Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali meningkatkan kemampuan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam menjalankan lelang agunan secara daring sebagai salah satu solusi penyelesaian kredit bermasalah.
"Lelang agunan untuk menyelesaikan kredit bermasalah kini bisa dilakukan secara transparan dan efisien, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen," ujar Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, di Denpasar, Rabu.
Kristrianti menekankan bahwa BPR dan BPR Syariah perlu memahami lebih mendalam mengenai mekanisme lelang ini. Ia menjelaskan bahwa kemajuan teknologi dan perubahan regulasi beberapa tahun terakhir telah mengubah proses lelang dan pengelolaan aset, terutama terkait agunan perbankan.
Saat ini, penerapan sertifikat elektronik dalam pelaksanaan lelang sudah mulai diimplementasikan.
Oleh karena itu, OJK Bali mengadakan pertemuan yang melibatkan perwakilan BPR dan BPR Syariah dari Bali, NTB, dan NTT. Tujuannya adalah untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman serta mencari solusi terkait tantangan dalam pelaksanaan lelang agunan yang kini disesuaikan dengan perkembangan teknologi.
Sebanyak 163 peserta berpartisipasi dalam diskusi kelompok terarah (FGD) yang membahas lelang agunan dan dampak implementasi sertifikat elektronik pada proses lelang bagi BPR dan BPR Syariah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Kristrianti berharap sinergi antara OJK, pemangku kepentingan, dan industri BPR serta BPRS di Bali dan Nusa Tenggara dapat memperkuat ekosistem industri keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal DJKN Provinsi Bali, Sudarsono, turut menjelaskan bahwa regulasi dan layanan lelang saat ini sudah mengikuti perkembangan teknologi. Proses lelang yang dulunya dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan secara daring melalui internet.
Sudarsono juga menyampaikan bahwa lelang dapat diakses melalui aplikasi lelang.go.id, dimana penjualan melalui lelang dijamin terpercaya, transparan, akuntabel, dan aman, karena memiliki kepastian hukum yang jelas.
Penulis : Vania
Editor : Widya
BPRNews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan update terbaru terkait rencana pelepasan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN Syariah yang ditargetkan menjadi bank umum syariah (BUS) mandiri. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa proses tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum sampai pada tahap finalisasi.
"Itu masih dalam tahap pembicaraan. Nanti kalau sudah semakin jelas, saya akan informasikan," ujar Dian saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta.
BTN kini tengah mengincar PT Bank Victoria Syariah (BVS) sebagai target akuisisi setelah rencana pembelian PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) dinyatakan batal. Meski demikian, Dian menegaskan bahwa belum ada laporan resmi dari BTN terkait akuisisi ini ke OJK. "Belum ada laporan yang masuk. Itu masih dalam tahap pembicaraan masing-masing pihak," tambahnya.
Rencana akuisisi BVS menjadi langkah strategis BTN dalam memisahkan UUS BTN Syariah menjadi entitas bank umum syariah yang mandiri. Proses due diligence antara BTN dan BVS saat ini sedang berlangsung, dengan nilai transaksi yang diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun.
"Proses due diligence sudah berjalan," ungkap seorang sumber kepada CNBC Indonesia. BTN menargetkan proses ini selesai pada bulan Juni 2024, dengan harapan akuisisi dapat dirampungkan pada Oktober 2024. BTN juga berencana mengajukan proposal merger ke OJK pada bulan September.
Direktur Utama BVS, Dery Januar, menolak mengonfirmasi atau membantah kabar tersebut. "Saya belum menerima informasi terkait hal tersebut, sehingga belum bisa memberikan tanggapan," jelasnya.
Sebelumnya, BTN juga sempat mempertimbangkan akuisisi Bank Muamalat. Namun, hasil due diligence yang diserahkan kepada Menteri BUMN dan Wakil Presiden menunjukkan bahwa nilai akuisisi yang mencapai sekitar Rp10 triliun terlalu besar, sehingga BTN memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana tersebut.
Corporate Secretary Bank Muamalat, Hayunaji, menyatakan bahwa keputusan terkait akuisisi sepenuhnya berada di tangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP). "Kami akan mengikuti arahan dari PSP," ujarnya.
