BPRNews.id - Per 4 April 2024 , Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 171, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Keputusan ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-34/D.03/2024.
Menurut Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, langkah ini diambil setelah sebelumnya pada 19 September 2023, PT BPR Bali Artha Anugrah ditempatkan dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan karena tingkat kesehatannya dinilai tidak memadai.
Pada 19 Maret 2024, status pengawasan ditingkatkan menjadi Bank Dalam Resolusi karena upaya penyehatan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham tidak membuahkan hasil, sesuai ketentuan yang diatur oleh OJK.
"Meskipun telah diberikan waktu dan upaya untuk melakukan penyehatan, namun tidak berhasil mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar pernyataan tertulis OJK pada Kamis (4/4/2024).
Lebih lanjut, Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 58/ADK 3/2024 tanggal 2 April 2024 menyatakan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak akan melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Bali Artha Anugrah dan meminta OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.
Dengan pencabutan izin usaha, LPS akan mengambil alih fungsi penjaminan dan melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Sementara itu, LPS dalam sebuah keterangan terpisah menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi PT BPR Bali Artha Anugrah. Proses ini akan dimulai setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi data, yang diharapkan selesai dalam waktu maksimal 90 hari kerja atau sampai dengan 26 Agustus 2024.
"Kami menghimbau nasabah agar tetap tenang dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank. Pastikan untuk tidak percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan bantuan dengan imbalan atau biaya," ungkap Sekretaris Lembaga LPS, Dimas Yuliharto.
Dimas juga menekankan bahwa simpanan nasabah dijamin oleh LPS, dan nasabah dapat mengalihkan simpanannya ke bank lain yang masih beroperasi di Indonesia. Nasabah juga diminta untuk memenuhi syarat 3T LPS, yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.
Bagi nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 154.
BPRNews.id - Sebagai respons terhadap bencana banjir yang melanda wilayah Demak dan sekitarnya, Bank DKI Peduli telah menyerahkan bantuan kebutuhan mendesak kepada warga Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Demak. Bantuan berupa logistik diserahkan melalui Kantor Cabang Bank DKI Semarang dan diterima langsung oleh Kepala Desa Prampelan.
"Hati dan doa kami bersama para pengungsi yang terdampak musibah banjir," kata Amirul Wicaksono, Direktur Teknologi & Operasional merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, dalam keterangan tertulis.
Banjir di Kabupaten Demak telah mengakibatkan kerugian bagi lebih dari 93.000 jiwa dan merusak sejumlah daerah serta infrastruktur lokal. Beberapa kecamatan yang terdampak antara lain Kecamatan Demak, Karangtengah, Sayung, Mranggen, Wonosalam, Karanganyar, Karangawen, Kebonagung, Guntur, Dempet, dan Gajah.
Arie Rinaldi, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, menambahkan bahwa melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR), Bank DKI berharap dapat memberikan dukungan bagi pemulihan masyarakat yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Demak.
"Pemberian bantuan CSR kepada Desa Prampelan ini diharapkan dapat mendukung penanganan dan pemulihan pasca bencana, serta bermanfaat bagi warga Kabupaten Demak khususnya warga Prampelan," tambah Arie.
Selain bantuan CSR, Bank DKI juga menghimbau masyarakat untuk berdonasi melalui Bank DKI Peduli dengan nomor rekening 101.20.1234.55 atau Bank DKI Syariah Peduli dengan nomor rekening 701.07.00003.0. Donasi juga dapat dilakukan melalui metode pindai 'QR Code' menggunakan aplikasi JakOne Mobile, memudahkan siapapun yang ingin berdonasi kapan pun dan di mana pun.
BPRNews.id - Corporate Communication PT Bank Jago Tbk, Marchelo, mengungkap sejumlah pencapaian signifikan terkait kolaborasi perusahaan dengan PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit).
"Bank Jago menjadi metode pembayaran yang paling sering digunakan di Aplikasi Bibit pada 2023," ungkap Marchelo dalam keterangan resmi, Rabu (tanggal), di Jakarta.
Menurut Marchelo, jumlah pengguna Aplikasi Bibit yang terhubung dengan Bank Jago mencapai 1,5 juta, meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan posisi Juni 2022. Dari angka tersebut, sekitar 10 persen nasabah Bank Jago yang terhubung dengan Aplikasi Bibit memiliki preferensi syariah.
"Pertambahan jumlah pengguna Bank Jago dan Bibit (Jago x Bibit) sejalan dengan pembuatan rekening dana nasabah (RDN) yang mencapai 458 ribu atau melonjak hingga 14 kali lipat dalam setahun terakhir," tambahnya.
Generasi Z dan milenial memiliki minat tinggi dalam berinvestasi melalui Jago x Bibit, mencapai masing-masing 53 persen dan 41 persen dari total lebih dari 1 juta nasabah.
