BPRNews.id - Selama periode awal tahun 2024 hingga bulan Februari, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali telah menerima sebanyak 90 pengaduan. Dari jumlah tersebut, satu di antaranya merupakan sengketa yang masuk ke dalam Layanan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan (SJK).

Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, mengungkapkan bahwa dari 90 pengaduan tersebut, sebanyak 30 laporan merupakan pengaduan terkait sektor perbankan, sedangkan 60 lainnya merupakan pengaduan terkait sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Dari pengaduan tersebut, 65 telah selesai atau ditutup, sementara 20 lainnya masih menunggu tanggapan dari konsumen.

"Selain itu, ada 5 pengaduan yang sedang dalam proses penanganan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)," ungkap Kristrianti Puji Rahayu pada Minggu (31/3/2024).

Selain menangani pengaduan, OJK Provinsi Bali juga aktif dalam melakukan pelayanan penarikan data Ideb SLIK sebanyak 1.779 orang sejak awal tahun 2024 hingga bulan Februari. Langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK, bersama dengan sinergi bersama Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan, memberikan keyakinan bahwa stabilitas sistem keuangan dapat terjaga.

"OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), baik yang terkait dengan sengketa maupun pelanggaran," tambahnya.

Tidak hanya menangani pengaduan, OJK Provinsi Bali juga aktif dalam menggelar kegiatan edukasi keuangan. Sebanyak 13 kegiatan telah dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali, yang berhasil menjangkau lebih dari 900 orang. Selain itu, melalui media sosial, edukasi keuangan juga disampaikan kepada sekitar 71.800 orang.

Kegiatan edukasi keuangan ini dilakukan baik oleh OJK sendiri maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak, seperti program intensifikasi pemanfaatan SiMolek, program 1-3 km care, serta edukasi kepada pelajar, mahasiswa, dan komunitas disabilitas. Semua kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama yang erat dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali.

BPRNews.id - Pinjaman online atau yang dikenal dengan istilah pinjol, platform penyedia jasa pinjaman secara digital, telah menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pada bulan Desember 2023, jumlah penyaluran pinjaman online dari fintech lending mencapai Rp22,57 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 3,7 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yang sebesar Rp21,77 triliun. Penyaluran pinjaman fintech lending juga mengalami kenaikan 15,6 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp19,53 triliun pada Desember 2022.

Penyaluran pinjaman online tersebut tersebar ke peminjam di berbagai provinsi di Indonesia. Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak menerima pinjol dengan nilai sebesar Rp6,24 triliun pada Desember 2023, diikuti oleh DKI Jakarta dengan nilai penyaluran sebesar Rp4,12 triliun. Pinjol yang disalurkan ke Jawa Timur mencapai Rp3,21 triliun.

Kemudian, penyaluran pinjaman online ke Jawa Tengah dan Banten masing-masing sebesar Rp1,84 triliun dan Rp1,82 triliun. Selain itu, Sumatera Utara mencatat penyaluran pinjol sebesar Rp633,82 miliar.

"Kami melihat adanya peningkatan yang signifikan dalam penyaluran pinjaman online di berbagai wilayah Indonesia. Ini menunjukkan minat masyarakat terhadap layanan pinjaman digital semakin meningkat," kata seorang perwakilan dari OJK.

Berikut adalah sebaran penyaluran pinjaman online menurut provinsi pada Desember 2023:

- Aceh: Rp67,96 miliar

- Bali: Rp368,72 miliar

- Banten: Rp1.822,95 miliar

- Bengkulu: Rp84,67 miliar

- DI Yogyakarta: Rp349,27 miliar

- DKI Jakarta: Rp4.124,63 miliar

- Gorontalo: Rp100,23 miliar

- Jambi: Rp162,46 miliar

- Jawa Barat: Rp6.241,43 miliar

- Jawa Tengah: Rp1.835,11 miliar

- Jawa Timur: Rp3.213,19 miliar

- dan seterusnya.

Penyaluran pinjaman online ini menunjukkan tren meningkatnya penetrasi layanan keuangan digital di Indonesia, meskipun juga menimbulkan perhatian terkait kesehatan keuangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan pinjaman bagi masyarakat.

BPRNews.id - Bank DKI berkolaborasi dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) untuk meningkatkan layanan digital. Nasabah Bank DKI kini dapat melakukan Cardless Cash Withdrawal (tarik tunai tanpa kartu) di seluruh jaringan ATM BRI di Indonesia. Plt Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono, menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bertransaksi kepada nasabah.

"Melalui fitur Cardless Cash Withdrawal (CCW) yang diakomodasi oleh Jalin pada aplikasi JakOne Mobile, nasabah Bank DKI kini dapat dengan mudah melakukan tarik tunai tanpa kartu pada jaringan ATM Bank BRI di seluruh Indonesia," ungkap Amirul dalam keterangannya, Senin (1/4).