Komisaris Bank Muamalat, Andre Mirza Hartawan, menambahkan bahwa nilai akuisisi masih dalam tahap diskusi untuk menyesuaikan harga. "Angka tersebut masih dalam pembicaraan agar ada kesesuaian harga setelah data final," jelas Andre.
Sebagai catatan, BVS, anak usaha dari PT Bank Victoria International Tbk (BVIC), pernah menjadi target akuisisi BTN pada tahun 2022, namun tidak terealisasi. Rencana akuisisi kali ini diharapkan dapat mempercepat langkah BTN Syariah menjadi bank syariah mandiri.
penulis : Nayla
Editor : Widya
BPRNews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) secara resmi memulai kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (10/9/2024).
Acara pembukaan ini berlangsung di Ruang Serba Guna BRI Regional Manado, dihadiri oleh perwakilan berbagai sektor perbankan serta lembaga jasa keuangan lainnya yang beroperasi di wilayah Sulut.
Kepala OJK Sulutgomalut, Robert Sianipar, menyampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di kalangan masyarakat Sulut. “Hari ini kami bersama FKIJK secara resmi meluncurkan BIK 2024, dengan harapan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk mengenal dan memanfaatkan produk serta layanan jasa keuangan," ujar Robert.
BIK 2024 akan berlangsung sepanjang bulan September dan Oktober, dengan fokus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya inklusi keuangan. Selama periode tersebut, seluruh bank dan lembaga keuangan di Sulut diharapkan aktif berpartisipasi dengan menawarkan berbagai produk menarik dan insentif untuk masyarakat, mulai dari tabungan, asuransi, hingga pinjaman dengan bunga rendah.
Robert menjelaskan bahwa program ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung arahan Presiden yang menetapkan target inklusi keuangan sebesar 95 persen pada tahun 2029. “Untuk mencapai target tersebut, diperlukan strategi yang holistik. Tidak hanya mendorong kepemilikan produk jasa keuangan, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan, agar masyarakat benar-benar memahami produk yang mereka gunakan dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan finansial mereka,” jelasnya.
Selama BIK 2024, berbagai kegiatan edukasi juga akan digelar untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. “Inklusi keuangan bukan hanya tentang memiliki rekening bank atau asuransi, tetapi tentang bagaimana masyarakat memahami manfaat produk tersebut dan dapat menggunakannya secara optimal,” tambah Robert.
Lebih lanjut, Robert mengungkapkan bahwa upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan ini melibatkan kerjasama lintas sektor. Selain bank, OJK dan FKIJK juga menggandeng perusahaan pembiayaan, asuransi, fintech, hingga koperasi untuk bersama-sama mendorong penetrasi produk keuangan ke pelosok daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa produk keuangan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Dengan demikian, ekonomi lokal bisa tumbuh lebih kuat dan inklusif," jelasnya.
Sejumlah kegiatan lain dalam rangkaian BIK 2024 juga akan digelar, seperti pameran produk keuangan, seminar edukasi literasi keuangan, serta program-program promosi yang menarik bagi masyarakat. Partisipasi dari berbagai lembaga keuangan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program inklusi keuangan dan mendukung pencapaian target nasional.
Dengan diluncurkannya BIK 2024 di Sulawesi Utara, OJK berharap masyarakat semakin melek finansial dan semakin percaya diri dalam menggunakan layanan jasa keuangan yang ada, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sejahtera secara ekonomi dan mampu memanfaatkan setiap peluang finansial yang tersedia.
Penulis : Nayla
Editor : Widya
BPRNews.id – Dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) yang ke-154, acara Touring Sukabumi Ngabumi Season 3 berhasil memberikan momen tak terlupakan bagi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukabumi, khususnya Cabang Cisolok. Salah satu pegawai BPR Cabang Cisolok mendapatkan hadiah umrah sebagai apresiasi atas partisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.
Kepala Cabang BPR Cisolok, Andri, mengungkapkan kebahagiaannya atas penghargaan ini. "Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan terharu. Hadiah ini benar-benar kejutan besar, dan kebetulan salah satu pegawai kami yang mendapatkannya. Ini akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi kami di BPR Sukabumi, khususnya Cabang Cisolok," ujar Andri pada Senin malam (9/9/2024).
