BPRNews.id - Pinjaman online, atau pinjol, terus mengalami peningkatan di Sulawesi Tengah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa outstanding pinjol dari November 2023 hingga Januari 2024 terus meningkat.
Dalam rentang waktu tersebut, jumlah pinjaman online mencapai Rp 291 miliar pada November 2023, Rp 292 miliar pada Desember 2023, dan melonjak hingga Rp 320 miliar pada Januari 2024.
Kepala OJK Sulteng, Triyono Raharjo, menegaskan bahwa fenomena pinjol tidak selalu berdampak negatif. "Pinjol disiapkan untuk mempercepat akses, terutama di daerah-daerah yang masih minim perkantoran atau jaringan fisik dari lembaga keuangan," ungkapnya.
Namun, dengan kemudahan akses ini juga muncul risiko penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggung jawab. "Hal ini menjadi perhatian masyarakat untuk diwaspadai, terutama mengingat perkembangan teknologi yang masif saat ini," tambahnya.
Dalam menghadapi perkembangan ini, masyarakat diminta untuk bijak dalam mengenali dan memanfaatkan layanan pinjol. Triyono juga memberikan panduan dalam membedakan pinjol legal dan ilegal.
"Pinjol ilegal cenderung meminta akses yang tidak seharusnya, seperti data kontak dan galeri yang bersifat pribadi. Masyarakat perlu waspada terhadap praktik-praktik seperti ini," tegasnya.
Triyono juga menyarankan masyarakat untuk melaporkan jika mengalami kasus yang merugikan melalui berbagai kanal yang telah disediakan, seperti kunjungan langsung ke kantor atau melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah, Sudaryono R. Lamangkona, mengaitkan peningkatan penggunaan pinjol dengan perkembangan teknologi.
"Ini bagian dari risiko perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0, hampir semua sistem terdampak," jelasnya.
Diskominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah juga mencatat bahwa sebanyak 7.089 konten fintech diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dari tahun 2017 hingga 2022. Di antaranya, konten judi online mencapai 109.090, dan konten penipuan sebanyak 92 pada tahun 2023. Sementara, situs pornografi telah diblokir sebanyak 18.219 konten.
Dengan demikian, penggunaan teknologi dan layanan finansial perlu dikelola dengan bijak untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul.
BPRNews.id - Para pelaku usaha menyambut antusias penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 3 Tahun 2024 (POJK 3/2024) tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
“Adanya peraturan ini menandai semakin matangnya ekosistem kripto di Indonesia. Penerbitan peraturan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri kripto di Indonesia,” ucap CEO Indodax Oscar Darmawan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (29/3/2024).
Peraturan ini, menurut Darmawan, telah melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme regulatory sandbox, yang merupakan fasilitas OJK untuk menguji dan mengembangkan teknologi keuangan yang inovatif.
“Adanya regulatory sandbox ini merupakan sebuah ruang bagi Indodax selaku crypto exchange dan pelaku industri, untuk bereksperimen dan berinovasi produk dan layanan baru dalam lingkungan dan ekosistem yang terkontrol, sehingga dapat memperluas perkembangan industri kripto di Indonesia,” ucapnya.
Dia menambahkan bahwa keberadaan ruang inovasi ini dapat membuka akses ke pasar baru dan membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
“Regulatory sandbox ini memberikan kepastian hukum bagi industri kripto di Indonesia, membantu para investor berinvestasi kripto secara mudah, aman, dan mengurangi risiko penipuan,” jelasnya.
Darmawan juga menyambut positif langkah pemerintah Indonesia dalam mengambil inisiatif ini, mengingat pertumbuhan pesat industri kripto dan potensi besar Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam industri kripto di Asia Tenggara.
Di sisi lain, Ketua Umum ABI-Aspakrindo, Robby, juga menyatakan dukungannya terhadap regulatory sandbox yang dikeluarkan oleh OJK.
