BPRNews.id - Industri properti Indonesia memasuki tahun 2024 dengan tren yang terus membaik, berkat stabilitas politik dan iklim investasi yang semakin positif. Program 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai dapat mempercepat pembangunan perumahan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.

Dalam acara Banking & Property Outlook 2025 bertema "Era Baru Kebangkitan Industri Properti", yang diselenggarakan oleh Indonesia Housing Creative Forum dan Urban Forum di Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024, sejumlah pemangku kepentingan mengungkapkan harapan besar agar program ini bisa terwujud dengan dukungan penuh dari pemerintah.

Wakil Ketua Umum DPP REI Hari Ganie menyebutkan bahwa salah satu fokus utama pemerintah adalah penyediaan rumah layak huni di kawasan pedesaan, yang ditargetkan mencapai 2 juta unit. Sementara itu, untuk kawasan perkotaan, targetnya adalah 1 juta unit rumah. Hari menekankan bahwa pencapaian target tersebut membutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan perbankan.

"Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supplay dan demand-nya agar program 3 juta rumah bisa berjalan," jelas Hari.

Hari juga menambahkan bahwa untuk memastikan keberhasilan program ini, pemerintah perlu memberikan insentif baru, salah satunya melalui PPN Ditanggung Pemerintah (DTP). “Adanya insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)) merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” tuturnya.

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terus melakukan sinkronisasi antar kementerian untuk mengatasi hambatan regulasi. Junaidi berharap kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat ditambah pada tahun depan.

“Pengalaman melihat data history, itu kami optimistis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025,” ujar Junaidi.

Ketua Umum Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (Srideppi) Risma Gandhi juga mengingatkan pentingnya menyediakan rumah bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang selama ini menghadapi kesulitan dalam memiliki rumah meski berkontribusi besar terhadap devisa negara.

Risma berharap Kementerian PKP dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dapat menyediakan kredit bersubsidi atau pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu PMI memiliki rumah.

Bank Tabungan Negara (BTN), yang selama ini menjadi pionir dalam pembiayaan perumahan bersubsidi, menyatakan kesiapan untuk mendukung program 3 juta rumah. Nur Ridho, VP Subsidized Mortgage Division BTN, mengatakan bahwa BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk rumah subsidi, termasuk Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan. BTN juga mengusulkan agar kuota FLPP ditambah dari 200 ribu unit menjadi 400 ribu unit pada 2025.

Akhmad Syamsuddin, Direktur Operasional PT Motive Mulia, memandang program 3 juta rumah sebagai peluang sekaligus tantangan. Ia mengungkapkan pentingnya menggunakan beton modular sebagai solusi untuk menghadapi keterbatasan lahan dan biaya konstruksi yang terus meningkat. Beton modular dianggap efisien dalam mengurangi waktu dan biaya pembangunan, serta cocok untuk pembangunan hunian dalam jumlah besar dengan biaya terjangkau.

"Solusi Prefabricated Modular Concrete akan mengurangi waktu dan biaya pembangunan secara signifikan, sehingga sangat relevan dan tepat untuk implementasi berbagai proyek hunian di kawasan perkotaan yang memerlukan pembangunan cepat dengan biaya terjangkau, seperti program 3 juta rumah ini," kata Syamsuddin.

Dengan berbagai terobosan dan sinergi yang diharapkan dari semua pihak, program 3 juta rumah di Indonesia diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.