Acara Touring Sukabumi Ngabumi Season 3 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk merayakan HJKS ke-154. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mempererat kebersamaan, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap berbagai pihak yang mendukung perkembangan Kabupaten Sukabumi, termasuk sektor keuangan lokal seperti BPR.
Hadiah umrah yang diberikan kepada pegawai BPR Cabang Cisolok merupakan bentuk penghargaan kepada para peserta yang turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi institusi-institusi lokal untuk terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan daerah.
"Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami, seluruh pegawai BPR Sukabumi, terutama di Cabang Cisolok, untuk lebih bersemangat lagi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Kami sangat berterima kasih kepada sponsor yang telah mendukung doorprize ini. Alhamdulillah, ini benar-benar berkah bagi kami," tambah Andri.
Tidak hanya menjadi ajang perayaan, Touring Ngabumi juga membawa dampak positif bagi masyarakat setempat dengan menarik perhatian banyak pihak. Acara ini diikuti oleh berbagai instansi dan komunitas, serta menjadi sarana promosi potensi lokal Kabupaten Sukabumi.
Sejumlah kegiatan lain juga turut meramaikan peringatan HJKS ke-154, di antaranya lomba-lomba tradisional, pameran produk UMKM, serta kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Partisipasi BPR Sukabumi dalam kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi lembaga keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya penghargaan ini, BPR Sukabumi berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan dampak yang lebih besar kepada nasabahnya, khususnya di wilayah Cisolok dan sekitarnya. "Kami akan terus berinovasi dan berkomitmen untuk menjadi mitra keuangan yang handal bagi masyarakat, baik dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, maupun dalam hal pelayanan simpan pinjam," tutup Andri.
Touring Ngabumi sendiri telah menjadi acara tahunan yang sangat dinantikan oleh masyarakat Sukabumi. Acara ini tidak hanya merayakan sejarah panjang Kabupaten Sukabumi, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antarinstansi serta masyarakat dalam membangun daerah.
Penulis : Vania
Editor : Widya
BPRNews.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jombang melakukan penggeledahan di Kantor Perumda Panglungan dan Bank BPR UMKM Jawa Timur (Jatim) Cabang Jombang terkait dugaan kasus korupsi sebesar Rp 1,5 miliar. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyelidikan dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana kredit bergulir yang diterima oleh Perumda Panglungan.
Kepala Kejari Jombang, Agus Chandra, dalam konferensi pers pada Selasa (10/9/2024) mengungkapkan bahwa penggeledahan di dua lokasi tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pemberkasan terkait dugaan tindak pidana korupsi.
“Tindakan ini merupakan upaya kami untuk menyelesaikan pemberkasan terkait dugaan korupsi di Perumda Panglungan,” kata Agus.
Agus menjelaskan bahwa dana sebesar Rp 1,5 miliar yang seharusnya digunakan untuk membeli bibit porang pada tahun 2021 diduga disalahgunakan. Penggeledahan yang dilakukan pada Senin (9/9/2024) bertujuan untuk mencari dokumen-dokumen penting yang belum diserahkan sejak tahap penyelidikan.
Selama penggeledahan, sejumlah dokumen penting disita oleh tim penyidik, termasuk laporan analisis kredit, perjanjian kerja sama, serta dokumen agunan terkait dana bergulir tersebut. Hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan, namun Kejari Jombang telah mengeluarkan surat penyidikan sejak 14 Agustus 2024.
"Kami menemukan bahwa agunan yang digunakan dalam pengajuan kredit adalah milik individu yang merupakan pegawai Perumda Panglungan, sedangkan debitur tercatat sebagai Perumda Panglungan," jelas Agus.
Pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan meliputi Perumda Panglungan, Bank BPR UMKM Jatim, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta beberapa mitra kerja Perumda, termasuk BUMDes.
Penyelidikan masih terus dilakukan untuk melacak aliran dana tersebut dan memastikan tujuan penggunaannya. "Penyidik akan terus mendalami kasus ini dan mencari tahu aliran dana yang diduga disalahgunakan," pungkas Agus.
Penulis : Vania
Editor : Widya