bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). tidak menjamin simpanan dengan nominal lebih dari Rp 2 miliar di perbankan atau 51,98% simpanan.
Kemudian Rp 3.209 triliun atau 39,59% di antaranya termasuk simpanan dengan isi tabungan kurang dari Rp 2 miliar dan dijamin oleh LPS. Lalu, Rp 682 miliar simpanan dijamin sebagian. LPS menjelaskan simpanan tersebut dijamin sebagian dengan nominal maksimal Rp 2 miliar.
Adapun sesuai mandat dari negara, LPS bertugas untuk mengganti uang nasabah bank yang dicabut izinnya. Akan tetapi tidak semua simpanan nasabah diganti oleh LPS.
LPS mencatat ada simpanan senilai Rp 373 miliar dari 19.101 rekening tidak layak bayar sejak 2005 hingga Mei 2023.
Menurut paparan data yang diterima CNBC Indonesia, ada tiga alasan mengapa ratusan miliar simpanan itu tidak diganti LPS, antara lain sebanyak 76,52% dari total TLB memiliki bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga penjaminan.
Bila dirinci, sebanyak Rp 155 miliar atau 41,5% berasal dari bank umum dan sebesar Rp 218 miliar atau 58,4% berasal dari bank perekonomian rakyat (BPR) atau bank perekonomian rakyat syariah (BPRS).
Adapun tingkat bunga penjaminan yang berlaku 1 Juni-30 September 2023 di bank umum adalah sebesar 4,25% untuk simpanan rupiah dan 2,25% untuk simpanan valas, sedangkan untuk BPR senilai 6,75%.
Tercatat saat ini LPS melaporkan total simpanan layak bayar sejak 2005 hingga 31 Mei 2023 senilai Rp 1.495 triliun. Seluruh simpanan tersebut telah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan penggantian.
Mengutip Data Distribusi Simpanan Juli 2023, simpanan di perbankan mencapai Rp 8.106 triliun. Sebanyak Rp 4.214 triliun di antaranya masuk kategori simpanan dengan nominal lebih dari Rp 2 miliar dan tidak dijamin LPS.
bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan tengah melakukan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI), Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
Dimas Yuliharto selaku Sekretaris Lembaga LPS mengatakan,proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin usaha BPR KRI dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12 September 2023.
"Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR KRI, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (12/9).
Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha, yakni paling lambat tanggal 19 Januari 2024. Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut.
Setelah izin usaha BPR KRI dicabut oleh OJK, LPS mengambil alih menjalankan segala hak termasuk wewenang RUPS bank dan LPS membentuk tim likuidasi yang melaksanakan proses likuidasi BPR KRI.
Dimas mengatakan, nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR KRI atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR KRI.
LPS mengimbau agar nasabah BPR KRI tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank, serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.
bprnews.id - Pemerintah memberi program subsidi bunga atau subsidi margin untuk KUR super mikro menjadi 15 persen. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara hati-hati.
Dian Ediana Rae selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK mengatakan prinsip kehati-hatian guna memastikan bahwa risiko-risiko yang terkait dengan penyaluran KUR tidak mengganggu stabilitas sektor perbankan.
“OJK senantiasa memberikan dukungan terhadap program pemerintah seperti pelaksanaan program KUR. Terkait dengan penyaluran KUR ini, OJK meminta bank agar dalam penyalurannya dilakukan secara prudent, govern dan menerapkan manajemen risiko yang baik sehingga risiko kredit dari penyaluran KUR ini dapat ter-manage dan dikelola secara baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (12/9/2023).
Sejumlah bank terlihat tengah memacu penyaluran Kredit Usaha Rakyat. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) melaporkan penyaluran KUR mencapai Rp824 miliar per Juli 2023, capaian ini meningkat hingga 148 persen dari Juli 2022
Ramon Armando selaku Corporate Secretary BTN menjelaskan hingga Juli 2023 sebagian besar KUR yang telah diberikan oleh BTN telah disalurkan ke sektor-sektor tertentu, seperti Sektor Perdagangan sebesar Rp351,4 miliar atau 42,64 persen dan Sektor Konstruksi Rp240,9 miliar atau 29,23 persen.
“Sedangkan penyaluran KUR ke sektor produksi di atas 50 persen atau sebesar 57,36 persen dan untuk sektor non produksi sekitar 42,64 persen,” ujarnya pada Bisnis, Selasa (12/9/2023).
Pada posisi Juli 2023, kolektibilitas Non Performing Loan (NPL) KUR relatif terkendali dibawah 1 persen yaitu sebesar 0,54 persen lebih baik dibandingkan NPL KUR posisi Desember 2022 sebesar 0,78 persen. Ramon menjelaskan, BTN sendiri memiliki beberapa strategi dalam mencapai target KUR 2023. Mulai dari, Program Upselling, Cross selling debitur KPR dan Tabungan, Bundling merchant agen QRIS/EDC, kemitraan dengan Mitra Developer/Swasta/BUMN Program Ekosistem Bisnis
PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) sendiri berupaya mengoptimalkan channel penyaluran di Bank, digitalisasi, serta optimalisasi rantai pasok buyer atau mitra demi mencapat target penyaluran KUR BCA adalah sebesar Rp1 triliun pada 2023. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn pun menambahkan, pihaknya bakal mengembangkan infrastruktur penyaluran KUR.
