Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang mendorong 16 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di wilayahnya untuk segera memenuhi kecukupan modal sebesar Rp6 miliar.
“Cara lain, pemilik BPR/BPRS dapat mengajak investor lain maupun merger,” ujarnya, Rabu (20/12/2023).
Kepala OJK Jatim, Giri Tribroto, menyatakan optimisme bahwa target pemenuhan modal inti hingga akhir 2024 bisa dicapai.
OJK mendukung konsolidasi sebagai langkah alternatif jika BPR/BPRS tidak mampu menambah modal inti.
Dia optimistis, menjelang batas akhir pemenuhan kecukupan modal BPR/BPRS sebesar Rp6 miliar akan dapat dipenuhi oleh pemilik bank atau pemegang saham dengan cara menambah modal sendiri, menambah investor, atau melakukan merger. Pemenuhan kecukupan modal ini diharapkan paling lambat pada akhir 2024 untuk BPR dan pada akhir 2025 untuk BPRS.
BPR yang harus memenuhi kecukupan modal Rp6 miliar di wilayah kerja OJK Malang sebanyak 14 BPR, sedangkan BPRS sebanyak 2 BPRS.
Seperti diketahui, OJK Regional 4 Jawa Timur mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau BPR Syariah (BPRS) di Jatim untuk melakukan konsolidasian jika belum mampu memenuhi ketentuan modal inti minimal Rp6 miliar.
Kepala OJK Jatim, Giri Tribroto mengatakan OJK optimistis jika BPR/BPRS di Jatim bisa mencapai target pemenuhan ketentuan modal inti hingga akhir 2024 sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 5/POJK.03/20215.
“Memang targetnya 2024, dan kita masih optimistis itu bisa dilakukan dan bisa dicapai mereka, makanya OJK mendukung adanya konsolidasian jika tidak kuat menambah modal inti, dan ini jadi program OJK mulai tahun ini dan seterusnya,” katanya seusai menggelar Evaluasi Kinerja BPR/BPRS, Selasa (5/12/2023).
Terkait penutupan BPR Persada Guna di Pasuruan pada 4 Desember 2023, dianggap sedang ditangani dengan baik. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyiapkan tim likuidasi untuk menangani kasus tersebut.
Terkait apakah kondisi 53 BPR dan 5 BPRS di wilayah kerja OJK Malang baik-baik saja dengan adanya satu BPR dicabut oleh OJK, menurut Ismirani, selama ini BPR/BPRS tersebut sudah rutin melaporkan kinerjanya melalui laporan publikasi website masing-masing.
OJK Malang juga terus memantau kinerja BPR/BPRS di wilayahnya dan memberikan peringatan kepada yang kinerjanya perlu ditingkatkan.
Bprnews.id - Warga Kabupaten Garut melalui kuasa hukumnya, Asep Muhidin, S.H.,M.H, telah mengajukan gugatan Pra Pradilan terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. Gugatan tersebut dilakukan karena dinilai lambannya Kejati Jabar dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di BPR Bank Intan Jabar (BIJ) Garut.
“Sebetulnya banyak masyarakat yang akan melakukan gugatan resmi, namun cukup tiga orang perwakilan untuk kemudian membongkar dugaan tipikor BIJ tersebut,” katanya.
Proses hukum oleh Kejati Jabar dimulai sejak Januari 2023 sesuai dengan surat Nomor: Print-33/M.2/Fd.1/01/2023, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut yang jelas. Warga Garut mendesak Kejati Jabar untuk menetapkan status terduga korupsi yang telah merugikan negara sekitar Rp. 10 miliar
Sebagaimana dijelaskan Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Barat Riyono saat itu, bahwa pemegang saham PT. BPR Intan Jabar adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 51% senilai kurang lebih Rp 44 miliar, Pemerintah Kabupaten Garut sebesar 39% senilai kurang lebih Rp 34 miliar dan BJB sebesar 10% senilai Rp 8,8 miliar. Namun pada tahun 2021, ketiga pemegang saham tidak mendapatkan dividen atas penyertaan modal tersebut.
“Kami hanya ingin dugaan kasus tipikor BIJ ini berjalan normatif sesuai aturan atau SOP penegak hukum dalam hal ini Kejati Jabar, ketika warga saja prihatin atas kasus ini, kenapa Kejati Jabar lamban dalam menangani kasus ini.” ungkapnya.