"Peraturan ini memberi ruang untuk inovasi yang lebih luas bagi para pedagang fisik aset kripto. Kami optimis industri akan semakin maju dengan penyediaan sandbox ini,” ucapnya.
BPRNews.id - Krisis di sektor perbankan semakin memburuk sejak 2023 dan terus berlanjut hingga tahun ini. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan ramalan yang mengerikan: hati-hati dalam menyimpan uang di bank.
LPS memperkirakan bahwa tahun ini akan menyaksikan kebangkrutan 12 bank, sehingga lembaga ini harus mempersiapkan dana penyelamatan untuk simpanan nasabah di bank-bank yang bangkrut.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada 7 bank yang dilaporkan bangkrut, dan perkiraan 5 bank lainnya akan menyusul dalam tahun ini.
"Anggaran LPS untuk tahun ini mencakup 12 bank yang bangkrut. Jadi kita mungkin akan memiliki 5 bank lagi yang akan mengalami kebangkrutan. Namun, semoga saja jumlahnya tidak sebanyak itu. Kami akan menunggu petunjuk dari OJK mengenai alokasi dana yang akan diberikan kepada kami," ujar Purbaya pada Kamis (28/3/2024).
Meskipun demikian, proyeksi ini tetap tergantung pada perkembangan selanjutnya. "Bisa lebih, bisa kurang. Kami akan terus memantau perkembangan yang ada," tambahnya. Namun, Purbaya menegaskan bahwa anggaran yang dimiliki oleh LPS saat ini sudah mencukupi. "Dengan dana sebesar Rp213 triliun yang kita miliki, seharusnya sudah lebih dari cukup," katanya.
Pada tiga bulan pertama tahun 2024 saja, terdapat 7 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang terpaksa harus gulung tikar. Yang terbaru adalah PT BPR Aceh Utara yang bangkrut dan izin usahanya dicabut oleh OJK.
Sebelumnya, OJK juga mencabut izin usaha dari beberapa BPR lainnya seperti PT BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), dan Koperasi BPR Wijaya Kusuma sepanjang tahun ini.
Purbaya memperkirakan bahwa dana yang diperlukan untuk menyelamatkan simpanan nasabah di bank-bank yang bangkrut tahun ini tidak akan melebihi Rp1 triliun. Sedangkan pada tahun lalu, nilai klaim simpanan nasabah hanya mencapai Rp329,2 miliar.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memproyeksikan bahwa sepanjang tahun ini akan ada 20 bank yang bangkrut di Indonesia. "Kemungkinan 20 BPR, tapi kan itu sudah tutup, tinggal likuidasinya saja," kata Dian, Jakarta, pada Jumat (22/3/2024).
Menurut Dian, kegagalan bank-bank ini disebabkan oleh fraud dan buruknya tata kelola manajemen. Untuk mengatasi hal ini, OJK telah menyiapkan strategi yang mencakup penguatan BPR melalui konsolidasi, penyesuaian regulasi, serta pengawasan yang lebih ketat. OJK juga akan merancang peta jalan komprehensif untuk BPR, termasuk pengaturan manajemen risiko, tata kelola, dan pengembangan SDM.
"Dengan mengeluarkan roadmap untuk BPR, kami berharap masalah mendasar di BPR yang ada bisa dibersihkan terlebih dahulu," tambah Dian.
BPRNews.id - PT BPR Bapera Batang tidak hanya menonjolkan keberhasilannya di wilayah pantura Jawa Tengah, tetapi juga mampu menunjukkan eksistensinya di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Top BUMD Award 2024.
Bank yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Batang ini juga mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga keuangan yang sehat dan efisien. Direktur Utama PT BPR Bapera Batang, Aji Setya Budi, menyatakan hal ini usai memberikan santunan saat berbuka bersama 24 anak yatim piatu di kantor bank pada Kamis sore, 28 Maret 2024.
