bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan atau (OJK) bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI menyusun Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Perdata yakni Perma Gugatan Perdata oleh OJK
"Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK (UU OJK), terdapat kewenangan untuk melakukan gugatan perdata," kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy dalam rilisnya pada Rabu, 13 September 2023.
Sementara itu, Menurut Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, pihaknya melihat maraknya pelanggaran oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyebabkan kerugian konsumen, di sanalah perlunya kehadiran negara untuk memastikan hak konsumen dan masyarakat.
Mirza Adityaswara Selaku Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menyampaikan pentingnya keberadaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI sebagai pedoman pengembangan SDM guna mendukung kinerja sektor jasa keuangan khususnya industri Pasar Modal, sehingga seluruh pelaku industri Pasar Modal memiliki level of playing field kompetensi yang sama.
"Kami sangat mengapresiasi atas kolaborasi Tim Perumus dan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Pasar Modal yang berpartisipasi aktif untuk pembahasan konsep dalam keseluruhan diskusi yang berlangsung selama ini," kata Mirza.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada kegiatan Kick Off Meeting Penyusunan Perma Gugatan Perdata OJK, di Gedung MA, Selasa kemarin mengatakan bahwa Penyusunan Perma Gugatan Perdata OJK ini merupakan tindak lanjut atas diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 139/KMA/SK/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Perdata yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Pelindungan Konsumen dan Masyarakat, yang terdiri dari pihak MA dan OJK.
Lebih lanjut Friderica juga menyampaikan bahwa selain memenuhi amanat Pasal 30 UU OJK, ke depannya pelaksanaan gugatan perdata ini akan menjadi "warning" yang kuat bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Senada dengan Friderica, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha dalam sambutannya menyampaikan bahwa aturan yang disusun ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan formalistik hukum acara seperti persoalan legal standing, gugatan kabur dan lain sebagainya.
"Jangan sampai proses persidangan yang sudah berjalan berbulan-bulan berakhir dengan putusan akhir yang masih mempersoalkan formalistik," kata Hakim Agung, I Gusti Agung Sumanatha.
Menurutnya, dengan adanya Perma Gugatan Perdata yang diajukan oleh OJK ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelindungan konsumen dan masyarakat khususnya di sektor jasa keuangan. (TESTI PRISCILLA/H)
bprnews.id - PT Venteny Fortuna International Tbk (VNTY) mencatatkan pendanaan produktif dengan memberikan pembiayaan kepada lebih dari 9.600 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).z
Founder dan CEO Grup Venteny Jun Waide mengatakan, perseroan tetap berambisi untuk menyalurkan pembiayaan senilai Rp1,8 triliun untuk sektor UMKM hingga akhir 2023.
"Performa positif ini dihasilkan melalui makin besarnya persebaran pendanaan produktif untuk pelaku UMKM. Saat ini, tercatat sudah lebih dari 9.600 UMKM yang mendapatkan saluran pendanaan dari Venteny," kata Jun Waide melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu. Selain itu, performa positif ini didukung dari kinerja Venteny Employee Superapp yang mengalami peningkatan pesat, didorong dari kenaikan Gross Merchandise Value (GMV) yang signifikan sebesar 1.529 persen pada semester I-2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Active rate Venteny Employe selalu berpotensi untuk tumbuh yang mana presentasi sekarang menjadi 25 persen. Mendapatkan laba sebesar Rp9,3 miliar pada semester I-2023, meningkat 2,47 kali lipat dibandingkan semester I-2022 yang tercatat Rp3,8 miliar.
Lonjakan laba tersebut merupakan hasil dari pertumbuhan pendapatan sebesar Rp58,9 miliar pada semester I-2023,
“Lonjakan laba yang terjadi merupakan hasil dari pertumbuhan pendapatan yang diraih Perseroan sebesar Rp29,2 miliar di semester I-2022 menjadi Rp58,9 miliar di semester I-2023, tumbuh 2 kali lipat pada periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Jun Waide.
CFO Venteny Lie Kienata menyampaikan, saat ini Venteny telah mendapatkan corporate rating BBB+ Stable Outlook dari Kredit Rating Indonesia (KRI) untuk periode 22 Agustus 2023 - 1 September 2024.
Menurutnya, rating tersebut dapat menjadi pendorong bagi perseroan untuk terus mengembangkan pangsa pasar UMKM serta penggunaan aplikasi Venteny Employee Superapp dalam pengelolaan program Employee Benefit, dan memperluas jangkauan industri, perseroan menjalin kerja sama dengan beberapa partner strategis.
Pada kesempatan yang sama, COO Venteny Damar Raditya menyampaikan perkembangan ekspansi perseroan bahwa Venteny telah menambah satu kantor perwakilan (representative office) di Palembang, Sumatera Selatan.
“Perluasan ini sejalan dengan visi Pemerintah untuk meningkatkan financial inclusion terutama untuk UMKM dan peningkatan kualitas SDM di daerah sehingga dapat mencapai visi Pemerintah di tahun 2045,” ujar Damar.
Damar menambahkan, Venteny terus berkomitmen menjunjung program keberlanjutan dalam menjalankan bisnisnya dengan berpatokan pada prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) guna mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dengan menerapkan strategi People, Planet, Profit (3P).
bprnews.id - Dari catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara penyaluran angsuran perbankan di Provinsi Bali dari Januari hingga Juli 2023 mencapai Rp101,39 triliun.