Kejati Jabar didesak untuk menindaklanjuti penyelidikan dan menetapkan tersangka serta memastikan proses hukum yang berjalan sesuai aturan. Gugatan Pra Pradilan ini mencerminkan ketidakpuasan warga terhadap penanganan kasus korupsi yang dianggap lamban oleh lembaga penegak hukum.
Bprnews.id - Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan BI menunjukkan penurunan pembiayaan korporasi pada November 2023. Hal tersebut tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pembiayaan korporasi mencapai 14,9%, menurun dari bulan sebelumnya yang sebesar 15,7%.
Pertumbuhan kebutuhan pembiayaan korporasi terutama didorong oleh peningkatan kebutuhan pada sektor konstruksi, yang naik menjadi 2,7% pada November dari yang sebulan sebelumnya 1,0%.
Kebutuhan pembiayaan industri pengolahan turun menjadi 1,8% dari sebelumnya 3,1% pada bulan Oktober, disebabkan oleh lemahnya permintaan domestik.
Sumber pembiayaan korporasi utamanya berasal dari dana sendiri, yang meningkat menjadi 63,9% pada bulan November dari yang sebelumnya sebesar 63,2%. Pemanfaatan fasilitas kelonggaran tarik, pinjaman/utang dari perusahaan induk, yang turun jadi 7,4% dari yang sebelumnya 8,5%, serta pembiayaan dari perbankan dalam negeri yang turun menjadi 4,6%
Di samping itu, Penyaluran kredit baru oleh perbankan pada November 2023 mengalami perlambatan dengan SBT sebesar 70,4%, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 82,1%. Perlambatan ini dipengaruhi oleh faktor seperti permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain.
Berdasarkan kategori bank Perlambatan penyaluran kredit baru diprakirakan terjadi pada bank umum, yang turun sebesar 68,5% pada November 2023. Sementara itu, penyaluran pembiayaan oleh bank umum syariah (BUS) dan bank pembangunan daerah (BPD) diprakirakan meningkat menjadi masing-masing 100% dan 75,9% pada bulan November.
Adapun Penyaluran kredit baru diprakirakan akan meningkat pada Desember 2023, terindikasi dari nilai SBT prakiraan penyaluran kredit baru Desember 2023 sebesar 88%. Peningkatan kredit baru diprakirakan terjadi pada seluruh kategori bank kecuali bank syariah.
Bprmews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat mendata kinerja Penyaluran kredit pada 44 kantor cabang bank umum di wilayah Ciayumajakuning mencapai Rp44,92 triliun per September 2023. Terjadi peningkatan sebesar 3,3 persen (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana nilai penyaluran kredit pada September 2022 sekitar Rp43,48 triliun.
Kepala OJK Cirebon M Fredly Nasution, di Cirebon, Selasa, mengatakan pencatatan itu dilakukan sampai September 2023 yang mencakup puluhan perbankan di Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).
Dari data tersebut, kata Fredly, kinerja penyaluran kredit pada puluhan perbankan di Ciayumajakuning kondisinya lebih baik, karena pada September 2022 nilainya sekitar Rp43,48 triliun.
“Jadi ada peningkatan sebesar 3,3 persen (yoy) untuk kinerja penyaluran kredit pada 44 kantor cabang bank umum di Ciayumajakuning,” kata Fredly.
Selanjutnya, dia mengungkapkan untuk kondisi kualitas kredit berdasarkan Rasio Non Performing Loan (NPL) gross menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,94 persen, meskipun sedikit menurun dari bulan Agustus 2023 yang sekitar 2,99 persen.
Hal serupa pun terjadi pada pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Ciayumajakuning, yang terdiri dari tabungan dan deposito, tumbuh sebesar 1,52 persen (YoY) menjadi Rp37 triliun.
“Kami juga mencatat pada periode yang sama, rasio profitabilitas yang dicerminkan oleh Return on Asset (ROA) tercatat positif sebesar 2,65 persen, meningkat dibanding ROA bulan Agustus 2023 sebesar 2,21 persen,” ujarnya.
Sementara untuk Sembilan kantor cabang bank umum syariah di Ciayumajakuning mencapai kinerja penyaluran pembiayaan sebesar Rp5,70 triliun selama Januari-September 2023. Pertumbuhan ini mencapai 12,37 persen (YoY), dengan kualitas kredit yang tumbuh sebesar 2,78 persen berdasarkan rasio Non Performing Financing (NPF) gross.
