BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa tujuh perusahaan asuransi telah masuk dalam pengawasan khusus, sementara beberapa lainnya tengah mengalami proses likuidasi. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, Ogi Prastomiyono, melalui jawaban tertulis pada Kamis (4/4/2024).
Menurut Ogi, penyebab umum perusahaan asuransi masuk dalam pengawasan khusus adalah rasio solvabilitas, likuiditas, dan kecukupan investasi yang kurang dari 80%. Selain itu, kurangnya permodalan perusahaan juga menjadi salah satu faktor, terutama dalam menutup defisit agar tingkat kesehatan perusahaan mencapai standar minimum yang dipersyaratkan.
Di samping perusahaan asuransi yang bermasalah, OJK juga mengawasi proses likuidasi beberapa perusahaan, seperti Kresna Life, Wanaartha Life, Prolife, Asuransi Bumi Asih Jaya, dan Asuransi Aspan.
Berikut adalah perkembangan terkini terkait likuidasi perusahaan asuransi di Indonesia:
Wanaartha Life: Saat ini, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/WAL) sedang dalam proses pembayaran tahap I kepada pemegang polis. OJK terus memonitor proses ini melalui laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi.
Kresna Life: OJK sedang dalam proses banding atas gugatan dari bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), Michael Steven, yang meminta pembatalan sanksi Cabut Izin Usaha (CIU) Kresna Life. Ogi menyatakan bahwa OJK sudah menyampaikan memori banding kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta.
Asuransi Bumi Asih Jaya: Perusahaan ini telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada tahun 2013. Namun, karena kurangnya langkah dari pihak manajemen untuk menyelesaikan utang dan kewajiban, OJK mengajukan pailit kepada pengadilan niaga.
PT Prolife (Dahulu Indosurya Life): Proses likuidasi PT Prolife (DL) masih dalam tahap inventarisasi jumlah tagihan kreditur yang masuk. OJK juga telah melakukan pertemuan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidasi dengan Tim Likuidasi.
PT Aspan: Pemegang Saham PT Aspan (DL) telah melakukan RUPS pembubaran dan pembentukan tim likuidasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. OJK saat ini sedang menganalisis Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidasi yang telah disampaikan oleh Tim Likuidasi PT Aspan (DL).
Dengan langkah-langkah ini, OJK berupaya menjaga stabilitas industri asuransi di Indonesia dan melindungi kepentingan konsumen serta pemegang polis.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, dalam upaya penguatan ekonomi dan keuangan berbasis syariah di Indonesia.
"Pengembangan keuangan syariah di Indonesia tidak akan dapat maju jika hanya dijalankan sendiri, sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, di Jakarta, Jumat.
Sinergi dan kolaborasi ini melibatkan OJK, Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, untuk menjadi landasan gerakan memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.
Menurut Friderica, kerja sama yang terjalin harus berlangsung secara berkelanjutan dan konsisten, bukan hanya sebatas bulan Ramadhan. Hal ini terutama karena pentingnya meningkatkan indeks literasi keuangan syariah di Indonesia.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan syariah meningkat dari sembilan persen pada 2022 menjadi 39 persen pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah sudah mulai memberikan hasil positif.
Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dilakukan melalui Program Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (Gerak Syariah), yang merupakan kampanye nasional keuangan syariah yang diselenggarakan selama bulan Ramadhan. Melalui program ini, OJK berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang terliterasi dan terinklusi keuangan syariah hingga ke pelosok negeri.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, melaporkan bahwa Gerak Syariah tahun 2024 mencatat sejumlah capaian yang signifikan. Rangkaian kegiatan Gerak Syariah, seperti Kajian dan Obrolan seputar Keuangan Syariah (Kolak) dan Kompetisi Keuangan Syariah di bulan Ramadhan (Kurma), berhasil menjangkau jutaan peserta edukasi dan menciptakan inklusi pada ribuan orang di berbagai wilayah Indonesia.
Total 1.345 kegiatan telah diselenggarakan, yang terdiri dari 742 kegiatan literasi, 265 kegiatan inklusi, dan 338 kegiatan sosial. Selain itu, sekitar Rp7,24 miliar telah disalurkan pada 93.768 orang yang terlibat dalam kegiatan sosial, sebagai bagian dari upaya mendukung keuangan syariah dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dengan capaian ini, OJK berharap dapat terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia melalui sinergi dan kolaborasi yang lebih erat dengan semua pihak terkait.
BPRNews.id - PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Boyolali mengumumkan perubahan nama resmi menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Boyolali. Pengumuman ini dilakukan dalam rangka memperkuat posisinya sebagai entitas perbankan terkemuka dan terpercaya setelah 56 tahun berkiprah.