"Penyaluran angsuran mencapai Rp101,39 triliun ini tumbuh 4,39 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,78 persen," kata Kepala OJK Regional 8 Bali Nusa Tenggara Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Selasa.
Pertumbuhan angsuran bank umum di Bali pada Juli 2023 sebesar 4,34 %(yoy), lebih tinggi dibandingkan posisi Juni 2023 yang sebesar 4,09%. Sementara itu, pertumbuhan angsuran BPR posisi Juli 2023 mencapai 4,78 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan posisi Juni 2023 yang sebesar 4,97 persen.
Kristrianti mengatakan peningkatan penyaluran angsuran secara yoy alias periode yang sama pada tahun sebelumnya ini selaras dengan meningkatnya aktivitas pariwisata serta sektor pendukung pariwisata di Bali.
"Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan angsuran didorong oleh peningkatan nominal angsuran investasi sebesar Rp2,4 triliun alias tumbuh 9,66 persen (yoy)," ujarnya.
Berdasarkan kategori debitur, sebesar 52,61 persen kredit di Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar 4,76 persen (yoy).
Di sisi lain terkait dengan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 150,74 triliun atau tumbuh double digit yaitu 24,88 persen (yoy) atau tumbuh lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,29 persen (yoy).
Kristrianti menambahkan, fungsi intermediasi posisi Juli 2023 cenderung stabil di posisi 64,41 persen. Rasio likuiditas (Cash Ratio) dan permodalan (CAR) BPR di Bali masih solid dan terjaga di atas "threshold" masing-masing sebesar 14,06 persen dan 31,27 persen.
"Kami menilai kinerja industri jasa keuangan (IJK) di Provinsi Bali posisi Juli 2023 terjaga dan resilien tercermin dari fungsi intermediasi yang berjalan baik," katanya.
Kinerja industri jasa keuangan tersebut mendukung perkembangan perekonomian Provinsi Bali yang tumbuh 5,60 persen (yoy) di triwulan II 2023.
bprnews.id - International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) mengajak Indonesia dan negara-negara lain mendorong IMF dan Bank Dunia atau World Bank mengoreksi kebijakan suku bunga tinggi bank sentral AS atau The Fed.
Joseph Stiglitz mengungkapkan bila terus menerus tinggi seperti saat ini, bunga pinjaman IMF dan World Bank tentu hanya akan mencekik negara-negara yang menjadi pasien mereka.
"IMF didirikan untuk membantu perekonomian negara-negara yang kesulitan, bukan untuk membuat mereka semakin sulit," ucap Stiglitz dalam program Money Talks CNBC Indonesia dikutip Selasa (12/9/2023).
"Maka dari itu, komunitas global, negara-negara berkembang, Indonesia, dan negara lainnya harus menemui Bank Dunia dan IMF. Lalu mengatakan kepada mereka untuk mengubah kebijakan The Fed," tegasnya.
Stiglitz menilai bank sentral AS salah mendiagnosa terhadap inflasi itu membuat The Fed terus menaikkan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) secara cepat dan bertengger di level yang tinggi untuk jangka waktu panjang.
"Menaikkannya terlalu cepat, dan terlalu jauh, menunjukkan kesalahan diagnosa. Mereka meyakini bahwa inflasi ini hasil dari agregat demand yang kuat," ujar Stiglitz
Maka dari itu Stiglitz mengajak Indonesia mendorong IMF dan World Bank mengoreksi kebijakan The Fed, sebab Indonesia mampu mengendalikan inflasi hingga kembali ke level 3% atau kisaran 4%-2% dengan penerapan bauran kebijakan untuk menjaga pasokan barang sambil menjaga daya beli masyarakat.
bprnews.id - Bank Aceh menggandeng program Jaksa Kejaksaan TinggI (Kejati) Aceh dan Dinas pendidikan Dayah Aceh untuk memeberikan sosialisasi edukasi inklusi keuangan untuk para santri di Tanah Rencong.
"Program kolaboratif jaksa masuk dayah untuk membangun wawasan hukum terhadap santri. Bank Aceh turut mengambil bagian dalam sosialisasi edukasi dan inklusi keuangan," kata Direktur Utama Bank Aceh Muhammad Syah, saat launching program Jaksa Masuk Dayah di Pondok Pesantren Al Manar, di Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Selasa.
Sebagai bank daerah yang berperan penting dalam mendorong terciptanya fungsi intermediasi, Bank Aceh terus melakukan edukasi dan inklusi keuangan ke sejumlah wilayah.
“Keikutsertaan kami hari ini tentunya menjadi bukti nyata meningkatkan inklusi dan edukasi keuangan di lingkungan pendidikan,” ujar Muhammad Syah.
Ia menuturkan, dalam rangka meningkatkan edukasi dan inklusi secara mandiri, Bank Aceh terus melakukan program kolaboratif dengan berbagai pihak.
Juni 2023 Bank Aceh terus melakukan program kolaboratif dengan berbagai pihak, setidaknya telah melaksanakan 246 program inklusi dan edukasi keuangan. Di antaranya 124 program edukasi, dan 122 program inklusi.
Dia mengapresiasi seluruh pihak yang terus memberikan dukungan bagi Bank Aceh dalam berbagai kegiatan inklusi dan edukasi keuangan, terutama Pemerintah Aceh dan Kejati Aceh, serta Forkopimda Aceh.
"Apresiasi khusus kami juga kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus memberikan dukungan dalam mendorong akselerasi inklusi dan edukasi keuangan di Aceh," demikian Muhammad Syah.