Bprnews.id - Sebagai salah satu bank pelat merah, Bank Mandiri terus berkomitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia melalui penyaluran kredit infrastruktur. Direktur Corporate Banking Bank Mandiri, Susana Indah Kris Indriati, menyatakan bahwa langkah ini sesuai dengan visi Indonesia 2045 yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas, dan pemerataan antar wilayah.

Bank Mandiri telah berhasil menyalurkan kredit infrastruktur sebesar Rp 301,77 triliun hingga akhir 2023, meningkat 15,95 persen year on year (yoy) dari tahun sebelumnya.

"Pilihan ini merupakan wujud komitmen Bank Mandiri untuk mendukung penguatan infrastruktur di Indonesia di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ungkap Susana Indah di Jakarta pada Kamis (15/2).

Penyaluran kredit infrastruktur bank ini terutama difokuskan pada sektor transportasi, energi terbarukan, teknologi informasi dan komunikasi, perumahan rakyat, fasilitas perkotaan, serta proyek konstruksi lainnya.

"Bank Mandiri yakin bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu mesin pencetak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan," tambah Susana Indah.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menyoroti pentingnya sektor infrastruktur yang memiliki andil besar dalam perekonomian, termasuk penciptaan lapangan kerja.

"Dampak ekonomi proyek infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah berpotensi meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja baru," jelas Andry.

Melalui keberlanjutan inisiatif seperti ini, Bank Mandiri berperan aktif dalam mendukung visi pembangunan infrastruktur Indonesia yang berkelanjutan dan merata, serta menjadi agen perubahan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Bprnews.id - Bisnis Buy Now Pay Later (BNPL) semakin diminati oleh sektor perbankan. Beberapa bank besar seperti PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Mandiri Tbk telah lebih dulu menghadirkan layanan ini.

"PT Bank Central Asia Tbk telah meluncurkan BNPL sejak September 2023 dengan menawarkan limit hingga Rp 20 juta serta berbagai pilihan tenor cicilan sesuai kebutuhan nasabah," kata sumber dari Bank Central Asia.

Fitur BNPL ini hanya dapat diakses melalui scan QRIS di aplikasi myBCA untuk meminimalisir penyalahgunaannya sebagai alat pembayaran utang.

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga telah meluncurkan fitur serupa di aplikasi Livin' by Mandiri pada Desember 2023 lalu. Layanan BNPL di Bank Mandiri menyediakan plafon mulai dari Rp 100.000 hingga maksimum Rp 20 juta dengan beragam tenor cicilan.

"Ke depannya, beberapa bank lain juga sedang dalam proses meluncurkan layanan paylater. Sebut saja PT Bank CIMB Niaga Tbk yang dikabarkan akan meluncurkan fitur tersebut pada kuartal II tahun ini," ungkap sumber dari Bank CIMB Niaga.

Noviady Wahyudi, Direktur Consumer Banking CIMB Niaga, melihat adanya potensi besar dengan menghadirkan BNPL sebagai pilihan pembayaran bagi nasabah yang belum memiliki kartu kredit.

"Pilihan pembayaran cicilan yang lebih luas terutama bagi nasabah bukan pemilik kartu kredit menjadi prioritas bagi kami," ujarnya.

Fitur BNPL akan diintegrasikan dalam aplikasi OCTO Mobile CIMB Niaga, memperluas jangkauan transaksi untuk tidak hanya e-commerce tetapi juga transaksi jasa dan belanja offline di dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) juga tengah mempersiapkan peluncuran layanan BNPL yang dijadwalkan rampung pada semester I-2024.

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, berharap layanan BNPL dari BTN mampu mencegah nasabah terjebak dalam kredit macet di perusahaan pinjaman online (pinjol), dengan menyediakan limit transaksi hingga Rp 20 juta bagi nasabah eksisting.

Bprnews.id - Jakarta, 15 Februari 2024 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator keuangan, dengan fokus pada pasar modal RI, kini tengah mengupayakan langkah-langkah maksimal untuk memastikan likuiditas pasar keuangan RI semakin meningkat ke depannya.

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerapkan aturan baru yang mengurangi harga terendah perdagangan saham dari Rp 50 menjadi Rp 1 per saham untuk sejumlah emiten yang masuk dalam papan pemantauan khusus BEI.

Langkah terbaru yang diambil BEI adalah mengungkapkan rencana untuk melibatkan market maker dalam menyediakan likuiditas agar transaksi saham di bursa menjadi lebih ramai. Likuiditas yang disediakan oleh market maker akan mengisi kesenjangan antara permintaan dan penawaran investor, sehingga semakin banyak emiten yang aktif dan akhirnya meningkatkan nilai transaksi saham di bursa.