"Setelah kita menjadi yang terbaik di wilayah Pantura Jawa Tengah, kita sudah mencoba penilaian yang lebih besar dan Alhamdulillah mendapatkan grade bintang 4 sehingga meraih penghargaan Top BUMD Award 2024 yang masuk dalam kategori Bank yang sehat dan memiliki prospek bisnis yang baik," ujar Aji Setya Budi.
Kesuksesan PT BPR Bapera Batang tidak terlepas dari peran dan kerja keras seluruh karyawan serta dukungan masyarakat Kabupaten Batang dan doa anak yatim piatu. Aji Setya Budi menjelaskan, "Makanya kami selalu berbagi dan menggandeng masyarakat sekitar terutama anak yatim piatu untuk dapat bermanfaat bagi mereka. InsyaAllah rejekinya bertambah ke BPR Bapera Batang."
Selain itu, Aji Setya Budi sendiri meraih penghargaan Top CEO Award 2024, menggambarkan prestasi individu dalam mengemban tugasnya. "Perjalanan empat tahun, mulai tidak mendapatkan penghargaan apa-apa hingga sekarang sudah diperhitungkan secara nasional," tambahnya.
Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, juga turut mendapat penghargaan Top Pembina BUMD Award 2024. "Hal ini kami memaknainya semakin tumbuh semakin peduli dengan sesama berperan bagi masyarakat Kabupaten Batang," ungkapnya.
Aji Setya Budi juga memaparkan kontribusi PT BPR Bapera Batang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat. "Sebelum saya masuk, PAD hanya berkisar sebesar Rp400 juta dengan laba Rp700 juta. Tapi sekarang PAD mencapai sebesar Rp800 juta dengan laba Rp1,2 miliar," terangnya.
Dengan capaian ini, Aji Setya Budi berharap agar profit yang dihasilkan PT BPR Bapera Batang pada tahun 2024 bisa mencapai 120 persen. "Dengan hasil ini terbukti kinerja PT BPR Bapera Batang selama empat tahun bisa meningkatkan profit 100 persen," tutupnya optimis.
BPRNews.id - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menggelar Festival Ramadhan bertema “BPR/S untuk Semua” di Hotel Horison Ultima Makassar pada Kamis (28/3/2024).
Ketum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah, mengungkapkan bahwa festival ini tidak hanya ditujukan untuk para pelaku usaha dan insan BPR/S, tetapi juga untuk masyarakat umum. "Melalui kegiatan ini, Perbarindo Sulselbar bertujuan untuk meningkatkan branding BPR di mata masyarakat serta meningkatkan peran BPR dalam kemajuan perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat," ujar Tedy.
Festival Ramadhan ini menampilkan berbagai kegiatan bermanfaat, salah satunya adalah seminar keuangan dengan tema "Melek Keuangan Bareng BPR/S". Perbarindo Sulselbar menghadirkan narasumber kompeten dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Selain itu, tersedia pasar sembako murah untuk masyarakat guna meringankan beban dalam mempersiapkan kebutuhan berbuka puasa dan Idulfitri. Acara ini juga dirangkaikan dengan buka puasa bersama sebagai ajang silaturahmi antara pelaku BPR/S, nasabah, dan masyarakat umum.
Festival Ramadhan "BPR/S untuk Semua" merupakan hasil sinergi antara Perbarindo Sulselbar dengan lembaga keuangan lainnya seperti OJK, BI, dan LPS. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem keuangan daerah dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat di Sulawesi Selatan dan Barat.
Acara tersebut dihadiri oleh tokoh penting seperti Ketua Umum DPP Perbarindo, Direktur Pengawasan LJK OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat, Kepala Kantor Perwakilan LPS III Makassar, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, dan Perwakilan Wali Kota Makassar. Kehadiran mereka diharapkan dapat semakin menyemarakkan acara dan menunjukkan dukungan terhadap peran BPR/S dalam pembangunan ekonomi daerah.