BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin 18 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sepanjang tahun 2024, jumlah ini melebihi rata-rata tahunan bank yang bangkrut menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Salah satu yang menarik adalah bahwa salah satu BPR yang tutup merupakan perusahaan milik daerah (BUMD), yaitu BPRS Kota Juang (Perseroda), yang terletak di Kabupaten Bireuen, Aceh.
Pada 13 Maret 2024, OJK menyatakan BPRS Kota Juang (Perseroda) sebagai bank dalam pengawasan khusus, dengan status Bank Dalam Penyehatan (BDP), dikarenakan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang negatif hingga mencapai -184,74%. Angka ini jelas menunjukkan adanya masalah serius dalam operasional bank tersebut.
Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, rata-rata jumlah BPR yang bangkrut setiap tahun adalah sekitar 6 hingga 7 bank. Banyak dari bank yang jatuh ini disebabkan oleh mismanagement atau kesalahan pengelolaan oleh pemilik bank itu sendiri.
Di sisi lain, LPS sudah menyiapkan anggaran untuk menyelamatkan hingga 12 BPR tahun ini, meski kenyataannya jumlah BPR yang bangkrut telah melampaui anggaran tersebut. Purbaya menyebutkan bahwa meskipun ada anggaran yang telah disiapkan, jumlah BPR yang bangkrut tahun ini mungkin akan lebih banyak, tergantung situasi yang berkembang. Selain itu, ada program konsolidasi BPR yang sedang dijalankan oleh OJK, yang dapat mempengaruhi jumlah bank yang terpaksa ditutup.
Hingga 31 Oktober 2024, LPS telah membayar klaim nasabah dari 15 bank yang izin usahanya telah dicabut dengan total Rp735,26 miliar untuk 108.116 rekening nasabah. Sejak LPS berdiri pada tahun 2005, lembaga ini telah menangani simpanan dari 137 bank yang izin operasinya dicabut, dengan total pembayaran mencapai Rp2,82 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp2,62 triliun dibayarkan kepada nasabah BPR dan BPRS, sedangkan Rp202 miliar untuk nasabah bank umum.
Berikut adalah daftar BPR yang bangkrut sepanjang tahun 2024:
- BPR Wijaya Kusuma
- BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
- BPR Usaha Madani Karya Mulia
- BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
- BPR Purworejo
- BPR EDC Cash
- BPR Aceh Utara
- BPR Sembilan Mutiara
- BPR Bali Artha Anugrah
- BPRS Saka Dana Mulia
- BPR Dananta
- BPR Bank Jepara Artha
- BPR Lubuk Raya Mandiri
- BPR Sumber Artha Waru Agung
- BPR Nature Primadana Capital
- BPRS Kota Juang (Perseroda)
- PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan
- BPR Pakan Rabaa
Dengan jumlah yang terus meningkat, LPS berharap dapat mengelola dengan lebih baik klaim nasabah dan menjaga kestabilan sektor perbankan di Indonesia.
BPRNews.id - Lembaga Pendidikan dan Sosial (LPS) Amanah Edu Centre merayakan perjalanan panjangnya yang telah mencapai usia 12 tahun. Pada perayaan hari jadi ini, LPS Amanah Edu Centre memperkenalkan dua program unggulan yang ditujukan untuk mendukung perkembangan anak di Banyuwangi. Peluncuran program ini berlangsung di Pelataran Hayu pada Sabtu 14 Desember 2024, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk orang tua dan anak-anak.
Program pertama yang dikenalkan adalah Serasi(Sekolah Ramah Inklusi), yang dirancang untuk memberikan tempat yang menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak berkebutuhan khusus. LPS Amanah Edu Centre menawarkan kelas Montessori, Okupasi, Perilaku, dan Bermain, yang dilengkapi dengan fasilitas untuk mendukung perkembangan sensorik, motorik, kognitif, dan komunikasi sosial anak-anak. Program ini mengadopsi metode Individualized Educational Program, yang memungkinkan pendekatan pendidikan yang lebih personal dan efektif. Dalam setiap kelas, hanya ada 2 hingga 3 anak inklusi yang dibimbing oleh tenaga profesional yang terlatih.
