan 22 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPRS / BPR).
Bprnews.id - Pada tanggal 18 Desember 2023, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencapai prestasi sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang menyediakan layanan Rekening Dana Nasabah (RDN) secara online. Terobosan ini merupakan bukti nyata dari komitmen perusahaan untuk memberikan solusi perbankan syariah yang lebih inklusif di Tanah Air.
Anton Sukarna, Direktur Sales & Distribution BSI, menyatakan bahwa perusahaan berhasil mendapatkan persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuka layanan pembukaan RDN secara online. Keberhasilan ini menjadikan BSI sebagai bank syariah pertama yang menyediakan layanan RDN berbasis online di Indonesia.
RDN sendiri merupakan rekening yang wajib dimiliki oleh nasabah perorangan maupun korporasi/badan usaha untuk keperluan penyelesaian transaksi efek. Dengan adanya layanan ini, perusahaan dapat menarik nasabah yang melakukan transaksi jual beli saham atau instrumen investasi lainnya.
Anton menekankan bahwa peluncuran layanan RDN secara online menandai langkah luar biasa BSI dalam upaya memberikan layanan perbankan syariah yang lebih efisien, modern, dan inklusif. Anton menyatakan, "Dengan telah diterbitkannya perizinan RDN Online PT Bank Syariah Indonesia, maka hal ini menjadi sejarah baru di industri perbankan syariah di Tanah Air, mengingat BSI merupakan Bank Umum Syariah pertama yang telah mendapatkan perizinan menyelenggarakan RDN Online."
Pada tahap awal, BSI bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas untuk menawarkan layanan RDN Online. Masyarakat dapat melakukan pembukaan RDN secara online melalui link website Mandiri Sekuritas: https://join.most.co.id/syariah.
Anton mengungkapkan bahwa keberadaan RDN Online di industri perbankan syariah tidak hanya memberikan kemudahan bagi nasabah, tetapi juga menciptakan peluang pertumbuhan bagi BSI. "Ini adalah langkah strategis yang membuka pintu bagi kami untuk memperkenalkan layanan baru dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Adapun target akuisisi tahap awal ini sebanyak lebih dari 97.000 rekening," ujarnya.
Anton menambahkan bahwa perusahaan siap meningkatkan literasi keuangan syariah, khususnya di industri pasar modal Indonesia, dengan menggunakan RDN Online sebagai pintu masuk. BSI saat ini menjadi satu-satunya Bank Umum Syariah yang mendapatkan izin resmi menyelenggarakan RDN Online, memberikan peluang besar bagi BSI dan Bank Syariah untuk menggarap instrumen efek lainnya di pasar modal Indonesia.
"Dengan langkah ini, kami berharap tidak hanya menjadi bank yang memfasilitasi aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi kami juga dapat menangkap peluang bisnis di pasar modal syariah Indonesia. Peluncuran layanan ini menjadi langkah awal kami dalam mencapai tujuan besar ini, dan diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pasar modal syariah secara keseluruhan," tutur Anton.
Bprnews.id - Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberlakukan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal kepada 110 pihak. Sanksi tersebut mencakup denda administratif sebesar Rp 65.708.000.000 atau Rp 65,70 miliar. Sanksi ini merupakan upaya penegakan hukum di bidang pasar modal.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menuturkan, pihaknya melakukan sanksi berupa 9 pencabutan izin, 1 pembekuan izin, 49 perintah tertulis, dan 23 peringatan tertulis serta mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp15.746.880.000 atau Rp 15,74 miliar kepada 350 pelaku jasa keuangan di pasar modal dan 5 peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan.
"Selama 2023, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal kepada 110 pihak,” kata Inarno dalam konferensi pers RDK OJK November 2023, Senin (4/12/2023).
Selama bulan November 2023, OJK memberlakukan sanksi administratif berupa denda kepada 1 bank kustodian dan 5 pihak. Selain itu, OJK mencabut izin usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek kepada 1 perusahaan efek, yaitu PT Corpus Sekuritas Indonesia.
OJK melakukan kebijakan untuk melaksanakan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan peringkat Indonesia pada daftar peringkat negara G-20 dalam menerapkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) dan menjalankan rekomendasi Report on the Observance of Standards and Codes on Accounting and Auditing (ROSC A&A) Indonesia tahun 2018.
Selain itu, OJK sedang melakukan finalisasi penyusunan ketentuan Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional di pasar modal.
OJK juga sedang melakukan finalisasi penyempurnaan ketentuan mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan terbuka yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 30/POJK.04/2017.
Langkah OJK ini menunjukkan komitmen dalam menegakkan aturan dan memastikan kepatuhan pelaku pasar modal, serta memberikan sanksi kepada yang melanggar untuk menjaga integritas dan keamanan pasar modal di Indonesia.