Bprnews.id - PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) atau IBK Bank mencatat kinerja yang mengesankan sepanjang tahun 2023. Laba bersih IBK Bank mencapai Rp187 miliar, mencatat lonjakan sebesar 80 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp103 miliar.
"Dalam seiring dengan perekonomian Indonesia yang terus pulih, Perseroan berhasil mencatatkan performa positif," kata Direktur IBK Bank, Lee Dae Sung dalam Konferensi Pers, Selasa, 13 Februari 2024.
Selama tahun 2023, IBK Bank juga berhasil meningkatkan penyaluran kredit sebesar 16,5 persen yoy menjadi Rp9,4 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp8,1 triliun.
Pertumbuhan kredit tersebut tetap didukung oleh rasio Non Performing Loan (NPL Gross) yang tetap terjaga di angka 1,48 persen dan NPL Nett 0,95 persen, jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan regulator sebesar 5 persen.
Sementara itu, aset IBK Bank melonjak di tahun 2023 mencapai Rp19,4 triliun atau tumbuh tiga kali lipat sejak perseroan pertama kali berdiri pada tahun 2019.
Dari sisi liabilitas, Dana Pihak Ketiga (DPK) IBK Bank juga mengalami peningkatan sebesar 6,13 persen menjadi Rp8,9 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp8,4 triliun.
Lee Dae Sung menambahkan bahwa prestasi dan pertumbuhan ini didorong oleh strategi manajemen yang efektif dan kebijakan yang tepat dalam menghadapi dinamika pasar.
"Perseroan berhasil mempertahankan daya saingnya dan meraih pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam menghadapi berbagai tantangan ke depannya, Perseroan akan terus mengedepankan fundamental yang solid untuk menghadapi perekonomian di tahun 2024," tambahnya.
Sebagai upaya memenuhi kebutuhan nasabah dalam bertransaksi, IBK Bank juga telah meluncurkan berbagai sistem dan layanan digital seperti pengembangan sistem pemeringkat kredit dan analisis kredit, top up e-wallet (OVO, Gopay, Link Aja, Shopee, & Dana), bulk transfer, dan pembukaan L/C online.
Bprnews.id - Bank Raya, bank digital yang merupakan bagian dari BRI Group, tengah berupaya memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan penjualan komunitas pelaku usaha kuliner di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menyediakan bantuan prasarana untuk menghadapi tantangan musim hujan.
"Dengan Community Branch Bank Raya, kami menyalurkan bantuan prasarana agar komunitas pelaku usaha dapat menjalankan usaha dengan baik, tanpa menurunkan antusiasme para pengunjung untuk berkuliner," ujar Direktur Utama Bank Raya, Ida Bagus Ketut Subagia.
Subagia menyoroti tantangan yang sering dihadapi oleh komunitas pelaku usaha kuliner, terutama terkait prasarana yang kurang memadai saat musim hujan. Kondisi ini sering kali menyebabkan penurunan tingkat penjualan meskipun lokasi usaha mereka strategis.
Bank Raya telah memberikan bantuan prasarana untuk beberapa komunitas pelaku usaha kuliner, antara lain Komunitas Pedagang Kuliner Alun-alun Kota Batu Malang, Komunitas Kuliner Keprabon Surakarta, dan Komunitas Pujasera Hayam Wuruk Pleburan Semarang.
Selain dukungan prasarana, Bank Raya juga aktif mengedukasi para pelaku usaha untuk menggunakan fitur transaksi non-tunai, seperti QRIS, agar lebih praktis. Fitur QRIS pada aplikasi Bank Raya terintegrasi dengan fitur Saku Raya dan Saku Bujet yang memudahkan pengelolaan keuangan dan transaksi harian nasabah.
Selanjutnya, Bank Raya juga menggencarkan penggunaan fitur Saku Bisnis untuk para pelaku usaha, yang mencakup menu mass transfer untuk memfasilitasi transaksi sekaligus ke sepuluh rekening tujuan secara real-time.
"Digitalisasi pelaku usaha telah terbukti menjadi jawaban untuk mengakselerasi perekonomian bangsa. Oleh karena itu, Bank Raya aktif merangkul berbagai komunitas pelaku usaha agar semakin banyak yang dapat menikmati kemudahan dari bank digital untuk pertumbuhan bisnis yang lebih baik," tambah Subagia.
Bprnews.id - Ketua OJK Solo, Eko Yunianto, memberikan peringatan kepada para pemilik, komisaris, dan jajaran direksi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Solo Raya untuk berhati-hati dalam mengelola bank tersebut. Peringatan ini disampaikan setelah BPR Usaha Madani Karya Mulia (BPR UMKM) Solo dilikuidasi dan dicabut izinnya oleh OJK karena terjadi kasus fraud dengan jumlah penyimpangan diperkirakan mencapai hampir Rp 8 miliar.