Seremoni pergantian nama ini berlangsung dalam peringatan Hari Jadi Bank Boyolali ke-56 dan diselenggarakan di Aula kantor pusat, Jumat (5/4/2024). Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan pengundian hadiah Tabungan Simasda.
“Perubahan nama ini diharapkan akan membawa dampak positif. Kemarin image dari masyarakat, BPR itu hanya melayani kredit. Padahal kami juga menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito. Sehingga harapannya wawasan masyarakat bisa lebih terbuka,” kata Direktur Utama Bank Boyolali, Dono Sri Hananto.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan, Ketua DPRD Boyolali Marsono, Sekda Boyolali Wiwis Trisiwi Handayani, Kajari Boyolali Tri Anggoro Mukti serta Nasabah Bank Boyolali.
Bertepatan dengan HUT ke-56, Bank Boyolali juga meluncurkan Sistem Informasi Desa (SID). Dono menjelaskan bahwa SID di bank umum dinamakan cash management system (CMS). Aplikasi tersebut tersambung secara real-time dengan database Siskeudes, memudahkan pengelolaan data transaksi dana desa menjadi lebih efisien dan efektif.
“Desa tidak perlu lagi datang ke kantor, cukup dengan ada jaringan Internet bisa upload bukti-bukti ke Bank Boyolali dan kami sudah bisa eksekusi,” jelas Dono.
Sementara pada pengundian hadiah Tabungan Simasda, Zulfikar Iskandar dari Dukuh Krajan Desa Karangmojo Kecamatan Klego, Boyolali, beruntung mendapatkan hadiah utama berupa sebuah mobil. Hadiah-hadiah lainnya termasuk 6 sepeda motor, lemari es, dan berbagai hadiah menarik lainnya.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan rencana besar-besaran untuk merger Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa sebanyak 13 pengajuan penggabungan yang melibatkan 40 BPR/BPRS diajukan selama tahun 2023.
"Dengan terbitnya ketentuan konsolidasi pada triwulan II tahun 2024, diharapkan dapat mempercepat akselerasi penggabungan BPR/BPRS," ujar Dian dalam keterangan resminya, Kamis (4/4/2024).
Menurut Dian, sampai dengan Maret 2024, sudah terdapat 8 pengajuan penggabungan yang telah diproses. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mempercepat konsolidasi BPR/BPRS.
Dian juga menyebutkan bahwa dampak turunnya jumlah BPR/BPRS karena konsolidasi adalah efisiensi dalam pengelolaan, penguatan branding, perbaikan kinerja keuangan, pemenuhan struktur organisasi, percepatan proses perizinan, serta kemudahan sinergi dan kerja sama.
Di samping itu, OJK terus mengupayakan penguatan BPR/BPRS sesuai amanat Undang-Undang Perbankan dan Perasuransian. Dian menegaskan bahwa BPR/BPRS memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti transfer dana dan penukaran valuta.
Perlu diingat, tahun sebelumnya telah terjadi merger besar-besaran yang dipimpin oleh PT Modern Multiartha (MMA), yang melibatkan 10 BPR. Kesepuluh BPR tersebut tersebar di 10 provinsi yang berbeda dan akan bergabung menjadi satu entitas di bawah BPR Modern Express.
Setelah merger, PT Modern Multiartha akan menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan sebesar 91,4%. Langkah ini diharapkan akan membawa perubahan positif dalam industri perbankan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat posisi BPR/BPRS dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada.
BPRNews.id - Kepala Perumda BPR Sukabumi Cabang Parungkuda, Asep Suhendar, mengumumkan bahwa proses pencairan tabungan Hari Raya (Tahara) telah berhasil diselesaikan. Dalam pernyataannya kepada sukabumiupdate.com pada Jumat (5/4/2024), Asep menyebutkan bahwa sebanyak 1.017 rekening berhasil disalurkan, dengan total nominal mencapai Rp6,6 Miliar hingga hari terakhir pencairan pada Kamis lalu.
“Ada sebanyak 1.017 rekening telah berhasil disalurkan dengan total nominal mencapai Rp6,6 Miliar hingga hari terakhir pencairan kemarin," ujar Asep
Pendaftaran atau pembukaan kembali rekening Tahara di BPR Sukabumi Cabang Parungkuda akan dibuka mulai 16 April 2024 hingga 25 Mei 2024, tambahnya.
Asep menegaskan target untuk tahun depan harus lebih tinggi dari tahun sebelumnya, mengingat adanya peningkatan yang signifikan pada tahun ini. Dia juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyimpan dan mempersiapkan kebutuhan untuk Hari Raya yang akan datang dengan membuka kembali rekening Tahara.
Tabungan Tahara adalah tabungan yang disetor setiap bulan sesuai paket yang dipilih. Tabungan ini dapat dicairkan sebelum hari raya Idul Fitri atau Lebaran, dan merupakan salah satu bentuk persiapan keuangan untuk menyambut Hari Raya.