BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menjalin kerja sama untuk meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan pelindungan konsumen melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OJK dan Kemendagri ini ditandatangani oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, serta Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
"Kami yakin bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman dan tanggung jawab dalam menggunakan produk dan layanan keuangan akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi," ujar Aman di Jakarta pada Kamis.
Ditegaskan bahwa upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen akan mendukung peningkatan perekonomian masyarakat secara keseluruhan, yang pada akhirnya juga akan berkontribusi bagi perekonomian nasional.
Aman menjelaskan bahwa setiap TPAKD diharapkan dapat memiliki unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar di berbagai daerah. Unit tersebut akan menjadi garda terdepan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.
Sementara itu, Agus Fatoni, yang juga menjabat sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga jasa keuangan, terutama yang dimiliki oleh pemerintah daerah, menjadi kekuatan besar dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," kata Agus.
Penandatanganan PKS antara OJK dan Kemendagri diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara kedua belah pihak dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah, serta memperkuat partisipasi aktif dalam pelaksanaan program-program terkait.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan syariah terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Deputi Direktur Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK, Rakyan Gilar Gifarulla, menyampaikan bahwa data menunjukkan peningkatan indeks literasi keuangan dari tahun ke tahun, baik secara nasional maupun khusus untuk produk keuangan syariah.
"Indeks literasi dan inklusi keuangan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Namun, masih diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia," ungkapnya dalam media update yang diselenggarakan secara daring oleh OJK Kediri.
Menurut Rakyan, terdapat peningkatan signifikan dalam indeks literasi keuangan pada tahun 2022, di mana indeks nasional mencapai 49,68 persen dan indeks keuangan syariah mencapai 9,14 persen. Meskipun terjadi peningkatan, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara indeks nasional dan keuangan syariah.
"Kami percaya bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemangku kebijakan akan mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia," tegasnya.
Rakyan juga menjelaskan bahwa perkembangan sektor ekonomi syariah secara global telah pesat, didukung oleh peningkatan demand dan supply. Pada tahun 2023, nilai transaksi keuangan syariah meningkat hingga lima kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain itu, terjadi peningkatan kerjasama perdagangan antara negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dari 18 persen pada tahun 2021 menjadi 25 persen pada tahun 2025.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN-MUI), Asep Supyadillah, menambahkan bahwa sistem keuangan syariah mulai muncul pada awal tahun 1990-an. Meskipun demikian, pengakuan terhadap sistem keuangan syariah ini baru mulai diakui secara luas setelah pendirian bank syariah pada tahun 1992.
"Dalam perjalanannya, MUI telah mengeluarkan sejumlah fatwa untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah, termasuk dalam bidang keuangan. Visi kami adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan umat," kata Asep.
Di samping itu, Asep menekankan pentingnya terus meningkatkan edukasi tentang literasi keuangan, khususnya mengenai produk dan layanan keuangan syariah, guna memastikan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat.
BPRNews.id - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Blitar, yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hambangun Arta Selaras (HAS), menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat setempat. Fokus utama BPR HAS adalah menjamin keamanan serta produktivitas simpanan nasabah serta memberikan kemudahan akses perkreditan bagi masyarakat Kabupaten Blitar.
Direktur Utama BPR HAS, Sahrial Amri, menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil melakukan restrukturisasi dan pembaruan setelah adanya pergantian manajemen yang dilakukan oleh Bupati Blitar, Rini Syarifah pada Maret 2022.
"Kami terus berupaya untuk berkembang dan memajukan BPR HAS pasca reformasi yang dilakukan oleh Bupati Blitar, Rini Syarifah pada Maret 2022. Kami yakin dapat membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar," ungkapnya kepada detikJatim pada Kamis (28/3/2024).
Amri mengungkapkan bahwa sejumlah pencapaian telah berhasil diraih oleh BPR HAS setelah adanya penyegaran manajemen. Salah satunya adalah peningkatan aset dari Rp 29,5 miliar pada Maret 2022 menjadi Rp 41,1 miliar pada Februari 2024.
"Kami berhasil mencapai beberapa target, seperti peningkatan aset dan outstanding kredit, serta penurunan NPL. Kami juga berhasil mencatatkan laba sebesar Rp 546 juta pada tahun 2023," jelasnya.
Selain itu, BPR HAS juga berhasil keluar dari status Bank Dalam Pengawasan Intensif menjadi Bank Dalam Pengawasan Normal pada 9 Januari 2024. BPR HAS kembali dipercaya untuk mengelola keuangan Pemkab Blitar dengan mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 2,4 miliar.
Amri juga menekankan peran aktif BPR HAS dalam literasi keuangan masyarakat, terutama kepada para guru, untuk mencegah dampak buruk pinjaman online. Upaya konkrit dilakukan dengan memberikan kredit yang mudah, cepat, dan terjangkau.
Lebih lanjut, Amri menegaskan komitmen BPR HAS untuk mengoptimalkan layanan dengan menetapkan sejumlah target untuk tahun ini, termasuk pemindahan kantor pusat ke Kabupaten Blitar, pembagian deviden berupa PAD, pengelolaan kredit perangkat desa, pengelolaan gaji dan payroll ASN PPPK 2024, serta mendorong digitalisasi perbankan melalui mobile banking.
"Komitmen kami adalah untuk mempermudah pelayanan perbankan bagi masyarakat Kabupaten Blitar, baik dalam bentuk kredit maupun simpanan," tegasnya.
Sebagai informasi tambahan, BPR HAS saat ini memiliki kantor pusat di Jl. Pahlawan No.4A, Kedungwaru Tulungagung, serta dua kantor cabang di Jalan Raya Kediri No.16, Sanankulon, dan Jalan Anjasmoro No.7, Kota Blitar.