Program kedua yang diperkenalkan adalah Amanah Islamic Care, yang bertujuan untuk membentuk santri dengan akhlak mulia dan kreativitas tinggi. Program ini dirancang untuk menanamkan kepedulian terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar melalui pendekatan Islamic Montessori Education, yang mengajarkan nilai-nilai keislaman berdasarkan Alquran dan Hadits. Salah satu komponen utama program ini adalah Movable Hijaiyah, yang membantu anak memahami huruf Hijaiyah melalui objek konkret, serta Phonic Awareness, yang mengenalkan anak pada pengucapan huruf hijaiyah. Selain itu, program ini juga memiliki Holistic and Integrated Activity, yang menawarkan rencana pembelajaran yang terarah dan ramah anak.
Kedua program ini diperkenalkan dalam acara Playdate yang diadakan di Pelataran Hayu, di mana sekitar 65 anak didampingi orang tua mereka. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Korwilsatkerdik Kecamatan Banyuwangi, Janoto, Kasi Sungram Dispendik Muisman, dan Lurah Tukang Kayu. Selama acara Playdate, anak-anak dan orang tua berpartisipasi dalam berbagai kegiatan menarik, seperti Obstacle Course, Kolase Orang Tua dan Anak, serta Mewarnai Celemak Orang Tua dan Anak di kelas Serasi. Sedangkan untuk kelas TPQ, kegiatan yang dilakukan meliputi Storytelling Islami, Islamic Montessori, dan mewarnai celemek orang tua dan anak.
Dengan peluncuran dua program ini, LPS Amanah Edu Centre berharap dapat terus memberikan kontribusi positif dalam perkembangan anak-anak, terutama dalam bidang pendidikan inklusif dan pendidikan berbasis Islam yang ramah anak.
BPRNews.id - PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) menyediakan berbagai program dan layanan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Program ini bertujuan untuk membantu pengembangan usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.
Salah satu program unggulan Bank NTT adalah Kredit Merdeka, yang ditujukan khusus untuk pelaku UMKM di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Program ini menyediakan modal usaha serta pendampingan bagi pelaku UMKM agar dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik. Bank NTT juga dikenal karena jangkauannya yang luas dalam penyaluran kredit ke sektor UMKM, yang pernah meraih penghargaan nasional.
Selain itu, Bank NTT secara aktif memberikan pelatihan kepada UMKM binaannya. Pelatihan ini mencakup berbagai keterampilan seperti pengolahan buah asam, pembuatan keripik, dan produksi aksesoris berbahan tenun, yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas produk lokal.
Untuk memudahkan akses layanan perbankan, Bank NTT menawarkan B’Pung Mobile, aplikasi digital yang menyediakan berbagai fitur, termasuk transfer uang, pembayaran tagihan, top-up saldo, hingga transaksi menggunakan QRIS.
Salah satu inovasi terbaru Bank NTT adalah program Digital Loan, yang memungkinkan pegawai negeri (ASN), PPPK, dan pegawai non-ASN yang menerima gaji melalui payroll Bank NTT untuk mengajukan kredit secara online melalui aplikasi B’Pung Mobile. Yohanes Landu Praing, Plt Direktur Utama Bank NTT, menjelaskan bahwa program ini memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman dengan pencairan yang dapat dilakukan di mana saja melalui smartphone.
Plafon kredit dalam program Digital Loan berkisar dari Rp500.000 hingga maksimum Rp75.000.000 dengan tenor hingga 5 tahun dan suku bunga 7 persen. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif pegawai pemerintah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di NTT.
Sebagai bank daerah, Bank NTT terus berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di NTT melalui layanan dan inovasi yang inklusif dan adaptif. "Bank NTT merupakan bank daerah yang berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Nusa Tenggara Timur," tutup Yohanes Landu Praing.
BPRNews.id - Menjelang akhir tahun 2024, inflasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malang mengalami penurunan. Meski begitu, inflasi tetap berada dalam rentang sasaran 1,5-3,5 persen. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Deputi Kepala KPw BI Malang, Dedy Prasetyo, menjelaskan bahwa inflasi di November 2024 untuk wilayah Malang dan Probolinggo tercatat sebesar 0,24 persen secara bulanan (MtM). Sementara, secara tahunan (YoY), inflasi Malang mencapai 1,22 persen dan Probolinggo 1,76 persen.
“Pada November 2024, Malang dan Probolinggo mengalami inflasi 0,24 persen (MtM), didorong kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi,” kata Dedy.