Di sisi lain, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sendiri membukukan outstanding pinjaman untuk program KUR secara bank only menjadi Rp219,8 triliun pada Juni 2023, turun dari Rp225,4 triliun pada Juni 2022.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 317 Tahun 2023 terkait dengan subsidi bunga/subsidi marjin kredit usaha rakyat (KUR). Salah satu ketentuannya menetapkan besaran subsidi bunga/subsidi margin untuk KUR super mikro sebesar 15 persen.
Skema KUR super mikro tersebut penyalurannya dioptimalkan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif.
Sementara pada KUR penempatan pekerja migran Indonesia, Sri Mulyani menetapkan besaran subsidi 13,5 persen. Lalu, KUR khusus disesuaikan berdasarkan nilai akad kredit/pembiayaannya. Kemudian, KUR khusus untuk akad kredit/pembiayaan dengan nilai Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta disubsidi 5,5 persen.
"Ketentuan mengenai besaran subsidi bunga/subsidi margin KUR sebagaimana dimaksud, berlaku untuk penyaluran KUR yang akad kredit/pembiayaannya ditandatangani mulai tanggal 27 Januari 2023," demikian dalam beleid tersebut.
bprnews.id - Pada 11 September KJRI Penang dan Kantor Perwakilan BI di Singapura menyelenggarkaan kegiatan sosialisasi penerapan penggunaan mata uang Iokal atau Local Currency Settlement (LCS) di Penang, Seiring dengan semakin meningkatnya transaksi perdagangan di kawasan ASEAN dan fakta masih rendahnya penggunaan mata uang Iokal dalam perdagangan internasional Indonesia-Malaysia.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh banyak orang seperti Executive Analyst Kantor Bank Indonesia di Singapura, Bayu Dwi Atmanto, Direktur Eksekutif Penang Centre of Medical Tourism (PMED), Mrs. Mary Ann, dan Head of Treasure Distribution & Institutional Sales CIMB Niaga, Herman.
Acting Konsul Jenderal RI Penang Kiki Tjahjo Kusprabowo di Penang, Selasa, mengatakan pada 2022 terdapat sekitar 178.132 pasien asing yang mencari jasa pengobatan di rumah sakit yang ada di Penang, dan 90 persen dari jumlah tersebut adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
Perwakilan RI Penang menyambut baik kerangka kerjasama LCS Indonesia-Malaysia yang diyakini akan sangat membantu upaya kedua negara untuk peningkatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan melalui penggunaan mata uang setempat.
Sektor rumah sakit di Penang salah satunya dapat menjadi pengguna potensial LCS untuk transaksi perdagangan jasa mengingat tingginya jumlah WNI yang menggunakan jasa kesehatan di berbagai rumah sakit di Penang. Untuk itu, dirinya meminta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di Malaysia terhadap aplikasi “LCS Rupiah dan Ringgit” dalam penerapan bisnis mereka.
Direktur Eksekutif Penang Centre of Medical Tourism (PMED), Mrs. Mary Ann menyampaikan bahwa periode Januari-Juli 2023, terdapat 53.841 pasien asal Indonesia yang berobat di Penang. Mrs. Mary ann menyambut baik inisiatif penggunaan Rupiah untuk memfasilitasi pembayaran jasa kesehatan di Penang karena pasien yang sakit tentu tidak mau repot mencari tempat penukaran uang (money changer) saat kebutuhan uang Ringgitnya sedikit.
Saat ini, ia mengatakan Malaysia dan Jepang merupakan kontributor utama peningkatan transaksi LCS dengan Indonesia, dengan nilai transaksi mencapai 200 juta dolar AS (sekitar Rp3,067 trilion, dengan kurs 1 dolar AS setara Rp15.337) sehingga jumlah pemanfaatan LCS hingga Juli 2023 telah mencapai 3,8 miliar dolar AS (sekitar Rp58,28 triliun)
Sebanyak kurang lebih 70 peserta hadir dari berbagai rumah sakit utama di Penang, asosiasi kesehatan di Penang, dan beberapa entitas pelaku usaha di Penang antara lain organisasi FMM (Federation of Malaysian Manufacturer), Kadin Melayu Penang, Kadin India Penang. Dalam sesi tanya jawab terlihat antusiaisme peserta yang menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan cakupan kerjasama LCS, operabilitas kartu Debit Indonesia yang berlogo PGN di Malaysia dalam kerjasama LCS, operabilitas QRIS di Malaysia, ketentuan membuka akun Rupiah di Malaysia, kemungkinan klaim asuransi kesehatan Indonesia di Malaysia dalam kerangka LCS.
bprnews.id -Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Daerah Bojonegoro masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi.
“Sudah penyidikan, tapi sampai hari ini hasil audit kerugian negara belum turun,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro Badrut Tamam. Jumat (08/09/2023).
Dalam Penyidikan Kejari Bojonegoro menemukan potensi kerugian negara dalam pemberian kredit kepada nasabah. Penyidik sebelumnya juga telah menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp360 juta.
Indikasi penyimpangan yang terjadi diduga dalam pemberian kredit kepada 24 debitur di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Kantor Cabang Kalitidu dari 2015 hingga 2016. Total nilai kredit sebesar Rp524 juta.
Dugaan penyimpangan dalam pemberian kredit konstruksi dari tahun 2015-2017 yang dilakukan oleh BPR Daerah Bojonegoro (Pusat). Total kredit senilai Rp2,9 miliar.
“Jadi, total kredit senilai Rp3,424 miliar di PD BPR,” pungkasnya.