Fredly menyampaikan bila dirinci kualitas kredit perbankan syariah di Ciayumajakuning tumbuh signifikan sebesar 2,78 persen, berdasarkan rasio Non Performing Financing (NPF) gross.
Hasil itu, ujar dia, sedikit meningkat dibanding NPF bulan Agustus 2023 yang nilainya sebesar 2,75 persen.
“Capaian baik ini juga terjadi dalam penghimpunan DPK yang terdiri atas tabungan dan deposito yang tumbuh sebesar 2,19 persen (yoy) menjadi Rp3,99 triliun. Kemudian rasio profitabilitas yang dicerminkan oleh ROA pada perbankan syariah tercatat positif sebesar 3,36 persen,” katanya lagi.
Fredly menyimpulkan dari data itu, secara keseluruhan kinerja kantor cabang bank umum syariah jauh lebih baik daripada kinerja kredit kantor cabang bank umum pada periode yang sama.
“Artinya di Ciayumajakuning pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan DPK per September 2023 untuk perbankan syariah lebih tinggi, dibanding kinerja kredit kantor cabang bank umum,” ujar dia pula.
Bprnews.id - Penyaluran kredit baru pada bulan November 2023 melambat dibandingkan Oktober 2023. SBT penyaluran kredit baru mencapai 70,4 persen, menunjukkan penurunan dari SBT pada Oktober 2023 yang mencapai 82,1 persen.
Perlambatan penyaluran kredit baru pada November 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain.
Perlambatan penyaluran kredit baru diprakirakan terjadi pada bank umum. Namun, penyaluran kredit oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) diprakirakan meningkat.
Berdasarkan jenis penggunaan, Penyaluran kredit baru terindikasi melambat pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali Kredit Konsumsi Lainnya yang terindikasi relatif stabil dengan SBT sebesar 66,9 persen.
“Faktor utama yang memengaruhi prakiraan perlambatan penyaluran kredit baru pada November 2023 yaitu permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Selasa 19 Desember 2023.
Sementara itu, Penyaluran kredit baru diprakirakan kembali meningkat pada Desember 2023, terindikasi dari nilai SBT prakiraan penyaluran kredit baru Desember 2023 sebesar 88,0 persen.
“Peningkatan penyaluran kredit baru pada Desember 2023 diprakirakan terjadi pada hampir seluruh kategori bank, kecuali Bank Umum Syariah. Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit baru diprakirakan meningkat pada seluruh jenis kredit,” jelas Erwin.
Erwin melanjutkan, Kebijakan penyaluran kredit (lending standard) pada November 2023 tetap ketat, terindikasi dari SBT perubahan lending standard yang bernilai positif sebesar 0,17 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, kebijakan penyaluran kredit yang ketat terindikasi pada seluruh jenis kredit. Faktor yang memengaruhi perubahan standar pemberian kredit pada November 2023 antara lain kondisi/permasalahan sektor riil saat ini, risk appetite bank, proyeksi ekonomi ke depan, serta potensi risiko kredit ke depan.
Keseluruhan periode triwulan IV 2023, penyaluran kredit baru diprakirakan tetap tumbuh. Meskipun terjadi perlambatan pada beberapa kategori dan jenis kredit, proyeksi SBT penyaluran kredit baru triwulan IV 2023 masih positif hasil survei periode November 2023 yang bernilai positif sebesar 93,4 persen, relatif stabil dibandingkan triwulan III 2023 yang sebesar 95,6 persen.
“Berdasarkan kategori bank, perlambatan penyaluran kredit baru terindikasi pada hampir seluruh kategori bank, kecuali Bank Umum Syariah. Berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan penyaluran kredit baru terjadi pada hampir seluruh jenis Kredit, kecuali Kredit Modal Kerja (KMK),” ungkapnya.
Berdasarkan hasil survei November 2023, kebijakan penyaluran kredit baru untuk keseluruhan triwulan IV 2023 secara umum sedikit lebih ketat, terindikasi dari SBT perubahan kebijakan penyaluran kredit yang tercatat positif sebesar 1,2 persen. Kebijakan yang lebih ketat diprakirakan terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diprakirakan tetap longgar.
“Berdasarkan jenis penggunaan, kebijakan penyaluran kredit yang lebih ketat diprakirakan terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali KPR yang diprakirakan tetap longgar,” pungkas Erwin.