BPRNews.id - Pada tahun 2023, PT BPR Rangkiang Aur Denai berhasil mencatatkan kinerja yang mengesankan, dengan pertumbuhan laba yang jauh melampaui pertumbuhan asetnya. Direktur Utama PT BPR Rangkiang Aur Denai, Dodi Yuli Satria, dan Direktur Gusman Dodi menyampaikan bahwa seluruh indikator usaha perusahaan ini mengalami peningkatan yang signifikan.
"Dengan total aset mencapai Rp 80,1 miliar, realisasi kredit sebesar Rp 62,8 miliar, dan dana pihak ketiga sebesar Rp 68,9 miliar, serta laba bersih usaha sebesar Rp 1,5 miliar, kami sangat bersyukur dengan kinerja yang telah kami capai pada tahun 2023," ungkap mereka kepada Padang Ekspres pada Rabu (27/3/2024).
Menurut mereka, strategi untuk memaksimalkan kinerja laba tidak hanya melalui peningkatan aset, kredit, dan dana, tetapi juga dengan pengendalian biaya yang efisien. Meskipun pertumbuhan usaha rata-rata hanya berada pada satu digit, namun pertumbuhan laba berhasil mencapai dua digit.
"Kami bangga melihat kinerja PT BPR Rangkiang Aur Denai yang semakin membaik. Seluruh indikator usaha menunjukkan pertumbuhan yang positif. Total aset mencapai Rp 80,1 miliar, realisasi kredit Rp 62,8 miliar, dan dana pihak ketiga Rp 68,9 miliar. Laba bersih usaha pun meningkat menjadi Rp 1,5 miliar atau tumbuh 16,15 persen secara year on year," jelas Direktur Utama PT BPR Rangkiang Aur Denai, Dodi Yuli Satria.
Pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga, serta peningkatan realisasi kredit, diakui sebagai faktor utama dalam pertumbuhan laba perusahaan. Selain itu, pengendalian biaya juga berkontribusi besar terhadap kinerja laba yang mengesankan.
"Kami merasa bahwa kinerja usaha kami relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh indikator usaha mengalami pertumbuhan yang bervariasi, dan ini merupakan hasil dari upaya keras seluruh tim manajemen," tambahnya.
Dari hasil audit akhir tahun 2023, tercatat bahwa total aset yang berhasil dibukukan mencapai Rp 80,1 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 6,30 persen secara year on year. Sementara itu, realisasi dana pihak ketiga tumbuh sebesar 4,90 persen, yang juga didorong oleh pertumbuhan dana tabungan sebesar 4,45 persen dan deposito sebesar 5,55 persen.
Meskipun dana pihak ketiga tumbuh, namun beban bunga berhasil ditekan, tercatat sebesar Rp 2,3 miliar atau turun -6,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Pertumbuhan kredit juga berdampak pada peningkatan pendapatan. Pendapatan bunga mencapai Rp 11,2 miliar, tumbuh 14,67 persen, sedangkan pendapatan lainnya mencapai Rp 824 juta, tumbuh 23,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Dodi.
Lebih lanjut, kenaikan pendapatan operasional yang mencapai Rp 12,1 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 15,28 persen secara year on year, menunjukkan bahwa pengendalian biaya operasional berjalan dengan baik. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tercatat sebesar 85,02 persen, yang menandakan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Dengan pertumbuhan aset, kredit, dan pendapatan yang solid, serta biaya yang terkendali, kinerja laba kami mencapai Rp 1,8 miliar sebelum pajak. Laba bersih setelah pajak pun mencapai Rp 1,5 miliar atau tumbuh 16,15 persen secara year on year," tutup Dodi.
Sebagai catatan, PT BPR Rangkiang Aur Denai merupakan BPR pertama di Sumatera Barat yang melakukan merger. Sebelumnya, BPR ini terdiri dari BPR Rangkiang Aur dan BPR Rangkiang Denai, yang keduanya memiliki kinerja yang relatif baik.
"Atas nama manajemen, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas dukungan mereka. Kami berharap tahun 2024 akan membawa kesuksesan yang lebih besar bagi PT BPR Rangkiang Aur Denai," pungkas Dodi.
BPRNews.id - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tengah giat mempelajari strategi pengelolaan perusahaan daerah, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), melalui kunjungan studi ke BPR Jam Gadang Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.
"Saat kunjungan kami ke BPR Jam Gadang, Kota Bukit Tinggi, kami mendapat wawasan yang sangat berharga dalam pengelolaan BPR di wilayah tersebut," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Abdiyanto, di Mukomuko, Kamis.
Menurut Abdiyanto, BPR Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi telah mencatatkan prestasi luar biasa dengan meraih penghargaan "Golden BUMD Award" atas pencapaian optimal dalam pengelolaan BPR.
"Dari kunjungan kami, kami memperoleh beberapa pelajaran berharga, seperti sistem kerja yang sangat efektif sehingga target rencana bisnis dapat tercapai maksimal," tambahnya.
Abdiyanto juga mengungkapkan bahwa BPR Jam Gadang memiliki program jemput bola, di mana petugasnya aktif menjemput tabungan dan angsuran kredit dari nasabah secara langsung.
"Dengan 16 petugas yang bergerak setiap hari menjemput tabungan dan kredit nasabah, kami melihat inovasi yang luar biasa yang memberikan kehadiran yang kuat di tengah masyarakat," paparnya.
Dia menambahkan bahwa setiap petugas diberi target yang jelas untuk memastikan pencapaian BPR dapat diukur sesuai rencana bisnis. Selain itu, BPR Jam Gadang juga memiliki program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop).
"Mudah-mudahan dengan studi ini, BPR di Mukomuko dapat meniru keberhasilan program-program tersebut untuk meningkatkan kinerja bisnisnya," pungkasnya.