Untuk pertumbuhan ekonomi, wilayah kerja KPw BI Malang menjadi salah satu pendorong utama di Kawasan Tengah Selatan (KaTeSa) Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Malang Raya mencapai 5,36 persen (YoY), lebih tinggi dari Jawa Timur yang sebesar 4,95 persen dan nasional sebesar 5,05 persen. Kota Batu mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yakni 6,19 persen (YoY), didukung oleh peningkatan jumlah wisatawan sebesar 20 persen.
Dedy juga menyampaikan enam langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong perekonomian. Langkah pertama adalah mempercepat investasi daerah dengan mendorong pembangunan infrastruktur dan sektor produktif. Kedua, memperkuat sektor industri dengan hilirisasi pertanian, penggunaan teknologi modern, dan penguatan sektor padat karya.
“Yang ketiga adalah penguatan UMKM dan ekonomi syariah. Ini dilakukan dengan pelatihan UMKM agar naik kelas, serta penguatan ekosistem halal dan keuangan syariah,” jelasnya.
Langkah keempat adalah meningkatkan keuangan daerah melalui elektronifikasi pajak dan retribusi. Pemerintah juga diimbau mempercepat implementasi Kartu Kredit Pemerintah untuk realisasi belanja daerah.
Digitalisasi sistem pembayaran menjadi langkah kelima. Dedy menyoroti pentingnya memperluas penggunaan QRIS untuk pembayaran digital, didukung oleh literasi keuangan digital dan keamanan transaksi.
“Sedang upaya yang keenam adalah pengendalian inflasi. Ini dilakukan dengan memperkuat neraca pangan, BUMD pangan, dan Komunitas Anti Inflasi Daerah (KAD),” tambahnya.
Dari sisi transaksi QRIS, wilayah kerja BI Malang menunjukkan tren positif. Kota Malang mendominasi penggunaan QRIS dengan 66 persen, diikuti Kabupaten Malang (11 persen) dan Kota Batu (7 persen). Total penggunaan QRIS di Malang Raya mencapai 84 persen.
“Kota Malang saja sudah 2 per 3 nya (66 persen), Kabupaten Malang 1 per 9 nya (11 persen) jumlahnya sudah 77 persen, belum lagi ditambah Kota Batu sebesar 7 persen, maka sudah 84 persen. Malang Raya mendominasi untuk penggunaan transaksi QRIS,” ujar Dedy.
Secara keseluruhan, transaksi QRIS di wilayah kerja BI Malang tumbuh signifikan. Pertumbuhan year on year (YoY) pada Oktober 2024 mencapai 170 persen, lebih tinggi dibandingkan Januari 2024 yang sebesar 132 persen. Hal ini menunjukkan keberhasilan digitalisasi sistem pembayaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
BPRNews.id - Hingga akhir 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin operasional 18 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari berbagai wilayah. Salah satu kasus terbaru melibatkan BPR Pakan Raba Solok Selatan di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, yang kini tidak dapat lagi melanjutkan aktivitas operasionalnya.
Di Jawa Barat, OJK mengawasi 136 BPR dan BPRS, di mana sekitar 20 BPR masuk dalam pengawasan khusus karena belum memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar. “Kami mencatat masih ada beberapa BPR dan BPRS yang belum memenuhi persyaratan modal inti menjelang tutup tahun ini. Padahal, mereka seharusnya mencapai Rp6 miliar pada akhir tahun,” kata Revina Febri Herman, Analis Deputi Direktur Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional OJK Jawa Barat, dalam diskusi bersama OJK.
Sebagai solusi, OJK mendorong langkah konsolidasi antar BPR dan BPRS untuk memperkuat struktur perbankan. Bank-bank dengan lokasi atau pasar serupa dianjurkan bergabung menjadi satu entitas yang lebih kuat. Melalui POJK Nomor 7 Tahun 2024, OJK memberikan waktu hingga tiga tahun untuk proses peleburan ini.
Sebagian besar BPR yang harus dikonsolidasi dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain memenuhi modal inti, pengelolaan risiko dan inovasi juga menjadi fokus utama agar BPR mampu bersaing dengan bank umum serta menghadapi tantangan dari pendanaan berbasis teknologi seperti fintech.
“Jika tidak melakukan inovasi, BPR berisiko kehilangan daya saing, terutama dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat,” tambah Revina. OJK berharap penguatan modal dan inovasi ini dapat menjaga eksistensi BPR dalam industri perbankan yang terus berkembang.