"Jika tidak profesional, tidak sesuai tata kelola, dan tidak mengedepankan prinsip kehatihatian, maka bisa saja dilikuidasi dan dicabut izinnya seperti yang baru saja dialami BPR UMKM Solo," kata Eko dalam siaran pers, Senin (12/2/2024).
Eko menjelaskan bahwa ada metode untuk menilai tingkat kesehatan bank secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan 5 aspek, yaitu Metode CAMELS: capital (modal), asset (kualitas aset), management (manajemen), earning (rentabilitas), liquidity (likuiditas), dan sensitivity of market (sensitivitas pasar).
Menurut Eko, masing-masing aspek tersebut memiliki skor yang berbeda-beda, dan jika diakumulasikan menjadi 100. Semakin tinggi skornya, menunjukkan bahwa bank atau BPR itu dalam kondisi baik atau sehat.
Lebih lanjut, Eko mengungkapkan bahwa selain metode CAMELS, ada juga metode lain untuk menilai kesehatan perbankan atau BPR, yaitu metode RGEC. Metode RGEC terfokus pada penilaian self-assessment yang menekankan manajemen risiko, pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), dan rasio keuangan yang mengukur kondisi suatu bank.
"Dengan melaksanakan metode tersebut, dijamin bank atau BPR dapat tumbuh dan berkembang secara sehat," tambah Eko.
Bprnews.id - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukabumi cabang Cicurug mengumumkan langkah ekspansi mereka di sektor konsumtif dengan menawarkan program Kredit Masyarakat Berpenghasilan Tetap (Mantap) kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer. Program ini menjanjikan kemudahan persyaratan bagi para peminjam.
Kepala Cabang Perumda BPR Cicurug, Yayah Nurasiah, menegaskan kesiapannya dalam memberikan pembiayaan kepada PPPK dan tenaga honorer. Produk unggulan mereka, Kredit Mantap, ditujukan khusus untuk pegawai tetap, termasuk ASN, PPPK, karyawan, pegawai desa, dan honorer.
"Dalam mendukung PPPK, kami dapat memberikan pembiayaan hingga Rp 150 juta, dengan jangka waktu 8 tahun. Sedangkan untuk tenaga honorer, pengajuan akan dinilai berdasarkan kontrak dan besaran gaji," ungkapnya kepada sukabumiupdate.com pada Senin (12/2/2024).
Yayah menjelaskan bahwa persyaratan untuk mengajukan kredit ini sangatlah mudah. Calon peminjam hanya perlu datang ke kantor cabang Cicurug dengan membawa Surat Keputusan (SK), slip gaji, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta melalui proses pengecekan BI Checking.
"Bagi tenaga honorer, persyaratan yang dibutuhkan adalah SK, buku tahapan, ATM, dan rekomendasi dari lembaga sekolah. Itu saja yang diperlukan," tambahnya.
Untuk tenaga honorer, Yayah menetapkan jangka waktu peminjaman selama satu tahun dengan potongan maksimum sekitar 60 persen dari gaji mereka.
"Kami juga telah melakukan sosialisasi terkait PPPK, dan rencananya akan melibatkan sosialisasi khusus untuk tenaga honorer," tandasnya.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan klarifikasi terkait tuduhan bahwa pihaknya terlibat dalam pendanaan pembagian sembako dan kegiatan bersama seorang calon legislatif (caleg) selama masa kampanye Pemilu 2024. Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan bahwa OJK merupakan lembaga negara yang independen dan netral.
"Kami menegaskan bahwa Kantor OJK Provinsi NTB tidak pernah mendanai pembagian sembako dan mengadakan kegiatan bersama calon legislatif manapun selama masa kampanye pemilu. OJK menjunjung tinggi independensi lembaga dan netralitas pegawai," jelas Rico dalam siaran pers yang dikeluarkan pada Senin (12/2/2024).
Rico juga menegaskan bahwa hal yang sama berlaku untuk Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB, yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi antar industri jasa keuangan tanpa memiliki afiliasi politik.
Dalam siaran pers tersebut, OJK NTB juga mengungkapkan kondisi industri perbankan di NTB yang tumbuh positif. Aset perbankan di NTB pada akhir 2023 tumbuh sebesar 15,89% (yoy) menjadi Rp75,47 triliun, serta pertumbuhan kredit sebesar 15,56% (yoy) menjadi Rp65,36 triliun, melebihi rata-rata nasional.
Selain itu, posisi dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat 2,19% (yoy) menjadi Rp44,64 triliun, dan rasio kualitas kredit terjaga dengan rasio NPL 1,42%, yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional sebesar 2,35%.
Rico menekankan bahwa pimpinan dan pegawai Kantor OJK Provinsi NTB selalu patuh terhadap kode etik lembaga. Dia juga membantah adanya kebocoran data hasil pemeriksaan industri keuangan dari internal OJK, menjelaskan bahwa dokumen hasil pemeriksaan hanya diberikan kepada pengurus industri keuangan dan pihak terkait untuk keperluan pembinaan dan evaluasi kinerja industri keuangan.