"Ini adalah prioritas kami saat ini, sedang mempersiapkan aturan untuk memungkinkan penyedia likuiditas dapat berperan," jelas Dewan Komisioner OJK yang mengawasi Pasar Modal, Inarno Djajadi, dalam acara Market Outlook 2024, Kamis (15/2/2024).

Inarno menegaskan bahwa meskipun kewenangan teknis ada di tangan BEI untuk membuat aturan yang lebih rinci terkait liquidity provider, peningkatan likuiditas adalah inisiatif yang diambil oleh OJK.

"Saat ini, BEI akan bertanggung jawab atas peraturan teknis terkait penyedia likuiditas, namun perlu ditekankan bahwa inisiatif untuk meningkatkan likuiditas adalah prioritas bagi kami di OJK," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa liquidity provider khusus sudah dilaksanakan, seperti pada waran terstruktur dan Exchange-Traded Fund (ETF), namun kini akan diperluas secara umum.

"Meskipun liquidity provider sudah ada untuk produk-produk khusus seperti waran terstruktur dan ETF, namun untuk saham, kami akan membuka peluang bagi semua anggota bursa untuk menjadi liquidity provider," tambah Inarno.

Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas pasar modal RI dan mendorong pertumbuhan yang lebih baik dalam jangka panjang.

Bprnews.id - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, dalam acara "Road to Economic Outlook 2024" mengungkapkan optimisme terhadap pertumbuhan pasar modal Indonesia.

"Sepanjang tahun 2023, pasar modal Indonesia di ASEAN berhasil menjadi yang terbaik kedua dengan penggalangan dana mencapai Rp 250 Triliun dan penambahan investor baru mencapai 1,6 juta Single Investor Identification (SID), serta Indeks Harga Saham Gabungan tumbuh sebesar 6% (ytd)," ujar Inarno Djajadi.

Untuk tahun 2024, OJK menargetkan penambahan jumlah investor terus bertumbuh sehingga dapat mencapai target 20 juta SID pada tahun 2027.

Menanggapi prospek dan tantangan pasar modal RI di tahun politik 2024, Inarno Djajadi menjelaskan lebih lanjut dalam sebuah dialog dengan Syarifah Rahma dalam acara "Road to Economic Outlook 2024" yang diselenggarakan oleh CNBCIndonesia pada Kamis, 15 Februari 2024.

Dalam dialog tersebut, Inarno Djajadi akan memberikan gambaran tentang pandangan OJK terhadap pasar modal Indonesia di tengah dinamika politik tahun 2024. Simak dialog lengkapnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proyeksi dan strategi pasar modal Indonesia di masa mendatang.

Bprnews.id - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemblokiran terhadap 233 entitas pinjaman online ilegal (pinjol) dan 78 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) pada bulan Januari 2024. Pemblokiran ini dilakukan karena entitas tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Hudiyanto, Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, menjelaskan bahwa pemblokiran ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal.

"Kami kembali melakukan pemblokiran terhadap 233 entitas pinjaman online ilegal di berbagai website dan aplikasi, serta 78 konten penawaran pinjaman pribadi pada Januari 2024," kata Hudiyanto.

Menurutnya, sejak tahun 2017 hingga 31 Januari 2024, Satgas telah berhasil menghentikan operasi 8.460 entitas keuangan ilegal, termasuk 1.218 entitas investasi ilegal, 6.991 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

"Saat ini, Satgas PASTI mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan tidak menggunakan layanan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi, karena dapat merugikan dan berpotensi menyalahgunakan data pribadi peminjam," tegasnya.

Hudiyanto juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan baru yang sedang marak, yaitu penawaran pekerjaan paruh waktu melalui sosial media.

"Masyarakat harus waspada terhadap modus penipuan ini dan berhati-hati dalam menerima tawaran yang terlalu menggiurkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab," jelasnya.

Dia kemudian menjelaskan rincian modus penipuan tersebut sebagai berikut:

1. Pelaku meminta korban melakukan tugas seperti like dan subscribe postingan di media sosial.

2. Setelah tugas pertama selesai, korban diminta untuk bergabung dalam grup chat.

3. Selanjutnya, pelaku meminta korban untuk melakukan deposit dan mengerjakan tugas-tugas selanjutnya.

4. Pelaku berjanji akan memberikan imbalan dan deposit kembali setelah tugas selesai.

5. Namun, setelah beberapa waktu, pelaku kabur dengan membawa uang korban setelah meminta tambahan deposit.

6. Korban ditipu dengan iming-iming mendapatkan imbalan cepat dari pekerjaan paruh waktu.

Dengan demikian, Satgas PASTI terus melakukan langkah-langkah preventif dan penindakan untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal dan penipuan yang merugikan.