"Aplikasi Jago x Bibit juga digunakan untuk menyimpan dana darurat. Sebanyak 50 persen nasabah yang menyimpan dana darurat memilih produk reksadana dengan opsi pencairan instan karena membantu pengaturan arus kas lebih fleksibel," terangnya.
Marchelo juga menjelaskan bahwa pengguna Jago x Bibit rata-rata memiliki 8 kantong di Aplikasi Jago, menunjukkan aktivitas pengguna dalam mengatur keuangan.
"Kolaborasi Bank Jago dan Bibit memungkinkan nasabah melakukan investasi dan pengelolaan keuangan secara aman, mudah, cepat, dan seamless melalui fitur-fitur seperti Jago Autodebit untuk pembelian produk reksa dana secara terjadwal, instant redemption untuk mencairkan reksa dana dalam hitungan detik, fitur untuk melihat informasi portofolio investasi, serta fitur penambahan (top-up) dana investasi tanpa pindah aplikasi," ungkapnya.
BPRNews.id - Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Japarmen Manalu, mengungkapkan bahwa jenis kegiatan usaha Smart Wallet telah dihentikan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) karena tidak memiliki izin otoritas.
"Smart Wallet dikategorikan sebagai skema ponzi dan sudah dihentikan oleh Satgas Pasti," ungkap Japarmen dalam keterangannya dari Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur, pada Rabu.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi informasi tentang keberadaan jenis usaha tersebut di Kabupaten Lembata.
Japarmen merujuk pada hasil investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI. Mereka menilai bahwa Smart Wallet melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan kedok robot trading atau expert advisor melalui sistem multi-level marketing tanpa memiliki perizinan operasi di Indonesia.
"Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI juga telah melakukan pemblokiran akses dan link atau URL dari Smart Wallet bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI," tambahnya.
Selain itu, Satgas Pasti juga akan mengambil tindakan, termasuk pemblokiran nomor rekening terkait dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
Japarmen menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap investasi bodong yang marak saat ini. Dia mengingatkan agar masyarakat selalu memastikan legalitas produk atau perusahaan sebelum melakukan investasi.
"Investasi yang terdaftar dan berizin di OJK tidak diperbolehkan melakukan penawaran melalui saluran komunikasi pribadi. Oleh karena itu, jika masyarakat mendapatkan tawaran investasi melalui SMS atau pesan instan pribadi, itu dapat dipastikan berasal dari aplikasi investasi ilegal," tambahnya.
Dia menekankan pentingnya menjaga data pribadi dan selalu waspada terhadap tawaran investasi yang tidak terverifikasi oleh otoritas yang berwenang.
BPRNews.id - PT Bank Permata Tbk (PermataBank) mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp 904,5 miliar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada Rabu. Dividen tersebut setara dengan Rp 25 per saham dan akan diberikan kepada para pemegang saham.
"Kami sangat berterima kasih kepada para pemegang saham atas dukungannya yang terus-menerus dalam upaya kami untuk memberikan nilai hubungan jangka panjang yang lebih baik kepada para nasabah," ujar Meliza M. Rusli, Direktur Utama PermataBank, dalam keterangan resminya di Jakarta.
Selain pembagian dividen, dalam RUPST tersebut juga disetujui beberapa agenda lainnya. Salah satunya adalah pengangkatan Eddie Sajoga sebagai Direktur Perseroan yang baru. RUPST juga menyetujui pengunduran diri Herwin Bustaman selaku Direktur Unit Usaha Syariah dan menetapkan Rudy Basyir Ahmad sebagai penggantinya.
"Pengangkatan Eddie Sajoga serta penetapan Rudy Basyir Ahmad akan efektif setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi, termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari regulator terkait," tambah Meliza.
PermataBank mencatat kinerja yang tumbuh konsisten dengan laba bersih mencapai Rp2,6 triliun di tahun 2023, meningkat 28,4 persen year on year (yoy). Pendapatan Usaha Bank juga tumbuh 9,3 persen yoy menjadi Rp12,1 triliun, sementara Pendapatan Operasional sebelum Provisi (PPOP) naik menjadi Rp5,9 triliun atau tumbuh 18,6 persen yoy.
"Pertumbuhan penyaluran kredit kepada korporasi menjadi salah satu pendorong utama penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 4,3 persen yoy menjadi Rp142,2 triliun," jelas laporan tahunan perseroan.
Dari sisi permodalan, PermataBank menunjukkan kinerja yang kuat dengan rasio CAR dan CET-1 masing-masing sebesar 38,7 persen dan 29,5 persen, menjadikannya salah satu bank komersial terbesar di Indonesia dengan permodalan yang kokoh.