Direktur Komersial PT Jalin Pembayaran Nusantara, Eko Dedi Rukminto, menjelaskan bahwa fitur CCW dari Jalin memberikan kemudahan bagi nasabah Bank DKI untuk bertransaksi di ribuan ATM BRI di seluruh Indonesia.

"Langkah ini mendukung interkoneksi dan interoperabilitas antara Bank DKI dan Bank BRI untuk memperluas akses layanan keuangan," tambahnya.

Inisiatif kolaborasi ini memiliki manfaat signifikan bagi kedua belah pihak. Bank DKI akan mendapatkan keuntungan dalam hal perluasan layanan kepada nasabah, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan hubungan dengan nasabah yang sudah ada.

Selain itu, Bank BRI juga akan mendapat manfaat dengan membuka akses tarik tunai tanpa kartu kepada nasabah Bank DKI di seluruh jaringan ATM-nya, yang berpotensi meningkatkan volume transaksi dan penggunaan layanan ATM mereka.

Sebelumnya, fitur CCW telah dapat digunakan untuk melakukan transaksi tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank DKI, serta di ATM bank lain yang bekerjasama seperti BCA dan BNI berlogo Prima. Transaksi tarik tunai tanpa kartu juga dapat dilakukan melalui kasir Indomaret di seluruh Indonesia.

BPRNews.id - Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Bob T. Ananta, menyampaikan bahwa perseroan memposisikan kehadiran bank syariah jumbo hasil merger yang direncanakan pemerintah sebagai partner atau mitra bagi BSI di dalam ekosistem industri perbankan syariah nasional.

"Justru BSI itu merasa punya 'sparring partner' kalau kemudian ada bank syariah lain yang juga sizeable," ujar Bob.

Diketahui, BTN Syariah dan Bank Muamalat direncanakan bersinergi melalui aksi penggabungan atau merger. Pemerintah berharap perusahaan hasil merger dapat menjadi bank syariah besar di Indonesia, bahkan masuk ke dalam 16 besar bank syariah dunia.

Bob mengatakan BSI menyambut baik rencana merger bank syariah tersebut sehingga sesama perbankan syariah bisa berkontribusi untuk melayani, membangun, dan mengembangkan keuangan syariah di Indonesia.

"Kami menyikapinya menjadi 'sparring partner', kami merasa positif," tambahnya.

Bob mencatat mayoritas bank syariah saat ini rata-rata masuk ke dalam kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 dan 1. Sementara BSI masuk dalam kategori KBMI 3, dengan modal inti lebih dari Rp 14 triliun. Dengan demikian, kehadiran bank syariah jumbo lainnya dapat menjadi partner bagi BSI di dalam ceruk pasar.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa perseroan tengah berfokus pada proses uji kelayakan bersama salah satu bank syariah di Indonesia jelang pemisahan atau spin off unit usaha syariahnya (UUS).

Perusahaan hasil merger paling lambat harus berdiri pada Oktober 2025, sesuai dengan ketentuan OJK. Mengingat penyiapan perusahaan baru membutuhkan waktu yang tidak sebentar, BTN pun memilih jalan akuisisi.

BPRNews.id - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memberikan apresiasi atas keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghentikan kebijakan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 pada 31 Maret 2024. Keputusan ini dianggap sejalan dengan pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Pemerintah pada Juni 2023 serta pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya sektor riil.

"Kebijakan restrukturisasi kredit yang diluncurkan sejak awal 2020 telah banyak membantu debitur, terutama UMKM, dalam melewati masa pandemi," ujar Direktur Utama BRI dan Ketua Himbara, Sunarso, Senin (1/4).

Sunarso menyatakan bahwa BRI sendiri sudah tidak menggunakan kebijakan tersebut secara internal sejak 2023 sebagai upaya untuk penerapan prudential banking. "BRI juga telah menerapkan langkah antisipatif merespon berakhirnya relaksasi restrukturisasi Covid pada bulan Maret 2024, di mana BRI telah menyiapkan soft landing strategy," katanya.

Sunarso juga menegaskan bahwa BRI optimis berakhirnya relaksasi tersebut tidak akan berdampak signifikan pada kinerja kualitas kredit maupun kinerja keuangan BRI secara umum.

Dalam mengantisipasi risiko, BRI tetap mengimbangi dengan melakukan pencadangan yang memadai. Hingga akhir Desember 2022, NPL Coverage BRI berada di level 305,73 persen. Cadangan tersebut digunakan untuk penghapusbukuan kredit UMKM yang tidak bisa direstrukturisasi lagi.

"Outstanding kredit restrukturisasi COVID-19 per Desember 2023 turun menjadi Rp54,5 triliun dari Rp107,2 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya," ungkap Sunarso.

Selama pandemi, BRI telah mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan UMKM yang memiliki peranan krusial terhadap perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang 60,3 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menyerap 97 persen tenaga kerja, dan menyediakan 99 persen lapangan kerja di Indonesia.

"Fokus BRI dalam memberdayakan dan membangkitkan aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada saat pandemi menjadi motor kinerja keuangan BRI," pungkas Sunarso.